cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara" : 9 Documents clear
Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Alhakim, Abdurrakhman; Chai, Vivi Dominica
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.458

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan menganalisis penyebab faktor tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian sekunder. Pupuk bersubsidi adalah barang yang di awasi yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Petani. Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di lingkup lembaga pemerintahan saja melainkan pada pelayanan masyarakat seperti pendistribusian pupuk bersubsidi. Faktor penyebab pada tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara teoritis faktor penyebab tindak pidana korupsi di pendistribusian pupuk bersubsidi berkaitan dengan teori Gone dan teori Willingness dan Opportunity. Dibutuhkan upaya pencegahan dan penegakan hukum dari Pemerintah dan penegak hukum baik secara preventif dan represif.
Penerapan TRIPs Agreement Berdasarkan Perspektif Sociological Jurisprudence dan Efektifitas Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Studi Kasus Perdagangan Sepatu Tiruan Merek Nike di Indonesia. Djody Riktian Morajaya
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.516

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan penerapan TRIPs Agreement yang bersifat individualistik terhadap masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Tulisan ini berpedapat bahwa perlu dilakukan langkah-langkah sosiologis untuk mengefektifkan penerapan TRIPs Agreement di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan pada tulisan ini merupakan metode yuridis normatif. Tulisan ini menguji aliran sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam melihat pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendahuluan artikel ini membahas mengenai kesenjangan antara individualitas hak kekayaan intelektual dan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Pembahasan pertama pada artikel ini menemukan bahwa dalam penerapan TRIPs Agreement kedalam hukum Indonesia dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur sosiologis dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Pembahasan kedua dalam tulisan ini memberikan contoh kasus tidak efektifnya penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembahasan ketiga tulisan ini memberikan pendekatan sosiologi hukum yang dapat membuat penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi lebih efektif. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa penerapan TRIPs Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak sesuai dengan pemikiran aliran sociological jurisprudence dan memberikan solusi agar perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi lebih efektif.
TRIPS Waiver: Pembelajaran dari Pandemi Covid-19 Brhaspati, I Made Bayu
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.517

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap sektor farmasi dan teknologi serta relevansinya dengan TRIPS Waiver dalam mengatasi pandemi Covid-19. TRIPS merupakan perjanjian multilateral yang ditandatangani oleh anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994, yang memberikan perlindungan hak paten obat selama minimal 20 tahun. Namun, hal ini mempengaruhi akses negara-negara berkembang terhadap obat-obatan dengan harga terjangkau. Di tengah pandemi Covid-19, beberapa negara berkembang, seperti India dan Afrika Selatan, mengajukan proposal TRIPS Waiver untuk mencabut sementara perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terkait teknologi Covid-19. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis data deduktif untuk membahas pengaruh TRIPS dan implikasi TRIPS Waiver dalam mengatasi krisis kesehatan global.
Perlindungan Hukum Pelaku Pertunjukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang Dibajak Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Dan Trips Agreement di Era kontemporer Dedy alviyan
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.518

Abstract

Penelitian bertujuan unutuk mengulas tentang Perlindungan Hukum Bagi pelaku Pertujukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang di Bajak di Era Kontemporer. Mengingat bahwa maraknya penyalahgunaan hak cipta pelaku pertunjukan oleh seseorang secara ilegal demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang berdampak pada kerugian pemegang hak cipta secara ekonomis.hak cipta karya musik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intekkectual Property Rights (persetujuan TRIP’s).  Metode penelitian yang yang digunakan adalah yuridis normatif degan mengunakan data sekunder. Maraknya pembajakan ilegal hak cipta karya musik seringkali terjadi dan menjadi permasalahan yang yang sampai sekarang belum terselesaikan. Peraturan hukum yang ada belum secara spesifik mengatur terkait mekanisme perlindungannya secara detail. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan TRIP’s Agreement memberikan perlindungan hukum  bagi pemilik hak cipta atas karya musik yang dibajak serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan hak cipta atas karya musik merupakan kejahatan atas kekayaan intelektual. Perlu adanya revisi terhadap Undang-undang yang mengatur agar dapat mengatur perlindungan hak cipta secara lebih spesifik.
Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Starbucks Vs PT Sumatra Tobacoo Trading Company Menggunakan Pendekatan Realisme Hukum Amerika Dan Skandinavia Hidayat, Iran Raksa
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.519

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana putusan hakim terhadap kasus merek terkenal yang terdapat kesamaan pada pokoknya apabila ditinjau dengan menggunakan pendekatan realisme hukum. Analisa putusan hakim ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis normatif dengan melihat pada putusan yang ada serta kemudian ditinjau berdasarkan faktor-faktor lain diluar hukum sebagaimana bentuk pendekatan aliran realisme hukum. Pembahasan dalam artikel ini adalah dengan melihat kronologis masalah dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan keputusan hakim dalam memutus kasus sengketa merek dan kemudian disusul dengan membahas kesesuaian putusan hukum dengan pendekatan aliran realisme hukum. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh hakim dapat menghasilkan keputusan yang berbeda juga sebagaimana adanya perbedaan hasil keputusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat dengan hakim mahkamah agung.
Kebijakan Terhadap Dampak Penutupan PLBN Badau Terhadap Perdagangan Lintas Batas Selama Pandemi Covid-19 Bangun, Budi Hermawan
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak penutupan perbatasan di PLBN Badau akibat Covid-19 terhadap aktivitas perdagangan lintas batas dan kebijakan pemerintah, khususnya pihak yang terkait dengan urusan pengelolaan perbatasan dalam menyikapi dampak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak penutupan PLBN Badau akibat pandemi Covid-19 dari aktivitas perdagangan lintas batas dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Badau dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya namun dengan adanya akses transportasi yang kondisinya baik telah menyebabkan jalur distribusi logistik barang-barang produksi dampak tersebut dapat diimbangi dengan tersedianya barang-barang produksi dalam negeri yang harganya tidak jauh berbeda dengan produksi sejenis asal Malaysia yang selama ini digunakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dampak penutupan PLBN Badau dengan berbagai kebijakan dan program untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat menghilangkan efek negatif bagi masyarakat di Kecamatan Badau dan sekitarnya yang selama berpuluh-puluh tahun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah negara tetangga, akan tetapi terbukti dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan.
Pengaturan Aktifitas Marine Bioprospecting Di Wilayah Laut Diluar Yurisdiksi Nasional Puspitawati, Dhiana; Vandy Wardana, Rangga; Savira, Sarah
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.541

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa aktifitas bioprospecting yang dilakukan di ABNJ. Baik UNCLOS 1982 maupun Convention on Biodiversity 1992 (CBD) tidak mengatur tentang aktifitas bioprospecting ini. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) mengatur bahwa di wilayah laut diluar yurisdiksi nasional berlaku beberapa macam kebebasan, diantaranya adalah freedom of fishing dan freedom of scientific research. Penelitian ini merupakan tulisan hukum yang menggunakan metode yuridis normative, yang berangkat dari kekosongan hukum yang mengatur tentang aktifitas bioprospecting, khususnya di ABNJ. UNCLOS 1982 selanjutnya juga membedakan sumber daya alam sebagai sumber daya alam hayati (living resources) dan sumber daya alam non-hayati (non-living resources). Dalam perkembangannya, eksploitasi yang dilakukan negara terhadap sumber daya alam di laut berkembang dengan dilakukannya aktifitas bioprospecting, yang menghasilkan apa yang disebut sebagai marine genetic resources (MGRs), yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Apakah bioprospecting dapat dikategorikan sebagai aktifitas fishing atau scientific research? Jika fishing, kenyataannya MGRs bukan ikan. Sedangkan jika scientific research, pada umumnya bioprospecting akan menghasilkan commercial benefit sehingga bukan riset murni sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Selanjutnya apakah MGRs dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati atau non-hayati? jika hayati, apakah atas MGRs yang dihasilkan dari bioprospecting tersebut diberlakukan rejim freedom of high seas? jika demikian, maka akan menimbulkan adanya potensi komersial yang dikuasai oleh negara tertentu saja. Dengan demikian dibutuhkan pengaturan yang pasti akan aktifitas bioprospecting yang dilakukan di ABNJ.
Perbandingan Pelindungan Hukum Hak Laktasi Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan Di Jerman Nurlaela, Wiwik; Noor, M. Tauchid; Nugraheni, Ninis
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.542

Abstract

Penelitian ini akan membahas bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap hak laktasi antara Indonesia dan Jerman. Hak laktasi atau hak menyusui merupakan hak kodrati yang diperoleh seorang perempuan, termasuk pada perempuan pekerja. Oleh karenanya, hak laktasi harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum hak laktasi pada perempuan pekerja di Indonesia dan di Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Jerman yang sama-sama menganut Civil Law System, telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak laktasi, baik pada pekerja perempuan swasta maupun pegawai negeri. Indonesia menjamin hak laktasi pada perempuan pekerja dengan memberikan cuti melahirkan selama 6-12 minggu, tanpa ada pengaturan kerja paruh waktu maupun cuti tanpa gaji untuk mendukung pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan. Sementara Jerman mengatur cuti melahirkan selama 8-12 minggu, diperkenankan mengambil cuti tanpa gaji selama 6 bulan menyusui ataupun mengambil kerja paruh waktu dengan tetap mendapatkan upah.
Application Of The Ne Bis In Idem Principle By Judges To Civil Cases Alexander Wewo, Jeremia; Naatonis, Mathelda
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.544

Abstract

The purpose of the research is to analyze the judge's consideration so that case Number 268/Pdt.G/2021/PN.Kpg cannot be accepted because of ne bis in idem and to analyze the legal consequences of case Number 268/Pdt.G/2021/PN.Kpg which is declared ne bis in idem. Civil procedural law recognizes the principle of ne bis in idem which means that a case that has been decided by a judge and has permanent legal force cannot be resubmitted. The research method used is normative legal research which focuses on the law approach, concept approach, and case approach. The results of the study found that the basis for the consideration of declaring case Number 268/Pdt.G/2021 inadmissible due to ne bis in idem is that there are similarities in subjects, objects, legal relations, and courts and case Number 268/Pdt/2021/PN.Kpg has previously had a permanent legal decision and has a positive nature of the decision. The legal consequences of case Number 268/Pdt.G/2021/PN.Kpg which is declared ne bis in idem, namely first, the subject does not have legal standing to file a lawsuit against the same thing and the legal subject returns to its original state to obey the contents of the decision. Second, for the object, it cannot be re-filed in the same lawsuit and the legal object is legally valid. The suggestion given by the author is that there is a need for a basic understanding of ne bis in idem for parties who want or will file a lawsuit and there is a need to form a regulation that provides restrictions on cases that have ne bis in idem potential to not need to continue the examination until the subject matter.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue