Garuda - Garba Rujukan Digital

TRANSFORMASI PERAN ISTRI: UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN FEMINISME Arbanur Rasyid
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15483

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran peran suami dan istri dalam membangun keluarga harmonis ditinjau dari hukum Islam dan konsep Feminisme. Menariknya, sebagian masyarakat Padangsidimpuan hanya mempunyai pekerjaaan serabutan (tidak jelas). Keluarga semakin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sehingga beberapa kepala keluarga (suami) memutuskan untuk bekerja di luar kota (merantau) untuk bisa memenuhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang digunakan dalam membangun keluarga ideal adalah setiap keluarga harus memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa nyaman atau perlindungan, rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri (bagi suami dan istri). Kelima kebutuhan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan ideal, karena kesulitan membagi waktu dalam menjalankan peran (menjadi ganda), dan akhirnya tidak bisa memberikan keturunan (hifz nasl). Oleh karenanya, maqasid syariah memandang bahwa untuk mengindari terjadinya peran ganda dalam rumah tangga maka suami dan istri harus bekerja sama dalam hal apapun, termasuk memenuhi nafkah (hifz mal) dalam keluarga, biaya pendidikan anak, dan merawat anak (hadhanah). Kata kunci: Transformasi Peran, Harmonis, Hukum Islam, Feminisme

URGENSI PERCEPATAN REFORMASI HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA “METAVERSE” Amar Haqi; Fahmi Zakaria; Aditya Rizqi Ramadhan
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15491

Tujuan riset ini menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan kultur masyarakat dan infrastruktur hukum Indonesia dalam memasuki era metaverse. Riset ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pokok pembahasan dan pendekatan sosial untuk melihat kesiapan masyarakat Indonesia. Hasil riset yang sudah di lakukan oleh penulis bahwa menyatakan Indonesia masih belum siap dalam memasuki era metaverse yang disebabkan terkait infrastruktur penunjang metaverse, seperti internet dan hardware yang mumpuni dalam mengoperasikan metaverse. Dan belum siapnya SDM Indonesia untuk beralih 100% menjadi serba teknologi, dengan dibuktikannya masih adanya bentuk proses pelayanan publik yang menggunakan cara-cara non modern seperti fotocopy KTP dalam mengurus suatu kepentingan publik, padahal saat ini KTP masyarakat Indonesia sudah tertanam chip yang modern dan dengan meng-scan KTP tersebut pelayan publik dapat melihat identitas lengkap dari pemilik KTP. Namun survei dari Populix menyatakan ada sebagian masyarakat Indonesia yang tertarik dengan metaverse. Dan dengan berkenaan infrastruktur hukum yang belum memberikan kepastian hukum dan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur kegiatan metaverse seperti bagaimana perizinan berusaha dalam kegiatan berusaha di metaverse. Kata kunci: Metaverse, Perizinan Berusaha, Kepastian Hukum, Teknologi

MINIMNYA PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PERTAMBANGAN Arya Rasendriya Hardjosoepono; Bayu Adji Dwi Kuncoro; Faisal Andhika Yanottama; Jhody Aido Saut Hutagalung
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15493

Indonesia yang berlimpah sumber daya alam beserta tanahnya yang begitu subur harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan tujuan pada sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh warga Indonesia. Pertambangan yakni sumberdaya yang dianggap layak bagi negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanannya masih minimnya peran negara dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Penelitian ini dengan menggunakan metode pustaka-kualitatif atau yang memiliki definisi sebagai penelitian, yang dilakukan melakukan analisis literatur dan literatur yang berupa catatan, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa, Pemerintah belum berani mengambil sikap atas kegiatan ilegal yang terjadi dalam ranah Pertambangan, beberapa problematika yang marak terjadi dalam kawasan pertambangan Indonesia namun tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Solusi pertama ialah terhadap penegakan regulasi bagi seluruh bentuk dan jenis pelanggaran dalam ranah pertambangan, terutama dalam hal cukong, pemodal, beking, mafia, yang banyak memperoleh laba/keuntungan dari bisnis- bisnis gelap yang mereka lakukan, termasuk didalamnya ialah penghindaran dan penggelapan pajak serta retribusi dan diperlukannya untuk membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas pelanggaran pertambangan yang langsung berada dibawah naungan Presiden dan Wakil Presiden. Poin kunci dari penelitian ini adalah: Pertama, Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih sangat minim; kedua, minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan menimbulkan problematika serius; ketiga, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION Ahmad Hafidz; Nicholas Herta Prasetyo; Helmina Zahrotul Jannah
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15494

Perizinan usaha adalah proses pendaftaran kegiatan usaha oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Pemerintah telah memperkenalkan Online Single Submission (OSS) sebagai solusi baru untuk mempermudah dan mempercepat pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, di mana Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengurus urusan pemerintah bagian penanaman modal. Melalui OSS, semua layanan yang terkait dengan perizinan diintegrasikan menjadi satu. Penerapan OSS telah meningkatkan efektivitas layanan perizinan, seiring dengan peningkatan ekonomi Indonesia. Selain itu, waktu yang dibutuhkan OSS untuk menerbitkan izin usaha hanya 2-3 hari, yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Berbagai tujuan penerapan OSS dalam proses perizinan telah tercapai. Namun, masih ada kendala dan tantangan dalam penerapan sistem OSS yang perlu diatasi. Kata Kunci: Yuridis, Perizinan, OSS, Efektivitas

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH. STUDI KASUS MAL-ADMINISTRASI PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 Mohamad Raihan Prayoga; Putra Jaya Wardana; Muhammad Fathan H
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15495

Indonesia merupakan negara yang sangat erat hubungannya dengan hukum. Salah satunya dalam memberikan pelayanan publik yang baik tentunya Indonesia juga telah memiliki ketentuan untuk menentukan standar pelayanan publik yang baik, namun sayangnya dalam beberapa kesempatan. Ditemui bahwa instansi pemerintahan seringkali melakukan berbagai penyelewengan seperti yang terjadi dalam kasus Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai peranan ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah terhadap Kasus Mal Administrasi Program Nasional Agraria Di Kabupaten Kudus pada tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penlitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris untuk menerangkan peranan tim ombudsman dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tim dari ombudsman mulai mengerjakan investigasi terhadap kasus tersebut dengan bekerja sama pada berbagai pihak untuk memperoleh informasi konkrit terkait kasus pungli yang marak, kemudian hasil dari pencarian informasi akan diberikan kepada pihak BPN sebagai kritik untuk membangun Prona yang lebih baik. Kata Kunci : biaya, investigasi, korupsi

ANALISIS HUKUM HAK MUTLAK AHLI WARIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM Ahmad Saidi Hasibuan; Ridho Syahputra Manurung
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.17514

Hukum waris juga sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan harta maupun hak-hak kebendaan yang menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Di Indonesia berlaku system hukum waris yang sangat beragama (pluralistic) yaitu hukum kewarisan berdasarkan adat, hukum kewarisan berdasarkan hukum islam, dan hukum kewarisan barat yang berlaku di dalam Burgerlijk wetboek (BW). Hukum yang keanekaragaman ini menjadi terlihat sebab yang berlaku di kenyataan hukum waris berdasarkan adat tidak bersigfat tunggal, akan tetapi berbagai jenisnya mengikuti berdasarkan bentuk masyarakat dan system keluarga masyarakat di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (peraturan perundang-undangan), penelitian hukum dengan cara meneliti asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum pewarisan Barat khususnya mana yang menurut hukum benar terhadap akta surat wasiat yang bertentangan dengan azas bagian Mutlak. Sifat Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, termasuk penelitian deskriptif yang berguna untuk menganalisis data penelitian pada data saat sekarang. Hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya. Prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional. Kata kunci: ahli waris, hukum islam, kebendaan.

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGNYA DI ACEH Yopi Rezka Putri; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18617

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penyelundupan manusia (etnis rohingya) dan sebab terjadinya penyelundupan imigrasi gelap (etnis rohingya). Tindak pidana ini dikategorikan sebagai imigrasi gelap melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang mana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Tindakan kejahatan penyelundupan manusia (etnis rohingya) merupakan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum di Indonesia. Penyelundupan manusia sama saja dengan imigrasi gelap yang masuak ke negara tanpa surat yang sah. Penelitian ini menggunakan medote normatif yang pengaturan hukum, penerapan hukum tindak pidana penyelundupan manusia (etnis rohingya).Kata Kunci: Penyelundupan, Imigrasi Gelap, Etnis Rohingya.

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Ragil Surya Prakasa; Wahyu Nathasia; Royhan Daffa Isramsir; Muhammad Nur Arifin; Alyssa Sabrina
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18618

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Kata kunci: PertanggungjawabanKorporasi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA Anggi Aprilia; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18619

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi dalam penggunaan aplikasi modifikasi. Penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual karena telah mengubah karya cipta orang lain. Dengan memodifikasi tanpa izin, berarti pihak ketiga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dari penyedia aplikasi resmi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan Hak Cipta terhadap penggunaan aplikasi modifikasi? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi terkait penggunaan aplikasi modifikasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan pembahasan berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, dan jurnal berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar hak ekslusif penyedia layanan aplikasi resmi berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan Hukum dalam penggunaan aplikasi modifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni perlindungan preventif dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pemblokiran akses dan perlindungan represif dipaparkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 UUHC mengenai penyelesaian sengketa mengenai hak cipta, baik dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Kata Kunci : perlindungan hukum, aplikasi, hak cipta

PENEGAKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY) DALAM KEGIATAN USAHA KORPORASI Ragil Surya Prakasa; Ramad Yurizal Riski; Della Mairinanda Putri; Dhea Nabila Batuah; Sukma Annisa Mulya Rizki
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18620

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Salah satu tindak pidana yang paling banyak dikenal adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berasal dari suatu tindak pidana yang mengandung, antara lain, unsur kesalahan atau kelalaian. Tindak pidana pencucian uang sering terjadi dalam korporasi, hal ini dapat dilihat dari aturan hukum terkait pencucian uang pada korporasi. Pada awalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak diakui. Hal ini disebabkan KUHP merupakan warisan dari Pemerintah Belanda. Pengakuan korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (functional daderschap) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang menjadi ciri dari Wetboek van Strafrecht (KUHP), yaitu "universitas delinguere non potest" atau "societas delinguere non potest," yang berarti badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Saat ini, pengaturan tindak pidana korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Tindak pidana, KUHP, korporasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA