cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Ode Achmad Suherman
Contact Email
ldasuherman91@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
volkgeistjournal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Hukum Volkgeist
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 2528360X     EISSN : 26216159     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Hukum Volkgeist has a focus to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. It is an open access and peer-reviewed journal, published by Faculty of Law, Muhammadiyah University of Buton. The journal is a biannual which is published on April and December. Articles submitted might cover topical issues in Constitutional Law, Human Rights, Criminal Law, Islamic Law, Civil Law, International Law, Agrarian Law, Adat Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Administrative Law, Environmental Law and so forth which related to the Science of Law
Arjuna Subject : -
Articles 246 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH DAN FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2010 Dewi, Indah Kusuma
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.846 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.73

Abstract

Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan pemilih dan pengaruh positif signifikant pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (B) Untuk membuktikan secara empiris apakah frekuensi mengikuti sosialisasi dan signifikant efek positif pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (C) Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pendidikan pemilih dan frekuensi mengikuti sosialisasi bersama-sama dan signifikant pengaruh positif pada partisipasi politik masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat (X1) berpengaruh Pendidikan Pemilih tapi arah negatif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 desa Kadolo Kota Baubau karena memberikan t bernilai - 3109 sedangkan kolom signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau, karena memberikan nilai t adalah 15,728, sedangkan kolom signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan diterima H2. dan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) dampak secara simultan positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Baubau kota, kar ena memberi F hitung yaitu192,290 sedangkan kolom signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari probabilitas kesalahan 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien determinasi R square 0,591, hasilnya disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti bahwa 59,1% dari variasi Politik Masyarakat Partisipasi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) sedangkan sisanya 100% - 59,1% = 40,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang berada di luar persamaan.
HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER Rauf, Abdul
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (881.719 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.74

Abstract

Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penting untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial.Namun masih terdapat pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan hakikat serta perlunya tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur secara formal dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan mengkaji teori-teori hukum dihubungkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan untuk kajian normatifnya dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang–undangan (in abstracto) yang relevan dan melihat penerapannya (In concreto). Populasi penelitian meliputi seluruh BUMN yang berbentuk perseroan terbatas di Sulawesi Selatan. Kemudian ditetapkan secara sengaja 5 (lima) BUMN sebagai sampel (purposive sampling).Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya ada karena adanya kepentingan-kepentingan yang melekat di dalamnya. Motivasi utama yang mendorong dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan karena faktor kedermawanan sosial semata, melainkan karena adanya faktor kepentingan didalamnya.Sehingga pelaksanaannya merupakan wujud upaya pemenuhan terhadap kepentingan tersebut secara seimbang dan adil, baik bagi perusahaan maupun terhadap stakeholder pada umumnya. Pertentangan seringkali timbul karena aspek keadilan dan keseimbangan kentingan ini tidak terpenuhi dengan baik. Keseimbangan kepentingan hanya dapat dicapai melalui suatu mekanisme pengaturan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya bersifat mandatory.Alasan utama sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diwajibkan yaitu pandangan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk kedermawanan sosial yang sifatnya sukarela, tidak sejalan dengan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu membiarkan pihak lain menderita gangguan ataupun kerugian tanpa dasar yang cukup untuk dapat melakukan tuntutan menurut hukum merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan bukanlah kedermawanan sosial semata, melainkan karena ada kepentingan didalamnya. Kepentingan ini harus dipenuhi secara seimbang dan adil bagi semua pihak, untuk itu diperlukan pengaturan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR Rivanie, Syarif Saddam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.932 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.75

Abstract

Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik misalnya memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dan normative.  Sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.M yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada lembaga perbankan serta meresahkan masyarakat
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH Haniru, Laode
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.223 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.76

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.
HAKIKAT ETIKA PROFESI HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN Ernawati, Ernawati
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.77

Abstract

Tugas seorang Hakim adalah menyelesaikan masalah atau konflik dalam suatu perkara yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, baik itu kasus pidana, perdata maupun kasus perselisihan. Hakim adalah mencari dan memilah esensi suatu kebenaran yang sebenarnya, serta mampu memutuskan suatu perkara dengan tidak memihak kelompok manapun juga ataupun seorang Hakim harus bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah.
RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Patuju, La; Afamery, Sakticakra Salimin
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.998 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.78

Abstract

Munculnya kelompok residivis atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, jika kondisi ini tetap dipertahankan akan muncul patologi sosial dalam masyarakat yakni kelompok yang melakukan pelanggaran hukum namun sudah tidak memiliki rasa malu atau dikenal dengan istilah residivis. Kondisi ini bukan berarti sudah tidak dapat dicegah, akan tetapi semuanya akan dapat diatasi jikalau semua pihak mulai dari aparat penegak hukum, praktisi, pemerintah, dan masyarakat mau mempertemukan persepsi untuk bekerjasama dalam rangka memberantas penyakit sosial ini. Cukup dengan menciptakan sebuah sistem hukum yang membuat nyaman dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem itu akan berjalan efektif. 
REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM RANGKA PERUBAHAN KE-V UUD 1945 Holle, Eric Stenly
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.381 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.79

Abstract

GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia. Dan merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh MPR sebagai miniatur rakyat di pemerintahan. Didalam GBHN juga tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita-cita negara Indonesia. Permasalahan mengenai stagnasi pembangunan yang seringkali dirasakan dewasa ini membuat romantisme kepada GBHN kembali disemarakan. GBHN sangat penting agar arah dan program maupun kebijakan pembangunan nasional tak berubah-ubah berdasarkan rezim yang sedang berkuasa. Jika GBHN dihidupkan kembali maka harus mengamandemen UUD 1945 dan beberapa undang-undang terlebih dahulu, karena setelah zaman reformasi, ada Undang–undang yang diamandemen sehingga GBHN tidak diperlukan lagi. Maka dari itu, jika ingin menghidupkan kembali GBHN, MPR harus mengamandemen undang – undang yang tidak sesuai dengan GBHN. Konsekuensinya adalah pada mekanisme pemilihan presiden secara langsung karena bisa saja MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan mempunyai kewajiban untuk memilih kembali presiden disamping membuat dan menetapkan GBHN.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA GURUSI, LA
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.647 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.80

Abstract

Prinsip negara hukum memasyarakat adanya penegakan sepremasi hukum serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negaranya sebagai wujud konkrit dari prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Alpanya penasehat hukum dalam perkara yang menimpa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag selama proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan merupakan suatu bentuk ketidak efektifnya penerapan hukum yang ada di negeri ini khususnya dalam penerapan Pasal 56 kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Saran dalam penelitian ini adalah penyediaan sarana, prasarana dan transportasi yang memadai sebaiknya harus juga diperhatikan oleh pemerintah agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan lancar.
Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasusu No. 154/PID.B2015/PN.PW) GURUSI, LA
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.927 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.81

Abstract

High rates of traffic accidents (lakalantas) on its own if it is from a lack of public awareness in this respect motorists with a variety of factors. This type of research uses qualitative Analysis is the analysis of kualititif data against verbal and descriptive data are thought by describing the real circumstances from the object which will be discussed with formal and juridical approach refers to the concept of doctrinal law. Qualitative data are described by words or sentences split by category to derive the conclusion. The research results showed that the basic consideration of the judge in the criminal matter Number ruling dropped 154/Pid. B/2015/PN. Pasarwajo that is based on the fact the cause of the occurrence of the case i.e. belongs to a criminal act or omission with the evidentiary culpa at least two valid instrument of evidence, namely the description of witnesses, exhibits, letters of visum et repertum and description of the defendant. The advice of the author are the judges should be more sence to see the facts of what occurred at the time of the trial, therefore from the fact such arise, leading to the conviction of the judge that the accused may or may not are convicted and the judge must be more thorough and meticulous in disconnected matter, bearing in mind the letter ruling which is binding. It also must have knowledge or science of law well, is not only legal, but also a formal legal material in order not to wrong in dropping the verdict for a case.
TINJAUAN HUKUM PENETAPAN ZONASI TERHADAPAT MASYARAKAT NELAYAN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM Haniru, Laode
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.14 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.83

Abstract

Wakatobi National Park (TNW) is managed by the system established based on the decision of the diirektur-General of forest protection and nature conservation (PHKA) number SK. 149/IV-KK/2007 July 23, 2007 by wakatobi National Park alongside Hall Government wakatobi, aimed at mapping the area and restriction area which can be utilized and that cannot be utilized called zoning. Until now the most dominant issue facing the fishermen who came from the tribe of bajo, is poverty the cause there is no other choice but to continuously exploit sea resources, poverty often becomes complicated because of poor population It is often considered as the cause of damage to the coastal environment, but on the other hand the poor population also will bear the impact of environmental damage. The methods used in this study i.e. by using qualitative descriptive method, namely the description of penganalisaan data obtained from field studies and libraries by way of describing and explaining the reality of objective research obtained from the results of observation and interview approaches as well as describe the behavior of the community until the creation of the law. Research results show that implementation of the truly wakatobi National Park Zoning to protect marine ecosystems, particularly coral reefs exist in the Wakatobi. Sustainability of natural resources tersebutnantinya expect able to prosper fishing communities especially in the villages of Mola Samaturu. Though the National Park Zoning designation wakatibi has yet to get a response is entirely from fishing communities especially villagers Mola Samaturu because masi felt there was some space for a living sea becomes limited by the existence of zoning. Wakatobi national park management in kelolah based on the Zoning system, as for the forms is the core zone, the zone of protection zones, exploiting local marine, public utilization zones, tourism and land zone zone/special.  

Page 1 of 25 | Total Record : 246

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2024): JUNE Vol. 8 No. 1 (2023): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2023): JUNE Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER Vol 6 No 2 (2022): JUNE Vol 6 No 1 (2021): DECEMBER Vol 5 No 2 (2021): JUNE Vol 5 No 1 (2020): DECEMBER Vol 4 No 2 (2020): JUNE Vol 4 No 1 (2019): DECEMBER Vol 3 No 2 (2019): JUNE Vol 3 No 2 (2019): JUNE Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER Vol 2 No 2 (2018): JUNE Vol 2 No 2 (2018): JUNE Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER Vol 1 No 2 (2017): JUNE Vol 1 No 2 (2017): JUNE Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER More Issue