Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hak Asasi Manusia di Masa Transisi Demokrasi: Kasus Afrika Selatan dan Indonesia Anwar Ilmar
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak Penelitian ini hendak mengkaji tentang penegakan Hak Asasi Manusia di masa transisi demokrasi di Afrika Selatan dan Indonesia. Fenomena yang lazim terjadi pada era transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi yakni adanya tuntutan rakyat yang meminta pertanggungjawaban dari rezim otoriter atas praktik penyalahgunaan kekuasan negara di masa lalu. Apalagi hal tersebut menyangkut kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selanjutnya menjadi tantangan rezim di masa transisi untuk mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam bentuk kebijakan politik sebagai wujud dari pelaksanaan keadilan transisional (transitional justice). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan politik dan proses pelaksanaan keadilan transisional dua negara yang tengah dalam transisi politik dari rezim otoriter menuju demokrasi, yakni Afrika Selatan sejak berakhirnya rezim apartheid awal tahun 1990-an dan Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998. Penelitian ini menggunakan teori sistem dan struktural untuk menganalisa proses politik perumusan dan pelaksanaan keadilan transisional di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa komparatif desktiptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan mengenai penegakan hak asasi manusia di Afrika Selatan dan Indonesia memiliki beberapa persamaan seperti pembentukan wadah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun di sisi lain terdapat perbedaan yang cukup kontras terkait peran elit rezim otoriter di masa transisi. Elit otoriter di Afrika Selatan yang masih berperan dalam sistem dan struktur politik memberikan dukungan terhadap proses penegakan keadilan transisional. Sebaliknya, di Indonesia elit otoriter yang masih menguasai sistem dan struktur politik terkesan menghambat proses penegakan keadilan transisional. Kata Kunci; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Transisional Abstract This research would like to analyze the human rights promotion during the democratic transition period in South Africa and Indonesia. The common phenomenon that happened during the transition period from authoritarian regime into democratic regime, is when the society were demanding the authoritarian regime to be responsible for their power abuses in the past. The power abuses refer to the human rights violations. Therefore it became the challenge for the new regime to articulate the people’s demand into political policies as a form of transitional justice. This research aimed to compare the political policies and transitional justice process between Indonesia and South Africa. The transition period happened in South Africa in 1990s when the apartheid regime ended, while in Indonesia was the collapse of the Soeharto’s regime in 1998. This paper used system and structural theory to analyze political process for arrangement and implementation of transitional justice for both countries. Research method used in this paper was qualitative research with comparative description as an analytical technic. Data gathering technic was done through literature review on related books. This research concluded the idea of human rights promotions in South Africa and Indonesia have several similarities, such as the establishment of human rights body named Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission). However on the other side, there was contrast difference regarding the role of the authoritarian elites in transitional period. Authoritarian elites in South Africa still had role in the political system and structure in giving support toward the establishment of transitional justice. In contrast, the authoritarian elites in Indonesia controlled the political system and structure to hamper the establishment of transitional justice. Keywords; Democracy, Human Rights, Transitional Justice

Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara Arin Fithriana; Rendy Putra Kusuma
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Pangan bersertifikasi halal saat ini telah menjadi tren konsumen. Kesadaran ini selain didasari oleh kebutuhan syariah bagi ummat muslim, juga adanya kesadaran bahwa proses pencapaian sertifikasi halal telah melewati beberapa tahapan berkaitan dengan kesehatan dan keamanan pangan. Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan produk halal dan membentuk badan yang mengawasi dan mengontrol produk halal. Indonesia mersupakan negara dengan mayoritas muslim di Asia Tenggara telah memfasilitasi kelompok muslim dengan membentuk institusi yang sertifikasi halal. Beberapa negara ASEAN dengan komunitas muslim juga mengembangkan hal yang sama. Kondisi ini mendorong adanya kompetisi antar negara untuk mengembangkan produk pangan halalnya. Implementasi MEA semakin memungkinkan interaksi lebih luas dan terbuka antar negara anggota. Menggunakan konsep kompetitif advantage dengan metode kualitatif, kebijakan pangan halal Indonesia yang terangkum dalam kebijakan halal menjadi bagian kompetensi produk Indonesia ditengah tren pangan halal di Asia Tenggara. Berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan juga merupakan bagian dari strategi halal Indonesia dalam bersaing tetapi juga merupakan perlindungan terhadap warga negara.Kata-kata Kunci : Kebijakan, Pangan halal, competitive advantage, Asia Tenggara

Peran Sektor Bisnis Dalam Penandatanganan Voluntary Partnership Agreement On Forest Law Enforcement Governance And Trade (Vpa-Flegt) antara Indonesia dan Uni Eropa Indrawati Indrawati
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Tulisan ini akan membahas mengenai peran pihak swasta yaitu pengusaha dalam penandatangan perjanjian kerjasama VPA-FLEGT Voluntary Partnership Agreement On Forest Law Enforcement Governance And Trade antara Uni Eropa dan Indonesia. Kerjasama ini merupakan kerjasama ekonomi yang berbasis pada sertifikasi ramah lingkungan yang diterapkan pada produk kayu yang akan masuk dalam pasar Uni Eropa. Untuk itu, kerjasama ini sangat penting bagi Indonesia mengingat bahwa Uni Eropa merupakan salah satu pasar kayu Indonesia. Peran Pengusaha sendiri sangat penting dalam proses kesepakatan ini, karena pengusaha merupakan ujung tombak dari kebijakan yang nantinya diterapkan. Pemerintah melibatkan pengusaha dalam pelaksanaan diplomasinya terhadap Uni Eropa. Pelibatan pengusaha dapat membantu pemerintah Indonesia dalam meyakinkan Uni Eropa bahwa Indonesia telah siap bergabung dalam kerjasama tersebut.

PERAN DIPLOMASI PUBLIK DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004 – 2014) dina puspita plehanku
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract Public Diplomacy as a part of soft power has been the main principle of Indonesia’s diplomacy under President Yudhoyono. Due to the ineffectiveness of Track 1 Diplomacy, Government-to-Government (G2G) relations, in promoting the positive image of Indonesia, the role of public diplomacy becomes important. Thus, public diplomacy practice which involves all aspects of society; Government to Government (G2G), Government to People Contact (G2P), and People to People Contact (P2P), is relevant in order to promote Indonesia to American society and strengthening its bilateral relations as well. This research, therefore, is trying to discuss the role of public diplomacy in strengthening the RI-US bilateral relations and its benefits to Indonesia’s foreign policy. The findings show that public diplomacy contributes in strengthening RI-US bilateral relations by the use of public diplomacy instruments such as cultural and educational exchanges, official visits and social media. Keywords: Soft Power, Public Diplomacy, RI-US Bilateral Relations.

Analisis Fourth-Generation War Dalam Perang Insurgensi: Studi Kasus Pemberontakan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (Ezln) Di Meksiko Gunawan Lestari Elake
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Like the story of asymmetric fight between David and Goliath, Insurgency war is also the story of an asymmetrical warfare in which highly advanced military parties (usually the State Governments) are often struggling and even failing against small group of insurgents. By taking the case of the Zapatista National Liberation Army (EZLN) uprising, this paper aims to analyze why this armed rebel with poorly military equipments is able to relatively succeded in striving for its political agenda. In doing so, this paper used the concept of Fourth Generation War that emphasizes the importance of using all available networks to attacks the minds of enemy decision makers to destroy their political will. The author show that the main factor that determined EZLN’s trump is its ability to use three important networks, namely; a) Indian communities, b) national and international civil society and, c) internet and independent media networks as means in disseminating their grievances and alternatives. Keywords: insurgency, asymmetry warfare, fourth generation war, EZLN, networks

LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGSI ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS) Lay Yang Moy; Ardli Johan Kusuma
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT Prolonged military conflict between the government of Myanmar and Rohingya ethnicity has affected to the neighboring countries, particularly Southeast Asia. Indonesia is one of those affected by exodus of Rohingya ethnicity refugees to Southeast Asia in May 2015. Boats of the refugee exodus tottering in the middle of the sea after left by people smuggler were finally stranded in the Strait of Malacca. The coming of the refugees was rejected by three countries including Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Army increased their surveillance and dispelled the boats from entering to sovereignty territory of the Republic of Indonesia, however, the community of Aceh who uphold the Human Right values, felt a pity with condition of the refugees and immediately gave a help and bought them to the land. After were criticized by local and international people due to their refusal to the refugees from Myanmar, finally the three countries made a consultation meeting. Indonesia and Malaysia stated to welcome the refugees of Rohingya ethnicity for one year. This research was aimed at analyzing change of Indonesian stance toward the coming of Rohingya ethnicity refugees from Myanmar in the middle of May 2015. The change of Indonesian stance from rejecting the coming of Rohingya ethnicity with many reasons to accept them for a year was the main problem of study in this research. The problem was analyzed by using qualitative descriptive method with constructivism paradigm as the argument basis and was strengthen by concept of refugees and Human Right values (HAM). Based on the finding of this research, it is concluded that the change of Indonesian stance from refusing to be accepting the Rohingya ethnicity refugees was due to insistence of local and international people as well as Indonesian identity as a country upholding Human Right values. Keyword: Indonesia, refugees, Rohingya ethnicity, Human Right values. ABSTRAK Kehadiran gelombang pengungsi etnis Rohingya yang mencari suaka ke wilayah Asia Tenggara, menimbulkan polemik. Kapal-kapal eksodus para pengungsi etnis Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut setelah ditinggalkan oleh para penyelundup manusia, terdampar di perairan dekat Selat Malaka. Kehadiran para pengungsi tersebut ditolak oleh tiga negara : Indonesia, Malaysia dan Thailand. TNI meningkatkan pengawasan dan menghalau kapal-kapal para pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan RI, namun masyarakat Aceh merasa iba melihat kondisi para pengungsi dan segera membawa para pengungsi ke darat. Setelah mendapat kecaman dari lokal dan internasional karena menolak para pengungsi asal Myanmar tersebut, akhirnya Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia menampung para pengungsi asal Rohingya selama satu tahun. Penelitian ini menelaah perubahan sikap Indonesia yang semula menolak dengan berbagai alasan, akhirnya bersedia menampung para pengungsi etnis Rohingya selama satu tahun. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan paradigma konstruktivisme sebagai dasar argumen dan diperkuat dengan konsep pengungsi (refugees). Berdasarkan temuan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan sikap Indonesia yang akhirnya bersedia menerima para pengungsi etnis Rohingya dikarenakan identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma HAM. Kata Kunci : Indonesia, pengungsi, etnis Rohingya, identitas, norma HAM.

Analisa Politik Keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq Tahun 2004-2007 Restu Rahmawati; Axl Papilaya
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Tulisan ini akan membahas tentang analisis politik dari adanya keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq, penulis memilih tema ini karena melihat bahwa adanya aroma bisnis dan kepentingan politik dari keberadaan PMC yang ada di Konflik Amerika Serikat dan Iraq tahun 2004-2007. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendiri PMC Academi yakni Price dan Clark keduanya diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan elit politik dan pemerintahan di Amerika Serikat saat itu. Hal inilah yang menjadi alasan kuat untuk menyatakan adanya kepentingan khusus diantara PMC Academi dan Pemerintah Amerika Serikat, sehingga tak heran mereka selalu hadir dalam setiap konflik Amerika khususnya di Iraq tahun 2004-2007. Kiprah PMC Academi dan PMC yang lain didukung oleh kebutuhan AS dan negara barat lain yang khususnya membutuhkan SDA seperti minyak bumi dan gas alam dikarenakan untuk mendapatkan itu, semua negara tersebut membutuhkan konflik dan perang dengan segala macam alasan. Kata Kunci: PMC Academi, Konflik Amerika Serikat dan Iraq

DEMISTIFIKASI MEMUDARNYA PERAN NEGARA DALAM NEOLIBERALISME (Perdagangan Bebas dan Konflik Antar Negara dibawah Rezim WTO) Muhammad Chairil Akbar
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

World economic order after the ratification of GATT (General Agreement On Tarrifs and Trade) shows some contractions and a number of controversies. The broadening of trade agenda in Uruguay round was a new phase of agreement among the countries. Ministerial meeting 1986 produced a declaration called Punta del Este. This consensus creates the establishment of WTO as the only multilateral institution to mediate any cooperations of global trade. WTO itself palys its role to sustain and make sure that the agenda of trade liberalization runs optimally. Nevertheless, amids the euphoria of trade liberalization discourse, some problems and polemic come up. They appear due to inconsistency of developed countries which implement protectionism policy on their some sectors of trade. Third world group then build a coalition to refuse every form of deception in free trade policy. This condition has caused the emergence of internal friction in the body of WTO In this paper, the author will try to analyze and explain the dynamic of trade liberalization policy among the countries after the establishment of WTO. The main focus are on 2 questions, first, why is there conflict of interest in WTO?, and second, how is the dialectical relation of protectionism with free trade system between developed countries and developing countries? Subsequently, we will obtain a hypothese that market liberalization is never fully implemented instead. Doctrine of free market and the elimination of trade handicaps are not executed consistently by developed c,ountries. Third world countries even tend to be dictated and suppressed to eliminate all kinds of trade handicaps. This handicap include some regulations like subsidy, tarrief,quota, or taxation. So the consequence is the destruction or domestic market in third world due to their incompetence of capital against MNC and developed countries. Market liberalization under neoliberalism can be stated as a new form of Unilateralism in Economy. Stronger and more advanced countries manage to impose their national interest on many trade agreements. The massive integration of world economy has created disparity and imbalanced competition. World is divided by a world gigantic power of capital which exploit third world. Through the mechanism of capital and trade liberalization, our reality si underpinned by domination and monopoly. Globalization of economy has become a trap for south countries which keeps maintaining wealth accumulation only to few capitalist and developed countries This writting aims to problematize the inconsistent rules implementation within WTO in term of trade policies among countries. Trade liberalization has been mostly taken for granted which in turn covers up certain form of protectionism on some strategic commodities. It has sparked debates about the role of WTO whether it can truly liberalize trade policies or it has surrendered to the strong and significant role of government intervention in advanced countries.

STRATEGI DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN ARAB SAUDI PADA TAHUN 2014-2016 Elda Agustina Qomaria
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor yang mengalami peningkatan sangat pesat dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi. Sehingga Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Kementerian Pariwisata untuk giat mencari strategi dan upaya untuk meningkatkan arus wisatawan mancanegara, khusus dalam penelitian ini wisatawan Arab Saudi karena Arab Saudi adalah negara pengunjung terbesar sekitar 87,33% dari total kunjungan wisatawan Timur Tengah.Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi yang digunakan Pemerintah Indonesia meningkatkan wisatawan Arab Saudi.Strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata yaitu Diplomasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan Arab Saudi dengan menggunakan Paradiplomasi dan Multi Track Diplomacy: 9 Track Diplomacy yang lebih fokus pada track Pemerintah, track non-Pemerintah, track bisnis, track warga negara, track penelitian/pelatihan dan pendidikan serta track media. Dari kegiatan yang dijalankan Kementerian Pariwisata yaitu Pameran, Misi Penjualan/Sales Mission, Familiarization Trip (FamTrip) dan Festival. Penerapan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi telah dilakukan dengan baik. Pemerintah Indonesia menjalin diplomasi secara efektif untuk menciptakan saling pengertian dalam menjembatani informasi tentang pariwisata Indonesia serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi.Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan liberary research dengan panduan interview staff khusus kajian Timur Tengah Kementerian Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka penerapan strategi Paradiplomasi dan 9 track diplomacy dalam mempublikasi pariwisata Indonesia telah dilakukan melalui tahap yang telah direncanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah hingga pihak swasta untuk mengikuti berbagai event-event di Arab Saudi hingga Timur Tengah, sehingga memperluas pengetahuan masyarakat Arab Saudi tentang pariwisata Indonesia.Kata Kunci : Indonesia-Arab Saudi, Peningkatan kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia, Paradiplomasi, Multi Track Diplomacy.

THE ROLE OF NGOs IN LIBERAL PEACE ATTEMPTS Made Fitri Padmi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract The post-Cold War era has seen the expansion of involvement by non-state actors in the spreading of liberal peace principles. NGOs are one of the non-state actors which have been actively advocating the value of liberal peace. This paper would like to analyze the role of NGOs in spreading the value of peace throughout the world. The paper began in the concern of the rising number of civilian casualties during armed conflicts. This paper examines liberal peace as a pathway to global improvement and as a source of sustainable peace. NGOs take the grassroots approach to views of conflict, peacebuilding, development, and promoting liberal values by involving the local community and local authority. NGOs emerge to fill the gap of liberal peacebuilding projects that cannot be reached by the state. The legally-mandated neutrality of NGOs gives them more access to build peace as they are seen as less threatening parties. Despite the criticism of NGOs as the vehicle of state interests, NGOs are able to be good partners for the state to establish liberal peace. The case study of NGO involvement in Afghanistan describes how NGOs work to protect human rights, empower communities, and other humanitarian projects. Keywords: NGOs, liberal peace, democracy, peacebuilding Abstrak Era pasca-Perang Dingin telah menjadi saksi bagi perluasan keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam penyebaran prinsip-prinsip perdamaian liberal. NGO adalah salah satu aktor non-negara yang telah secara aktif menganjurkan nilai perdamaian liberal. Tulisan ini ingin menganalisis peran NGO dalam menyebarkan nilai perdamaian di seluruh dunia. Tulisan ini mulai menjadi perhatian meningkatnya jumlah korban sipil selama konflik bersenjata. Penelitian ini mengkaji perdamaian liberal sebagai jalur menuju perbaikan global dan sebagai sumber perdamaian yang berkelanjutan. NGO mengambil pendekatan akar rumput untuk melihat konflik, pembangunan perdamaian, pembangunan, dan mempromosikan nilai-nilai liberal dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. NGO muncul untuk mengisi kesenjangan proyek pembangunan perdamaian liberal yang tidak dapat dicapai oleh negara. Azas netralitas yang diamanatkan pada NGO memberi mereka lebih banyak akses untuk membangun perdamaian karena dipandang sebagai pihak yang kurang mengancam. Meskipun ada kritik terhadap NGO sebagai alat bagi kepentingan negara, NGO dapat menjadi mitra yang baik bagi negara untuk mewujudkan perdamaian liberal. Studi kasus keterlibatan NGO di Afghanistan menggambarkan bagaimana NGO bekerja untuk melindungi hak asasi manusia, memberdayakan masyarakat, dan proyek kemanusiaan lainnya. Kata kunci: NGO, perdamaian liberal, demokrasi, peacebuilding

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta utara, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA