cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Good Governance
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta
ISSN : 14124246     EISSN : 26548240     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Good Governance (GG) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners to discuss about public administrations and policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2021): Maret" : 6 Documents clear
Faktor Strategis Terhadap Keberhasilan dan Keberlanjutan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Pasca Pelatihan Purwastuti Purwastuti
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.257

Abstract

Undang undang nomor 5 tahun 2014, mengamanatkan 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki ASN, yaitu Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural.  Sebagai tindak lanjut telah pula terbit Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017  dan telah direvisi dengan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang salah satunya adalah kewajiban mengikuti Pelatihan Manajerial bagi birokrat pemerintah, seperti JPT Pratama ataupun JPT Madya. Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengisi gap kompetensi seorang pimpinan, yang diharapkan mampu menjadi seorang pemimpin yang adaptif, kemampuan berinovasi dan kolaborasi  yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan posisi kepemimpinan yang strategis.. LAN sebagai instansi Pembina Pelatihan telah menjawab tantangan sesuai dengan mandatnya, dengan melakukan reformasi di bidang kurikulum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Point penting dari perubahan kurikulum pelatihan adalah adanya tantangan bagi peserta untuk membuat sebuah proyek perubahan dengan melakukan sebuah terobosan atau inovasi di unit kerja di instansi masing masing peserta. Banyak pertanyaan terkait keberlanjutan proyek perubahan setelah peserta kembali ke unit kerjanya, apakah proyek perubahan tersebut tetap di lanjutkan atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian evaluasi pasca Pelatihan atau Tracer study, untuk mencari faktor faktor strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sebuah proyek perubahan, baik  berupa kendala ataupun support terhadap keberlanjutan proyek perubahan. Penyelesaian sebuah proyek perubahan akan dibimbing oleh seorang coach dari instansi penyelenggara pelatihan dan mentor dari instansi peserta.Kata kunci: Kepemimpinan, Pelatihan, Coaching, Mentoring, Evaluasi dan Proyek Perubahan
Community-Based Ecotourism In Indonesia: A Case Study In Nglanggeran Tourism Village Muhammad Iqbal; Yunita Elianda; Nurhadiyanti Nurhadiyanti; Ali Akbar
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.252

Abstract

Nglanggeran Tourism Village has now successfully developed a tourism village with the concept of ecotourism. The purpose of this study is to analyze the involvement of the community in encouraging the strengthening of ecotourism in Nglanggeran village. The research method approach was carried out qualitative by using NVivio 12 Plus data analysis. The findings in this research are Youth Organizations, Tourism Management, Small Business Actors, Native, and Pokdarwis (Tourism Awareness Group) have a vital role in tourism development in Nglanggran Village.Keywords: Community-Based Tourism; Ecotourism; Nglanggeran Tourism Village; Yogyakarta
Pembelajaran Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa (Studi di KPH Yogyakarta, TN Gunung Halimun Salak, dan TN Gunung Ciremai) Is Mugiono
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.255

Abstract

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pengelolaan hutan dengan membagi kawasan hutan di Indonesia tidak terkecuali di Pulau Jawa menjadi 3 yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung atau hutan produksi dan hutan lindung menjadi hutan konservasi membuka ruang bagi pengelola untuk melakukan inovasi kebijakan di wilayahnya. Tulisan ini bertujuan: 1) mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan hutan tingkat tapak di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), dan 2) mengetahui faktor kunci keberhasilan pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Metode kajian dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan pendekatan model Goerge C. Edwards III (1980) bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, wawancara mendalam informan kunci, dan observasi lapangan. Hasil kajian pada 3 lokasi studi setelah adanya kebijakan perubahan fungsi 1): mendorong kemandirian pengelolaan di KPH Yogyakarta, melahirkan era baru pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi TN Gunung Halimun Salak, dan menciptakan perubahan aktivitas masyarakat dari berbasis lahan menjadi jasa lingkungan atau wisata alam di TN Gunung Ciremai, dengan faktor kunci 2): sumber daya manusia yang inovatif dengan dukungan pemerintah daerah di Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, harmonisasi kebijakan pemanfaatan panas bumi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan gaya kepemimpinan yang adaptif di Taman Nasional Gunung Cermai.Kata Kunci: perubahan fungsi hutan, implementasi kebijakan, jasa lingkungan, dan tingkat tapak
Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Suhaila Suhaila
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.254

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penerapan serta seberapa efektifitas, efisien dari hasil penerapan dan Langkah apa yang akan diambil/direkomendasikan untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan implementasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dibidang Pendidikan dan pelatihan Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan melihat tingkat ekspalanasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) mengutarakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober- Nopember 2020. Hasil penelitian menunjukkan belum otimalnya penerapanan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa masalah yang ada yaitu Rencana Strategis tidak sinkron dengan Rencana Bisnis Anggaran untuk tahun 2018 dan 2019, Terdapat Sisa lebih Perhitungan Anggaran selama 3 Tahun sebesar Rp.1.626.966.499,-. Setelah pemeriksaan oleh BPK Sering terjadi kesulitan dalam pemisahan akun-akun terhadap laporan keuangan SKPD (PPK-BLUD dan APBD) karna telah terintegrasi/ terkonsolidasi dengan laporann keuangan Pemerintah Daerah. Belum dibentuknya Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI)Kata Kunci: Implementasi - PPK- BLUD
Praktik Maladministrasi Kontemporer di National Human Rights Institution: Kasus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jayadi Damanik
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.256

Abstract

Maladministrasi bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan sejak lama telah dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, bukan saja di cabang eksekutif dan legislatif tetapi juga di yudikatif. Maladministrasi di tiga cabang pemerintahan tersebut tergolong sebagai yang klasik. Tulisan ini fokus pada maladministrasi kontemporer yang bukan saja karena terjadi di awal 2021 tetapi juga karena dipraktikkan oleh penyelenggara negara di National Human Rights Institutions. Salah satu National Human Rights Institutions adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketuanya menerbitkan tiga Surat yang tergolong sebagai praktik maladministrasi, salah satunya adalah Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 4 Januari 2021. Surat Keputusan tersebut mengambil-alih kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM, padahal Ketua Komnas HAM tidak berwenang mengambil-alihnya. Disarankan agar pemberhentian Sekretaris Jenderal Komnas HAM ditempuh melalui posedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas hukum “contrarius actus”.Kata Kunci: maladministrasi, hak asasi manusia, institusi.
Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada Pelabuhan Perikanan Pantai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Andi Kurniawan
Jurnal Good Governance Vol 17, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v17i1.251

Abstract

Posisi pelabuhan perikanan pantai sangat penting sebagai gugus terdepan dalam pelayanan kepelabuhan di bidang perikanan tangkap di Jawa Timur dimana memberikan dampak langsung secara sosial ekonomi yaitu sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat pesisir terutama nelayan, maka transformasi Pelabuhan Perikanan Pantai menjadi pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD menjadi tema yang sangat penting, sehingga diperlukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai tersebut menjadi BLU/BLUD dengan lebih tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan teknik analisa SWOT dan General Electrics (GE). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo, Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Malang, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Banyuwangi dari segi potensi yang dimiliki cukup siap jika ditingkatkan statusnya menjadi BLU/BLUD, dengan melengkapi sarana prasarana pendukung pelabuhan dan juga permodalan untuk pengembangan jenis usaha pelabuhan yang lebih luas, pada tahap awal pemanfaatan APBD masih disarankan. Dalam pengembangan saranan dan prasarana pendukung pelabuhan tetap harus disesuaikan dengan periotas kebutuhan mengingat membutuhkan biaya yang cukup besar. Beberapa jenis pelayanan pelabuhan memiliki sifat pelayananya yang khusus dan segmen pelayanan yang berdampak kepada masyarakat, sehingga harus lebih berhati-hati.Kata Kunci: badan layanan umum, kinerja pelabuhan perikanan pantai

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2022): September Vol 18, No 1 (2022): Maret Vol 17, No 2 (2021): September Vol 17, No 1 (2021): Maret Vol 16, No 2 (2020): September Vol 16, No 1 (2020): Maret Vol 15, No 2 (2019): September Vol 15, No 1 (2019): Maret Vol 14, No 2 (2018): September Vol 14, No 1 (2018): Maret Vol 13, No 2 (2017): September Vol 13, No 1 (2017): Maret More Issue