cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2016)" : 5 Documents clear
AKSI KAMISAN: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIS DAN TEORITIS ATAS TRANSFORMASI GERAKAN SIMBOLIK Leonardo Julius Putra
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.936 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.498

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memahami proses transformasi salah satu bentuk aksi kolektif banalitas menjadi sebuah bentuk aksi simbolik tanpa mengabaikan tujuan utama gerakannya. Penelitian ini mengambil tempat di Jakarta dan Yogyakarta. Sebelum lebih jauh, harus dipetakan secara garis besar perihal aksi Kamisan di kedua kota tersebut. Pertama, aksi Kamisan di Jakarta menyoal pengusutan secara tuntas kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu dengan sasaran mendesak Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan HAM ad hoc, meski dalam aksi di depan Istana itu jamak kasus pelanggaran HAM di masa demokrasi yang diusung, hal itu sebatas manifestasi partisipasi dari transitory teams dan conscience constituency, kasus-kasus yang bukan permasalahan HAM berat masa lalu selalu silih berganti, namun kasus-kasus kunci yang melibatkan petinggi militer di masa lalu tetap bernilai tinggi untuk selalu diwacanakan. Kedua, berbeda dengan aksi Kamisan di Jakarta, gerakan simbolik di luar kota Jakarta sengaja diinisiasi dan dimobilisasi untuk sekedar menggugat ingatan kolektif masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan. Babak akhir, proses penelitian ini mengarahkan penarikan kesimpulan pada ketidakoptimalan penggunaan strategi aksi banalitas untuk mencapai tujuan gerakan yang kondisi (status quo) semakin diperburuk dengan ketiadaan political will dari elit-elit politik untuk mengakomodir tuntutan para korban/keluarga korban kejahatan HAM masa lalu. Keyakinan dengan capaian tujuan gerakan seperti yang ditorehkan para the Mothers di Argentina mulai rapuh dari para pelaku aksi Kamisan. Strategi melawan Negara dan pertaruhan kemampuan mempolitisasi isu kejahatan HAM masa lalu sedang dalam ujian yang bergerak dinamis: terkadang mencerahkan, terkadang juga memutus asa.
CATATAN PENTING BAGI MASA DEPAN GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU (GSRPP): REFLEKSI TERHADAP PEMILU 2014 Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.146 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.499

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.
Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009 Esty Ekawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.113 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.500

Abstract

Pelembagaan partai politik merupakan suatu upaya menjadikan partai itu solid. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai yang lahir di era reformasi dan dalam perjalanan sepuluh tahun pertama mengalami tiga kali konflik internal yang berujung dengan perpecahan. Pasca pemilu 2009, PKB melakukan pembenahan struktural dan pelembagaan partai melalui pemantapan ideologi, kaderisasi dan rekrutmen, dan menciptakan kohesivitas atau soliditas partai dengan membangun kembali komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak yang merupakan konstituen potensial PKB.
MEMPERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG Pangwi Syarwi Chaniago
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.302 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.501

Abstract

Pilkada bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pemilukada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu pemilukada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite). Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menguntungkan partai pemenang pemilu legislatif, akibatnya partai menengah sulit menjadi kepala daerah. Pemerintah seharusnya bukan mengubah sistem pilkada langsung namun memikirkan bagaimana cara untuk menghemat biaya pemilu lewat pemilu serentak. Politik uang bisa berkurang jika pemerintah menyiapkan regulasi atau perangkat aturan yang ketat dan sangsi yang tegas terhadap yang melanggar hukum. Begitu juga intensitas konflik pilkada dari tahun ke tahun  kecenderungan mengalami penurunan. Pilkada langsung harus tetap dipertahankan, segala kelemahan dan kekurangannya harus terus diperbaiki, pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran demokrasi.
PERAN SOSIALISASI POLITIK PADA PEREMPUAN UNTUK TERLIBAT POLITIK Fernando EMAS
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.497 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.502

Abstract

Banyaknya hambatan perempuan untuk terlibat dalam politik, tidak menghalangi  sebagian perempuan untuk terlibat dalam politik. Ada berbagai hal yang mempengaruhi perempuan berkeinginan terlibat dalam politik. Sosialisasi memiliki peran penting dalam keterlibatan perempuan pada bidang politik. Keluarga memberikan peran yang dominan sebagai agen sosialisasi dibandingkan agen sosialisasi lainnya. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi yang diterima oleh perempuan berpengaruh terhadap sikap politik mereka walaupun budaya patriarki masih tetap sebagai salah satu penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue