cover
Contact Name
Nodi Marefanda
Contact Email
nodimarefanda@utu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpp@utu.ac
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Public Policy
Published by Universitas Teuku Umar
ISSN : 24775738     EISSN : 25020528     DOI : -
Core Subject : Social,
RNAL PUBLIC POLICY (JPP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh lembaga penerbitan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. JPP memuat kajian seperti Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial, Pelayanan Publik, Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, Politik dan Pemerintahan. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Negara, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Negara. JPP terbit dua kali dalam setahun, tepatnya pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2019): November-April" : 5 Documents clear
Peran Panglima Laot Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah Studi Kasus : Gampong Panggong Aceh Barat Nindi Putri Utami; Fani Rahman Saputra; Dinda Zulmainia Putri
Jurnal Public Policy Vol 5, No 1 (2019): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v5i1.1010

Abstract

Nelayan yang ada di Gampong Panggong Aceh Barat berjumlah sekitar 220 nelayan. Jumlah ini tentunya jumlah yang cukup tinggi dibandingkan dengan nelayan lain yang ada di Aceh Barat. Ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak/melimpah terkadang nelayan masih merasa bingung harus dibawa kemana hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Mereka merasa kesusahan dalam mengolah hasil tangkapannya sendiri, sebagian besar nelayan memang menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Aceh Barat tetapi dalam kenyataannya jika hasil tangkapan sudah membludak yang biasanya TPI Aceh Barat hanya dapat menampung 15 Ton perhari jika hasil tangkapan nelayan sudah banyak maka bisa saja meningkat sebanyak 45 Ton perhari. Dalam hal ini Panglima Laot berperan penting dalam mengatasi hasil tangkapan ikan yang melimpah tersebut, di karenakan salah satu tugas dari Panglima Laot sendiri adalah Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan agar masyarakat nelayan yang ada di Gampong Panggong mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kata Kunci: Peran, Panglima Laot, Hasil tangkapan yang melimpah
BUDAYA POLITIK WARUNG KOPI WILAYAH PESISIR DI BUMI TEUKU UMAR MENJELANG PEMILU 2019 Egi Saputra; Eko Sanovyanto; Lisantri Lisantri; Alimas Jonsa
Jurnal Public Policy Vol 5, No 1 (2019): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v5i1.1011

Abstract

This study titled about the political culture of the coffee shop in the coastal areas Teuku Umar before the election in 2019,As for the formulation in the research is how is the political culture of coastal area coffee shops in Teuku Umar Areas Meulaboh West Aceh, and What are the indicators that support politics in the coastal coffee shops that become a political culture in coffee shops.The methodology used in this research is qualitative research methodology, with a descriptive and phenomenological approach, so that in this study the researchers found that coffee shops in the city of Meulaboh had become a political forum utilized by political actors to gain votes in the 2019 general election. This is supported by the coffee shop as a gathering place for the whole community and as a place to discuss and exchange information. Keyword: Culture, Political, and Coffee Shop
PERAN PEMERINTAH ACEH BARAT DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI Yeni Sri Lestari; Putri Keumalasari
Jurnal Public Policy Vol 5, No 1 (2019): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v5i1.1013

Abstract

Kajian ini penting untuk dibahas karena tanggung jawab moral pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah jaminan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan menjamin kesehatan masyarakat. Keberadaan industri cenderung memberikan sisi positif bagi memajukan perekonomian daerah, namun hal tersebut seringkali tidak diimbangi dengan analisis dampak lingkungan yang komprehensif, sehingga menjadikan masyarakat sebagai korban dari industrialisasi, salah satunya seperti yang terjadi di Aceh Barat. Keberadaan PT. Mifa Bersaudara menimbulkan persoalan lingkungan disekitar masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah upaya dan program kerja yang dilakukan pemerintah Aceh Barat dalam menanggulangi masalah limbah batu bara PT. Mifa Bersaudara?, dan bagaimana respon PT. Mifa Bersaudara terhadap keluhan dari masyarakat?. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Aceh Barat bekerjasama dengan seluruh instansi pemerintah serta aktivis peduli lingkungan telah aktif dalam mengupayakan dan mengagendakan berbagai program kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan PT. Mifa sendiri secara aktif sudah melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjaga lingkungan sekitar industri melalui pelaksanaan CSR Keywords: Peran, Pemerintah, Limbah Industri
PREMAN RECEH (PENGARUH MANTAN KOMBATAN GAM TERHADAP POLITIK DI TANAH RENCONG ACEH DI ERA OTSUS) Sulfia Andika; Egi Saputra; Dista Setya Ningsih; Sarabila Sarabila; Alimas Jonsa
Jurnal Public Policy Vol 5, No 1 (2019): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.446 KB) | DOI: 10.35308/jpp.v5i1.1015

Abstract

Aceh as a special autonomous region according to the mandate contained in the Aceh Government Law (UUPA) No. 11 of 2006 which gives authority to Aceh,one of which can form a local party and regional regulations (qanun) themselves. The specificity of Aceh is the result of reconciliation between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian Government in an effort to resolve endless conflicts. After a conflict resolution effort is realized, to supervise and participate in carrying out the cousre of the UUPA the GAM ex-combatants are now participating in politics which is a better alternative in seeking justice and the rights of the people of Aceh. Therefore, this study aims to find out how much the influence of former GAM combatants on politics in Aceh and the indicators used to enter the political system in Aceh, especially in the districts of West Aceh and Nagan Raya. The methodology used in this study is the qualitative research methodology, with the descriptive approach expected in this study the results found are, in the form of conclusions and suggestions that can build both for former GAM combatants and for the community in their involvement in political implementation in Aceh. Keyword: Influence, Combatants, Aceh
STRATEGI PANGLIMA LAOT DALAM MENCEGAH ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN ACEH BARAT Nodi Marefanda; Afrizal Tjoetra
Jurnal Public Policy Vol 5, No 1 (2019): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.522 KB) | DOI: 10.35308/jpp.v5i1.1064

Abstract

Illegal fishing sangat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga negara wajib mendukung pemberantasannya. Salah satu lembaga adat yang juga konsentrasi dalam pemberantasan kegiatan Illegal fishing tersebut adalah lembaga panglima laot. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi lembaga panglima laot dalam mencegah illegal fishing di Kabupaten Aceh Barat. Target khusus yang ingin dicapai adalah terdapatnya data aktual yang selanjutnya dinarasikan secara histroris dan empiris terkait strategi kelembagaan panglima laot. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik non probability sampling dengan cara purposive sampling, hal ini karena dalam penelitian kualitatif penentuan informan tidak untuk mewakili populasi tetapi melihat kedalaman data, sehingga diperlukan keahlian informan dalam permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu peneliti. Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan data bahwa strategi yang dilakukan kelembagaan panglima laot dalam mencegah illegal fishing di aceh barat yaitu: “Membentuk kelembagaan panglima laot di tingkat lhok, Penguatan kelembagaan panglima laot di tingkat lhok, Menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, Pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan” dan penerapan strategi tersebut terlihat belum efektif dilakukan. Kata Kunci: Aceh Barat, Efektivitas, Panglima Laot.

Page 1 of 1 | Total Record : 5