Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI KEBIJAKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) M. Irwansyah Saragih; Mohammad Yusuf; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17889

Urgensi Kebijakan KUHP sangat penting karena berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat Indonesia. Sejak diberlakukan pada tahun 1918, KUHP telah menjadi dasar utama penegakan hukum pidana. Beberapa revisi telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keadilan yang kompleks. Sebagai landasan hukum yang mengatur tindak pidana dan hukumannya, KUHP memiliki peran vital dalam memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam KUHP memiliki urgensi yang tak dapat diabaikan, mengingat dampaknya yang sangat mendalam dalam menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kata kunci: Ketertiban, Keadilan, Revisi KUHP

PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ALASAN DAN POLA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Awaluddin Habibi Siregar; Deby Rinaldi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17890

Masyarakat selalu mengalami perubahan yang sering diikuti oleh perubahan pola pikir dan tata nilai, mengharuskan adanya pembaruan di berbagai bidang, termasuk hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di zaman modern menuntut kebijakan hukum yang dapat menertibkan dan melindungi masyarakat. Kejahatan dengan dimensi baru akibat perkembangan ini perlu ditanggulangi secara efektif. Kompleksitas permasalahan modern memerlukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum pidana modern, mengharuskan penilaian dan pemilihan kebijakan yang tepat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) dan nonpenal (sarana di luar hukum pidana), bukan hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga kebijakan. Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, Kejahatan dimensi baru, Penanggulangan kejahatan

KEBIJAKAN KRIMINOLOGI / CRIMINAL POLICY Muhammad Farid; Septeddy Endra Wijaya; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17891

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan individu lain, membentuk kelompok-kelompok yang kemudian berkembang menjadi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya, mengikuti kebiasaan dan budaya yang ada, yang kemudian menjadi hukum dalam masyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan memiliki kekuatan memaksa dan menjadi sumber hukum, sehingga kebiasaan dalam masyarakat bisa tumbuh menjadi hukum. Hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap tindakan manusia bisa dianggap sebagai tindakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, manusia hidup di bawah naungan pemerintahan atau negara yang melindungi warga negaranya melalui hukum yang dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan persetujuan presiden. Hukum disusun dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan situasi di masyarakat. Pemerintah atau pejabat pembuat undang-undang merancang peraturan hukum sebagai kontrol dan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memastikan kesejahteraan dan ketertiban umum. Kata kunci: Makhluk Sosial, Kebiasaan Hukum, Pemerintah

PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Rizki Fadilah; Mhd Yadi Harahap
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17892

Untuk lebih memahami hukum yang berkembang di Indonesia dan juga dikaitkan dengan hukum Islam, penelitian ini akan mengkaji pengaturan dan pembatalan ikrar wakaf. Studi ini juga akan mengkaji alasan hukum pembatalan ikrar wakaf terhadap harta bersama yang dipertimbangkan oleh hakim dan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang yang membahas tentang wakaf yaitu UU No. 41 tahun 2004, telah mengatur pengaturan dan pembatalan wakaf sesuai dengan hukum positif di Indonesia, juga memuat ketentuan tambahan terkait wakaf yang dimasukkan dalam peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan hasil temuan, majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara yang telah disebut diatas mengabulkan permohonan pembatalan akta ikrar wakaf Nomor W2/06/08/Tahun 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2022 oleh pejabat yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini. Dalam hal ini para pemohon dibebankan untuk semua pembiayaan dalam urusan perkara ini. Akta ikrar wakaf yang objeknya harta bersama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan syarat-syarat sah dalam mewakafkan suatu harta dan dinyatakan tidak sah secara hukum. Kata Kunci : Pembatalan, Ikrar Wakaf, Harta Bersama, Putusan, Mahkamah Agung

WAKAF TUNAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17893

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang premis dasar wakaf tentang keabadiannya telah dirusak oleh munculnya konsep wakaf uang. Penelitian ini berimplikasi menjelaskan praktik wakaf tunai ini dikaitkan dengan Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap penghujjahan wakaf tunai dari perspektif Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan penelitian menunjukkan bahwa, setelah penyelidikan menyeluruh, ditentukan bahwa syarat-syarat untuk berijtihad dalam wakaf uang adalah sah karena wakaf uang memenuhi syarat-syarat maslahah haqiqi (Maslahah yang benar-benar terealisasi di lapangan), maslahah ammah (Maslahah yang bersifat umum dan tidak hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang saja), dan maslahah mulaiman bi syar'i (Maslahah yang selaras dan tidak bertentangan dengan Syariah). Wakaf uang memiliki kedudukan hukum yang sah. Selain itu, wakaf uang tetap berpegang pada ketentuan al habsu ma'a baqo aynihi, atau mempertahankan komoditas tanpa kehilangan substansinya. Kata Kunci : Wakaf, Tunai, Hukum, Maslahah Mursalah

PEMBERATAN SANKSI HUKUMAN KEPADA PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA JARIMAH KHAMAR Nandani Zahara Mahfuzah; Mhd Yadi Harahap
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17894

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang peraturan pidana penjual khamar dan maisir dengan melibatkan anak-anak persfektif kuhp dan hukum pidana islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar‘iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo). Dalam konteks penjualan khamar yang melibatkan anak-anak, Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo menunjukkan kesadaran Mahkamah akan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 mengenai Hukum Acara Jinayat, yang digunakan sebagai acuan hukum, sedangkan pada periode sebelumnya, hukumannya mengacu pada Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk menyelidiki Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo dan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir tentang penjualan khamar dan maisir yang melibatkan anak-anak. Kata Kunci : Khamar, Maisir, Anak-Anak, Hukum Pidana Islam

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN Yudhi Permana; Muhammad Nawawi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17895

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan adalah sebuah upaya yang menerapkan pendekatan komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan dan integrasi berbagai aspek penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, efektivitas penanggulangan kejahatan diharapkan meningkat. Pendekatan ini juga melibatkan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan strategi, program, dan kegiatan terintegrasi seperti peningkatan patroli keamanan, kesadaran masyarakat tentang kejahatan, serta bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan. Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Kerjasama Multisektoral, Rehabilitasi Kejahatan

TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PADA MARKETPLACE SHOPEE Yosri Oktavia; Zainuddin
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17896

Problem penelitian ini adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan aplikasi Shopee untuk belanja dan menjual barang di toko online, di mana siapa pun dapat melakukannya, bahkan anak di bawah umur. Penelitian kualitatif normatif digunakan. interpretasi sistematis, yang berarti menggabungkan lebih dari satu ketentuan hukum dan hukum Islam untuk analisis inferensial yang menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena prinsip-prinsip yang berlaku untuk aplikasi Shopee terhadap objek akad tidak dipenuhi, transaksi jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, peneliti menyarankan Shopee untuk memeriksa transaksi jual beli tersebut terlebih dahulu. adalah benar bahwa pada saat pembelian, orang dewasa atau anak-anak adalah pembelinya. Hukum Islam memungkinkan jual beli melalui internet berdasarkan tinjauan maslahah mursalah, tetapi hanya selama tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, jika terjadi banyak kerugian, membeli secara online dan jual beli oleh anak di bawah umur tidak diizinkan dalam jual beli Islam berdasarkan rukun dan syarat. Kata kunci: Mashlahah Mursalah; Jual Beli Online; Anak Di Bawah Umur

KARAKTERISRITIK KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Mega Haryuni; Muhammad Darwis; Arisman
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17897

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara tetapi ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh mediator, kemampuan dan kelihaian mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara ini menjadi titik tertinngi dari keberhasilan suatu mediasi, seorang mediator harus bisa membawa suasana mediasi menjadi tenang dan tidak terasa tegang antara mediator dan pihak yang berperkara, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan dengan bahasa yang di mengerti oleh para pihak dan biasanya keterampilan seorang mediator didapat ketika sering menangani mediasi sehingga mediator punya banyak pengalaman dalam memediasi dan mudah mengerti para pihak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitialn lalpalngaln (field resealrch). Pendekatan yalng digunalkaln dalalm penelitialn ini aldalalh pendekaltaln deskriptif kualitaltif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tata letak Pengadilan, Pendidikan, Rentang Usia dan dan lingkungan para pihak dalam mediasi, pengalaman mediator selama memediasi sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak,ketersediaan ruangan dan tempat mediasi yang nyaman, pengalaman mediator, budaya masyarakat dan pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa, kondisi psikologi para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi.Kemudian strategi dari keberhasilan Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai, memiliki sikap optimistis, mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan memimpin mediasi dengan begitu akan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak. Kata kunci: Karakteristik, Keberhasilan Mediasi, Pengadilan Agama Bengkalis

PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: MENELISIK TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM MHD. YUNUS RKT
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17898

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (interpretasi) fenomena perceraian di luar Pengadilan. Menariknya, beberapa masyarakat Kota Padangsidimpuan bercerai tanpa melalui Pengadilan. Apabila ditelisik dari segi sosiologis, antara Kota Padangsidimpuan dengan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan termasuk dekat. Namun lebih memilih bercerai di luar (pengadilan). Meskipun telah diatur pada Pasal 39 Ayat 1 UU 1/1974 tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum. Untuk bisa menelusuri dalam aspek sosiologis, mengapa masyarakat rentan bercerai di luar pengadilan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para pelaku. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perceraian di luar pengadilan kerab terjadi karena berbagai faktor sosiologis, di antaranya; proses perceraian yang rumit (berbelit-belit), biaya yang mahal, pengetahuan masyarakat awam yang terbatas, beban sosial (apabila diketahui khalayak umum), dan menjadi suatu kebiasaan yang sukar untuk dihentikan. Oleh karena itu, semestinya para suami bertanggungjawab penuh terhadap keluarga (sebagaimana dijelaskan surah ar-Rum:21), meskipun sudah bercerai. Sehingga berdampak pada istri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, teori dekonstruksi menilai bahwa perceraian di luar pengadilan sebagai fenomena kompleks yang melibatkan beragam faktor sosial, budaya, dan kekuasaan, dan memerlukan pendekatan yang persuasif dan terbuka terhadap kompleksitas hubungan manusia. Kata kunci: Perceraian, Tanggungjawab, Sosiologi Hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA