cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Atika Marzaman
Contact Email
tika.marzaman@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gjpads.unigo@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26142112     EISSN : 26142090     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Gorontalo Journal of Public Administration Studies is a journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Gorontalo University. This journal is published periodically twice a year in April and October. It is hoped that this journal will be a means of scientific implementation, especially in the field of public administration. This journal is also expected to be able to provide information and data both for the formulation of policies and for the development of society in general.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies" : 5 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN e-KTP DI KANTOR KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO Podungge, Hartini
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.219 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.508

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Kualitas Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, (2) Faktor Determinan Yang Menentukan Keberhasilan Kualitas Pelayanan e-KTP di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, (3) Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam peningkatan Kualitas Pelayanan          e-KTP di Kecamatan Sipatana . metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan menggunakan wawancara.Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dilakukan oleh pegawai sesuai dengan SOP. Semua urusan administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab Kantor Kecamatan Sipatana diupayakan tepat waktu. Pelayanan e-KTP dilakukan dengan optimal sesuai dengan prinsip pelayanan publik dimana pegawai berupaya mencapai tingkat kepuasan masyarkat dengan sikap tanggap dan responsive dalam memberikan pelayanan. (2) Faktor determinan yang menentukan keberhasilan kualitas pelayanan e-KTP dalam upaya untuk memaksimalkan efektivitas pelaksanaan tugas aparat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sipatana, adalah kemampuan aparat dalam mentaati aturan sistem kerja dapat dilaksanakan dengan baik, serta sarana pelayanan Kantor Kecamatan Sipatana yang kurang memadai seperti alat perekam dan sistim IT yang terkadang bermasalah menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan efektivitas tugas pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Sipatana. (3) Upaya-upaya yang dilakukan dilakukan dalam peningkatan Kualitas Pelayanan bahwa sikap loyalitas dan komitmen aparat kepada masyarakat terbukti dapat menghasilkan kepercayaan dari masyarakat, serta aspek komunikasi yang masih  jarang dilakukan dan jika dilakukan hanya pada tingkat kelurahan sehingga informasi mengenai pentingnya pelayanan e-KTP dikecamatan Sipatana masih kurang optimal yang akibatnya banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai kewajibannya dalam mempersiapkan prasyarat pembuatan e-KTP.
DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK DI KABUPATEN GORONTALO syamsul, syamsul
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.258 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.569

Abstract

ABSTRAK Generasi berkualitas lahir dari keluarga yang berkualitas, kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta ditunjang oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan yang peduli terhadap proses pertumbuhan dan pengembangan anak. Disinilah peran penting keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas dengan kepedulian pada tumbuh kembang anak dalam segala aspek, termasuk perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian dan spiritual. Kebutuhan akan kelekatan psikologis, kebutuhan akan stimulasi fisik dan mental memerlukan perhatian yang sangat besar dari  orang  tuanya,  serta  kebutuhan  rasa  aman  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  harus dipenuhi bagi anak agar dapat mencapai tumbuh kembang optimal.Desain penelitian menggunakan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi  partisipatif,  wawancara  tidak terstruktur  dan  dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah anak yang orang tuanya bercerai. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah orang tua yang bercerai. Dalam penelitian ini menggunakan informan tambahan untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari subjek dan informan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari data collection, data reduction, data display, dan Conclution Drawing/Verification. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan lokus Kampung KB Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Hasil hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya masalah perceraian, yaitu pengaruh internet/media sosial, pernikahan dini/nikah muda, minuman keras dan kekerasan dalam rumah tangga, perilaku/ gaya hidup, dan faktor ekonomi. Dampak perceraian terhadap tumbuh kembang anak yaitu fisik, sosial dan psikologis. Kata Kunci:
Konflik Norma Dalam Pengawasan APBD Kabupaten/Kota Podungge, Hasanuddin
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.13 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.551

Abstract

AbstrakPenelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi di Kabupaten dan Kota sebagai perpanjangan tangan Gubernur dengan mengkaji bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan APBD di Kabupaten dan Kota, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Gubernur dalam melaksanakan pengawasan di bantu oleh Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dapat optimal karena adanya konflik norma dengan pasal 49 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang intinya Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraantugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, sehingga apabila terjadi konflik kepentingan antara provinsi dengan kab/kota dapat terjadi penolakan terhadap Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan di Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan revisi terhadap produk hukum yang mengalami konflik norma sehingga tidak menimbulkan perselisihan kepentingan.
Dilematika Birokrasi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Podungge, Abdul Wahab
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.246 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.650

Abstract

 Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kolaborasi Generasi Milenial (X) dengan generasi Old Style (Y) dalam menjalankan roda pemerintahan organisasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.  Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulis sekaligus berfungsi sebagai instrument utama yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara dan interview. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif untuk menarik peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan yang bisa digeneralisasikan, maka jelas metode induktif ini untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu dicocokan dengan teori-teori yang ada. Iklim organisasi modern yang telah sampai pada fase 4.0, memaksa organisasi sektor publik terus mendorong kreativitas dan inovasi aparaturnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan agar kreatif dan inovatif saat ini semakin tinggi. Karena itu Pemprov Gorontalo harus melakukan percepatan perbaikan sistem manajemen ASN serta melengkapi berbagai fasilitas dan juga melakukan pengembangan kompetensi ASN-nya. Pengembangan kompetensi ASN membutuhkan keseriusan karena memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, output yang dihasilkan nantinya akan sebanding pengorbanan pengembangan kompetensi ASN jika itu dilakukan saat ini. Masalah dalam birokrasi kini dan nanti memiliki karakteristik internal dan eksternal. Internal birokrasi berkenaan penyelenggaraan pemerintahan, dan juga pada sumber daya aparaturnya. Permasalahan internal tidak lepas dari masalah integritas, kinerja, proses bisnis, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, serta efisiensi aparatur dalam bekerja yang terus dipertanyakan publik. Sedangkan permasalahan eksternal lebih kepada tarik-menarik kepentingan politik dalam birokrasi, atau dikenal dengan politisasi birokrasi. Generasi milenial dalam birokrasi kemungkinan berada pada level pelaksana hingga menengah saat ini, namun seolah terjebak dalam model lama birokrasi yang sangat kental dengan kultur paternalistik. Model kepemimpinan yang ujungnya adalah like and dislike hanya akan membuat hubungan yang kontraproduktif bagi generasi milenial.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GORONTALO Harun, Nur Istyan; Haras, Khairul T.
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.554

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Kabupaten Gorontalo. Sasaran yang dilakukan meliputi mengidentifikasi kebijakan daerah serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan, mengidentifikasi variabel pelaksanaan serta menganalisis pelaksanaan kegiatan.Teori Smith dalam Tachjan, menekankan bahwa dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu dipertimbangkan. Keempat variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan munculnya protes-protes. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu ; program yang dilaksanakan, target groups, unsur pelaksana dan faktor lingkungan.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam merekam dan dalam pengambilan data. Karena spesifik  penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Dengan metode ini peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui dokumenter dan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian, ketepatan waktu pelaksanaan mempengaruhi hasil kegiatan yang dilakukan. Dilihat dari karakteristik lingkungan masih terdapat beberapa titik kawasan seperti di wilayah pinggiran danau Limboto yang masih belum tersentuh dengan kebijakan penanganan kumuh. Hasil pelaksanaan kegiatan lingkungan kumuh telah memberikan perubahan fisik lingkungan, manfaat yang diterima masyarakat pun telah dirasakan belum bisa mengatasi kekumuhan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies Vol 1, No 2 (2018): Gorontalo Jornal of Public Administration Studies Vol. 1: No.2, Oktober 2018 Vol 1, No 1 (2018): Gorontalo Journal of Public Administration Studies