cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2014)" : 6 Documents clear
PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI Rahtami Susanti; yulia yulia
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.754

Abstract

Dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dinilai belum lengkap.Prapenuntutan ini dilakukan sebelum berkas perkara diajukan ke pengadilan. Prapenuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara dapat dilengkapi, sebab berkas perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan di depan sidang pengadilan. Tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang menjadi dasar dalam proses penuntutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 110 ayat (1) KUHAP dalam perkara Nomor REG.Penyidik : PDS-02/PKRTO/02/2013 di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan hambatan yang timbul dalam perkara tersebut. Kata Kunci : Pra Penuntutan dan Tindak Pidana Korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA OUTSOURCING YANG BEKERJA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.747

Abstract

Outsourcing atau biasa disebut alih daya didefinisikan sebagai proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja untuk bidang tertentu dari perusahaan induk kepada pihak ketiga. Menggunakan tenaga kerja outsourcing bagi sebuah perusahaan tentu ada kelebihan yang dicari. Pada awalnya program outsourcing acapkali didengungkan di negara maju sebagai salah satu jalan untuk memenangkan kompetisi dengan cara lebih memfokuskan perhatian kepada bisnis inti. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di luar bisnis inti yang mendukung pekerjaan bisnis inti pengelolaan sumber dayanya diserahkan kepada pihak lain di luar perusahaan. Dengan menyerahkan tanggung jawab mulai dari perekrutan, pembinaan hingga pengawasan karyawan kepada pihak ketiga tentu saja akan memberikan tanggung jawab yang lebih ringan kepada perusahaan disamping juga dijamin mendapatkan karyawan pada service level yang diinginkan. Program ini juga banyak digunakan untuk tujuan lebih menghemat biaya, seiring keinginan perusahaan untuk tidak memperkerjakan karyawan kontrak untuk posisi tertentu. Namun di sisi lain, perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing banyak dipertanyakan, apakah mereka benar-benar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : perlindungan hukum, outsourcing
NIKAH SIRI, NIKAH DI BAWAH UMUR,DAN POLIGAMI LIAR Habiburrahman Habiburrahman
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.755

Abstract

Sahnya perkawinan bila suatu perkawinan telah memenuhi persyaratan dari sudut pandang hukum Islam dan apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut berarti perkawinan tidak sah. Lain halnya dengan persyaratan menurut perundang-undangan (Pasal 6, 7, 9, dan 10 UU No. 1 Tahun 1974),jika tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut tidak menyebabkan perkawinan tersebut batal, hanya dikategorikan sebagai “pelanggaran undang-undang”. Kata Kunci: Perkawinan,Pelanggaran UU
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.749

Abstract

Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses/prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan Fidusia adalah dengan melakukan perjanjian pokok pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, sehingga kreditur dapat berkedudukan sebagai kreditur preferent. Namun bagi yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan tidak setara dengan jumlah pembiayaan kreditur maka kedudukan kreditur adalah menjadi konnkuren. Pelaksanaan eksekusi terhadap benda obyek perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia jjika debitur wanprestasi mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika obyek jaminan fudisia didaftarkan, dalam hal ini melalui mekanisme lelang. Selain itu yang khusus menangani penarikan obyek jaminan dengan suarat kuasa dari perusahaan dapat melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui. Kata Kunci: Perlindingan Hukum, Wanprestasi dan Fidusia
HUKUM BANK ASI DAN BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.751

Abstract

Bayi tabung secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al Qur’an dan Hadits, sehingga dalam mengantisipasi masalah tersebut, syari’ah islam memberikan kriteria, baik kehalalan atau keharamannya.Pelaksanaan bayi tabung tetap dibolehkan Islam sepanjang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun sperma dan ovum yang diambi berasal dari suami istri yang sah, kemudian ditransfer ke dalam rahim istrinya (bukan yang disebut itu titipan dan sebagainya. Selain itu juga muncul fenomena pendirian bank ASI dan dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan nasab sehingga bisa menimbulkan hal yang dilarang yaitu pernikahan dengan saudara sesusu. Dengan demikian jika hal ini dapat dihindarkan misal dengan mengadakan persyaratan yang ketat, serta pendataan yang mendetail, sehingga yang membeli ASI mengetahui ASI-nya berasal dari siapa, maka hukumnya boleh Kata Kunci: Bank ASI dan Bayi Tabung
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN INDUSTRI BATIK BANYUMASAN DI KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.752

Abstract

Dalam dunia perdagangan, permasalahan HKI mejadi soroatan dan bahan pengkajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Saat ini banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI yang ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional yang sangat cepat. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa pemalsuan, pembajakan,penyadapan, dan pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan, dan tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengancara mudah Industry batik dapat dikatakan telah memasuki era persaingan yang lebih transparan, baik dari segi desain, motif atau ragam hias, warna juga kualitas dari kain batik itu sendiri.Seperti halnya pelanggaran yang menimpa beberapa sektor lainnya, seni batik pun mengalami permasalahan serupa, hanya saja jumlah pelanggaran yang berkaitan dengan seni batik tidakklah semarak pelanggaran yang dilakukan terhadap karya cipta lainnya. Pelanggarn atas seni batik lazimnya dalah menyangkut masalah penjiplakan motif dan karenanya diperlukan adanya perlindungan terhadap hak cipta batik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Motif Batik

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 2 (2025) Vol. 25 No. 1 (2025) Vol 25, No 1 (2025) Vol 24, No 3 (2024) Vol 24, No 2 (2024) Vol 24, No 1 (2024) Vol 23, No 3 (2023) Vol 23, No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 22, No 3 (2022) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 3 (2021) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) More Issue