cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue " Vol 19, No 1 (2017)" : 13 Documents clear
“BOBOTOH PERSIB” DAN KONSTRUKSI IDENTITAS DI ERA DIGITAL Hadi, M.Sc, Aulia
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1524.988 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.434

Abstract

With more than 5 millions members, Bobotoh Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (Persib) seems to be the greatest football fandom in Indonesia. This paper draws the dynamics of Bobotoh Persib from the 1990s to the 2000s focusing on the identity construction in the digital era. This paper argues that Bobotoh Persib does not only provide opportunity to construct a collective identity rooted to the place (i.e. Bandung), but also ethnicity (i.e. being sundanese). Results show that the digital era provides a greater space for Bobotoh Persib to (re)negotiate who they are. Here, Bobotoh Persib (re)construct a project identity representing the local sundanese, the migrants in Bandung and the Persib fandom in general, who are connected with the global society. Dengan lebih dari 5 juta anggota, Bobotoh Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (Persib) tampaknya menjadi pendukung tim sepak bola terbesar di Indonesia. Tulisan ini menggambarkan dinamika Bobotoh Persib dari tahun 1990-an hingga tahun 2000-an dengan berfokus pada konstruksi identitas di era digital. Tulisan ini berargumen bahwa Bobotoh Persib tidak saja memberikan ruang bagi terciptanya sebuah identitas yang mengakar pada tempat (Bandung), tetapi juga etnisitas (kesundaan). Era digital memberikan ruang yang lebih luas bagi Bobotoh Persib untuk menegosiasikan kembali dirinya. Bobotoh Persib di era digital me(re)konstruksi sebuah identitas proyek yang merepresentasikan orang sunda lokal, pendatang di Kota Bandung, maupun pendukung Persib secara umum, yang terhubung dengan masyarakat global.
POLITIK HUKUM TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Anindyajati, Titis
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.642 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.378

Abstract

Abstract The implementation of the communities’ rights, including the right of the natural resources has not been consistent with the principles of the constitution, although the existences of entities of the adat law societies (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, or KMHA) have already recognised and guaranteed by the Constitution and have also been mentioned in various Laws regarding the natural resources. For that reason, the Constitutional Court through its decisions, which determines the legal policy of Constitutional Court exists to balance the power between the excecutives and the judicials. There are already various papers about the entities of the adat law societies, but none of it elaborate on how the Laws protects the rights of KMHA and the role of Constitutional Court in protecting its existences from the legal politics. Laws and regulations related to the rights of KMHA regarding the natural resources and Constitutional Courts decisions related to KMHA and the natural resources were used in this paper as research objects. In addition, a number of bibliography and primary law resources were also employed as the source of study. This research unveiled that since the issue of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, there have been numerous technical rules regulating the existence of KMHA explicitly. In the meantime, the Constitutional Court through its decisions, based on the philosophical, juridical and sociological considerations, have already produced landmark decisions regarding the important limitations to define KMHA. This was one of the main role of Constitutional Court to uphold the principles of Constitution. Abstrak Sejatinya pelaksanaan hak-hak KMHA, khususnya hak-hak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) belum sejalan dengan amanat konstitusi, walaupun keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah ditegaskan dalam konstitusi dan diturunkan melalui peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Alam (SDA). Untuk itulah Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang melahirkan Politik Hukum Mahkamah Konstitusi hadir untuk menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Penulisan tentang Masyarakat Hukum Adat sudah banyak, namun belum ada yang lebih spesifik menulis tentang bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan bagaimana kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi eksistensi KMHA dari aspek politik hukum. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak KMHA di bidang Sumber Daya Alam dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan KMHA dan Sumber Daya Alam khususnya digunakan sebagai objek penelitian serta meneliti bahan-bahan pustaka dalam menganalisis dan mengkaji bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak muncul peraturan-peraturan teknis yang mengatur lebih tegas tentang keberadaan KMHA. Sementara itu, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis melahirkan landmark decision mengenai batasan penting untuk mendefinisikan KMHA. Hal ini merupakan salah satu peran Mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusi.
DINAMIKA RELASI SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT AHMADIYAH DAN NON-AHMADIYAH Sulistyati, Mardian
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.331 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.381

Abstract

Religious sentiment is often called as primary factor behind the many cases of violent conflict in Indonesia. Nevertheless, many contemporary studies on conflict and peace showed that trigger variables of conflict are not only varied but also layered and unique. This article reveals about the relational model and management between JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia/Indonesian Ahmadiyya Community) and non-JAI in the rural Manislor. By phenomenology, this study looked at the depth of relations, perceptions, and conceptions of both groups; and by genetic structuralism of Bourdieu, this study revealed the relationships that unite and integrate of these two groups. Some of the findings appeared that besides the theological factor, the variables such as group sentiments, space separation, identity polemic, economical jealousy, political jealousy and elite interference, contribute to the segregation and conflict between them. Thus, this is the the strengthening of social bonding such as local habituations and local wisdoms is an urgent matter to build a suistainable peace. As well as the agents of civil society, with their own way, must be readily to care and control the mechanisms of conflict resolution. Dalam berbagai kasus konflik kekerasan yang marak terjadi di Indonesia, sentimen agama sering dikatakan sebagai faktor utama dibaliknya. Namun demikian, studi-studi kontemporer atas konflik dan perdamaian, menunjukkan bahwa variabel yang menjadi pemicu konflik bukan saja beragam, tetapi juga berlapis dan unik. Tulisan ini mengkaji model relasi dan pengelolaan relasional antarkelompok beragama JAI dan non-JAI di Permukiman Desa Manislor. Dengan menggunakan kaca mata fenomenologi, penelitian ini melihat kedalaman relasi, persepsi, dan konsepsi kedua kelompok; serta dengan sudut pandang strukturalisme genetik Bourdieu, penelitian ini mengungkap relasi kedua kelompok yang bersifat menyatukan dan mengintegrasi di tengah tarik-menarik situasi kultural dan kekuasaan yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sepertisentimen kelompok, pemisahan ruang, polemik identitas, kecemburuan ekonomi, kecemburuan politik, hingga interfensi elit, turut menyumbang segregasi konflik antara masyarakat JAI dan non-JAI di Manislor, di samping faktor teologis. Namun demikian, pada saat bersamaan penelitian ini juga menguak faktor-faktor kultural-tradisi yang justru memperkuat ikatan kewargaan antarkelompok, bahkan ketika dalam keadaan bertikai sekalipun. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensitasnya: pengarus utama anhabituasi-habituasi lokal sebagai resolusi konflik dalam upaya membangun binadamai nirkekerasan. Begitu pula agen-agen civil society yang dengan caranya masing-masing, merupakan potensi penting dalam pengembangan mekanisme penanganan konflik.
Tinjauan Buku: KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU Illiyani, Maulida
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.442 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.487

Abstract

Judul Buku : Seni dan Sastra Untuk Kedaulatan Petani Urutsewu (Etnografi wilayah konflik agrarian di kebumen) Penulis : Tim Esbusmus Editor : Anna Mariana dan Bosman Batubara Penerbit : Literasi Press Cetakan : 1, Juli 2015 Tebal : xiv + 340
PERJUANGAN AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER: SUATU BENTUK PERLAWANAN SIMBOLIK TAHUN 1998-2005 badri, mohamad il
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.961 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.382

Abstract

This paper aims to understand the change of the farmers’ struggle movement from physical into symbolic in a region namely Jenggawah which is located in Jember Regency in 1998-2005. The struggles of the farmers are divided into physical and symbolic struggle. The way of the struggle has changed since 1998. The farmers’ symbolic struggle was conducted through some exhortation and insistence in the form of statement letter for the government or related institution concerning about the land status. Symbolic struggle is an unseen struggle and it can only be recognized through its aim in order to get acknowledgement from other group. The mechanism of this struggle movement tends to be smooth. It is expressed in the form of scientific discourse in written text. The factors that change the movement are the change of political system from New Order Regime into Reformation Era in 1998 and HGU release. The legality of land owning, in the end of this long symbolic struggle, was noted by the gradually launching of land certificates in 2001 from BPN Jember for the farmers. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perjuangan agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang merupakan suatu bentuk perlawanan simbolik petani pada tahun 1998-2005. Perlawanan petani Jenggawah terdiri dari dua bentuk, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan simbolik. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah dilakukan melalui desakan dan paksaan dengan surat pernyataan sikap kepada pemerintah atau lembaga yang terkait mengenai status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan terhadap kelompok lain. Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekpresikan dalam bentuk wacana ilmiah dalam teks tertulis. Faktor perubahan gerakan dari perlawanan fisik menjadi perlawanan simbolik disebabkan oleh pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998 dan adanya pelepasan tanah HGU untuk diberikan kepada petani. Legalitas pemilikan tanah di akhir perlawanan simbolik ditandai dengan pemberian sertifikat tanah pada tahun 2001 kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap.
Preface JMB Vol 19 No 1 Sukmawati, MA, Anggy Denok
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (939.452 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.561

Abstract

ANALISIS WACANA PERCAKAPAN WARGA DALAM GRUP FACEBOOK BUBUHAN SAMARINDA: IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK SOSIAL Kusno, Ali
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.449 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.391

Abstract

Samarinda, the capital city of East Kalimantan province are inhabited by various ethnic groups. Friction between residents and groups are frequent. Small conflict between residents involving different ethnic groups may widen into conflict of ethnic, religion, race, and inter group relationship called SARA. This study aims to identify potential conflicts with SARA nuances in Samarinda city through citizens’ conversation discourse in Facebook group called ‘Bubuhan Samarinda’ (FBS). Identification of conversation was analyzed through FBS group. The FBS discourse represents the issue within Samarinda citizens. On the contrary, the opinion within FBS group influences citizens’ life. This paper used critical discourse analysis from Fairclough. The data were gathered from the discourse conversation among FBS group members. The result shows that the conversations tend to use primordial statement dominated by ethnic factor. The primordialism sounds like propaganda of one ethnic group. There are the provocations of conflict between indigenous and the migrants, that shows social jealousy. There is also a stigma that immigrants only exploit the wealth of Borneo, which becomes a main problem in Samarinda. The potential violence arises from the existence of ethnic organization. Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang dihuni oleh beragam suku. Gesekan-gesekan antarwarga dan kelompok sering terjadi. Konflik kecil antarwarga melibatkan kesukuan dapat melebar ke konflik SARA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik bernuansa SARA di Kota Samarinda melalui wacana percakapan warga dalam grup Facebook ‘Bubuhan Samarinda’ (FBS). Identifikasi percakapan warga melalui grup FBS.Wacana yang terbentuk dalam FBS merepresentasikan isu yang berkembang dalam kehidupan warga Kota Samarinda. Begitu pula sebaliknya, opini yang terbentuk dalam grup FBS mempengaruhi kehidupan warga. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Model Fairclough.Data penelitian diambil dari wacana percakapan anggota grup FBS. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi konflik bernuansa SARA yang didominasi faktor kesukuan. Hal itu didukung oleh tingginya primordialisme warga. Munculnya propaganda bahwa suku tertentu harus disegani. Adanya provokasi antara suku asli dengan pendatang yang lebih banyak dipicu kecemburuan sosial. Terbentuknya stigma bahwa pendatang menjadi biang masalah di Kota Samarinda karena hanya mengeksploitasi kekayaan Kalimantan. Potensi kekerasan menguat karena keberadaan organisasi massa yang mendasarkan pada kesukuan.
PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO Nurhidayah, Laely
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.798 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.486

Abstract

Enggano adat community is one of adat community who is still struggling to fight for their customary right including the right of adat forest. Consitutional Court Decision No 35/PUU/2012 is a landmark decision for the recognition of adat forest in Indonesia. Study found that Enggano adat community has the elements to fulfil requirements as adat community or adat village. These include: They have adat community, adat territory and adat customary law which is obeyed by the community. This paper concluded that local government need to recognize their existence as adat community. This recognition is important so they can claim for their their ulayat right and conserve the Enggano island from exploitation to the natural resources from people outside adat community. Masyarakat adat Enggano adalah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya. Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Enggano memiliki elemen-elemen dasar untuk dapat memenuhi syarat untuk diakui hak adatnya oleh pemerintah, bahkan memenuhi syarat untuk pembentukan desa adat seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat yang ditaati dan dilaksanakan dalam kelompok adatnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Bengkulu perlu melindungi hak-hak adat masyarakat adatnya dalam peraturan daerah. Pengakuan ini sangat penting dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam Enggano dari eksplotasi dari pihak di luar adat Enggano.
Cover Vol 19 No 1 Tahun 2017 Sukmawati, MA, Anggy Denok
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.662 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.562

Abstract

ILUSTRASI DALAM SERAT SINDUJOYO Mashuri, Mashuri
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.408 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.400

Abstract

Study of philology in Serat Sindujoyo manuscript was focused in its illustration or drawings. Tracing Serat Sindujoyo manuscript philologically in terms of its textology and codicology will provide readability for present readers and as codex unicum. Therefore, it can provide new facts on literary works in eastern Pesisir of Java that is not alienated among others standard literary works based on kraton. Concerning its text, the context inside the written text and illustrations can be revealed and used as source of information about Javanese local wisdom and also guide for youth who are slowly forgetting their identity as a Javanese. Penelitian filologi pada manuskrip Serat Sindujoyo difokuskan pada ilustrasi atau (cerita) gambarnya. Hal itu bertujuan untuk menelusuri aspek filologi, terutama terkait tekstologi dan kodikologi yang mengarah pada code unicum sehingga dapat dikenali pembaca terkini. Hal yang menarik dari kajian ini adalah adanya kekhasan manuskrip dari pesisir timur Jawa, yang memiliki standar yang berbeda dengan manuskrip Jawa lainnya yang bernuansa keraton Jawa, berkenaan dengan karakter dan gaya ilustrasinya. Kesejajaran antara teks tertulis dan ilustrasi menunjukkan bahwa ilustrasi bukanlah pelengkap manuskrip semata karena mengandung nilai kearifan lokal dan kebermaknaan bagi kulturnya sebagai sebuah identitas.

Page 1 of 2 | Total Record : 13


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue