Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Jatiswara

js
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 0853392X EISSN : 25793071 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara" : 14 Documents clear

Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pahrur Rizal
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Sex is a act that can make disturbing of importance balance in living society. Sex of criminal act have arranged in law dictionary of Indonesia, but isn’t fill moral values alive. In 284 KUHP section just arrange sex who to do by some one of still bunch of marriage. The consept in KUHP about sex is different with the living norm in Indonesia society that assumption of sex is copulation by the men or women who isn’t bunch of marriage. The use of method is research of legal formal. Subsequently, the research use law approach and concept approach. The result to the processed use invention of law, it mean examine living law in Indonesia society. Then, analyzed and concluded by deductive think. The resulting of research conclude that application of criminal law about morality act (sex) can be applied very well if always to consider values of law or norms that living in society. There for, repair Indonesia criminal law can to do by integrate all culture value that grow in Indonesia society.

Penerapan Asas Aman Dan Terbuka Terhadap Proses Pendaftaran Tanah Anhar -
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Registration system of land in Indonesia adheres to the system negative berunsur positive. based system used it has the weaknesses. to reduce the risk of the use of the system is then in the government regulation No. 24 1997 on the land registry applied principle safe and open in the land registry. although the principle that has been applied but still there are problems regarding the certificate of land rights are published. in Indonesia is still a lot of certificate issued a lot of problems and sued in court. especially in the district Lombok Western, in the area sekotong there land 100 acres of certified double contested entrepreneur Bali and Jakarta.

Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha I Made Indra Praja W
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Kedudukan atau status dari KPPU dalam menjalankan fungsi kewenangannya menjadi hal yang sangat penting, mengingat Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan KPPU kewenangan yang sangat besar, sehingga menyerupai kewenangan lembaga peradilan (quasai judicial). Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas memberikan kewenangan yang sangat luas kepada KPPU untuk dapat berlaku sebagai penyidik, penuntut maupun sebagai pemutus terhadap kasus-kasus persaingan usaha. dalam konteks demikian maka timbul opini yang menganggap bahwa KPPU adalah sebagai peradilan khusus untuk kasus persaingan usaha. Dipandang dari sifat putusan KPPU yang otomatis memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya tidak diajukan keberatan dan penegakan melalui mekanisme penetapan untuk eksekusi ke pengadilan negeri, maka proses hukum yang seharusnya melanjuti proses penegakan putusan KPPU adalah upaya hukum eksekusi, yang didasarkan kepada penetapan eksekusi pengadilan negeri. Putusan KPPU tidak bisa eksekusi oleh KPPU sendiri, karena dalam kepala putusan tidak mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa”.

Pertanggungjawaban Pidana Panitia Penerima Hasil Pekrjaan (PPHP) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemrintah Sigid Budiyono
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study intended to analyze about the shape of authority and criminal responsibility of the recepient procurement of goods and sevices government committee. Legal issues that arise in this study include: about the authority of the recipient procurement of goods and service government committee, and what defense criminal responsibility of the recipient procurement of goods and sevices government committee. This study is normative legal research based on the consideration that this study departs from the analysis of legislation that describes the scribes the scribes the scribes the authority and criminal responsibility of the recipient procurement of goods and sevices government committee. Approach to be adopted is the approach legislation approach to the concept and historial approach. Legal materials colletion techniques with study of literature. Based on the result of this study concluded this from authority recepient procurement of goods and sevices government committee. This authority Atribution that is the authority of the posititon, authority established together with the position tersebut, responsibility criminal of goods and services is a position responsibility in the recipient procurement on government and personal responsibility on procurement goods and services goverment

Kajian Yuridis Pemanfaatan Dan Penggunaan Areal Bebas Sempadan Pantai Dalam Pembangunan Industri Pariwisata Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Ilham -
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai dalam pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Lobar-Provinsi NTB. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: bagaiamana pengaturan tentang pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai, bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai dalam pembangunan industri pariwisata, apa kendala dan upaya dalam mengatasi pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan atau penerapan di lapangan, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian nondoktrinal, karena menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ahli hukum, yang dipadukan dengan kenyataan di lapangan berdasarkan data-data yang terkumpul dan informasi-informasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach); pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan sosial (Social Approach). Teknik pengumpulan data dengan studi bahan hukum dan studi pengumpulan data lapangan. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menganalisanya melalui metode deskripsi, kemudian disusun secara sistematis dengan mencari unsur-unsur yang relefan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian disusun menurut logika ilmiah dalam bentuk penulisan tesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai di Kabupaten Lobar NTB, 100% telah terjadi pelanggaran hukum Tata Ruang dan sampai saat ini masih terjadi “faktor pembiaran” .

Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram Sofian Hadi Sasmita
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The research aims to discuss Assimilation of Prisoners in Mataram Open Correctional Institution. The legal issue proposed in this research include How is the provision of assimilation for prisoners from prisons to the Mataram Open Correctional Institution. This study used normative legal research that examines the legal norms regarding the provision of assimilation from prisons to open prisons and stages of assimilation in the Mataram Open Correctional Institution. The approach of the thesis used legislation and conceptual approach. The technique of collecting legal materials are (1) literature study by systematically processing the legal material and (2) making known interpretations in law science to the laws and regulations relating to this research and the conclusion ultimately drawn deductively. The result of this script concludes that the assimilation requirement for prisoners is not the same but differentiated based on criminal acts committed by prisoners. The criminal acts are categorized into general crimes and special crimes which are included in "extraordinary crimes".

Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Akhmad Zainuri
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana signifikasi dan faktor-faktor hukum bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, guna memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mencarinya dalam ruang persidangan. Berdasarkan kajian penulis terhadap putusan No. 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam memahami ratio legis dan ratio decidendi-nya, maka dapat disimpulkan beberapa hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Anak sebagai salah satu subyek di dalam negara, turut mendapat perlindungan konstitusi tersebut. Artinya, negara dengan berdasarkan kewenangan dan kedudukannya memperhatikan secara seksama segenap fenomena yang meliputi kehidupan anak. Dimana negara lalu mengatur fenomena-fenomena tersebut dengan membuat suatu hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, sekaligus penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan. Arti penting perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami dari posisinya sebagai bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa kelak ketika dewasa. Anak perlu mendapat perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Penerapan Asas Sederhana Dan Terjangkau Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Lombok Barat Zaelani -
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Government regulation No. 24 1997 on the land registry, in section 2 mentioned that the land registry implemented bersasarkan some of the principle of which the principle of simple and affordable. principle simple intended to the provisions of anyway and procedure can easily be conceived by the parties concerned, especially the holder of land rights. then the principle of affordable intended affordability for parties that require especially with regard needs and the ability of class of economic weak. in particular the people in the district Lombok Western, the implementation of the principle that has not been in accordance with what to expect. in peroses registration land rights through sporadic still takes a long time and cost expensive.

Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Lalu Putrajab
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Proses pembebanan Hak Tanggungan berdasarkan SKMHT dalam rangka perjanjian kredit bank di Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan cukup baik, walaupun ada beberapa dari proses pembebanan Hak tanggungan tersebut mengalami keterlambatan. Proses pembebanan Hak Tanggungan di Kabupaten Lombok Timur sendiri sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu diawali dengan dibuatnya perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor yang dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam bentuk notariil akta yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatkannya APHT oleh PPAT. sebelum dibuatkannya APHT Notaris/PPAT melakukan pengecekan terhadap data fisik tanah yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Untuk tanah yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan merupakan tanah yang belum terdaftar maka Notaris/PPAT terlebih dahulu akan membuat SKMHT sebelum dibuatnya APHT. jangka waktu SKMHT itu sendiri 3 (tiga) bulan, apabila lewat dari jangka waktu tersebut maka SKMHT itu tidak berlaku lagi, dimana dalam praktiknya masih terdapat SKMHT yang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sertipikat Hak Milik yang akan dipasangkan Hak Tanggungan atau yang menjadi obyek jaminan Hak Tanggungan belum terbit.

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP N. Okamahendra
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research to know and analyze the existence of PERMA No. 02 Year 2012 on Adjustment of Limitation of Criminal Act and Number of Penalties in Criminal Code with limited scope to review and analyze the existence of PERMA No. 02 Year 2012. This research is normative law research. The approach used is the approach of legislation, conceptual approach, philosophy approach, and case approach. Technique of collecting legal material with literature study. After that the processing of legal materials by systematization and then done logical, systematic, and interpretative reasoning with analytical descriptive analysis and draw deductive conclusions. Substantially the provisions in PERMA No. 02 Year 2012 has converted the concept of Criminal Crime especially on the limit of object value of loss of case to Rp. 2.500.000, - (two million five hundred thousand rupiah) and or a fine of up to seven million five hundred thousand rupiah and minor insult. The Articles of the Penal Code converted in the PERMA are 364, 373, 379, 384, 407 paragraph (1) and 482 of the Criminal Code. The position of PERMA in the hierarchy of the Laws and Regulations in Indonesia is as an internal regulation because of its binding power which only covers the environment of an institution so that it has no validity for other agencies and has juridical consequences.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Baiq Nurul Aini

Contact Email
baiqaini@unram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Baiq Nurul Aini

Contact Email baiqaini@unram.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Baiq Nurul Aini

Contact Email
baiqaini@unram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA