Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Rosdiana, Agita Chici]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.330
<![CDATA[Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada pengunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap respondon sebagai suatu sumber utama untuk mengumpulkan data-data terkait. Hal ini disebabkan data mengenai hal yang diteliti belum ada atau kurang. Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Pasal 322 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Didalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Genaralis yaitu aturan hukum lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Pengaturan mengenai perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor setelah dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam bab tersendiri yakni bab IX yang dimuat dalam 5 pasal, dimulai dari pasal 83 sampai dengan pasal 87 UU TPPU.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Aditya, Andrian]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.331
<![CDATA[Sebuah Perseroan Terbatas hanya dapat memperoleh legalitas bila didirikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pihak yang ikut ambil andil dalam pendirian tentu harus memperhatikan mengenai modal disetor yang diwajibkan oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Masalah yang sering muncul adalah ketentuan modal disetor tersebut seringkali tidak dilakukan oleh Para Pendiri. Lalu, Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas? Hal ini penting untuk diteliti karena Notaris bisa saja dimintakan pertanggungjawabannya bila ternyata hak-hak para pemegang saham ternyata ditahan dengan tidak disetorkannya modal perusahaan berupa modal disetor. Bahwa ternyata hasil penelusuran penulis adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena ketentuan yang mengatur mengenai modal disetor sendiri kurang jelas, serta apabila Notaris memegang surat pernyataan sebagaimana praktik pada umumnya maka Notaris dapat mengamankan posisinya terhadap tindakan lalai yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris.]]>
<![CDATA[Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Serentak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Mahsun, Suaidi]]>;
<![CDATA[Dwi Hendro Wibowo, Gatot]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni, Zunnuraeni]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.363
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:(1). Mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi NTB dalam Penanganan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. (2). Mengetahui tindak lanjut pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi NTB dalam Penanganan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1). Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilaksanakan melalui satu bentuk persidangan yakni dengan pembentukan Majelis pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa,mengkaji dan memutus. Namun demikian adanya kewenangan Majelis pemeriksa untuk “mengadili’’ dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum telah melampaui kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh Undang-undang tentang pemilihan umum. (2). Ada lima Putusan Bawaslu Provinsi NTB tentang pelanggaran Administrasi Pemilu serentak Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB sesuai dengan keputusan Bawaslu Provinsi NTB dengan mengeluarkan Surat keputusan KPU NTB Nomor 293/HK.03.1-kpt/Provinsi/x/2018 tentang perubahan keputusan KPU NTB Nomor 260/HK.03.1-kpt/52/prov/Ix/2018 tentang penetapan Daptar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD NTB pada Pemilu tahun 2019.]]>
<![CDATA[Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Sofwan, Sofwan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.364
<![CDATA[Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik dan transparansi merupakan 2 (dua) dari beberapa syarat dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu sebagai bentuk keterbukaan dalam pembentukan dan penetapan kebijakan publik dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Selain itu, partisipasi publik sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di mana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah meliputi; sarana sosialisasi peraturan kepada publik, sarana negosiasi dengan masyarakat dalam kaitan materi peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah dalam implementasi peraturan, mengurangi tingkat resistensi dari masyarakat dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrptocurrency ]]>
<![CDATA[Jannah, Aisyah Wardatul]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.366
<![CDATA[Cyrptocurrency telah menjadi salah satu tren fin-tech yang berkembang saat ini di Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah penggunanya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, perlu untuk ditelusuri apakah cyrptocurrency telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum yang ada di Indonesia, disamping itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam maka keabsahan penggunaan cryptocurrency menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum islamnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi hukum yang ada di Indonesia saat ini berkenaan dengan fenomena cryptocurrency yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia juga untuk melihat bagaimana sudut pandang hukum islam terhadap penggunaan cryptocurrency baik sebagai jenis komoditas, investasi maupun perolehan keuntungan atasnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan statute (Statute approach) salah satunya melalui kajian terhadap UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta aturan-aturan lainnya yang mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dengan berdasar pada UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang kemudian didukung dengan hasil fatwa MUI yang juga melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, akan tetapi cryptocurrency diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis komoditi yang diizinkan untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019. Secara umumnya, hukum islam mengharamkan cryptocurrency karena terdapat unsur gharar dan maysir, akan tetapi MUI memberi penegasan bahwa cryptocurrency diperbolehkan jika memenuhi syarat si’lah dan memiliki underlying yang jelas kemanfaatannya.]]>
<![CDATA[Taubat Sebagai Penggugur Had Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Perspektif Imam Al Nawawi ]]>
<![CDATA[Aisyah, Faira]]>;
<![CDATA[Nurdin, Nurdin]]>;
<![CDATA[Amanatun Nadliroh, Tri]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.367
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai perbedaan pendapat Imam al-Nawawi dikalangan ulama Al- SyÄfi’iyyah dalam menetapkan hukum penyebab gugurnya had karena alasan taubatnya pelaku tindak pidana pencurian. Peneliti berupaya untuk melakukan kajian dan analisis sejauh mana dalil hukum serta metode penalaran hukum yang digunakan oleh Imam al-Nawawi dalam menetapkan pendapatnya. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (libry research), menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan sifat penelitian deskritif-analisis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gugurnya ḥad potong tangan karena taubat harus memenuhi syarat yaitu pencuri belum ditangkap penguasa dan ia memperbaiki diri. Dalil dan metode istinbÄá¹ yang digunakan ImÄm al-NawawÄ« dalam menetapkan taubat sebagai penghapus ḥad tindak pidana pencurian mengacu pada QS. al-Maidah [5] ayat 38-39 dan QS. al-Maidah [5] ayat 33-34. ImÄm al-NawawÄ« menggunakan dalil hadis riwayat Imam Malik mengenai Zubair bin Awam meminta agar pencuri yang belum sampai kepada sultan untuk diberi ampunan. Mengikuti dalil-dalil yang digunakan ImÄm al-NawawÄ«, maka ImÄm al-NawawÄ« menggunakan metode ta’lÄ«lÄ« (penemuan illat hukum) melalui pendekatan qiyas yaitu menganalogikan kasus taubat pencuri dengan taubat pelaku begal dan pemberontak.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Sorong Dan Pengawasan Dprd Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ]]>
<![CDATA[Rahareng, Izack]]>;
<![CDATA[Saleh, Moh.]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.369
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong terhadap pelaksanaan kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kebijakan hukum Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Sorong Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan yang dlakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Kota Sorong tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan TNI AD (Study Kasus Korem 162/WB) ]]>
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Amiruddin]]>;
<![CDATA[Khairani Pancaningrum, Rina]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.371
<![CDATA[Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kompenen utama alat pertanahan negara harus memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal tersebut disebut ada tiga tugas pokok TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Berdasarkan tugas pokok tersebut, TNI dituntut untuk tetap professional dan memiliki sikap disipilin yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kriteria perbuatan yang dapat dihukum pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI AD dan penerapannya terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi Prajurit TNI AD dengan studi kasus Korem 162/WB. Beberapa kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan personel Korem 162/WB dan jajarannya setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar memperoleh putusan dengan sanksi hukuman pidana pokok diikuti dengan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari dinas militer.]]>
<![CDATA[Komisi Hukum Indonesia Sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yuliana, Yuliana]]>;
<![CDATA[Ichsani, Immada]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.372
<![CDATA[Seiring dengan adanya perubahan yang cukup mendasar di dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi 1998, kedudukan Gubernur mengalami perubahan yang cukup signifikan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam posisinya Gubernur bertindak selaku Kepala Daerah otonom karna ia di pilih langsung oleh rakyat di dalam sebuah proses politik di wilayah yang Ia pimpin, namun disisi lain Gubernur juga bertindak selaku wakil dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuat posisi Gubernur menjadi dilematis dan berakibat persinggungan hubungan pusat dan daerah pun kerapkali terjadi. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, artikel ini akan mengkaji bagaimana dualisme kewenangan Gubernur dalam sistem hukum di Indonesia, apa saja persinggungan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir juga mencari solusi terkait problem tersebut dengan manawarkan sebuah konsep kenegaraan baru dengan dibentuknya sebuah lembaga baru yang mewadahi kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Posisi Gubernur yang problematik kerapkali menimbulkan friksi diantara Pemerintah Pusat dan Daerah dan didalam konsep negara kesatuan praktik semacam ini tidaklah ideal dimana seharusnya pusat dan daerah harus satu suara didalam pengambilan kebijakan maka penelitian ini mendorong untuk dibentuk sebuah lembaga non structural bernama Komisi Hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pusat koordinasi informasi hukum, pusat koordinasi rancangan hukum dan pusat koordinasi pemasyarakataan hukum agar koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik dan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Upaya Sektor Perbankan Guna Menanggulangi Tingginya Non-Performing Loan Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Darmawan, Grace I.]]>;
<![CDATA[Shalmont, Jerry]]>;
<![CDATA[Nathanael, Alvin]]>;
<![CDATA[Tania, Fenyo Ezra]]>;
<![CDATA[Kandiah, Nitta]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.374
<![CDATA[Meningkatnya penyebaran dan jumlah kasus COVID-19 yang pesat di Indonesia menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berdampak negatif pada ekonomi dibuktikan dengan adanya penurunan nilai ekspor dan impor Indonesia serta kapasitas investasi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 telah mencapai minus 5,32%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi kredit, khususnya penurunan suku bunga dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit merupakan upaya yang paling efektif dalam menanggulangi kasus kredit bermasalah pada sektor perbankan di masa pandemi COVID-19 sebab kedua langkah tersebut paling dapat meminimalisir kerugian bank sekaligus mempermudah debitur melunasi utangnya. Bank Indonesia, OJK beserta LPS saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka menangani bank bermasalah guna menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.]]>
