Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Korliston Sijabat; Syaiful Khoiri Harahap
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17511

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupundengan tulisan dibawah tangan.Pada pasal 1866 KUH perdata tersebutdikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan.Hal ini jelasalat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang– undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatakta itu dibuat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaanya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris. Kata kunci: Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, pasal 1866 KUH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR Ibrahim Fajri; Hakim Abdallah; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18916

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses perlindungan hukum, kesulitan pendanaan, dan rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan wawancara kepada pelaku UMKM dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah, terutama dalam hal perlindungan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi hukum, pemberian pendampingan hukum, dan penguatan regulasi terkait UMKM. Kata Kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sepatu/Sendal, Ciomas

REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18991

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu komponen kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Regulasi yang komprehensif dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik HKI menjadi faktor penting untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi. Artikel ini mengulas kerangka regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang HKI di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum terkait HKI, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI masih menjadi kendala utama. Penulis merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna mendukung perlindungan dan pengelolaan HKI secara optimal. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Regulasi, Perlindungan Hukum

MEMAHAMI IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ DALAM FIQH SERTA URGENSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19103

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ijtihad sebagai sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad maka diharuskan mengikuti (taqlid) terhadap hasil ijtihad tertentu. Selain itu juga bertalfiq yaitu mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap perbedaan antara ijtihad, ta’lid dan talfiq serta aplikasinya dalam Islam Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi pilihan ideal. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah. Sedangkan talfiq muncul karena taqlid. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi. sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab. Kata Kunci : Ijtihad, Taqlid, Talfiq, Urgensi, Islam.

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU KABUPATEN PASAMAN BARAT Mira Hidayati; Khoirul Ahsan
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19139

Pembagian harta waris umumnya mengikuti garis keturunan ayah (patrilinel), namun dalam adat Minangkabau, warisan dibagikan melalui garis keturunan ibu, atau sistem matrilineal, di mana perempuan menjadi pewaris utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat serta meninjau dampak dan tinjauan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada pembagian harta pusaka tinggi yang mengikuti sistem matrilineal, di mana anak perempuan menjadi penerima utama warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung pada masyarakat setempat untuk mengumpulkan data mengenai praktik dan pandangan terkait pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta pusaka tinggi dalam tradisi Minangkabau sangat mengutamakan garis keturunan ibu, yang bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan pembagian warisan dengan proporsi lebih besar bagi laki-laki. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara pelaksanaan adat dan syariat, terutama dalam konteks keluarga yang berupaya menerapkan kedua sistem secara bersamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara adat Minangkabau dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan syariat. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan terkait pembagian harta warisan di wilayah tersebut. Kata kunci: waris; Minangkabau; Hukum Islam.

DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Jihadini Aulia; A Rahmat Rosyadi; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19173

Dalam era ekonomi digital, sengketa bisnis yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin kompleks akibat perkembangan teknologi yang pesat. Hukum dagang internasional berperan penting dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, termasuk melalui arbitrase dan mediasi. Selain itu, politik hukum juga memengaruhi kebijakan nasional dalam melindungi HKI dan menyelesaikan sengketa secara efektif. Artikel ini membahas dinamika hukum dagang internasional dan politik hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis terkait teknologi dan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas hukum di era digital.Kata Kunci: Hukum Dagang Internasional, Politik Hukum, Sengketa Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual.

STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL Wahyudi; Desty Anggie Mustika; Ande Aditya Iman Ferrary
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19174

Hukum dagang internasional dan politik hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks globalisasi, mekanisme arbitrase dan mediasi dianggap lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Artikel ini menganalisis pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan perlindungan HKI dan mencegah sengketa berkepanjangan. Negara-negara berkembang perlu memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional agar mampu menghadapi tantangan hukum di era digital. Kata kunci: hukum dagang internasional, politik hukum, sengketa HKI, arbitrase, mediasi

TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS Hakim Abdallah; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19175

Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan regulasi dan penerapan asas hukum tetap menjadi kendala utama dalam perkembangannya. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum, termasuk kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan regulasi, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam sektor fintech dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Transformasi Hukum, Asas Hukum, Fintech, Regulasi

TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika; Muhamad Ari Apriadi; Eka Darojat
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19185

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur persaingan usaha di sektor e-commerce, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli oleh platform e-commerce besar, predatory pricing, serta penyalahgunaan posisi dominan masih terjadi akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci: e-commerce, persaingan usaha, monopoli, regulasi, KPPU.

PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARAWANG PERSPEKTIF TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL Prawira, Rendy Yudas; Priyana, Puti
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17487

Isu meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, kerena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seruluh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan locus penelitian pada wilayah hukum Kabupaten Karawang. Metode yuridis normative dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik yang sifatnya primer, sekunder, serta tersier turut dipergunakan guna menambah tajam analisi yang dilakukan. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkotika, faktor yang berasal dari diri sendiri serta faktor yang berasal dari luar. Dihubungkan dengan teori asosiasi diferensial, bahwa tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana tiruan atas kejahatan terdahulunya. Kemudian, modus operandi yang ditemukan dalam tindak pidana narkotika cenderung mengikuti pola perilaku serta perkembangan jaman yang ada. Serta, dituntut aktifnya peran penegak hukum pada wilayah hukum Kabupaten Karawang guna menerapkan upaya preventif serta represif dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kabupaten Karawang.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA