cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5, No 1 (2003)" : 7 Documents clear
POLICY IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL AUTONOMY AND ITS IMPACT ON THE PROSPECT OF LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA Kertapradja, E. Koswara
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.77 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.257

Abstract

Kebijaksanaan desentralisasi seperti yang digariskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu pendorong dalam rangka reformasi total dalam segala aspek kehidupan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang dilaksanakan lebih ditekankan untuk melengkapi system administrasi agar ‘Pemerintahan yang baik’ yang menganut nilai-nilai demokrasi, transparansi, kejujuran serta keadilan bagi seluruh penduduk. Pengaruh positif dari reformasi total adalah terjadinya pergeseran paradigma dari pemerintah yang sentralistik ke arah pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan kesempatan yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi. Hal itu akan mendorong timbulnya kreativitas dan inisiatif secara local yang didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan dengan secara sadar melaksanakan demokratisasi. Karena itu dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Proporsi Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah, telah dianggap sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua undang-undang itu, diharapkan akan membawa perubahan pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang mampu meyakini akan terwujudnya kehidupan berdemokrasi. Dan semua itu akan bermuara pada pelayanan yang baik, serta berusaha menuju kemakmuran rakyat secara umum.
TATA KOTA TRADISIONAL JAWA SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA DI KOTAGEDE YOGYAKARTA (Tinjauan Estetis) Suratno, Suratno
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.701 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.262

Abstract

The aim of this research is to explore and examine the contribution of aesthetic dimension of Javanese traditional City plan in supporting tourism industry in Kotagede Yogyakarta. This is a combined research, which relies on both relevant library materials as well as field findings such as observation and interviews. Further, descriptive and interpretative analyses are employed. The findings of research indicates that Kotagede Yogyakarta still retains some elements of Javanese traditional city plan such as traditional market, town square, mosque complex equipped with graveyard, remnants of Javanese court, and housing compound. Those Kotagede's buildings were built with specifically Javanese positioning. The streets connecting the buildings cut the block in four-sided shapes. There are many aesthetic aspects of the Kotagede city plan that is potential for tourism industry. Among those aspects are the Kotagede's pristine and clean environment and the uniqueness of its old and traditional buildings. To add its esthetic aspects, Kotagede is widely well known as traditional Javanese city with all its elements, and as a center of silver crafting.
NEW ORDER REGIME’S POLICIES ON FORESTRY: RESPONSES AND CHALLENGES Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.856 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.258

Abstract

Tulisan ini membahas dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru di sektor kehutanan. Berbagai kebijakan kehutanan pemerintahan Soeharto sangat berkaitan dengan kebutuhan akan 2 (dua) pertimbangan utama: untuk menggantikan peraturan-peraturan yang berasal dari jaman pemerintahan Kolonial Belanda sehingga sesuai dengan kebutuhan jaman; sekaligus kebutuhan akan devisa negara dalam menunjang pembangunan nasional. Berbagai program yang diperkenalkan oleh pemerintah Soeharto antara lain berkaitan dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Kemasyarakatan. Selain program di sektor kehutanan tersebut, terdapat juga 3 (tiga) komponen utama/institusi yang dikutsertakan dalam kebijakan sektor kehutanan seperti Koperasi, Kelompok Pengusaha Kecil dan Menengah dan Lembaga-lembaga penelitian. Salah satu tujuan dari program-program di atas adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Bentuk keikutsertaan itu – dalam pandangan pemerintah - merupakan wujud dari strategi pengelolaan hutan berkelanjutan, di mana masyarakat lokal diikutsertakan dalam program-program sektor kehutanan. Kendatipun berbagai Undang-undang dan Peraturan-peraturan telah dibuat sejak era Soeharto (hingga era Reformasi); tetapi kualitas hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan belum banyak berubah. Kendala utama dalam mengimplementasikan program-program di sektor kehutanan adalah perilaku birokrat dan penentu kebijakan yang tetap menganggap masyarakat lokal sebagai pihak perusak lingkungan dan kelompok yang tidak memahami bagaimana menjaga kelestarian hutan, serta penamaan negatif lainnya yang tidak mendorong masyarakat melihat programprogram itu sebagai milik mereka. Tulisan ini selanjutnya akan menguraikan mengenai problematika, tantangan dan prospek dari kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia secara umum dan signifikansinya untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
POLITIK BAHASA Heryanah, Heryanah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.519 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.263

Abstract

Judul Buku : Politik Bahasa Penulis : Hasan Alwi dan Dendy Sugono Penerbit : Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Tebal : xvii+246 hlm : 21 cm
KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN Imron, Masyuri
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.862 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.259

Abstract

Most fishermen live in poverty. They manifest in several dimensions: economic, social culture and politic. It also cover both family poverty and physical infrastructure. Many factors affected fishermen poverty. The first is their traditional gear, and the second is their dependence upon tengkulak (fish trader). In some cases, the existence of TPI (Fish Auction Place) contributes to impoverish them. For labour, this condition especially for labour fishermen make their life more difficult, because of unjustice producion sharingt. To increase their income, developing fishing gear capacity is a necessity. Their dependence upon tengkulak should also be minimized to develop fishermen bargaining position. It is also supported by restructuration of share product system, to be more favorable to labours. It is important to make fishermen as a subject in development. It means that they should be invited to discuss their problem, as well as solutions based on their aspiratio, because development is not only in economic terms, but how to make the poor to be more human.
KONFLIK BAGI HASIL TANGKAPAN PURSE SEINE DI PRIGI, TRENGGALEK, JAWA TIMUR Wahyono, Ary
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.073 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.260

Abstract

The dependency relation has been occured between The boat owner (juragan darat) and crewmen (pandega) in small scale fishery, although this relation is not balance. Inbalancing relation is caused that the ordinary crewmen has owed to the boat owner. Their lives are supported by the boat owner. The boat owner supplies the basic needs to their families along they don’t go fishing. This phenomena is commonly happened in fishing community. This article will show there is no dependency of debt and conflict for sharing of catch in fishing community in Prigi, Jawa Timur.
MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI Syahra, Rusydi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.745 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v5i1.256

Abstract

This article is aimed at explaining the development of social capital theory and its contribution in addressing social problems. Despite its first introduction in the early 20th century by Lyda Judson Hanifan the term social capital has gained prominence in social science only since its reintroduction by James Coleman in 1988 and through the subsequent work of Robert Putnam. Social capital defined by Putnam as features of social organization such as networks, trust and norms of reciprocity that facilitate cooperation for mutual benefits, has inspired many social scientists to conduct studies on the conditions of social capital in various communities in many countries. Interestingly, some of the studies have contributed to the enrichment of the social capital theory by introducing new related concepts and methods of measurement. On the practical side social capital has gained wider recognition by international aid agencies, especially the World Bank, and has been used as a powerful concept for poverty alleviation through people empowerment in many developing countries, including Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2003 2003


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue