cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Reflektika
ISSN : 23376821     EISSN : 25804006     DOI : -
Core Subject : Religion, Education,
Reflektika is a peer-reviewed journal which is highly dedicated as public space to deeply explore and widely socialize various creative and brilliance academic ideas, concepts, and research findings from the researchers, academicians, and practitioners who are concerning to develop and promote the religious thoughts, and philosophies. Nevertheless, the ideas which are promoting by this journal not just limited to the concept per se, but also expected to the contextualization into the daily religious life, such as, inter-religious dialogue, Islamic movement, living Qur'an, living Hadith, and other issues which are socially, culturally, and politically correlate to the Islamic and Muslim community development.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2018)" : 6 Documents clear
PEMBAJAKAN HADIS NABI: PEMIKIRIAN POLITIK KELOMPOK EKSTRIMIS INDONESIA ERA POLITIK MILENIAL Abdulmatin bin Salman
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.145

Abstract

Tulisan ini menggambarkan munculnya primordialisme ekstrim di ruang public untuk kepentingan politik. Fenomena primodialisme ini lazim terjadi sejak masa Islam zaman sahabat hingga saat ini. Penggunaan agama sebagai legitimator kekuasaan atau sebaliknya, merupakan hal yang lazim terjadi dalam agama dan kekuasaan manapun. Tidak heran, penggunaan simbol-simbol agama dalam konteks politik semakin ke sini semakin canggih secanggih media yang melahirkannya. Alih-alih dapat dideskripsikan, manuver politik melalui media era millenial bahkan tak dapat dikendalikan oleh siapapun. Konten politik dan agama tak kalah seru memenuhi hampir setiap media dan aplikasi yang tersajikan dengan cepat dan mudah. Tak peduli seberapa kuat akurasi data yang disajikan, yang terpenting adalah semangat menemukan manuver baru dalam rangka mengalahkan yang lain dan menjadi paling eksis. Kelompok politik ekstrimis-religius memasang dan mengunduh sumber-sumber keagamaan dan menyajikannya dalam konteks kepentingan politik tertentu. Materi-materi yang diunduh dan dipasang biasanya berkaitan erat dengan tafsir al-Quran dan hadis nabi. Lebih dari 60% argumen politik yang dibangun biasanya didasarkan pada sumber tidak valid atau setidaknya hasil pemahaman kurang akurat atas hadis nabi dan peristiwa-peristiwa kenabian. Simbol-simbol kenabian atau yang mengidentikkan seseorang atau kelompok kepada yang paling mirip dengan nabi pun dilakukan, meski tidak lazim dan masih semu bagi pemahaman awam. Menempatkan simbol-simbol agama dalam spanduk politik, dan menggunakan instrument ulama yang paling sunnah sebagai instrument untuk meningkatkan elektabilitas politik. Telah terjadi pergeseran fungsi agama dari posisinya sebagai pembimbing menjadi hanya instumen untuk mendapatkan kepentingan kekuasaan politik semata.
DEKONSTRUKSI SYSTEM SANKSI DALAM UU NO 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK Mohsi Mohsi
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.944 KB) | DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.172

Abstract

Pemberlakuan system sanksi adalah sebagai wujud dan bukti adanya kepastian hukum pencatatan perkawinan yang tertuang dalam UU No 22 tahun 1946. Namun, dalam mewujudkan kepastian hukum pencatatan perkawinan yang terus kontekstual, harus terus dilakukan upaya-upaya konstitutif, seperti adanya judicial revieuw dan amandemen atas sebuah regulasi aturan pencatatan perkawinan, termasuk dalam menjaga super power dari sanksi pencatatan perkawinan. Karena jelas, dalam aturannya yang sudah berumur 73 tahun itu, hampir bisa dikatakan tidak memiliki asas kedayagunaan dan kesesuaian dengan konteks masyarakat era kini. System sanksi dalam UU Pencatatan perkawinan sangatlah tidak memiliki kedayagunaan dan kepastian hukum pada era saat ini, bentuk pemberian sanksi sudah bisa dibilang expired karena nilai pemberian sanksi masih mengacu kepada prestise nilai pada tahun 1946, dimana rupiah yang dijadikan alat untuk memberlakukan sanksi adalah Rp 100,- dan Rp 50,- jumlah ini menggambarkan bahwa UU tersebut tidak memberikan daya guna dan kemaslahatan di era saat ini. oleh karena itu, perlu adanya dekonstruksi dengan melakukan revisi atas system sanksi yang sesuai dengan zaman saat ini, demi tercapainya supremasi hukum, kontekstualisasi hukum, dan kepastian hukum. dekonstruksi system sanksi yang ramah zaman dan waktu menjadi pilihan dalam rangka mewujudkan kepastian, dan kedayagunaan hukum pencatatan perkawinan.
TAFSIR AL-QURTUBI: METODOLOGI, KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA Moh. Jufriyadi Sholeh
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.241 KB) | DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.173

Abstract

“Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan” karya Imam Al-Qurtubi merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. Kitab ini menjadi kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. Tulisan ini merupakan artikel konseptual dan menghasilkan beberapa temuan.  Pertama, kitab tafsir ini bercorak fiqih karena lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih dari pada persoalan-persoalan yang lain. Penulisnya memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih dengan kajian lintas madzhab. Kedua, sebagai karya ulama besar yang berwawasan luas, kitab ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ketiga, di samping beberapa kelebihan itu ada beberapa catatan sebagai kritik atas karya ini dan menjadi bagian dari kekurangannya.      
TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN MUADALAH:ANTARA FAKTA HISTORIS DAN TANTANGAN MASA DEPAN Moh. Hamzah
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.826 KB) | DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.171

Abstract

Sebagai indigenous culture (budaya asli), pesantren memiliki andil besar dalam  proses penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren berdiri di pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi rakyat serta menjadi satu-satunya sistem pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Sayang, pada masa kolonialisme Belanda hingga masa Orde Lama dan Orde Baru, pondok pesantren “disingkirkan” dari dinamika sistem pendidikan nasional Indonesia. Pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang sejajar dengan pengajian atau majlis taklim. Tidak itu saja, pesantren hanya dijadikan sebagai wadah dari sebuah “sistem pendidikan formal” yang “dipaksakan” untuk dilaksanakan di pesantren tanpa diberi ruang dan payung hukum untuk menjalankan sistemnya sendiri yang asli itu. Baru pada masa Orde Reformasi pemerintah Indonesia memberikan rekognisi dan legalitas hukum kepada pesantren sebagai sebuah sistem dan satuan pendidikan yang mandiri. Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu‘a>dalah Pada Pondok Pesantren menjadi bukti konkret rekognisi konstitusional pemerintah tersebut. PMA Nomor 18 ini akan semakin memantapkan posisi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional selain akan semakin meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat sebagai user layanan pendidikan yang dikembangkan di dalamnya.
KOMUNIKASI KYAI DI PERGURUAN TINGGI Iwan Kuswandi
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.315 KB) | DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.175

Abstract

In pesantren, Kyai (moslem scholars) are the figure who have domain role, it is different in higher education that has formal organization where has structural, fungsional, and bureaucracy well, it doesn’t depend on one figure only. In this research focuses on communication patterns kyai for moral development at university. This study has also found that patterns of communication used by kyai in the coaching character in university is interpersonal communication patterns and communications group. Kyai in universities use one-way communication models, two-way and interactive communication models, transaction communication models, transmission communication models, expressive ritual communication models, publicity communication models, and reception communication models.
PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN NURULHUDA PAKANDANGAN SUMENEP Abdul Azis
Reflektika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.44 KB) | DOI: 10.28944/reflektika.v13i1.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan Di Pondok Pesantren Nurulhuda Pakandangan Sumenep. Menggunakan metode kualitatif dengan Hasil penelitian bahwa Pengambilan keputusan pendidikan di pondok pesantren Nurulhuda pakandangan dilakukan dalam forum MPH merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang beranggotakan 9 orang terdiri dari 3 kiyai dan enam orang asatidz. Keanggotaan MPH ditunjuk langsung oleh majlis kiyai dengan pertimbangan senioritas dan kredibelitas serta loyalitas terhadap pesantren,  Pangambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. IHSAN dan IHWAN merupakan lembaga yang dibentuk sebagai forum silaturrahmi juga sebagai mediator antara pesantren dengan masyarakat yang lebih luas

Page 1 of 1 | Total Record : 6