cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 14103249     EISSN : 25409999     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 3 (2018)" : 5 Documents clear
Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan Negara Gulf Cooperation Council (GCC) Paryadi, Deky
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i3.378

Abstract

The cooperation agreement with Saudi Arabia was proposed by Indonesia during the visit of King Salman bin Abdulaziz Al-Saud, King of Saudi Arabia to Indonesia, however given the membership of Saudi Arabia in the Gulf Cooperation Council (GCC), the trade cooperation can not be done bilaterally, so that the trade cooperation agreement will be conducted with the GCC. Therefore, it is necessary to see the impact that will occur if the trade cooperation with elimination of tariffs using Partial Equilibrium. Based on the simulation of Partial Equilibrium, Indonesia will get an import increase of GCC of USD 585.1 million, a welfare increase of USD 12.71 million, and will potentially lose state revenues of USD 173.67 million.
Persepsi Pengelola Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Negara Suharto, Dedhi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i3.399

Abstract

Laporan keuangan Negara sangat penting sebagai akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Efektivitas pengendalian internal pengelolaan keuangan Negara penting sebagai landasan Statement of Responsibility (SOR) yang diwajibkan dalam laporan keuangan negara Republik Indonesia. BPKRI menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal tingkat entitas maupun tingkat aktivitas masih lemah. BPKRI merekomendasikan dilakukan control self assessment (CSA) atas internal control over financial reporting (ICOFR) atas pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu dirancang sistem ICOFR dengan CSA. Hasil pemetaan persepsi pengelola menyatakan perlunya sistem ICOFR meskipun pengendalian internal pengelolaan keuangan Negara tingkat entitas efektif. Selain itu dihasilkan asumsi sistem ICOFR di antaranya perlunya internal control framework yang tepat dan CSA diasumsikan sebagai metode. Dengan demikian perlu dibangun pengendalian internal pengelolaan keuangan Negara tingkat transaksi dengan studi lebih lanjut tentang rancang bangun sistem ICOFR atas pengelolaan keuangan Negara.
Trans Pacific Partnership (TPP) Dalam Bingkai Nawacita Briando, Bobby
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i3.297

Abstract

The flow of international change is characterized by the growing strongness of the globalization trend in all lines including in the trade sector. This has an impact on the birth of international trade organizations. One such organization is Trans Pacific Partnership (TPP). TPP is a cross-national economic cooperation centered in the Asia Pacific region. The purpose of the study was to determine the impact if Indonesia joined the organization. This research uses SWOT analysis method. The result of the study recommends that Indonesia to review the desire to join in the organization's container. This is due to the contraindications to the values brought by the organization with the original values of Indonesia one of which is the spirit of NAWACITA. In addition, it is still necessary to more prepare supporting facilities and infrastructures in order to compete with other TPP organization members
Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial Indonesia Nurwanda, Asep; Rifai, Bakhtiar
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i3.385

Abstract

AbstrakSalah satu alat pendekatan yang digunakan dalam melakukan diagnosis posisi perekonomian suatu negara adalah analisis output gap yang merupakan selisih antara output aktual dan potensial. Hasil analisis tersebut menggambarkan kondisi siklus bisnis suatu perekonomian. Hal ini berguna sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kerangka kebijakan ekonomi. Bertolak dari hal tersebut, tulisan ini menjelaskan hasil estimasi output potensial dan output gap Indonesia berdasarkan tiga pendekatan, yakni Hodrick-Prescott (HP) Filter, Band-Pass (BP) Filter, dan Pendekatan Fungsi Produksi (Growth Accounting). Ketiga metode tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 hanya sedikit di bawah level potensialnya. Selanjutnya dengan mengaplikasikan asumsi kinerja pertumbuhan tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 5,4 persen dan 5,6 persen, perekonomian Indonesia akan melampaui level potensialnya di tahun 2019. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Dalam jangka pendek, output gap yang positif mendorong adanya tekanan inflasi (inflationary pressure) sehingga upaya pengendalian inflasi perlu menjadi prioritas pemerintah. Sementara itu dalam jangka menengah, upaya reformasi struktural harus terus dilakukan untuk meningkatkan output potensial, mencakup faktor tenaga kerja peningkatan partisipasi angkatan kerja, faktor kapital melalui investasi yang berkelanjutan, serta faktor produktivitas dengan peningkatan kualitas human capital dan penguasaan teknologi.
Tax Allowance – Mengapa Tidak Berjalan? Basalamah, Anies Said
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v2i3.323

Abstract

Since September 2015 President Joko Widodo has been launching The Economic Policy Packages that up to July 2017 have been in fifteen volumes. Although many argue that these Economic Policy Packages are failed, this research shows that one of those Economic Policy Packages is not failed although it cannot be considered successful as well since up to July 2017, there were only 37 Tax Payers got the tax allowance facilities. This research also shows the many potentials for the Volume II Economic Policy Package to be failed, including Government Regulation Number 18 of 2015 as well as Number 9 of 2016 in addition to the regulations following those two Government Regulations that are inconsistency, uncoordinated, and having different procedures for different ministerial sectors regarding the industries of the Tax Payers. In this research the authors recommend that Government Regulation Number 18 of 2015 and Number 19 of 2016 are changed and replaced by single Government Regulation that is more operational, thrive among those of ministerial sectors, and giving more assurance in applying the laws and regulations.Sejak tahun 2015 Pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi dalam 15 jilid. Meskipun beberapa pihak menilai kebijakan ini gagal, penelitian ini menunjukkan salah satunya tidaklah dapat disebut gagal meskipun tidak dapat juga dikatakan berhasil karena hingga 25 Juli 2017 hanya ada 37 Wajib Pajak yang berhasil memperoleh fasilitas tax allowance. Penelitian ini menunjukkan potensi kegagalan tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah itu sendiri beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang tidak konsisten, tidak terkoordinasikan dengan baik dan menggunakan mekanisme, tata cara atau prosedur yang berbeda-beda antar kementerian sektor yang membidangi industri tempat Wajib Pajak menjalankan usaha mereka. Dalam penelitian ini penulis merekomendasikan agar Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan yang lebih operasional, tidak bertabrakan antar kementerian sektor, dan lebih memberikan kepastian hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 20, No 3 (2016) Vol 20, No 2 (2016) Vol 20, No 1 (2016) Vol 19, No 3 (2015) Vol 19, No 2 (2015) Vol 19, No 1 (2015) Vol 18, No 3 (2014) Vol 18, No 2 (2014) Vol 18, No 1 (2014) Vol 17, No 3 (2013) Vol 17, No 2 (2013) Vol 17, No 1 (2013) Vol 16, No 3 (2012) Vol 16, No 2 (2012) Vol 16, No 1 (2012) Vol 15, No 2 (2011) Vol 15, No 1 (2011) Vol 14, No 4 (2010) Vol 14, No 3 (2010) Vol 14, No 2 (2010) Vol 14, No 1 (2010) Vol 13, No 2 (2009) Vol 13, No 1 (2009) More Issue