cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
YUSTISI
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2026)" : 44 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PACAR DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-ANAK/2023/PN TJK) Yuliar, Boby; Hartono, Bambang
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22868

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, turut mempermudah modus operandi tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam relasi personal seperti hubungan pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar yang masih di bawah umur melalui media sosial serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, penyalahgunaan relasi personal, dan kemudahan akses media sosial menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban pidana pelaku telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan prinsip peradilan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak dan pencegahan perdagangan orang berbasis digital. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Anak, Media Sosial.
KEPASTIAN HUKUM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA PASCA PMK NOMOR 68/PMK.03/2022 Taufiqullah, Taufiqullah; Ahmad, Nurrudin; Sholihin, Qodar
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22874

Abstract

Hingga Desember 2025, jumlah konsumen tercatat sebesar 20,19 juta atau meningkat 3,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya, mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten. Selain itu, OJK menilai perkembangan aset kripto tetap positif di tengah dinamika ekonomi global. Sepanjang tahun 2025, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp482,23 triliun, sementara pada Januari 2026 nilai transaksi tercatat sebesar Rp29,24 triliun, yang mengindikasikan aktivitas pasar kripto masih relatif tinggi (Saritri, 2026). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai referensi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini telah memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak sejalan dengan prinsip kepastian hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa karakter anonimitas teknologi blockchain, volatilitas aset kripto, rendahnya pemahaman wajib pajak, serta risiko penyalahgunaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitas pemajakan aset kripto. Kata kunci: Aset Kripto; Pajak; Kepastian Hukum; Kepatuhan Pajak; Regulasi Digital.
KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JUDI VIRTUAL YANG TELAH DISAHKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DITOLAKNYA PEMBUKAAN REKENING BANK Aji, Gesang Wani; Marniati, Felicitas Sri; Setiadi, Yuliana
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22656

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) judi virtual yang menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun secara administratif PT tersebut sah karena telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM bahkan diperkuat putusan pengadilan, namun substansi kegiatan yang dijalankan yaitu perjudian, secara tegas dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum, disharmoni regulasi, serta dampak sosial, ekonomi, dan moral dari pengesahan PT judi virtual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, pendapat ahli, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan dengan teknik interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan PT judi virtual menimbulkan dualisme status hukum: sah secara administratif namun batal demi hukum secara substantif. Disharmoni regulasi terlihat pada ketidaksinkronan antara OSS yang masih membuka KBLI 92000 dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang menutup investasi perjudian. Selain itu, praktik lembaga hukum juga menunjukkan inkonsistensi, di mana pengadilan mengesahkan sementara perbankan menolak membuka rekening. Dampaknya adalah terganggunya kepastian hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, potensi kerugian investor, risiko tindak pidana pencucian uang, dan rusaknya moral masyarakat. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan praktik hukum agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai. Penguatan integritas lembaga hukum, perbaikan OSS, serta penegakan norma pidana yang konsisten merupakan langkah penting untuk menjaga integritas sistem hukum nasional. Kata Kunci: Akta Pendirian, Perseroan Terbatas, Judi Virtual, Akibat Hukum, Kepastian Hukum.
REGULASI DAN PRAKTIK POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA MESIR DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER El'Arifah, Ihda Lathif; Hidayati, Tri Wahyu; Azzahrani, Shafira Rizka
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.23020

Abstract

Hukum keluarga Islam di kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui poligami sebagai praktik yang diperbolehkan, namun dengan regulasi yang ketat dan syarat-syarat tertentu untuk menjamin keadilan bagi perempuan. Di Mesir, poligami diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985 yang memberi hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila merasa dirugikan akibat poligami, sementara di Indonesia pengaturan poligami terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan prinsip monogami sebagai dasar, dengan izin poligami hanya diberikan oleh Pengadilan Agama jika memenuhi alasan dan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta praktik poligami di Mesir dan Indonesia dalam perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek yang diteliti yaitu ketentuan hukum mengenai poligami di Mesir dan Indonesia. Dari perspektif gender, baik hukum Mesir maupun Indonesia sama-sama berupaya menekan praktik poligami yang berpotensi merugikan perempuan, meski dalam realitas sosialnya masih ditemukan ketimpangan akibat dominasi budaya patriarki. Tokoh feminis Islam seperti Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa poligami perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar hukum Islam yang sama, pendekatan terhadap poligami dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan pemikiran keagamaan yang berbeda, di mana Indonesia cenderung moderat sementara Mesir lebih konservatif dalam penerapannya. Kata kunci: Regulasi dan praktik poligami, Perbandingan Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia, Gender

Page 5 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) More Issue