cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
ISSN : -     EISSN : 2541318X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2025)" : 3 Documents clear
Between Power and Principle: A Study of Legal Legitimacy under International Law in the Iran–Israel–U.S. Trilateral Conflict Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.8559

Abstract

The trilateral conflict involving Iran, Israel, and the United States represents one of the most persistent and complex geopolitical tensions in the Middle East. Rooted in ideological opposition, strategic competition, and concerns over nuclear proliferation, this conflict has had far-reaching implications for regional stability and the credibility of international legal norms. Each actor, Iran, Israel, and the United States has engaged in actions that reflect differing perceptions of threat and power projection, often justified through contested interpretations of self-defense and sovereignty. This study raises a central question: to what extent do the actions of Iran, Israel, and the United States in their ongoing conflict reflect compliance with or violations of the core principles of international law, particularly those relating to state sovereignty, non-intervention, and the lawful use of force? The objective of this research is to analyze how the legal justifications and strategic behaviors of the three actors align with or undermine international legal norms. Employing a qualitative, descriptive-analytical method, the study draws on official documents, United Nations reports, and scholarly literature to assess relevant events, such as targeted killings, cross-border airstrikes, and proxy warfare. The findings suggest that all three states have frequently invoked self-defense in ways that stretch or sidestep legal boundaries, contributing to a pattern of norm erosion and legal ambiguity. In conclusion, this conflict illustrates a broader legitimacy crisis in international law and underscores the need for stronger, more consistent multilateral mechanisms to uphold legal accountability in global security affairs.
Rethinking Environmental Determinism: Sebuah Analisis Faktor Pendorong Kebijakan Ekonomi Hijau era Joko Widodo Rohmadiena, Qonitah; Damayanti, Christy
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.8727

Abstract

Kebijakan ekonomi hijau diambil oleh pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggapi isu pelestarian lingkungan dan desakan komitmen pembangunan keberlanjutan. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap kondisi alam yang kian tertekan akibat kerusakan lingkungan. Untuk menganalisis kebijakan tersebut, artikel ini menggunakan teori environmental determinism, sebuah pandangan klasik yang menekankan bahwa perilaku atau keputusan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan lingkungan. Jika ditarik ke konteks Indonesia di era Jokowi, terlihat bahwa kebijakan ekonomi hijau hadir sebagai upaya menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga kelestarian alam sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak. Artikel ini akan menguraikan bagaimana environmental determinism dapat menjelaskan faktor-faktor yang melatari munculnya kebijakan ekonomi hijau, serta menempatkannya sebagai bagian dari dinamika pembangunan nasional di tengah tuntutan global terhadap keberlanjutan.
Implementasi Konvensi Hak Anak PBB dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Daring: Tantangan dan Rekomendasi bagi Indonesia Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung; Songubun, Bernadina
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.9381

Abstract

Revolusi digital di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis daring (Online Child Sexual Exploitation and Abuse – OCSEA) pada anak. Sebagai negara pihak (state party) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji sejauh mana implementasi CRC PBB tercermin dalam kerangka hukum nasional Indonesia serta efektivitasnya dalam melindungi anak dari OCSEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mentransformasikan sebagian kewajiban CRC ke dalam instrumen hukum nasional, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen internasional dan implementasi praktis, meliputi keterbatasan kapasitas penegakan hukum, mekanisme perlindungan korban yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya literasi digital pada anak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan regulasi berbasis standar CRC, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kerja sama internasional, serta pengembangan sistem perlindungan yang berpusat pada korban (victim-centered approach). The digital revolution in Indonesia presents distinct challenges in implementing legal protection for victims of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). As a state party to the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia bears international obligations to ensure children's protection from all forms of sexual exploitation and abuse, including those occurring in digital spaces. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods to examine the extent to which the CRC is reflected in Indonesia's national legal framework and its effectiveness in protecting children from OCSEA. The findings reveal that although Indonesia has partially transformed its CRC obligations into domestic legal instruments, significant gaps remain between international commitments and practical implementation, including limited law enforcement capacity, inadequate victim protection mechanisms, weak inter-agency coordination, and low digital literacy among children. This study recommends a holistic approach that integrates regulatory strengthening based on CRC standards, enhanced inter-agency coordination, strengthened international cooperation, and the development of a victim-centered protection system.

Page 1 of 1 | Total Record : 3