Garuda - Garba Rujukan Digital

Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK)
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.8495

This study aims to provide a discussion regarding the resolution of problems of premarital sexual relations which lead to pregnancy out of wedlock according to the perspective of the KHK and the Catholic Church's understanding of marriage. The research method used is qualitative research with a literature study approach and interpretive phenomenological analysis from Paul Ricoeur. This study found that pregnancy outside of marriage is not an obstacle to marriage (Kan. 1083 – 1094). However, it is necessary to pay further attention to the marriage agreement, so that defects do not occur in the marriage agreement (Can. 1095 – 1107). For this reason, there needs to be a persuasive dialogue between women who are pregnant out of wedlock and their marriage partners. In addition, children who are the fruit of pre-marital pregnancies are still entitled to their rights as a child without being excluded from anything. This is because pregnancy outside of marriage is a moral problem with regard to sexual relations outside of marriage. This moral problem does not always have to be resolved by marriage, especially when the marriage occurs because of compulsion which will cause the marriage agreement to be flawed according to the KHK. Thus it is necessary to form a solution based on a joint decision. Keywords: code of canon law; marriage law; sexual relations; unwed pregnancy Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembahasan mengenai penyelesaian persoalan relasi seksual pra nikah yang berujung pada kehamilan di luar nikah menurut perspektif KHK dan paham pernikahan Gereja Katolik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis fenomenologi interpretatif dari Paul Ricoeur. Penelitian ini menemukan, kehamilan di luar nikah tidak menjadi halangan pernikahan (Kan. 1083 – 1094). Namun demikian perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai kesepakatan nikah, supaya tidak terjadi cacat dalam kesepakatan nikah (Kan. 1095 – 1107). Untuk itu perlu ada dialog persuasif antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan pasangan nikah. Selain itu anak yang merupakan buah dari kehamilan pra nikah tetap berhak mendapatkan haknya sebagai seorang anak tanpa dikecualikan dari apa pun. Hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah adalah problem moral berkenaan dengan relasi seksual di luar nikah. Problem moral ini tidak selalu harus diselesaikan dengan pernikahan terlebih ketika pernikahan itu terjadi karena keterpaksaan yang akan menyebabkan perjanjian nikah menjadi cacat menurut KHK. Dengan demikian perlu dibentuk suatu penyelesaian berdasarkan keputusan bersama. Kata kunci: hukum pernikahan; kehamilan pranikah; kitab hukum kanonik; relasi seksual

Pengawasan Kementerian Kesehatan Dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.8763

At the end of August 2022 there was an event that really agitated the Indonesian people, especially for parents, where cases of death in children were caused by syrup drugs consumed by children containing chemicals that can cause GGAPA in children which can lead to death. The Health Service Unit of the Ministry of Health received a report noting that as of February 5, 2023 the number of cases was 326 children affected by GGAPA spread across 27 provinces in Indonesia. Kemenkes quickly issued an instruction due to an increase in cases of AKI aged 0-5 years in various regions of Indonesia, which was aimed at all pharmacies not being allowed to sell syrup for children for a while. As stated in (SE) Number SR.01.05/III/3461/2022 concerning Obligations for Epidemiological Investigation and Reporting of Atypical Progressive GGAPA, the instruction was issued on 18 October 2022. BPOM revealed multiple entities here due of suspicions of irresponsible supervision leading to the distribution of pharmaceuticals containing harmful chemicals, which led to severe kidney failure in infants, notably those between the ages of 1 and 5. The authors got interested in investigating the legal responsibility of the Ministry of Health and BPOM for the distribution of syrup medications that induce acute renal failure in children and ultimately lead to death as a response to these issues. The authors conducted their investigation utilizing normative legal research methods in the hopes of more easily resolving these legal issues. Findings from the investigation indicate that BPOM, as a state agency and legal subject, must assume responsibility for any failures it may have had in preventing the distribution of medications known to cause death in children. Keywords: acute kidney failure in children; dangerous drugs; liability Abstrak Sebuah insiden yang terjadi menjelang akhir Agustus 2022 secara signifikan menginspirasi masyarakat Indonesia, terutama para orang tua. Kematian pada anak-anak dikaitkan dengan penggunaan obat sirup, yang mengandung zat yang bisa menyebabkan GGAPA, yang bisa mengakibatkan kematian. GGAPA menimpa 326 anak pada periode 5 Februari 2023 di 27 provinsi di Indonesia, menurut laporan yang disampaikan kepada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian, karena meningkatnya kasus GGAPA usia 0-5 tahun di seluruh Indonesia, Kemenkes dengan cepat mengeluarkan instruksi kepada seluruh apoteker untuk menghentikan sementara penjualan sirup anak. Arahan tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan tertuang pada SE No.SR.01.05/III/3461/2022. BPOM mengungkapkan banyak entitas karena kecurigaan pengawasan yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada distribusi obat-obatan yang mengandung bahan kimia berbahaya, yang menyebabkan gagal ginjal yang parah pada bayi, terutama yang berusia antara 1 dan 5 tahun. Penulis tertarik untuk menyelidiki tanggung jawab hukum dari Kemenkes dan BPOM untuk pendistribusian obat sirup yang mengakibatkan GGAPA dan akhirnya berujung pada kematian sebagai respon atas permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan harapan bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwasanya BPOM, sebagai lembaga negara dan subjek hukum, harus bertanggung jawab atas kegagalan yang mungkin terjadi dalam mencegah peredaran obat yang diketahui menyebabkan kematian pada anak. Kata kunci: gagal ginjal akut pada anak; obat berbahaya; pertanggungjawaban

Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.8908

The existence of village regulations first began with the recognition of villages as a unit of customary law communities and their traditional rights. Village regulations are laws and regulations enacted by the Village Head following deliberation and agreed upon with the Village Consultative Body. This paper's primary objective is to analyze the integration of village regulations into the hierarchy of laws and regulations to strengthen village autonomy. The findings indicate that the village autonomy implementation is an absence of freedom from village discretion in forming village regulations due to the authority of the regent/mayor in evaluating and canceling village regulations. Integrating village regulations into the legal hierarchy can empower village autonomy and clarify the position of village regulations in the legal hierarchy. This research proposes an alternative, indicating village regulations are accommodated in the legal hierarchy so that their position is legally particular, and the formation process also refers to the guidelines and procedures for forming laws and regulations governed by Law No.12/2011. Keywords: norm hierarchy; village autonomy; village regulations Abstrak Eksistensi peraturan desa pertama kali dimulai bersamaan dengan pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang integrasi peraturan desa ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan otonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa tidak diimbangi dengan keleluasaan desa dalam membentuk peraturan desa karena adanya kewenangan bupati/walikota dalam mengevaluasi dan membatalkan peraturan desa. Pengintegrasian peraturan desa ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat memberikan penguatan terhadap otonomi desa dan juga memperjelas kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan jenis peraturan desa diakomodasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar kedudukannya berkepastian hukum serta proses pembentukannya juga mengacu pada pedoman dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.12/2011. Kata kunci: hierarki norma; otonomi desa; peraturan desa

Penerapan Hukuman Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.9031

Pesantren is a religious and educational organization that develops students' independence while preserving and spreading the Islamic faith. In rural areas, pesantren also function as (traditional) social institutions. Pesantren is a non-formal educational organization established from, for, and by the community along with the spread of Islam in the archipelago. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo is a religious institution with a strong learning base in Islamic principles. The pesantren applies basic punishment as the main upbringing in improving themselves. The purpose of applying Qanan Asasi punishment is to form santri discipline and to enforce the rules in the pesantren environment. The character and personality of the santri are formed through this punishment so that they become religiously observant, have commendable values, and have the provisions to face obstacles in the future. Santris are taught to comply with religious standards and pesantren regulations through the use of Qanun Asasi punishment, which seeks to have a deterrent effect and teach responsibility. In addition, this punishment tries to prevent bad behavior such as rule violations, juvenile delinquency, and activities that contradict Islamic principles. This study used qualitative research methods with 3 related research subjects. The research data were collected through observation, interview and documentation techniques with data processing methods to analyze the data. Data collection is done by data reduction, data presentation and drawing conclusions from the data obtained/verification. The sanctions applied in this pesantren are in the form of Qanun Asasi provisions and direct caregiver policies, which have been adjusted to three categories of violations, namely: mild, moderate and severe. Keyword: islamic boarding school; implementation of punishment; qanun asasi; Abstrak Pesantren adalah organisasi keagamaan dan pendidikan yang mengembangkan kemandirian siswa sekaligus melestarikan dan menyebarkan keyakinan Islam. Di daerah pedesaan, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial kemasyrakatan (tradisional). Pesantren adalah organisasi pendidikan non-formal yang didirikan dari, untuk, dan oleh masyarakat seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo adalah lembaga keagamaan dengan dasar pembelajaran yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam. Pesantren tersebut menerapkan hukuman asasi sebagai didikan utama dalam memperbaiki diri. Tujuan penerapan hukuman Qanan Asasi ialah untuk membentuk kedisiplinan santri dan dalam menegakkan aturan di lingkungan pesantren. Karakter dan kepribadian santri dibentuk melalui hukuman ini agar mereka menjadi orang yang taat beragama, memiliki nilai-nilai yang terpuji, dan memiliki bekal untuk menghadapi rintangan di masa depan. Santri diajarkan untuk mematuhi standar agama dan peraturan pesantren melalui penggunaan hukuman Qanun Asasi, yang berusaha memberikan dampak jera serta mengajarkan tanggung jawab. Selain itu, hukuman ini mencoba untuk mencegah perilaku buruk seperti pelanggaran peraturan, kenakalan anak, dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 subjek penelitian yang terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode pengolahan data untuk menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh/verifikasi. Sanksi yang diterapkan dalam pesantren ini berupa ketentuan Qanun Asasi dan kebijakan pengasuh langsung, yang telah disesuikan dengan tiga kategori pelanggaran, yaitu: ringan, sedang dan berat. Kata Kunci: pondok pesantren; penerapan hukuman; qanun asasi.

Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.9290

This research is to find out the position and fulfillment of insurance elements at BPJS Health in Law No.40/2004 and its relation to insurance law according to the civil code and Law No.40/2014 (legal certainty theory perspective). The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the position of BPJS Health in the national legislation system is that when viewed based on Law No.40/2004, BPJS Health is one of the guaranteed health social. However, when viewed based on insurance law according to the Civil Code and Law No. 40/2014, the position of BPJS Health is insurance, so based on that, legal uncertainty is identified regarding the position of BPJS Health in Indonesia. Then, according to the author, the fulfillment of the insurance element in BPJS Health which is related to the position of BPJS Health (the perspective of legal certainty theory), can be seen based on the fulfillment of constitutional rights in the health sector by BPJS Health which is carried out according to the class level chosen by BPJS Health participants. This proves that in implementation BPJS Health is insurance. So, based on that, the authors suggest that the BPJS Health regulations in Indonesia be overhauled by adhering to the premium restorno concept which states, for the sake of the principles of fairness and balance and taking into account the good faith of the parties, then the Insurer (government) must return the premium (which has been paid by the Insured) to the Insured (community) if the Insured party no longer pays the mandatory BPJS Health contribution. Keywords: guarantee; insurance; position of social guarantee administration for health Abstrak Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan dalam UU No.40/2004 dihubungkan dengan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014 (perspektif teori kepastian hukum). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pertama, kedudukan BPJS Kesehatan dalam sistem perundang-undangan nasional ialah apabila dilihat berdasarkan UU No.40/2004, maka BPJS Kesehatan merupakan salah satu jaminan sosial kesehatan. Namun, apabila dilihat berdasarkan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014, maka kedudukan dari BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi, sehingga berdasarkan hal tersebut teridentifikasi pula ketidakpastian hukum atas kedudukan BPJS Kesehatan di Indonesia. Kemudian, menurut penulis pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan yang dikaitkan dengan kedudukan BPJS Kesehatan (perspektif teori kepastian hukum), dapat dilihat berdasarkan pemenuhan hak konstitusional di bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkatan kelas yang dipilih peserta BPJS Kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi. Oleh karena, unsur-unsur asuransi yang diatur dalam KUHPerdata dan UU No.40/2014 telah terpenuhi, maka penulis menyarankan hendaknya peraturan BPJS Kesehatan di Indonesia, dirombak dengan menganut konsep premi restorno yang menyatakan, demi asas keadilan dan kesimbangan serta memperhatikan itikad baik para pihak, maka pihak penanggung (pemerintah) harus mengembalikan premi (yang sudah dibayarkan oleh pihak tertanggung) kepada pihak tertanggung (masyarakat) apabila pihak tertanggung tidak lagi membayar iuran wajib BPJS Kesehatan. Kata kunci: asuransi; jaminan; kedudukan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan

Penyelesaian Sengketa Non-Performing Loan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata (Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan)
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.9293

This research talks about the implementation and barriers of non-performing loan dispute resolution by executing the object of collateral rights through mediation in the Indonesian Civil Justice System. The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the implementation of non-performing loan dispute resolution through mediation in the civil justice system by executing mortgage collateral objects has identified of dualism process namely the integration of the mediation process into the litigation process, even though the mediation process can be carried out when resolving disputes in the non-litigation realm. Then, there are barriers to non-performing loan dispute resolution by executing the object of collateral rights through mediation in the Indonesian Civil Justice System, first, because of the parties factor; second, legal substance factor; third, legal apparatus; and fourth, processes dualism. There are dualism processes in the procedural law of the Indonesian civil justice system that must be taken by the parties has hampered the implementation of the process of executing the mortgage object guarantee (through an auction) as an attempt to resolve non-performing loan disputes through mediation in the civil justice system. So, the that's dualism process makes the execution process late, resulting in losses for the creditor (because of the cessation of financial circulation) and the debtor (because they have to bear interest and fines). Keywords: civil justice system; dispute resolution (meditation); non-performing loan Abstrak Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penyelesaian sengketa non-performing loan dengan melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan (hak atas tanah) secara mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan melakukan eksekusi benda jaminan hak tanggungan (hak atas tanah) telah teridentifikasi adanya “dualisme proses” yaitu adanya pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses beracara di ranah litigasi, padahal proses mediasi dapat dilakukan para pihak ketika hendak menyelesaikan sengketa pada ranah non litigasi. Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata, yaitu pertama, faktor para pihak; kedua, faktor substansi hukum; ketiga, faktor aparatur hukum; dan keempat adanya dualisme proses dalam hukum acara sistem peradilan perdata Indonesia yang harus ditempuh para pihak telah menghambat pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan hak tanggungan (melalui pelelangan umum), sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa non-performing loan melalui mediasi di dalam sistem peradilan perdata. Dalam artian dualisme proses itu membuat proses eksekusi terlambat dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur (karena terhentinya perputaran keuangan) dan debitur (karena harus menanggung beban bunga dan denda). Kata kunci: non-performing loan; penyelesaian sengketa (mediasi); sistem peradilan perdata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syofyan Hadi

Contact Email syofyan@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA