cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)" : 7 Documents clear
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN TUNA LONGLINE DI SAMUDERA HINDIA Budi Nugraha; Bram Setyadji
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.372 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.67-71

Abstract

Tuna longline atau rawai tuna merupakan salah satu alat tangkap yang sangat efektif untuk menangkap tuna. Selain efektif alat tangkap ini juga merupakan alat tangkap yang selektif terhadap hasil tangkapannya. Namun demikian, alat tangkap ini masih menimbulkan suatu masalah dimana ikan hasil tangkapan yang diperoleh tidak semuanya merupakan hasil tangkapan utama (target species), ada sebagian yang merupakan hasil tangkapan sampingan (by-catch). Sebagian besar hasil tangkapan sampingan tuna longline memiliki nilai ekonomis, hanya jenis pari lumpur dan ikan naga yang tidak memiliki nilai ekonomis. Namun demikian, justru yang tidak memiliki nilai ekonomis mendominasi hasil tangkapan sampingan pada perikanan tuna longline. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut dengan menyusun peraturan atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan ikan hasil tangkapan sampingan dan pengelolaan yang benar terhadap hasil tangkapan tersebut beserta habitatnya agar terjaga kelestarian sumberdayanya dan juga tetap menjadi sumber pendapatan masyarakat.Tulisan ini membahas secara ringkas tentang isu hasil tangkapan sampingan pada perikanan tuna longline, komposisi jenisnya, pemanfaatannya dan kebijakannya.Tuna longline is one of the most effective fishing gears to catch tuna. In addition, this fishing gear is selective to catch tuna. However, this gear is still causing a problem where some species other than their target species were caught as by-catch. Most of by-catch species from the tuna longliners have an economic value, except pelagic stingrays and lancetfish. In fact, these by-catch species (non economical-valued species) dominated the longline catch. Therefore, it is needed to develop rules or regulations related to the management of the fish by-products, and properly manage the fishing activities on these by-catch species and habitat preservation to preserve its resources and also remain as a source of income. This paper briefly discusses the issue of by-catch in tuna longline fisheries, species composition, its utilization and its policy.
STATUS INTRODUKSI IKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN SECARA BERKELANJUTAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN DI INDONESIA Chairulwan Umar; Priyo Suharsono Sulaiman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.985 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.113-120

Abstract

Masuknya jenis ikan asing berpotensi merubah keseimbangan pada perairan umum daratan, dan di Indonesia gejala ini sudah mulai terlihat. Makalah ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut tentang perkembangan introduksi ikan asing, strategi pelaksanaan intoduksi dan berbagai dampaknya terhadap komunitas ikan asli perairan di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka tentang: sejarah kegiatan introduksi ikan yang dilakukan ke Indonesia, jenis-ikan introduksi ikan di Indonesia dan kegiatan introduksi ikan yang telah dan dilakukan di Indonesia beserta dampaknya. Verifikasi lapangan dilakukan pada tahun 2011 di beberapa danau dan waduk antara lain Danau Sentani, Danau Kerinci, Danau Matano dan Waduk Riam Kanan. Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi ikan asing dilakukan di Indonesia sebelum tahun 1900. Introduksi ikan yang telah dilakukan selama ini, lebih banyak dilakukan tanpa melalui kajian ilmiah yang mendalam dan telah terbukti mengakibatkan hilang atau berkurangnya populasi ikan asli atau endemik serta menjadi agen pembawa penyakit.The entry of alien fish species could potentially change the balance of the inland waters and in Indonesia this symptoms was shown. The paper aims are to discuss more about the development introduction of alien fish species, the introduction implementation strategy and its impact to indigenous fish species communities in Indonesian inland waters. The study was conducted through a literature research about: the history of fish introductions activities which carried out in Indonesia, the species of fish introduction in Indonesia and the activities of introduction fish that have been conducted in Indonesia and its impact. Field verification was conducted in 2011 at several lakes and reservoir such us: Sentani Lake, Kerinci Lake, Matano Lake and Riam Kanan Reservoir. The collected data were tabulated and analyzed descriptively. The results showed that alien fish introductions were conducted in Indonesia before 1900. Introductions of fish those have been conducted so far is mostly done without in-depth scientific study and it has been shown affected in lost or reduced populations of indigenous or endemic species of fish as well as being an agent of disease carrier.
ANGKA ACUAN SASARAN UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN UDANG LAUT ARAFURA DENGAN TUJUAN BERAGAM Purwanto Purwanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.97 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.73-85

Abstract

Kriteria pengelolaan perikanan dalam kerangka pembangunan nasional, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment, mengarahkan pengelolaan perikanan udang di Laut Arafura untuk mengoptimumkan produksi lestari dan keuntungan perikanan, serta meningkatkan keuntungan per kapal dan peluang kerja sebagai nelayan. Masing-masing tujuan tersebut perlu ditetapkan angka acuan sasarannya yang diharapkan dicapai dalam pengelolaan perikanan. Mengingat tujuan tersebut saling bertentangan, sehingga tidak dapat dicapai bersamaan, perlu ditentukan tingkat kompromi optimal diantara tujuan tersebut dan angka acuan sasarannya. Tulisan ini menyajikan model pemrograman matematika untuk optimisasi dengan empat tujuan pengelolaan, serta menggunakannya untuk mengestimasi angka acuan sasaran dan jumlah optimal kapal penangkap. Hasil optimisasi dengan pemberian bobot prioritas yang sama terhadap empat tujuan pengelolaan perikanan dalam kerangka pembangunan nasional menunjukkan bahwa angka acuan sasaran pada tingkat kompromi optimal dicapai dengan pengendalian upaya penangkapan pada tingkat yang setara dengan daya tangkap 512 kapal pukat udang 130 GT. Angka acuan sasaran yang sama dihasilkan dari optimisasi dengan pemberian bobot prioritas yang lebih tinggi terhadap dua tujuan pengelolaan perikanan sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Perikanan tahun 2004.The criteria of fisheries management undertaken in a framework of national development, particularly pro-growth, pro-poor, pro-job and pro-environment, guide the management of shrimp fishery in the Arafura Sea to optimising shrimp production and fishery profit, and increasing per vessel profit and job opportunity as fishers. As those objectives were conflicting that could not be achieved simultaneously, it is necessary to seek an optimal compromise amongst several conflicting objectives and to estimate their target reference points. This paper presents a mathematical programming model accommodating four objectives of fisheries management, and the utilisation of this for estimating the target reference points and the optimal number of fishing vessels. The result of optimisation shows that target reference points at the optimal compromise levels for the four conflicting objectives, with equal priority, of fisheries management supporting the national development could be achieved by controlling fishing effort at the level equal to fishing power of 512 shrimp trawlers of 130 GT. The same target reference points resulted from the analysis providing higher priority to the objectives of fisheries management stated in Article 6 of Fisheries Act of 2004.
PENDEKATAN EKOSISTEM UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN ARWANA IRIAN, Scleropages jardinii DI SUNGAI MARO, MERAUKE–PAPUA Endi Setiadi Kartamihardja; Kunto Purnomo; Didik Wahju Hendro Tjahjo; Sonny Koeshendradjana
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.175 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.87-96

Abstract

Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem merupakan bagian dari berbagai prinsip dasar pengelolaan perikanan sejak disetujuinya konvensi mengenai keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity), dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Ikan arwana irian (Scleropages jardinii) merupakan satwa yang dilindungi sehingga pemanfaatannya didasarkan pada jumlah kuota nasional. Sampai saat ini, jumlah kuota yang ditetapkan belum didasarkan secara proporsional atas potensi sumberdaya riil (stok) ikan arwana di setiap perairan sungai yang berada di empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi dan Asmat. Sungai Maro di Kabupaten Merauke merupakan salah satu kawasan eksploitasi ikan arwana yang paling intensif. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan arwana dengan pendekatan ekosistem di perairan Sungai Maro perlu dilakukan. Pemangku kepentingan dalam pengelolaansumber daya ikan arwana di Sungai Maro terdiri dari nelayan, kepala dusun, kepala adat, plasma (pengumpul yuwana ikan arwana), pengusaha ikan hias, penangkar, pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke), Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Agen Perubahan (Peneliti Badan Litbang Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh). Langkah-langkah pengelolaan sumberdaya ikan arwana yang perlu diterapkan meliputi: penetapan kuota yuwana ikan arwana di Sungai Maro sebanyak 112.000 ekor per musim; penetapan kawasan konservasi habitat pemijahan dan pembesaran yuwana arwana di sebagian kecil kawasan sentra penangkapan yang hanya ditutup pada musim penangkapan yuwana ikan arwana; pencatatan hasil tangkapan yuwana ikan arwana yang dilakukan oleh nelayan dan pengumpul sesuai dengan kuota; adopsi pengelolaan secara ko-manajemen dan berdasarkan pendekatan ekosistem yang didasarkan pada indikator pengelolaan yaitu indikator lingkungan sumberdaya, biologi, sosial dan ekonomi.Ecosystem approach to fisheries is a part of basic principles of fisheries management since ratification of convention on biological diversity and FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries are agreed. Saratoga (Scleropages jardinii), a protected fish fauna of Papua being exploited based on national quota. Unfortunately, the Saratoga quota has not been estimated proportionally based on their potential stock at every waters body of the Saratoga inhabits which were administratively included in four regencies, namely Merauke, Boven Digul, Mappi and Asmat. Maro River at Merauke Regency is one of the potential rivers which were exploited intensively for Saratoga. Therefore, policy management package of ecosystem approach to Saratoga fisheries at Maro River should be implemented. The main stakeholders of Saratoga management at Maro River compose of fishers, head of village, head of local ethnic group, whole seller, raisers, exotic fish seller, local government (Regency of Fisheries Extension Service, Regency of Environmental Agency), Institute of NaturalResources Conservation, and Agent of Change (Researcher of the Agency for Fisheries and Marine Research). Management measures which should be implemented are: quota of Saratoga juvenile of Maro River was 112,000 individuals per spawning season; establishment of conservation area for spawning and nursery of Saratoga by allocated a part of center exploited area and there closed for fishing at Saratoga spawning season; collected and reported of the number of Saratoga fry by the fishers and whole sellers; development of co-management and ecosystem approach to Saratoga fisheries which should be based on environmental, biological, social and economic indicators.
KEBIJAKAN RUMPONISASI PERIKANAN PUKAT CINCIN INDONESIA YANG BEROPERASI DI PERAIRAN LAUT LEPAS Duto Nugroho; Suherman Banon Atmaja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1859.328 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.97-106

Abstract

Penggunaan rumpon laut-dalam telah mengubah taktik dan strategi perikanan pukat cincin pelagis kecil yang beroperasi di perairan dangkal untuk bergeser pada perikanan tuna neritik tropis. Rumponisasi perikanan pukat cincin yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas telah menjadi masalah serius pada perikanan neritik tuna. Hal ini terjadi karena tertangkapnya ikan berukuran kecil dalam jumlah yang dominan sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi konflik dengan perikanan lainnya. Para ilmuwan yang tergabung dalam pengelolaan perikanan regional merekomendasikan bahwa pengembangan terkendali terhadap penggunaan rumpon di daerah asuhan juvenile tuna tropis. Pengendalian dalam jangka panjang dapat meminimalkan ancaman bagi kelangsungan hidup kelompok jenis tuna. Hal ini terkait dengan pentingnya memperbesar peluang masuknya sediaan kelompok jenis ini pada tingkat yang layak untuk dimanfaatkan. Di Indonesia, pilihan kebijakan perikanan tangkap baik melalui peralihan sasaran kelompok spesies maupun diversifikasi usaha penangkapan akan selalu bertumpu pada pertimbangan sosial. Bagaimanapun juga, proses mengubah pemahaman nelayan nelalui pengendalian jumlah dan teknologi kapal penangkap ikan serta penutupan sementara daerah penangkapan yang akan melalui proses panjang harus tetap dijalankan untuk mencegah runtuhnya perikanan yang saat ini sedang berjalan.The use of Fish Aggregating Devices (FADs) has radically changing the tactic and strategy shallow waters small pelagic purse seiner into high seas tropical neritics tuna fisheries. Applying FADs on purse seine fishery which initiated to increase its productivity became a serious problem to neriticstuna fishery. This indicated by the negative impact on neritics and tropical tuna populations due to large number of small size of tunas being caught and uncertain of number and of FADS position in the high seas. In the long run it will generate a potential conflict to other existing fisheries. The member scientists of regional fisheries management organization (RFMO) recommends that the development of the use of FADs, especially in the area which dominated of juvenile of tropical tuna, should be strongly regulated. FADs management through control system should be applied to minimize impact on recruitment process that associated with the importance of long term availability of its fisheries. Management option through shifting target species and diversification of the fishing activities inIndonesia would always be rely on social dimension. Nevertheles, reorientation on fishers understanding on controllable number of fishing vessels and its technological creeps should strongly be implemented to avoid collapse their existing fisheries.
STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN PAPARAN BANJIR LUBUK LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN Eko Prianto; M. Mukhlis Kamal; Ismudi Muchsin; Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.881 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.57-66

Abstract

Perairan Lubuk Lampam merupakan salah satu kawasan lelang lebak lebung yang saat ini masih dikelola oleh masyarakat dan berperan penting sebagai mata pencaharian. Lubuk Lampam memiliki luas + 1.200 ha dan terdiri dari 4 tipe sub ekosistem paparan banjiran antara lain hutanrawang, lebak kumpai, lebung dan sungai utama. Seperti daerah lainnya di OKI, perairan Lubuk Lampam saat ini juga mengalami tekanan yang besar akibat akitifitas manusia seperti penangkapan yang berlebih dan alih fungsi lahan untuk perkebunan. Saat ini produksi perikanan di Lubuk Lampam mengalami penurunan yang sangat drastis dari 93 ton pada tahun 1997 menjadi 12 ton tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data primer dan wawancara langsung dengan nelayan dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Keanekaragaman dan komposisi jenis ikan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tahun 1992 jumlah jenis ikan sebanyak 63 jenis dan tahun 2008 sebanyak 48 jenis, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 63 jenis. Beberapa ancaman yang dapat merusak sumber daya ikan antara lain, i) alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, ii) penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, iii) kurang memperhatikan waktu penangkapan dan iv) penggunaan pestisida. Untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dimasa mendatang diperlukan langkah-langkah pengelolaan sebagai berikut: 1) rehabilitasi habitat Lubuk Lampam yang meliputi hutan rawang, lebak kumpai dan lebung-lebung, 2) Penetapan waktu dan lokasi penangkapan, 3) pengaturan jenis alat tangkap yang diperbolehkan, 4) rehabilitasi kawasan reservat Lebung Proyek, Suak Buayo dan Kapak Hulu dan 5) menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai.Lubuk Lampam floodplain is one of the lebak lebung auction region has been managed by local community and plays an important role as a livelihood. Lubuk Lampam has an area of 1.200 ha and consist four type of sub ecosystem such as wet forest (rawang), swampy area (lebak kumpai), deep pool (lebung), main river (sungai utama). As with other areas in Ogan Komering Ilir, Lubuk Lampam area is experiencing great pressure due to human activity such as over fishing and land convertion tobe palm oil plantation. Current fishery production in Lubuk Lampam decreased drastically from 93 tons (1997) to 12 tons (2012). This study used primary data and direct interviews with fishermen and subsequently analyzed descriptively. Diversity and species composition also changed over time. The number of species was 63 species in 1992 then decreased 48 species in 2008, while in 2013, increased to be 63 species. Some threats that can damage fish resources, such as i) land conversion for oil palm plantations, ii) destructive fishing, iii) lack of attention to the time of fishing and iv) utilizing pesticides. To ensure the future sustainability of fisheries management are required as follows: 1) habitat rehabilitation of Lubuk Lampam covering wet forest, swampy area, deep pool and main river, 2) Determination of the time and location of fishing, 3) arrangement the type of fishing gear is allowed, 4) rehabilitation of Lebung proyek reserves, Suak Buayo and Kapak Hulu and 5) implementing of local regulation of Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 about the Management of Lebak, Lebung, and river.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI HEWAN OKTOKORALIAN/BAMBU LAUT (Isis hippuris Linnaeus 1758) Isa Nagib Edrus; Ali Suman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.366 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.107-112

Abstract

Hewan Oktokoralian (Isis hippuris Linnaeus 1758) dalam beberapa tahun terakhir mendapat sorotan pemerintah, karena pola pemanfaatannya yang meningkat sementara regulasi pengelolaannya kontroversial antar unit instansi pemerintah di tingkat lapang. Kegagalan dalam pengelolaan Oktokoralian menyebabkan statusnya diambang kepunahan. Tulisan ini bertujuan untuk mensintesa kembali kebijakan pengelolaan hewan Oktokoralian agar dapat dijaga kelestariannya. Pengelolaan yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah menetapkan moratorium selama 5 tahun. Moratorium akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan koloni Oktokoralian sendiri dapat bergenerasi kembali.In the last years, the government have taken acccount to the Octocoralian fauna (Isis hippuris Linnaeus 1758) due to increase in it’s utilities, in which the regulation were applied by partly cover among the local goverment units. This paper aime to re-synthesis a management regulation for sustainable uses of the Octocoralian fauna. Managemen failures for Octocoralian lead to earlier furnarable status. The domain to be solutions of management improvements in this paper is decision making to set up five year Moratorium. The moratorium will give an opportunity to the government for developing management system and to Octocoralian for recovering colonies.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue