cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Ode Achmad Suherman
Contact Email
ldasuherman91@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
volkgeistjournal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Hukum Volkgeist
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 2528360X     EISSN : 26216159     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Hukum Volkgeist has a focus to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. It is an open access and peer-reviewed journal, published by Faculty of Law, Muhammadiyah University of Buton. The journal is a biannual which is published on April and December. Articles submitted might cover topical issues in Constitutional Law, Human Rights, Criminal Law, Islamic Law, Civil Law, International Law, Agrarian Law, Adat Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Administrative Law, Environmental Law and so forth which related to the Science of Law
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER" : 16 Documents clear
ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM OLEH ANAK. laode muhammad karim
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.94

Abstract

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam. Dimana penggunaan senjata yang tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai masalah dan tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana materil terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau.Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data. Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Data primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait dan Data sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya yang berkaitan erat dengan masalah dan tujuan penelitian. hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78.1951. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani tidak terdapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bau telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.
PRINSIP TANAH WALAKA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TOLAKI DALAM SISTEM PERTANAHAN Olivia Muldjabar
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.95

Abstract

Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang logis dan proporsional, dimana pandangan mengenai hal tersebut yakni disuatu pihak terdapat kekhawatiran bahwa tanah ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian dinyatakan hidup lagi, dan di pihak lain ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. Demikian pula dengan masyarakat Suku Tolaki yang mempunyai Hukum Adat mengenai pertanahan. Penguasaan Tanah Adat menurut adat Tolaki dikenal ada Tanah Adat yang dikuasai dan dimiliki baik secara perorangan maupun berkelompok. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dikaitkan dengan tanah Walaka yang dikuasai secara berkelompok sebagai suatu kesatuan masyarakat adat akan diakui keberadaannya sepanjang itu masih ada.
Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia safrin salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.96

Abstract

Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
 BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.110

Abstract

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan, penyidikkan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Ida Bagus Made Putra Manohara
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.111

Abstract

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi perdarahan sepsis. Dibeberapa negara seperti di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, aborsi ini disebut sebagai aborsi terapeutik di negara Jepang dan Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara tersebut dilegalkan. Namun di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk apapun, namun menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 praktik aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis, namun dalam ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 menjadi dilematis antara memperbolehkan atau melarang tindakan aborsi tersebut. Setelah mengalami gejolak yang sangat panjang pemerintah mencabut peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seiring dengan perkembangan jaman dan banyak penolakan terhadap peraturan yang lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri perbuatan aborsi merupakan tindakan kriminal atau dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, Pasal yang mengatur terhadap kejahatan terhadap nyawa adalah Pasal 229, Pasal 346, Pasal 349, dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunkan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya.. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya mengalami cacat secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN Tis’at Afriyandi
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.112

Abstract

Bisnis properti tanah, rumah, dan bangunan merupakan suatu aktivitas bisnis yang mulai banyak diminati oleh masyarakat. Mengingat tanah dan bangunan merupakan benda tidak bergerak, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak sebelum proses peralihan haknya. Dalam proses jual beli tanah dan atau bangunan menimbulkan kewajiban pajak bagi masing-masing pihak. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pihak pembeli dibebankan BPHTB sebesar 5% dari harga transaksi yang telah disepakati. Kesepakatan para pihak dalam menentukan harga transaksi harus pula memperhatikan nilai wajar yang berpedoman pada nilai NJOP tanah dan atau bangunan pada saat terjadi transaksi. Pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dapat melakukan proses validasi perhitungan BPHTB yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dengan adanya proses validasi BPHTB ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan penelitian perhitungan dan penelitian lapangan terkait objek jual beli tersebut. Proses validasi BPHTB ini dapat mempengaruhi harga transaksi jual beli karena dianggap harga transaksi yang disepakati masih terlalu rendah dari harga pasar.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2024): JUNE Vol. 8 No. 1 (2023): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2023): JUNE Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER Vol 6 No 2 (2022): JUNE Vol 6 No 1 (2021): DECEMBER Vol 5 No 2 (2021): JUNE Vol 5 No 1 (2020): DECEMBER Vol 4 No 2 (2020): JUNE Vol 4 No 1 (2019): DECEMBER Vol 3 No 2 (2019): JUNE Vol 3 No 2 (2019): JUNE Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER Vol 2 No 2 (2018): JUNE Vol 2 No 2 (2018): JUNE Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER Vol 1 No 2 (2017): JUNE Vol 1 No 2 (2017): JUNE Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER More Issue