cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rozidateno Putri Hanida
Contact Email
ozidateno@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ozidateno@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
Published by Universitas Andalas
ISSN : 23014342     EISSN : 26570092     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2017): April" : 5 Documents clear
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung Pramawati, A. A. I. Alit; Sri Widnyani, , Ida Ayu Putu
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.2.3.204-225.2017

Abstract

Upaya untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung sudah sering dilakukan seperti menerapkan absensi sidik jari. Namun pada kenyataannya walaupun sudah menggunakan absensi sidik jari, masih saja terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok sasaran ataupun dari pelaksana kebijakan disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Belum ada pengawasan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Masalah lain yang terjadi adalah belum terbentuknya Tim Pemeriksa/Pembina Pertimbangan Hukuman Disiplin pada Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Klungkung. Terakhir, para pelaksana kebijakan disiplin belum memahami secara baik pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Pemerintahan: Sebuah Analisis Kebutuhan di Pemerintah Kota Dumai Mulianto, Budi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.2.3.226-240.2017

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis kebutuhan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan di pemerintah kota Dumai. Penelitian ini menemukan bahwa ada 12 program prioritas yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai kepada para aparatur pemerintahannya. Beberapa diantaranya adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan yang tepat dan pelatihan pengunaan media sosial untuk instansi pemerintahan. Ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas aparatur negara yang kemudian berujung pada pelayanan publik yang memuaskan. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia dan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Sari, Yusmalinda
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.2.3.241-254.2017

Abstract

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Cubadak melakukan inovasi yang baru ada di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 yaitu pembuatan buku profil Nagari Cubadak, kebijakan manajemen Masjid, dan menampilkan informasi rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) kepada masyarakat dengan media papan informasi. Dengan adanya sikap akuntabel, diharapkan dapat mewujudkan penerapan prinsip good governance, dan dapat menyediakan informasi kepada publik secara terbuka dalam pengelolaan keuangan nagari. Namun nyatanya masih terdapat “temuan” dalam pertanggungjawaban keuangan di Nagari Cubadak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan perangkat nagari, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Triangulasi data melalui informan triangulasi yaitu masyarakat, Camat Lima Kaum, Kasi. Pembinaan Desa dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar dan Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 dianggap sudah mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik karena adanya beberapa program yang mengarah kepada keterbukaan informasi publik. Namun masih terdapat beberapa temuan sehingga perlunya peningkatan kualitas kinerja Perangkat Nagari Cubadak dalam meloporkan keuangannya secara akuntabel yang tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan nagari.
Pelayanan Adsministrasi Kependudukan Kota Surabaya Melalui Program E-LAMPID Ditinjau Dari Perspektif Electrnic Government Rozani, Ufi Rahmi; Mutiasari H, Aprillia; Rachmania A, Nurin Rachmania A
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.2.3.255-263.2017

Abstract

Electronic Government merupakan penggunaan teknologi dan informasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Program E-lampid adalah program yang digagas oleh Disdukcapil Kota Surabaya sebagai wujud dari penerapan electronic government Kota Surabaya yang menjadi percontohan bagi 40 kepala daerah di Indonesia seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Riau dan lain sebagainya. Latar belakang pembuatan program E-lampid adalah kepadatan volume antrean dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, kematian dan surat pindah datang yang selalu padat setiap hari kerja. Hal ini menyebabkan penumpukan arsip dan banyaknya arsip yang terselip sehingga pengurusan administrasi kependudukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Program yang digagas pada tahun 2013 ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Surabaya dalam pelayanan administrasi kependudukan, meminimalisir penumpukan arsip, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan mempermudah Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan update data. Harapannya, ketika tujuan E-lampid tercapai Pemerintah Kota Surabaya mampu memanfaatkan informasi kependudukan sebagai bahan pembuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan hasil observasi, E-lampid ini telah sampai pada 2 tipe relasi yaitu Government to Government dan Government to Citizens dimana pihak yang dapat merasakan manfaat dari pelaksanaannya adalah masyarakat Kota Surabaya dan juga pejabat pemerintah ditingkat kelurahan, kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Diharapkan program E-lampid kedepannya dapat bekerjasama dengan rumah sakit swasta maupun pemerintah dalam pelaporan surat keterangan lahir sehingga dapat mewujudkan tipe relasi Government to Business. Pada pelaksanaannya program E-lampid terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Disdukcapil Kota Surabaya sehingga 2 instansi ini terus berusaha untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang ada agar pelayanan program E-lampid dapat berjalan sesuai target yang sudah ditentukan
Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar) Azre, Ilham Aldelano
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.2.3.187-203.2017

Abstract

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. BUMD banyak dijalankan tidak secara efisien,inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk, perilaku perburuan rente dalam kebijakan, serta ketidak efisienan dalam menjalankan perusahaan, serta tidak adanya tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sehingga prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas serta keadilan menjadi pemasalahan yang mendasar dalam pengelolaan BUMD. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Oktober Vol. 10 No. 1 (2025): April Vol 9 No 1 (2024): April 2024 Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober Vol. 9 No. 1 (2024): April Vol 8 No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 8 No 1 (2023): April 2023 Vol. 8 No. 2 (2023): Oktober Vol. 8 No. 1 (2023): April Vol 7 No 2 (2022): Oktober 2022 Vol 7 No 1 (2022): April 2022 Vol. 7 No. 2 (2022): Oktober Vol. 7 No. 1 (2022): April Vol 6 No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 6 No 1 (2021): April 2021 Vol. 6 No. 2 (2021): Oktober Vol. 6 No. 1 (2021): April Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 No 2 2020 Oktober Vol 5 No 1 (2020): Volume 5 No 1 2020 April Vol. 5 No. 2 (2020): Oktober Vol. 5 No. 1 (2020): April Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 No 2 2019 Oktober Vol 4 No 1 (2019): Vol. 4 No. 1 (2019): April Vol. 4 No. 2 (2019): Oktober Vol. 4 No. 1 (2019): April Vol 3 No 3 (2018): Vol 3, No 3 (2018): Oktober Vol 3 No 2 (2018): Vol 3, No 2 (2018): April Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober Vol. 3 No. 2 (2018): April Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober Vol 2 No 3 (2017): Vol 2, No 3 (2017): April Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober Vol. 2 No. 3 (2017): April More Issue