cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha" : 9 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA DOMESTIK DI KELURAHAN DANUKUSUMAN KOTA SURAKARTA Panji Tetuko, Mahendra Paksi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.54517

Abstract

Dengan semakin besarnya laju perkembangan penduduk dan industrialisasi di wilayah kelurahan Danuksuman kota Surakarta menjadikan penurunan kwalitas lingkungan. Limbah hasil buangan dari aktivitas penduduk jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak balik pada kesehatan lingkungan penduduk. Jurnal ini berusaha menjawab bagaimana program dari pemerintah terkait pengelolaan limbah domestik di kelurahan Danukusuman guna untuk mendukung kebijakan yang telah di buat pemerinta melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan empiris atau Sosiologis. Metode pengumpulan data di peroleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau pendekatan sosio-legal. Hambatan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 yaitu adanya kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan lingkungan dengan membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan masuknya limbah non domestik, serta kurangnya pengawasan dari aparat penegak perdaturan daerah. Untuk itu pemerintah kota Surakarta perlu menerapkan sanksi-sanksi menggunakan Pengelolaan Lingkungan (Perda Nomor 10. Tahun 2015.) dan memberi tugas sebagaimana mestinya kepada petugas penegak peraturan daerah
Perlindungan Serta Penerapan Hak Paten Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Hutasoit, Rona; Annisa Hayya Nadhrah2
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.54529

Abstract

Hak paten adalah merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten memeliki kedudukan yang sangat penting bagi pemiliknya serta mendapatkan perlindungan dalam Hukum Indonesia. Sebuah kasus menunjukkan UU Paten 2016 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan kewajiban pemegang paten untuk membuat produk dan membuat proses di Indonesia masih mengandung sejumlah persoalan. Paten di Indonesia membutuhkan perlindungan hukumt erhadap invensi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar didapat kejelasan masalah yang akan diteliti. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap paten, diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta hak kepada pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten.
ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP SETYANO NOVANTO YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT INDONESIA Syauqi, Andhika; Sahal, Muhammad
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.54861

Abstract

Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Di Indonesia sendiri kasus korupsi sudah banyak terjadi dari sebelum Indonesia merdeka dan sampai saat ini masih banyak juga kasus korupsi yang terjadi, salah satunya adalah kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Kasus korupsi e-KTP Setya Novanto merugikan negara sebesar 2,3 triliun, selain itu juga merugikan masyarakat karena seharusnya uang tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem data kependudukan warga negara Indonesia atau dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan seperti pembuatan undang-undang dan pemberian sanksi terhadap para pelaku korupsi (koruptor), tetapi masih saja ada yang melakukannya. Walaupun kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh menyerah untuk melakukan segala upaya untuk melawan tindakan korupsi di negeri ini. Maka dari itu, peneliti mengajak kepada seluruh pembaca untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir tindakan korupsi khususnya di Indonesia demi kesejahteraan negara dan masyarakat Indonesia.
Potensi Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Rusia-Ukrania Briana Batrisyia; Hanifah Humaira Rahmawanti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.54945

Abstract

Penelitian hukum ini membahas mengenai pelanggaran hokum Hak Asasi Manusia pada penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional antara rusia-ukraina. Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum internasional yang ada. Berdasarkan fakta yang diketahui, rusia disebut mengintervensi dan membom warga sipul serta menyerang berbagai infrastruktur sipil yang mana tentu hal ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap sejumlah aturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan terhadap tindakan invasi Rusia ke Ukraina serta bentuk pertanggung jawaban dan sanksi pelanggaran HAM bagi Rusia karena telah melakukan pelanggaran konflik bersenjata HAM internasional saat melakukan invasi terhadap Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersumber dari pemantauan pelanggaran-pelanggaran oleh PBB dan tim di lapangan terhadap invasi Rusia ke Ukraina, kemudian menuntut Rusia menghentikan kekuatannya terhadap Ukraina segera dan sepenuhnya. Oleh sebab hal tersebut maka seharusnya Rusia patuh akan aturan dan ketentuan hukum internasional untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan damai. Kata kunci: Pelanggaran HAM, Konflik Bersenjata, Invasi Rusia-Ukrania Abstract This legal research discusses violations of human rights law against civilians in the international armed conflict between Russia and Ukraine. This research refers to existing provisions of international law. Based on known facts, Russia is said to have intervened and bombed civilians and attacked various civilian infrastructure, which of course this is a fundamental violation of a number of rules and provisions in international law. The purpose of this study is to find out the arrangements for Russia's invasion of Ukraine and the forms of responsibility and sanctions for human rights violations for Russia for committing violations of international human rights armed conflicts when it invaded Ukraine. The method used in this study uses normative juridical methods by examining library materials or secondary data. This research originates from monitoring the violations by the United Nations and the team on the ground against the Russian invasion of Ukraine, then demanded that Russia stop its power against Ukraine immediately and completely. Because of this, Russia should comply with the rules and provisions of international law to resolve this dispute peacefully.
Esensi dan Aktualisasi Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Peradilan bagi Kasus Munir Nathania Made; Claudya Cindri Kasinda; Nabilla Oktabania Pratiwi; Ghorizah Verina Choirunnisa; Amanda Chintia; Nazwa Avisya Syasikirana; Derill Salman Danuningrat; Raisya Nabila Thahani; Jeremy Alexander Hasoloan; I Dewa Made Manu Pradnyana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.55493

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia. Namun dalam sejarahnya, penegakan HAM di Indonesia dirasa belum memuaskan dan belum menjamin keamanan rakyatnya. Sering terjadi pelanggaran HAM, yang sampai saat ini belum jelas peradilannya. Salah satu contohnya adalah belum ditemukannya titik terang dari kasus pembunuhan Munir. Bahkan hingga saat ini, kasus ini belum ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kasus ini kembali mencuat ke permukaan setelah seorang hacker mengklaim bahwa dirinya mengetahui kronologis dan dalang dibalik pembunuhan Munir. Munculnya kembali kasus yang belum terselesaikan ini membuat publik kembali mempertanyakan esensi dan aktualisasi penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan HAM di Indonesia khususnya untuk kasus Munir dan menganalisis penyebab dibalik belum tuntasnya kasus ini. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada berbagai sumber literatur dan metode kuesioner dengan membagikan kuesioner berisi pertanyaan kepada para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih kurang memuaskan dan sangat perlu dibenahi, khususnya transparansi terhadap kasus pembunuhan Munir. Adanya sejumlah kasus HAM yang belum atau bahkan tidak tuntas mengindikasikan adanya persoalan soliditas landasan penegakan HAM di Indonesia. Diharapkan artikel ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk pemecahan masalah HAM dan turut andil dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.
ANALISIS TERPENUHINYA HAK PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA ANGKATAN 2021 DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Meisya Noviliauwati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.55672

Abstract

Analisis pemenuhan hak mahasiswa di Institut Teknologi Bandung merupakan suatu upaya untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa di ITB. Hak-hak tersebut meliputi hak yang telah diatur di peraturan Majelis Wali Amanat. Tujuannya adalah untuk mengkaji apakah layanan pendidikan di ITB sudah memenuhi hak dari setiap mahasiswanya atau belum. Metode untuk analisis ini adalah dengan metode deskriptif yang dimana akan dilakukan survey untuk sejumlah di ITB yang kemudian akan dianalisis dengan suatu aplikasi analisis untuk mengambil kesimpulan populasi melalui sampel tersebut dengan analisis inferensial. Diharapkan dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui kondisi aktual dari terpenuhinya hak-hak dari tiap mahasiswa program sarjana yang berkuliah di ITB. Temuan penting dari analisis ini untuk mengetahui kondisi aktual dari hak mahasiswa ITB yang didapat dari layanan pendidikan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan hak mahasiswa di ITB, serta untuk mengembangkan solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Analisis Pelanggaran HAM pada Penanganan Terorisme di Indonesia Zafira, Nasya; Achmad Dinand Widhianto; Jusuf Junior Athala; Mazaya Akio Yodia; Rafly Maharazi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.55704

Abstract

Apabila suatu negara berada dalam kondisi darurat, sistem hukum yang diterapkan adalah hukum keadaan darurat yang mengesampingkan hukum keadaan normal. Salah satu contoh kondisi darurat yang terjadi pada suatu negara adalah ancaman terorisme. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak lahir di dunia. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dibedakan dari jenis kelamin, ras, suku, budaya, maupun agama. Upaya perlawanan terhadap terorisme akan selalu memiliki potensi terjadinya pelanggaran HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukumnya jika terjadi pelanggaran HAM dalam upaya penanganan terorisme. Metode yang dilakukan berupa survei literatur. Hasil dari penelitian berupa pembahasan mengenai perkembangan motif terorisme dan penanganannya serta proses penangkapan pelaku terorisme berdasarkan perspektif HAM di Indonesia. Simpulan dari penelitian ini adalah pada upaya penanganan terorisme, telah tertulis pada peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa terduga pelaku tindak pidana terorisme memiliki HAM yang tidak dapat dilanggar oleh pihak manapun. Keterbaruan pada penelitian ini adalah sikap yang dapat diambil masyarakat dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah memberi pencerahan kepada masyarakat tentang sikap yang dapat diambil dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme. 
AKTUALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI PERSFEKTIF KESADARAN BELA NEGARA PADA GENERASI SOCIETY 5.0 Wahyuni, Tanti Sri; Siti Emira Khodati; Bunyamin Maftuh
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.62363

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai nilai-nilai fundamental Pancasila yang relevan dengan pertahanan negara, mengkaji kontribusi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pertahanan negara, dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bela negara pada generasi society 5.0. Dengan menelaah peran nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan negara, peneliti juga berupaya untuk berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang pentingnya moralitas dan nilai-nilai dalam pertahanan negara Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi sebuah masalah, membuat perbandingan, serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman, serta meggunakan metode studi pustaka dimana penulis melakukan review terhadap jurnal atau buku-buku yang ditulis oleh penulis sebelumnya.nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam bela negara bagi generasi muda. nilai-nilai ini dapat diterapkan pada berbagai aspek keamanan nasional. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang kuat dan aman dalam konteks Masyarakat 5.0. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan bela negara, khususnya dalam konteks Society 5.0. Penting bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri beradaptasi dengan perubahan ini dan berkontribusi dalam bela negara secara efektif. Seiring dengan kemajuan teknologi, sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari kemajuan ini dapat diakses oleh semua warga negara, berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan aman.
Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara Arya Ramdhan Nugraha; Dea Salsabila; Delya Noer Handayani; Yudirmansyah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i2.64662

Abstract

Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan dan memperjuangkan hak kita. Pemerintah juga harus tahu hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera, semua hak yang diperoleh adalah hasil dari pemenuhan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pancasila dengan tegas melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, nilai inti, kedua, nilai instrumental, dan ketiga, nilai praktis. Ketiga nilai pancasila ini secara langsung maupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue