cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)" : 6 Documents clear
UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA Suherman Banon Atmaja; Duto Nugroho
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.447 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.101-113

Abstract

Pengertian dasar untuk pengelolaan perikanan terkait dengan fungsi fungsi biologi, sosial, teknologi, ekonomi serta lingkungan sumber daya sebagai komponen yang saling berhubungan untuk terjaminnya pengelolaan secara berkelanjutan. Stok ikan, ekosistem dan masyarakat nelayan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem yang dinamis, dimana perubahan taktik dan strategi pemanfaatan masih merupakan suatu hal yang banyak dilakukan dalam rangka penyesuaian antara faktor teknis dan ekonomis yang sering kali mengabaikan pertimbangan bio-ekologi sumberdaya ikan. Sasaran pendekatan dan kebijakan pengelolaan perikanan di berbagai negara sudah mulai berubah, diawali dengan pendekatan memaksimalkan tangkapan tahunan dan ketenaga-kerjaan menuju ke konservasi dan pengelolaan berbasis pelayanan ekosistem. Konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen masih terbatas pada pengelolaan kawasan konservasi dan habitat terumbu karang. Adanya kesenjangan dan perbedaan antara kepentingan kawasan konservasi sebagai akibat kurangnya pemahaman kolektif terhadap tujuan pengelolaan, dan kerapkali menyebabkan aktifitas perikanan tangkap sebagai bagian dari kebutuhan ekonomis berbenturan dengan fungsi kawasan konservasi dalam jangka panjang. Pengendalian upaya penangkapan dan memahami dinamika perikanan, serta mengelola nelayan menjadi prioritas untuk pengelolaan sumber daya ikan, sedangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen ditempatkan sebagai pelengkap untuk menutupi kelemahan aspek legal wilayah pengelolaan perikanan atau sumber daya ikan.Basic understanding of fisheries management related to biology, social, technology and economic function of fish resources. Fish stocks, ecosystem and fishers community are the integrated component under the dynamic of fisheries system, where as changing and on fishing tactic and strategy still exist to adjust between biology, technics and economics aspects. It is obvious that all technological creeps oftenly ignored the bio-ecological consideration of fish resources. The fisheries management and its policy were gradually shifting from maximize the catch, job opportunity become conservation and ecosystem based fisheries management. The concept of community-based management and co management is still limited to the management of conservation areas and coral reef habitats. The existence of gaps and differences between the interests of the conservation area as a result of a lack of understanding collective to the management objectives and often causing fishing activities as part of the economic needs clash with the function of conservation areas in the long term. Control efforts to capture and understand the dynamics of fisheries, as well as managing fishing is a priority for the management of fish resources, while the concept of community-based management and co management issued as a supplement to cover the weakness of legal aspects of the fishery management area or fishery resource.
KEBIJAKAN MORATORIUM IKAN NAPOLEON (Cheilinus ndulatus Rüppell 1835) Isa Nagib Edrus
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.064 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.115-133

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi kebijakan perlindungan jenis ikan rawan punah, seperti ikan Napoleon. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mempertimbangkan inisiatif moratorium penangkapan ikan tersebut. Metode penulisan menggunakan analisis kebijakan publik. Pertimbangan moratorium antara lain adalah bahwa perikanan Napoleon mengalami krisis karena lebih kapasitas usaha, lebih tangkap dan cara penangkapannya yang merusak, sementara kebijakan pengelolaan ikan Napoleon tidak kondusif dari sisi lingkungan hidup, hukum dan penegakan hukum. Lebih jauh statusnya sudah digolongkan rawan punah oleh UNEP dan dibutuhkan pengelolaan yang lebih berhati-hati. Ketidak-beruntungannya adalah telah terjadi penangkapan ilegal dan tidak terdata dalam sistem transpotasinya. Kuota penangkapan ikan Napoleon hanya mengatur perdagangan global, tetapi peraturan pengelolaan yang bersifat domestik membutuhkan aturan yang lebih serius untukmenyelamatkan ikan Napoleon dari kepunahan. Inisiatif perlindungan jenis satwa rawan punah memiliki dasar hukum hingga disarankan untuk menetapkan moratorium berjangka. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk mendapatkan penerimaan masyarakat atas moratorium. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian siklus dari moratorium untuk melihat kemajuan dan perbaikan manajemen.This paper is aime to make a sinthesis of policy of endangered species protection, such as Hump Head Wrasse (HHW). This will be usefull for the Ministry for Marine and Fishery to decide a moratorium inisiative for the fish. A method used is the publicpolicy analysis. Some of judgements for making moratorium are that HHW fisheries were under crisis condition due to over capacity, over fishing and destructive fishing, while Napoleon fishery management was being worse for circumstances of living environment, law and law enforcement. Furthermore, HHW was listed in endanger species by UNEP and needed to carefully management. Unfortunatelly, it was happened the Illegal, Unregulated and Unmonitored (IUU) fishing. Napoleon Fishing quota was only for global market regulation; however, domestically management regulation was needed a serious protocol to keep Napoleon save from losses. More protective manner for endanger wilds have the regulation willing to use in decision making for moratorium. Moratorium translations for publics are potential suggestion to get social acceptances and understanding. Monitoring and evaluation include in moratorium cyclus to identity progress and improve management.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BILIH (Mystacoleucus padangensis Blkr) ENDEMIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DANAU SINGKARAK Hafrijal Syandri; Junaidi Junaidi; Azrita Azrita
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.387 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.135-144

Abstract

Pesatnya kegiatan penangkapan ikan bilih endemik di Danau Singkarak, sudah mengindikasikan penurunan populasi dan ukuran ikan tersebut. Oleh karena itu perlu dikelola agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu alternatif pengelolaannya adalah berbasis kearifan lokal. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan ikan bilih berbasis kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. berdasarkan analisis SWOT dari sembilan strategi yang diperoleh, maka tiga strategi yang menjadi prioritas utama pengelolaan ikan bilih yaitu (1) pengelolaan penangkapan ikan berbasis kearifan lokal dengan nilai manfaat 0,518, (2) pengelolaan habitat ikan melalui pembuatan reservat secara ko-manajemen dengan nilai manfaat 0,280 dan (3) pengelolaan populasi ikan melalui pembenihan dan restoking dengan nilai manfaat 0,202. Peraturan yang lebih baikdalam pengelolaan dan pelestarian ikan bilih adalah dengan hukum adat dengan nilai manfaat 0,095.Overfishing of bilih fish endemic in Singkarak lake indicated a decrease in population and size of the fish. Therefore, it is necessary to do a management in order a sustainable. One of the alternative management is based on local wisdom. The aim of this research was to determine of management priorities based on local wisdom that exist in the fish communities. From the research finding it can be explained that among the nine strategies which were obtained from the SWOT analysis, then the three strategies of the top priority of the management of bilih fish are (1) the management of fishing based on local wisdom with advantage value of 0.518, (2) management of fish habitat through the creation of reserves comanagement with a advantages value of 0.280 and (3) management of fish populations through hatchery and restocking with advantage value of 0.202. The better regulation in management and conservation bilih fish by customary law with adventages value of 0,095.
POTENSI TANGKAPAN IKAN LAUT PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PULAU JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA BARAT Ralph Thomas Mahulette; Agustinus Anung Widodo
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.7 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.159-168

Abstract

Perairan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat bagian Timur menjadi potensi dan tolok ukur sebagai penghasil produksi perikanan untuk daerahnya. Semua hasil tangkapan ikan dari laut ditampung pada tempat pelelangan ikan (TPI). Tempat pelelangan ikan Pelabuhan Ratu, Cilacap, Sadeng, Tempera, Muncar, Kedonganan, dan Tanjung Luar adalah sejumlah TPI yang digunakan sebagai tempat persinggahan hasil tangkapan tersebut. Keanekaragaman hayati laut ini terkadang membuat ikan tersebar dari mana asal tangkapan. Nelayan tradisional di sekitar daerah laut Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan pada daerah tangkapan (fishing ground) masing-masing tapi ada yang mencapai Zone Ekonomi Eksplosif (ZEE). Mengingat sebagian besar jenis stok ikan di perairan Laut Jawa telah mengalami jenuh tangkap (fully exploited) atau kelebihan tangkap (overfishing). Sedangkan Laut Bali dan NTB masih terdapat sejumlah hasil perikanan yang dapat di eksploitasi untuk kesejahteraan nelayan sekitarnya. Jenis ikan-ikan yang tertangkap di laut Jawa dan Bali hampir sama dengan yang tertangkap di NTB. Hasil survei menunjukan bahwa ada kecendrungan beberapa kapal-kapal ikan yang mendaratkan ikan di TPI berasal dari daerah lain, seperti TPI Kedonganan disinggahi oleh kapal dari Madura untuk bongkar muat ikan dan makanan. Beberapa genus hasil laut yang ditemukan pada TPI tersebut adalah Genus Cephalopoda, Mollusca, Crustacea, Teleoste dan Elasmobranch.Waters of Java, Bali and West Nusa Tenggara the eastern became part of the potential and benchmarks as a producer of fishery production for the region. All the fish catch from the sea are accommodated at the fish auction. Fish auction, Pelabuhan Ratu, Cilacap, Sadeng, Tempera, Muncar, Kedonganan, and Tanjung Luar are used as a stopover place catches it. Sea of biodiversity is sometimes made where the fish are scattered from the catchment. Traditional fishing in the vicinity of the sea of Java, Bali and West Nusa Tenggara in the fishing ground each but there are reaching Explosive Economic Zone (EEZ). Considering most types of fish stocks in the waters of the Java Sea has undergone a fully exploited or overfishing. While Sea Bali and NTB still there are a number of fishery products can be exploited for the benefit fishermen around it. Type of fish was caught in the sea of Java and Bali is almost the same as those was caught in NTB. The survey results show that there are trends of several fishing vessels that landed fish in the TPI from other areas, like the TPI Kedonganan be visited by boat from Madura for loading and unloading of fish and food. A few genus of sea products found in TPI is Genus Cephalopoda, Mollusca, Crustacea, Teleoste and Elasmobranch.
ANALISIS STATUS PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERAIRAN CIREBON Pigoselpi Anas; Luky Adrianto; Ismudi Muchsin; Arief Satria
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.758 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.145-157

Abstract

Pada dasarnya pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan. Untuk itu, laju penangkapan ikan harus tidak melebihi potensi produksi lestari (Maximum SustainbleYield, MSY) dari sumber daya ikan dalam suatu wilayah perairan. Namun, pengelola perikanan di Indonesia umumnya berpandangan, bahwa menentukan MSY dan hasil tangkapan ikan di laut susah dan mahal. Dengan metode Surplus Production Model, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan pada jenis alat tangkap, zona penangkapan ikan, dan jenis ikan secara lebih mudah dan murah di wilayah perairan laut Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan dari Oktober 2010 sampai Maret 2011. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa status pemanfaatan sumber daya ikan baik di Zona-I, Zona- II maupun Zona-III perairan laut Cirebon pada umumnya telah mengalami gejala tangkap lebih (overfishing). Dari 13 jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di daerah penelitian, tujuh diantaranya yakni payang, dogol, pukat arad, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, bagan tancap, dan rawai tetap statusnya sudah melebihi dari jumlah upaya optimum (fopt). Sedangkan, enam jenis alat tangkap lainnya, yaitu pukat tarik, jaring insang tetap, jaring kantong, anco, perangkap kerang, dan perangkap lainnya statusnya masih kurang. Adapun jenis-jenis ikan yang telah mengalami overfishing adalah: teri, teri nasi, bawal hitam, sunglir, gurita, biji nangka, kapas-kapas, slanget, sotong, kurisi, kuniran, peperek, kurau, ikan sebelah, cumi-cumi, manyung, tetengkek, bawal putih, talang, kakap, tongkol, tenggiri, cucut, japuh, tembang, julung-julung, siro, bilis, pari, alu-alu, dan remang.Management of capture fisheries is basically intended to achieve economic activities of capture fisheries on a sustainable basis. Accordingly, the exploitation rate of fisheries resources should not exceed its MSY (Maximum Sustainable Yield) in a marine area. Unfortunately, majority of fisheries management authorities in Indonesia perceive that determining MSY and total fish catch in marine waters is both difficult and expensive. By employing Surplus Production Model, this research aims at evaluating the state of fisheries resource utilization based upon the types of fishing gears, fishing zones, and types of fish stocks in Cirebon marine waters, which is easier and less expensive than it is currently perceived by those management authorities. The results of this research demonstrate that the state of fisheries resources in Zone-I, Zone-II, and Zone-III of Cirebon marine waters has generally been overfishing. Furthermore, among 13 types of fishing gears used in Cirebon marine waters, seven fishing gears are already exceeding the optimum fishing effort (fopt). These include mini purse seine, danish seine, fish net, gill nets, encirling gill nets, fixed lift net, and long lines. Meanwhile, the other six fishing gears including active purse seine, fixed gill nets, trammel nets, anco, trap for molluscs, and other trap types are still less than their optimum number. Amongst so many fish species caught from Cirebon marine waters, thirty one specieas are already overfishing, which include teri, teri nasi, bawal hitam, sunglir, gurita, biji nangka, kapas-kapas, slanget, sotong, kurisi, kuniran, peperek, kurau, ikan sebelah, cumicumi, manyung, tetengkek, bawal putih, talang, kakap, tongkol, tenggiri, cucut, japuh, tembang, julung-julung, siro, bilis, pari, alu-alu, dan remang.
PERKEMBANGAN DAN OPTIMISASI PRODUKSI PERIKANAN LAUT DI INDONESIA Purwanto Purwanto; Wudianto Wudianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.913 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.81-99

Abstract

Tulisan ini menjelaskan perkembangan kegiatan penangkapan dan produksi perikanan laut Indonesia pada kurun waktu 22 tahun terakhir. Jumlah dan daya tangkap armada perikanan laut telah berkembang pesat dan menghasilkan peningkatan produksi perikanan. Perkembangan produksi tersebut cenderung melambat pada 10 tahun terakhir dan mendekati level-off, namun volume produksi ikan tersebut tidak mencapai tingkat optimalnya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian sub-optimal tersebut antara lain adalah terjadinya overcapacity pada armada perikanan yang berdampak terjadinya overfishing, struktur armada perikanan yang didominasi perahu dan kapal berskala kecil yang beroperasi tidak jauh dari pantai menggunakan alat tangkap dengan selektivitas rendah, dan adanya praktek penangkapan ikan secara ilegal. Permasalahan lainnya adalah karakteristik sumberdaya ikan yang terdiri dari banyak species yang bermigrasi ke dan/atau dimanfaatkan bersama oleh nelayan dari daerah atau negara yang berbeda. Pengendalian upaya penangkapan ikan dalam kerangka pengelolaan perikanan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut perlu dilakukan untuk optimisasi produksi lestari. Pilihan pengendalian untuk masing-masing wilayah pengelolaan perikanan dijelaskan pada tulisan ini.This paper describes the development of fishing activities and marine fisheries production of Indonesia during the last 22 year period. The number and fishing power of fishing fleet increased considerably, resulting in higher quantity of marine fisheries production. The growth of the production tends to be slower in the last decade approaching a level-off. However, the quantity of production was much lower than the optimal level. Some problems causing this suboptimal achievement included overcapacity of fishing fleet resulting in overfishing, domination of the fishing fleet by small-scale boats operating less selective fishing gears in the waters close to coastal areas, and illegal fishing practices. Another problem was multispecies nature of fisheries, with some fishery resources migrated to and/or were shared amongst fishers from different districs, provinces or countries. Control of fishing effort in the fisheries management famework taking into account these matters should be conducted in order to optimise sustainable production. Alternative control measures for each fisheries management area are explained here.

Page 1 of 1 | Total Record : 6