cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 14103249     EISSN : 25409999     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 19, No 2 (2015)" : 4 Documents clear
Model Nilai Sewa Ruang Perkantoran Pada Kawasan Pusat Bisnis di Jakarta H. Miyasto, FX Sugiyanto, Edih Mulyadi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i2.141

Abstract

Nilai sewa merupakan komponen yang penting bagi calon penyewa, investor, pengembang dan pengelola gedung khususnya pada Kawasan Pusat Bisnis di Jakarta. Dalam memenuhi kepentingan tersebut masing-masing pihak melakukan penaksiran atau menggunakan jasa penilai properti untuk mengetahui nilai sewa ruang suatu gedung kantor. Penilai properti dan pengelola gedung-gedung milik negara telah mempunyai metodologi dan tool untuk menentukan besaran sewa. Namun nilaihasil penaksiran tersebut tidak bisa diukur akurasinya mengingat tidak adanya benchmark. Selain itu hasil penelitian sebelumnya tentang model nilai sewa ruang kantor belum bisa digunakan karena lokasi dan lingkup penelitian bukan pada kawasan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model nilai sewa ruang kantorpada kawasan pusat bisnis di Jakarta. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan supply dan demand secara simultan, dengan menggunakan konsep teori Marchallian. Sisi demand dianalisis melalui variabel pembentuk utilitas konsumen, yang berasal dari penelitian sebelumnya dan kebaruan penelitian, sementara supply dianalisis dari fungsi biaya dan keuntungan. Model penelitian dibangun melalui regresi yang melibatkan variabel sisi demand dan supply tersebut. Selain menghasilkan model nilai sewa, penelitian ini juga membuktikan bahwapenyewa gedung kantor pada kawasan pusat bisnis belum peduli dengan konsep green building bahkan berprilaku boros energi, sifat pasar sewa ruang kantor di Jakarta adalah pasar konsumen, height building theory terbukti tidak berlaku pada properti gedung kantor, dan variabel lokasi serta aksesibilitas menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap besarnya nilai sewa. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai benchmark oleh penilai properti dan pengelola gedung milik negara.
Peran Kebijakan Fisal Dalam Peningkatan Produktvitas Pembibitan Sapi Nasional Purwoko, Purwoko
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i2.137

Abstract

Pemerintah Indonesia gagal mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Rendahnya produktivitas usaha pembibitan sapi diyakini sebagai kendala utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan produktivitas usaha pembibitan sapi serta kebijakan fiskal untuk mendukung strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yang didukung dengan analisis SWOT sebagai alat bantu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar usaha pembibitan sapi di Indonesia dilakukan oleh peternak dalam skala rumah tangga yang berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang rawan kekeringan di musim kemarau. Sementara itu, kebun sawit di Sumatera dan Kalimantan yang kaya biomassa belum banyak dimanfaatkan untuk usaha pembibitan sapi. Investor kurang berminat berusaha di bidang pembibitan sapi karena margin keuntungannya rendah, perputaran modalnya lama, dan risiko usahanya tinggi. Kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pembibitan sapi nasional, baik melalui pemberian insentif fiskal maupun alokasi anggaran. Insentif fiskal dapat diberikan untuk pembibitan sapi di lahan sawit, pengadaan sarana transportasi khusus untuk sapi, atau impor indukan sapi betina produktif siap kawin. Alokasi anggaran dapat disiapkan untuk membangun waduk dan irigasi untuk daerah peternakan yang mengalami kekeringan di musim kemarau; peningkatan produksi semen beku, serta peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat peternak.
Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Batas Defisit APBD Mulyadi, M. Syarif
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i2.138

Abstract

Pengaturan batas defisit APBD yang merupakan pelaksanaan pasal 83 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dilakukan sejak tahun 2007. Ketentuan tersebut diterbitkan setiap tahun. Ketentuan ini menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketentuan batas kumulatif defisit APBD cenderung terlampaui pada periode 2012-2013. Kecenderungan terlampauinya batas kumulatif defisit APBD 2012-2013 mungkin disebabkan adanya perubahan kriteria defisit yang digunakan. Pada periode 2012-2013, kriteria defisit yang digunakan adalah defisit murni. Pola APBD periode tersebut menunjukkan besarnya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang harus digunakan (dianggarkan) kembali pada tahun berikutnya. Sedangkan pada periode 2009-2011 kriteria defisit APBD yang digunakan adalah defisit pinjaman, dan pola APBD menunjukkan bahwa pinjaman daerah relatif sangat rendah. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah selama periode 2009-2011 secara berturut-turut adalah 60,6 persen, 70,5 persen, dan 78,6 persen. Sedangkan untuk periode 2012-2013 tingkat kepatuhan pemerintah daerah adalah 58,7 persen dan 62,4 persen. Tidak optimalnya pengaturan batas defisit ini mungkin terjadi disebabkan tidak optimalnya evaluasi APBD.
Kelayakan Stimulus Modal Pada Bank Milik Negara Nasir, Mohamad
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v19i2.140

Abstract

Kondisi akses kredit Indonesia kurang optimal dan saat ini membutuhkan dana pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Hal ini memunculkan gagasan untuk memberikan stimulus PMN pada bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) agar dapat mengumpulkan dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar. Ditengah keterbatasan APBN, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengukur ketepatan stimulus tersebut. Dengan menggunakan analisi deskriptif, dan kinerja penyaluran kredit, kinerja keuangan, dan kinerja leverage, paper menunjukan bahwa gagasan PMN pada bank BUMN layak untuk dilakukan, khususnya pada Bank Mandiri dan BRI. Hal ini terlihat dari : 1) pencapaian penyaluran kredit yang besar secara nominal, serta tingkat LDR yang sehat dan kompetitif bila dibandingkan dengan BCA, 2) kinerja keuangan yang baik sebagaimana terlihat dari pencapaian keuntungan yang besar dan dukungan modal yang kuat, dan 3) kinerja leverage lebih baik dibandingkan dengan BCA. Dengan asumsi PMN Rp3 triliun, diperkirakan bank BUMN mampu mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp39,45 triliun dalam bentuk kewajiban dan Rp2,09 triliun dalam bentuk ekuitas baru. Selanjutnya, paper ini merekomendasikan 1) implementasi gagasan dengan mengalokasi PMN pada Bank Mandiri dan atau BRI, 2) mendorong bank BUMN untuk memperbaiki kinerja efisiensi, 3) menyusun indikator kinerja utama para manajemen bank BUMN, dan 3) mengarahkan penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko rendah.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 20, No 3 (2016) Vol 20, No 2 (2016) Vol 20, No 1 (2016) Vol 19, No 3 (2015) Vol 19, No 2 (2015) Vol 19, No 1 (2015) Vol 18, No 3 (2014) Vol 18, No 2 (2014) Vol 18, No 1 (2014) Vol 17, No 3 (2013) Vol 17, No 2 (2013) Vol 17, No 1 (2013) Vol 16, No 3 (2012) Vol 16, No 2 (2012) Vol 16, No 1 (2012) Vol 15, No 2 (2011) Vol 15, No 1 (2011) Vol 14, No 4 (2010) Vol 14, No 3 (2010) Vol 14, No 2 (2010) Vol 14, No 1 (2010) Vol 13, No 2 (2009) Vol 13, No 1 (2009) More Issue