cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 1 no 1 (2018)" : 5 Documents clear
Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo) Multazam, Mochammad Tanzil; Purwaningsih, Sri Budi
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.098 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1036

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan tahapan verlijden pada Jabatan Notaris di Indonesia setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (socio legal research) ditunjang data primer berupa dokumen dan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Sidoarjo dan pejabat notaris di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini di temukan bahwa terdapat Notaris yang mlewatkan tahap-tahap verlijden, dan tidak memahami proses pembuatan aktanotaris secara lengkap dan komprehensif. 
Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Amalia, Nisa' Nur; Mediawati, Noor Fatimah; Rosnawati, Emy
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.779 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1037

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak. Untuk menyelesaikan tulisan ini penulis memilih obyek penelitian di Pengadilan Agama Surabaya. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan Ayah sebagai pemegang hak asuh anak akibat terjadinya perceraiannya. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada Ayah, yang mana seharusnya hak asuhnya jatuh kepada Ibunya. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini tentang analisis terhadap putusan hakim yang memenangkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenangan Ayah sebagai pemegang hak asuh anak, karena Ibu dari anak tersebut tidak pernah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Ibu an lebih memilih bersenang-senang dinging teman-temannya.
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859k/Pdt/2011) Walidani, Lutfi; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.038 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1038

Abstract

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling Triyanto, Triyanto; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.759 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1039

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pemasaran rumah susun sudah dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Pelaksanaan jual beli satuan unit rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut Apakah Surat Konfirmasi Pemesanan Pembelian Rumah Susun dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam jual beli rumah susun antara pengembang dengan konsumen, tanggung jawab pengembang dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur penawaran rumah susun oleh pengembang. Brosur yang dikeluarkan oleh pengembang bisa juga dijadikan dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya fasilitas seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan umum atau bila menempuh jalur diluar pengadilan, pada umumnya jalur yang ditempuh adalah melalui arbitrase. 
Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Anshari, Anshari
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.733 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1035

Abstract

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pengaruh globalisasi dan hasil dari kemajuan teknologi dapat dinikmati untuk kemaslahatan bersama. Namun di balik itu tampak sisi negatif yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup generasi muda. Arus informasi dan transformasi yang sudah tidak dapat dibendung lagi menyebabkan penyalahgunaan Narkotika, semakin sulit untuk dikendalikan. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan upaya mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut jelas menjadi perhatian pemerintah, yang juga tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dan keadilan yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam serangkaian proses penegakan hukum terutama dalam pemidanaan, karena semua perkara hukum bermuara pada putusan-putusannya. Dalam menjalankan fungsi yang penting ini, hakim menjadi pencipta norma-norma yang bersifat baru karena setiap putusan- putusannya dapat dianggap sebagi yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Hakim juga berperan dalam mempertahankan tertib hukum dengan cara memberikan putusan terhadap setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Selain peran hakim sebagaimana tersebut di atas, hakim juga memiliki peran dalam melakukan penafsiran hukum. Maka dari itu, dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu tindak pidana narkotika, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2026) Vol 7 No 2 (2024) Vol 7 No 1 (2024) Vol 6 No 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue