cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 2541318X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2023)" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SHINZO ABE TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG DITINJAU DARI SECURITY DILEMMA THEORY Alfonz Maulana Ramadhan; Akmal Tawakal
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.6607

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang mengusung peningkatan kapabilitas militer Jepang yang mana sempat terhambat dikarenakan sejarah Perang Dunia II yang mengharuskan Jepang untuk menuruti tuntutan sekutu dalam mengurangi atau bahkan membatasi penggunaan militer Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas dinamika keamanan di Kawasan Asia Timur. Shinzo Abe memaparkan National Security Strategy (NSS) sebagai pedoman kebijakan terkait keamanan nasional yang mana mengubah interpretasi Artikel 9. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menelaah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintahan Shinzo Abe terhadap peningkatan kapabilitas militer Jepang sebagai respon terhadap kompleksitas keamanan Kawasan Asia Timur periode 2015-2019. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini disusun berdasarkan sumber yang di dapat dari buku, jurnal, dan artikel. Teori yang digunakan adalah security dilemma yang mana menurut kami menjadi teori yang relevan untuk menyikapi kebijakan yang diusung oleh Shinzo Abe.Kata Kunci: Militer, Artikel 9, National Security Strategy, Security Dilemma ABSTRACTThis study discusses Japanese policies during the Shinzo Abe administration which carried out an increase in Japan's military capabilities which had been hampered due to the history of World War II which required Japan to comply with allied demands in reducing or even limiting the use of the Japanese military. The increase in Japan's military capability was carried out with the reason of maintaining national sovereignty and creating stability in the dynamics of security in the East Asia Region. Shinzo Abe explained the National Security Strategy (NSS) as a policy guideline related to national security which changed the interpretation of Article 9. The purpose of this study was to examine how the influence of Shinzo Abe's government policies on increasing Japan's military capabilities as a response to the complexity of the security in the East Asia Region in the 2015 period -2019. By using a descriptive method and a qualitative approach, this research was compiled based on sources obtained from books, journals and articles. The theory used is security dilemma and which in our opinion are relevant theories to address the policies promoted by Shinzo Abe.Keyword: Militer, Article 9, National Security Strategy, Security Dilemma
The Discourse-Historical Approach: The Comparison of The Statelessness Identity in Germany and Latvia Yanuar Rahmadan
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.6654

Abstract

The statelessness is not a a new issue within European countries. Statelessness had made some highlights but finally gained significant attention after the collapse of the former Soviet Union, Czechoslovakia and Yugoslavia in the late 1980s. This study aims to see how the European Commission and the European Network on Statelessness talk about identity in the statelessness issue in Germany and Latvia. Through the qualitative research method, specifically employs the Discourse-Historical Approach (DHA) from Ruth Wodak, this study aims to reveal the language and the linguistics used in the ad-hoc query and statelessness index to further investigate the identity perspective of statelessness issue in Germany and Latvia. The main finding is that there are several distincting between Germany and Latvia to handle statelessness issue in their respective countries. While Germany has a problem to conduct statelessness determination procedure, Latvia has succeed  to created its own statelessness determination procedure although in the end has created categorisation bias. This finding appears in both Statelessness Index and in the Ad-hoc query.Keywords: statelessness, identity, Germany, Latvia, Discourse-Historical approach
Peran Kebudayaan Nasional Dalam Membentuk Kebijakan Luar Negeri: Studi Komparatif Pengaruh Kelompok Ideologis, Dinamika Sosial Dan Budaya Di Swedia Dan Indonesia Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Agung Yudhistira Nugroho
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.7035

Abstract

AbstractThis research explores how culture, social behavior, and ideology shape the foreign policies of the two countries and examines their impact on the promotion and protection of human rights in the international dynamics of each country. The theoretical framework emphasizes the importance of national culture in foreign policy formulation and its interaction with human rights considerations. Adopting a comparative approach, this study aims to identify similarities and differences between Sweden and Indonesia in terms of how cultural factors influence foreign policy decisions related to human rights. This case study provides a deeper understanding of the factors driving foreign policy choices and how national culture interacts with human rights considerations in shaping those decisions. The implications of this research highlight the importance of understanding the role of national culture in shaping foreign policy and its influence on human rights issues. Overall, this research contributes to the field of international relations by providing valuable insights into the intersections of national culture, human rights, and foreign policy, thereby fostering a deeper understanding of the complexities involved in addressing global challenges in culturally diverse contexts. Keywords: cultural, religious, and ideological groups; foreign policy; human rights; Sweden; Indonesia AbstrakPenelitian ini mengeksplorasi bagaimana budaya, perilaku sosial, dan ideologis membentuk kebijakan luar negeri kedua negara dan mengkaji dampaknya terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam dinamika internasional masing-masing negara. Kerangka teoritis menekankan pentingnya budaya nasional dalam perumusan kebijakan luar negeri dan interaksinya dengan pertimbangan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara Swedia dan Indonesia dalam hal bagaimana faktor budaya mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri terkait dengan hak asasi manusia. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong pilihan kebijakan luar negeri dan bagaimana budaya nasional berinteraksi dengan pertimbangan hak asasi manusia dalam membentuk keputusan tersebut. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya memahami peran budaya nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri dan pengaruhnya terhadap isu-isu hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada bidang hubungan internasional dengan memberikan wawasan yang berharga kepada persimpangan budaya nasional, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri, sehingga mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang terlibat dalam mengatasi tantangan global dalam konteks keragaman budaya. Kata kunci: kelompok budaya, agama, dan ideologi, kebijakan luar negeri, hak asasi manusia, Swedia, Indonesia
“NEO KKN” DAN TANTANGAN DEMOKRATISASI INDONESIA DALAM PENDEKATAN OLIGARKI Sisman Prasetyo
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.7025

Abstract

Penulisan ini menguraikan mengenai terkait fenomena demokrasi di Indonesia. Memasuki Orde Baru, demokrasi menemukan momentumnya, perguliran ideology politik terjadi dari otoritarianisme, ke demokrasi, Meski demikian, beberapa penyakit pada masa sebelumnya justru muncul dalam bentuknya yang baru dimasa kini Penyakit tersebut masih terait KKN (Korpusi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terbalut dalam berbagai isu semacam desentralisasi dan demokratisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengurai permasalahan dan pertautan antara fenomena neo-KKN dan demokratisasi di Indonesia dalam pendekatan Oligarki. Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit).Dengan menggunakan perspektif Mark E. Warren, relasi generik antara korupsi dan demokrasi akan diuraikan, termasuk beberapa langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan tersebut
Perаn Female Peаcekeepers Indonesia dаlаm Misi Perdamaian United Nаtions Interim Force In Lebаnon (UNIFIL) Tаhun 2015-2017 Ani Khairunnisa; Afa Dilla Adeliya
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.7037

Abstract

Abstract Every country certainly interacts with other countries. This interaction can take the form of cooperation (peace) or conflict. Conflicts that occur are more complex because of threats that not only come from inter-state actors but intra-state and conflicts that occur in the border regions of the country. The UN through the Peacekeeping Mission has carried out various peace operations in conflicting countries and has involved the participation of women peacekeepers based on the resolution of the UN Security Council number 1325 of 2000. One of the countries contributing to peace operations through its peacekeeping force is Indonesia. Indonesia is noted to have contributed to the peace operation through a force called the Garuda Contingent. This force was formed with the aim of being a peacekeeping force in a conflict country. Until now, Indonesia is still committed to maintaining peace by increasing active participation in peace operations, especially in conflict countries. Indonesia does not only send soldiers who are male but also women. For Indonesia, sending female peacekeepers is part of the national defense strategy. This was based on the existence of UNSC Resolution 1325 of 2000 which emphasized the important role of women in security for conflict prevention or resolution, peace building, peace keeping, rehabilitation and reconstruction. But it is unfortunate that the number of troops between women and men is still very far apart. From this it can be seen that women are considered to lack the right to be in the public sphere, especially in the field of state and defense. This view has become a patriarchal culture inherent in Indonesian society so that women are still considered marginal. Yet to support gender mainstreaming in peacekeeping missions, each contributing country should continue to strive to increase the participation of female peacekeepers in positions that reach the community.Gender Equality and Peace Keeping Operations concepts used to discuss in this paper  Keywords: Female Peacekeepers, Gender Equality, UNIFIL.   Abstrak  Interaksi antar negara dalam hubungan internasional bisa berwujud dalam suatu Kerjasama, konflik maupun bersifat kompetisi. Kerjasama yang dilakukan antar negara juga dapat berupa upaya dalam menciptakan upaya perdamaian seperti PBB melalui Misi Pemeliharaan Perdamaian telah melakukan berbagai operasi perdamaian di negara-negara berkonflik dan telah melibatkan partisipasi pasukan perempuan (female peacekeepers) yang didasari oleh resolusi DK PBB nomor 1325 tahun 2000 yang juga merupakan strategi pertahanan negara. Salah satu negara yang berkontribusi dalam operasi perdamaian melalui pasukan perdamaiannya adalah Indonesia melalui pasukan yang Bernama Kontingen Garuda yang bertujuan sebagai pasukan perdamaian di negara konflik. Pengiriman pasukan tersebut tidak terbatas pada pengiriman tentara berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan (female peacekeepers) yang berperan dalam keamanan untuk pencegahan ataupun resolusi konflik, bina damai, penjagaan perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun sayangnya bahwa jumlah pasukan antara perempuan dengan laki-laki masih sangat jauh selisihnya, hanya berjumlah 2 orang female peacekeepers Indonesia dari 850 orang jumlah pasukan karena perempuan dianggap kurang memiliki hak untuk berada di ruang publik terutama dalam bidang negara dan pertahanan. Ditambah lagi female peacekeepers Indonesia ini masih dibatasi perannya dengan adanya persyaratan bahwa tentara wanita harus memiliki tugas yang bersifat non-tempur. Hal ini dikarenakan pertempuran bukanlah sebuah kodrat dari perempuan. Sampai saat ini, jumlah perbandingan female peacekeepers Indonesia dengan laki-lakinya yakni hanya menduduki 4% untuk wanita dan 96% untuk laki-laki.Pandangan ini merupakan budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia sehingga perempuan masih dianggap marjinal. Penulis akan menggunakan kerangka konsep Gender Equality dan Peace Keeping Operation untuk membahas masalah tersebut dalam paper ini.Kata Kunci: Penjaga Perdamaian Wanita, Kesetaraan Gender, UNIFIL.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue