Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Artyo, Yovereld Alexetty]]>;
<![CDATA[Aristyana, Novita]]>;
<![CDATA[Sinaga, Aline Philia Antana]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.667
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menambahkan syarat baru bagi jabatan Jaksa Agung itu telah memberikan penguatan terhadap independensi bagi Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang wewenang utamanya adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana dan pelaksana putusan pidana. Wewenang yang sangat penting tersebut pada akhirnya mengharuskan institusi Kejaksaan untuk bebas dari intervensi pihak manapun agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dapat melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum yang adil merupakan harapan dari warga masyarakat yang seyogyanya dilakukan. Dengan kata lain, institusi Kejaksaan harus memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun mengingat pemimpin tertinggi dan penanggung jawab dari institusi Kejaksaan adalah Jaksa Agung, sedangkan Jaksa Agung itu sendiri tunduk pada Presiden karena merupakan bagian dari Lembaga Pemerintahan, maka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan berpotensi di intervensi. Oleh sebab itu, untuk mencegah adanya potensi intervensi dari pihak lain, maka harus ada suatu aturan yang jelas mengenai kriteria ataupun syarat bagi jabatan Jaksa Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) atau yang biasa disebut penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memberikan penguatan independensi bagi Kejaksaan karena telah menutup celah bagi pengurus Partai Politik (Parpol) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung kecuali telah berhenti sebagai pengurus Parpol sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.]]>
<![CDATA[Redesain Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan ]]>
<![CDATA[Karyati, Sri]]>;
<![CDATA[Ulum, Hafizatul]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.673
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara singkat redesain kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Merupakan penelitian normatif yang mengutamakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer serta menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya konstitusi untuk mengoptik bagaimana wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian singkat, penulis menyimpulkan bahwa dalam konstitusi Indonesia wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tidak diatur. Konstitusi hanya mengakui kewenangan presiden setelah proses penegakkan melalui pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dilakukan oleh pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yaitu Kapolri dan Kejagung. Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak dibatasi dan diatur dalam konstitusi.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial ]]>
<![CDATA[Wulaningsih, Trisna]]>;
<![CDATA[Huda, M. Khoirul]]>;
<![CDATA[Adriano, Adriano]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.709
<![CDATA[Perwujudan jaminan sosial bagi warga negara dilaksanakan oleh negara dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu jaminan sosial yang diberikana oleh negara adalah jaminan sosuial kesehatan. Pemenuhan jaminan sosial kesehatan juga menjadi kewajiban bagi perusahaan terhadap tenaga kerja. Namun pada prakteknya masih ada tenaga kerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan.Jaminan sosial kesehatan merupakan hak tenaga kerja, sehingga tidak didaftarkannya tenaga kerja dalam jaminan sosial kesehatan menimbulkan permasalahan perlindungan hukum bagi tenaga kerja ketika mengalami sakit atau pun kecelakaan kerja. Sementara di satu sisi perusahaan yang telah sengaja atau lalai tidak mengikutsertakan tenaga kerja dalam kepesertaan jaminan sosial kesehatan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban baik melalui jalur perdata, adsministrasi atau bahkan secara pidana bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Lingkungan Maritim Atas Pencemaran Limbah Kapal Di Pelabuhan Rakyat Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Fathurrahim, Fathurrahim]]>;
<![CDATA[Adhyaksa, Andika]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.711
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan lingkungan maritim atas pencemaran limbah kapal di pelabuhan rakyat kota ternate serta faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan lingkungan maritim atas pencemaran limbah kapal di pelabuhan rakyat Kota Ternate dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Perlindungan Lingkungan Maritim Atas Pencemaran Limbah Kapal Di Pelabuhan Rakyat Kota Ternate secara khusus di atur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan diteruskan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim , dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan laut. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan lingkungan maritim atas pencemaran limbah kapal di pelabuhan rakyat kota ternate terdiri atas faktor sumber daya manusia, faktor komunikasi yang kurang baik , faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Dalam Pengendalian Barang Lartas Melalui Penyedia Jasa Titip ]]>
<![CDATA[Sabrina. A, Nadila]]>;
<![CDATA[Munib, M. Abdim]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.712
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan guna mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian serta penegakan hukum terhadap penyedia jasa titip online yang membawa barang kategori larangan dan pembatasan (Lartas) dengan modus Splitting. Barang yang dibawa penyedia jasa titip ialah barang Non-Personal Use yang tidak mendapat pembebasan bea impor seperti barang pribadi, barang yang dibawapun dibatasi serta untuk komoditas lartas yang masuk ke daerah pabean wajib ada surat ijin dari instansi. Maraknya penyedia jasa titip yang memakai modus Splitting ataupun penyelundupan guna menghindari kewajibannya membayar bea impor serta membawa komoditas lartas. Ini menjadi perhatian yang serius sebab, maraknya komoditas lartas di daerah pabean serta praktik jasa titip ilegal yang merugikan negara di bidang kepabenan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai bertugas melaksanakan pengawasan serta pencegahan pada barang lartas yang di bawa jasa titip dengan pengecekan fisik, administratif serta program anti Splitting yang selaras dengan perundang-undangan. Penyedia jasa titip yang melaksanakan modus Splitting dengan tujuan guna menghindari bea masuk impor serta membawa komoditas kategori lartas diancam pidana penjara diikuti dengan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan.]]>
<![CDATA[Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[M.S.I, Lisa Aminatul Mukaromah]]>;
<![CDATA[M.H.I, Khurul Anam]]>;
<![CDATA[Laily Rima Febrianti]]>;
<![CDATA[Dinda Oktavia Bulan Fitriani]]>;
<![CDATA[Vera Sofi Khusnia]]>;
<![CDATA[Dwi Nur Laili]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.720
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi elektronik di pengadilan dalam perspektif hukum acara perdata. Perkembangan era digital telah mendorong transformasi di berbagai aspek, termasuk sistem peradilan. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah kehadiran mediasi elektronik di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 mengatur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022), yang menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi mediasi elektronik di pengadilan melalui analisis komprehensif dari perspektif huku acara perdata. Penelitian dimulai dengan pembahasan regulasi yang mengatur mediasi elektronik di pengadilan, seperti Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022. Selanjutnya, analisis difokuskan pada kelebihan, tantangan, dan implikasi penerapan mediasi elektronik dalam hukum acara perdata. Artikel ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum terkait integrasi mediasi elektronik dengan sistem peradilan online yang komprehensif, serta kebutuhan edukasi dan pelatihan bagi para pihak dan mediator. Implementasi mediasi elektronik di pengadilan membawa peluang dan tantangan dalam hukum acara perdata. Upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan mediasi elektronik sebagai solusi efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Drawi, I Ketut]]>;
<![CDATA[Arba, Arba]]>;
<![CDATA[Dwi Putro, Widodo]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.724
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta bagaimanakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan setelah terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Setelah diadopsi Undang-Undang Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Masyarakat Hukum Adat, studi ini menyoroti keberadaan Ulayat Masyarakat Hukum adat sehubungan dengan bangunan. Undang-undang wilayah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan bimbingan terhadap hak-hak tradisional penduduk adat, termasuk hak akses ke tanah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridisme normatif dengan menganalisis teks dan konteks Peraturan Departemen Daerah No. 6 tahun 2020 dan membandingkan peraturan yang relevan dengan hukum nasional yang lebih luas. Informasi ini berasal dari studi hukum, literatur terkait, dan studi kasus hukum yang melibatkan penggunaan hutan sumber daya oleh komunitas hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum lokal memberikan perlindungan hukum yang signifikan untuk hak-hak pemilik properti, implementasi lokal sebagian besar gagal mengatasi tantangan hukum yang penting. Penghalang utama termasuk kepentingan bersaing dengan pihak lain yang memiliki klaim untuk jumlah upah harian yang sama, pemahaman dan sumber daya terbatas pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang tenaga kerja secara efektif, dan kebutuhan untuk mekanisme yang lebih kuat untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan hukum tenaga kerja. Studi ini menyarankan cara-cara untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang, meningkatkan pengetahuan hukum dan pendidikan tentang hak-hak dasar anggota komunitas adat, dan meningkatkan mekanisme pengumpulan sengketa yang efektif dan efisien. Diperkirakan bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat perlindungan masyarakat hukum terhadap hak tanah orang-orang yang tinggal di Provinsi Lombok selatan, sesuai dengan tujuan konservasi lingkungan dan pengisian air tawar tepat waktu.]]>
<![CDATA[Perubahan Ketentuan Pidana Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Santoso, Sugeng]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.725
<![CDATA[Penelitian ini membahas perubahan ketentuan pidana ketenagakerjaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk perubahan dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran ketenagakerjaan. Artikel ini menganalisis tentang perubahan yang terjadi mengenai ketentuan pidana dalam bidang ketenagakerjaan antara undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan undang-undang yang mengubahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu terdapat 6 pasal yang diubah, 7 pasal yang dihapus dan 3 pasal yang ditambahkan. Namun, apabila dilakukan telaah dari segi karakteristik pidana, tidak ada perubahan yang signifikan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap memakai pola pemidanaan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.]]>
<![CDATA[Effectiveness of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Nusa Tenggara Province in Supervising Tourism Villages ]]>
<![CDATA[Kafrawi, Rachman Maulana]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Rahmadani, Rahmadani]]>;
<![CDATA[Muh. Alfian Fallahiyan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.726
<![CDATA[The Ombudsman of the Republic of Indonesia or later called the Ombudsman is an independent state institution which has the authority to supervise the process of providing public services carried out by State and Government administrators including State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), State-Owned and Private Legal Entities which have been given the task of providing certain public services. The research discusses the effectiveness of the Indonesian Ombudsman Representative of West Nusa Tenggara Province in Supervising Tourism Villages. This research is based on the large number of public reports submitted to the Ombudsman regarding alleged violations that occurred in the administration of the Tourism Village. For this reason, supervision by the Ombudsman is needed to manage public complaints and prevent repeated maladministration in the administration of Tourism Villages. This research is socio-legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a sociological approach. Research results In supervising public services, apart from receiving reports from the public, the Ombudsman can also carry out on his own initiative through a systemic review, the results of which can be in the form of recommendations/suggestions. The Ombudsman's supervision in supervising the implementation of tourist villages can be said to be effective and running well in accordance with the indicators.]]>
<![CDATA[Indonesia's Sustainable Fisheries Agenda: From Policy to Practice of Indonesian National Plan of Action ]]>
<![CDATA[Rizki Apriliana, Adhitya Nini]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.727
<![CDATA[There remain unanswered questions regarding practice of illegal fishing in Indonesia which two-folding the poses of significant threat to its biodiversity and contributes to the overexploitation of fisheries resources. Not only grapples with the imbalance between the abundant fishing potential, this practice indeed fundamentally encompasses various other violations beyond just the act of stealing fish. In order to address these pressing challenges, Indonesia has taken steps to optimize its national marine and fisheries resources. As a member of the 2007 RPOA-IUU, it shortly become matter of concern to this diverse archipelago with over 17.000 islands in Southeast Asia to then embraced the establishment of its National Plan of Action as a means to combat illegal fishing practices in the country's waters. After being implemented for almost a decade, the practice of illegal fishing still continues to occur. This socio-legal research questioning the real effectiveness of Indonesian National Plan of Action in combating illegal fishing. Through the combination of statute approach and conceptual approach, it analyses how this national instrument aligns with the Fisheries Legislation Model to address illegal fishing on national level. From this point onwards, it is known that this phenomenon are supported by the lack of fundamental things in fishing activities such as engine fuel, fishing gear, boat engines, supplies, and logistics are still difficult for fishermen to access. Likewise, fishermen in Indonesia still need a transfer of knowledge, especially related to the use of e-logbooks that are still minimal in Indonesia.]]>
