cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara" : 9 Documents clear
Studi Konstruktif Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Jual Beli Tanah Mandala, Opan Satria; Suarjana, Suarjana
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.325

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai hal yang sangat penting, karena merupakan sumber kesejahteran, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui mekanisme penerbitan dan peralihan hak atas tanah sejak tahun 1988 dan Untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.1638 K/Pdt/2010. Jenis Penelitian ini adalah Normatif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses jual beli tanah yang ironisnya sertifikat tanah yang terbit terlebih dahulu daripada akta jual beli tanah, padahal sudah jelas tertuang didalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat di daftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Ikhsan Kamil, Muhammad
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.326

Abstract

Perkawinan merupakan penyatuan yang terjadi antara wanita dan pria. Perkawinan merupakan perjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga atau suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dibimbing oleh wali nikah. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri , tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga masyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah perkawinan. dilarang untuk memiliki.hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini dikatagorikan jenis pe- nelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang be- rfokus pada peraturan yang tertulis (law in book),4 yang beranjak dari adanya kekaburan norma mengenai pengesahan perkawinan campuran. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ulmu yang normatif. Mempelajari Norma-Norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang menyimpang dari asas atau peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami isteri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Pasca putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan suatu perkara yang mengubah konsep perjanjian perkawinan yang telah dibangun sebelumnya oleh UUP. Pasal 29 UUP perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan. Namun dengan diputuskannya putusan MK ini, perjanjian kawin boleh dilaksanakan selama perkawinan.
Landasan Filosifis, Aspek Moral Dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja Bintarto, Muhammad Al Ikhwan; Uwais Alqarni, Muhammad
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.328

Abstract

Pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja muncul sejak UU ini dirumuskan, pemerintah merumuskan UU Cipta Kerja ini untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan sebagai penunjang investasi di Indonesia akan tetapi banyak masyarakat yang kurang setuju dengan beberapa perubahan, pengurangan dan penambahan pasal baru yang dianggap merugikan masyarakat misalnya dalam bagian penghilangan izin AMDAL dan di bab ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji bagaimana landasan filosofis dalam pembentukan UU Cipta kerja dan UU Cipta kerja dipandang dari segi moral dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan meggunakan analisis data kualitatif yang mengedepankan data premier untuk data utama. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan web. Berdasarkan hasil dari penulisan ini adalah bahwa UU Cipta Kerja dianggap belim memenuhi asas filosofis dikarenakan belum memenuhi landasan fundamental masyarakat Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pancasila sila ke-5 yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan UU Cipta kerja dianggap cacat moral dikarenakan pembentukan UU ini demi kepentingan pemerintah dan minimnya konsultasi dengan publik luas, dan dalam UU Cipta kerja terdapat beberapa hal yang dianggap cacat keadilan oleh beberapa pihak misal dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT). Dan saran dari penulis supaya UU Cipta kerja di diskusikan dengan publik luas dan sehingga dapat melahirkakn produk hukum yang adail dan memberikan rasa kebahagiaan bagi sesama.
Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai Rana, Ghazahra Vesti; Mangihut Pitta Allagan, Tiurma
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.339

Abstract

Penelitian ini menguraikan transaksi peralihan hak atas tanah yang wajib dilakukan secara terang dan tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia bidang tanah yang mendasarkan prinsip jual beli dari hukum adat. Pembahasan berfokus pada keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah ditelaah berdasarkan prinsip terang dan tunainya. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian meninjau berdasarkan prinsip terang dan tunai, transaksi jual beli yang belum disertai dengan pembaruan pada data yuridis serta data fisik dalam sertipikat tanahnya adalah sah. Pada kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, transaksi jual beli pertama dan kedua kalinya atas objek yang sama yakni bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 03/Karet adalah sah karena sudah memenuhi sifat terang dan tunai, biarpun belum disertai pendaftaran tanah untuk pembaruan data dalam sertipikatnya. Dalam hal terjadi sengketa terhadap objek bidang tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, yakni pihak pembeli kedua biarpun kepemilikan objek bidang tanah tidak sepenuhnya milik dari penjual. Sementara pihak pembeli pertama yang juga belum melakukan pembaruan data dalam sertipikat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak sepenuhnya berhak atas tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Juanda, Juanda
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.340

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih bersifat parsial dan belum terimplementasi sebagaimana mestinya, Karena dalam sistem peradilan pidana anak lebih berorientasi pada perlindungan terhadap anak pelaku. Namun, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak korban.
Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB" Santoso, Hari Agus
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.341

Abstract

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya (Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan termohon PT. GBP sangat menarik untuk dikaji karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dikalangan enam ribu (6.000) pedagang Pasar Turi Baru yang telah membeli stand sejak tahun 2012 yang mana sampai saat ini tidak dapat memanfaatkan stand tersebut dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sebagai pisau analisis memakai Teori Hukum Gustav Radbruch. Pengajuan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur dikabulkan oleh Hakim Pengawas meskipun dalam proses persidangan terdapat banyak hal yang seharusnya perlu digali lebih dalam. Seperti status keabsahan dan nilai nominal kewajiban dari para Kreditur Separatis, dan isi proposal perdamaian yang merugikan pihak Kreditur. Putusan PKPU ini menimbulkan tanda tanya besar jika ditelaah dari Teori Hukum Gustav Radbruch yang seharusnya hukum itu bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis berkesimpulan bahwa putusan ini bertolak belakang dengan Teori Hukum Gustav Radbruch.
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Muhajir, Muhajir; Khaedar Habibi, Ahmad
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.342

Abstract

Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pertanian yang subur untuk bercocok tanam. Masyarkatnya sebagian besar bertani dan berkebun. Penelitian ini akan membahas tentang akad Muzara’ah untuk bercocok tanam yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik akad Muzara’ah yang dilakukan oleh masyarkat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari perspektif hukum Islam. Juga tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat muslim yang melakukan hukum akad Muzara’ah tanah untuk bercocok tanam agar sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa praktik tanah untuk bercocok tanam yang dipraktikan oleh masyarkat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan transaksi akad Muzara’ah yang telah memenuhi syarat dan rukun akad Muzara’ah, akan tetapi praktik hukum akad Muzara’ah tanah dalam masa panen yang ketiga adalah fasid, dan pemanfaatan lahan dan hasilnya pada panen yang terakhir adalah haram karena diumpamakan dengan orang yang menghosob.
Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Masayu, Nyayu Tiara
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.348

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan Kerja sama penataan ruang dan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota. Sehingga implikasi atas aturan UU Cipta Kerja memberikan gambaran secara jelas bahwa terkait pelaksanaan penataan ruang nasional dan penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang semulanya kewenangan tersebut dilaksanakan oleh menteri. Sehingga daerah hanya bertugas melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda dalam mengeluarkan rencana detail tata ruang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undang-undang.
Perlindungan Hukum Rekruitmen Pekerja Alih Daya Guna Meneguhkan Kepastian Hukum Istiyanto, Ryan; Idham, Idham; Fadlan, Fadlan
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.355

Abstract

Perlindungan adalah suatu cara atau proses atau perbuatan untuk melindungi. Perlindungan memiliki makna adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai. Perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam kesejahteraan pekerja bidang tenaga pengamanan.Hal ini menarik penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa dan bagaimana implementasi faktor, kendala, dan solusi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ditambah lagi dengan telah disahkannya Undang Undang Omnimbus Law yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan beberapa peraturan pelaksananya mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 35, 36 dan 37 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak pekerja. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Undang-Undang atau aturan telah ditetapkan oleh Pemerintah namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang mempengaruhi pemenuhan atas perlindungan kesejahteraan. Terlebih sesuai dengan BAB X yang membahas tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteran. Terutama pada Pasal 88 tentang pengupahan dan Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, PT. Putra Tidar Perkasa telah melaksanakan aturan perundangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk Undang Undang Omnimbus Law serta peraturan pelaksanaannya terkait dengan ketenaga kerjaan telah di implementasikan dengan cukup patuh meskipun terdapat kendala dengan pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Karena itu penulis menyarankan agar lebih meningkatkan sistem pengawasan dalam pemenuhan perlindungan kesejahteraan ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue