Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1 Nomor 1, Juli 2017"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Salam, Safrin]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuatdalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta mengunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis. Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. ]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum ]]>
<![CDATA[Santiago, Faisal]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi merupakah kejatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik nadir dan sudah mengakar, sehingga dalam pemberantasannya memerlukan keseriusan dan penanganan yang sangat kuat. Peran serta aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar harus didorong untuk penanganan dan penindakannya. Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Baharudin Lopa mengatakan korupsi yang umumnya merupakan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang berlindung dibalik kewenangan atau kekuasaan tertentu yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem dan terstruktur. Dari rumusan permasalahan yang ada menunjukan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama sekaligus, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.Penegakan hukum harus dijalankan oleh para penegak hukum dan bantuan masyarakat untuk bersinergi. Pada akhirnya Tindak Pidana Korupsi harus segera di berantas dengan memberi kewenangan penuh kepada para penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan kpk, dan yang terpenting para penegak hukum menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswari, Fauzi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan urgensi unsur keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusian (HAM) di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang perolehan datanya dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik analisis data (bahan hukum) yang dipergunakan adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Jadi untuk menarik kesimpulan setiap data, baik berbentuk asas-asas, konsepsi, maupun berbentuk kaidah serta norma hukum, akan diuraikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang tidak semata-mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi penegakan hukum yang bertitik tolak pada rasa keadilan masyarakat. Adapun untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM yaitu dengan mengevaluasi sumber daya manusia yang menegakan hukum, fasilitas penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace) ]]>
<![CDATA[Astuti, Sri Ayu]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Revolusi Media telah melahirkan percepatan teknologi yang sangat dahsyat terhadap perubahan perilaku manusia berdampak juga terhadap kebutuhan hukum terkait penegakan hukum. Penggunaan Internet dalam aktivitas di ruang siber banyak menimbulkan berbagai persoalan hukum dengan berbagai bentuk pola komunikasi dengan penggunaan kebebasan berekspresi. Akibat penggunaan kebebasan berekspresi yang keliru dengan alat media elektronik oleh masyarakat di ruang maya berhadapan dengan hukum. Di dalam penegakan hukum terkait penggunaan internet untuk membuktikan atas perbuatan pidana, bukti elektronik mendapatkan pengakuan dan dapat digunakan sebagai perluasan dari alat bukti di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam pembuktian Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses hukum di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ]]>
<![CDATA[Suryamizon, Anggun Lestari]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. Kreativitas ini mencakup segala bidang, sehingga dengan kemampuan ini, banyak muncul penghargaan terhadap prestasi tersebut. Betuk dari perlindungan dan penghargaan seperti ini dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual. Hukum hak kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, namun tanpa disadari banyak asset dan kekayaan intelektual lokal telah terdaftar diluar negeri sebagai milik asing. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual baik berupa pembajakan, pemalsuan, dalam konteks hak cipta, merek dagang dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama si pemilik sah dari hak kekayaan intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Kurnia, Meita Lefi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. Akibat gempa yang meluluh lantakan Sumatera Barat meninggalkan duka yang amat dalam bagi masyarakat Sumatera Barat, dimana banyaknya rumah yang rusak, sedangkan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup masyarakat, bagaimana pemerintah provinsi Sumatera Barat dapat membantu masyarakat yang terkena gempa tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pelaksananaan melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga membentuk tim pendukung teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 109/BNPB/XI/2009,yang mana tim ini bertugas untuk mendata dan menaksir kerusakan yang diakibatkan bencana. Dari pendataan tim tersebut kerusakan sektor perumahan sebagai berikut, jumlah rumah rusak mencapai 249.833 unit dengan distribusi kerusakan 114,483 unit rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan.]]>
<![CDATA[Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup dalam Dimensi HAM ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Rizky Ramadhani]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam konteks Hak Asasi Manusia terdapat keterkaitan antara pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia itu sendiri. Jika bercermin kepada kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia, penyelenggara negara cukup berandil besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Untuknya diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum kelalaian penyelenggara negaraatas pemenuhan hak tersebut, hal ini dapat ditemukan di dalam jenis gugatan Citizen Lawsuit. Maka dari itu tulisan ini membahas: pertama, bagaimana gambaran umum citizen lawsuit?; kedua, bagaimana hubungan antara HAM, citizen lawsuit, dan hak atas lingkungan hidup?; ketiga, Bagaimana mengintegrasikan citizen lawsuit ke dalam hukum nasional?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif formil. Hasil penelitian adalah, Citizen Lawsuit adalah instrumen untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara, interseksi (titik temu) antara HAM, citizen lawsuit dan hak atas lingkungan hidup ada pada spirit mengawal otoritas penyelenggara negara, mengintegrasikannya lewat harmonisasi dengan UUD 1945 dan UUPPLH.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper di Bidang Pertambangan ]]>
<![CDATA[H.P, Ghina Mangala]]>;
<![CDATA[Irwansyah, Irwansyah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian PROPER terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER yang kemudian diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Dalam faktanya, PROPER memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper di Bidang Pertambangan ]]>
<![CDATA[H.P, Ghina Mangala]]>;
<![CDATA[Irwansyah, Irwansyah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i1.267
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian PROPER terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER yang kemudian diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Dalam faktanya, PROPER memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur.]]>
<![CDATA[Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup dalam Dimensi HAM ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Rizky Ramadhani]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i1.272
<![CDATA[Dalam konteks Hak Asasi Manusia terdapat keterkaitan antara pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia itu sendiri. Jika bercermin kepada kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia, penyelenggara negara cukup berandil besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Untuknya diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum kelalaian penyelenggara negaraatas pemenuhan hak tersebut, hal ini dapat ditemukan di dalam jenis gugatan Citizen Lawsuit. Maka dari itu tulisan ini membahas: pertama, bagaimana gambaran umum citizen lawsuit?; kedua, bagaimana hubungan antara HAM, citizen lawsuit, dan hak atas lingkungan hidup?; ketiga, Bagaimana mengintegrasikan citizen lawsuit ke dalam hukum nasional?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif formil. Hasil penelitian adalah, Citizen Lawsuit adalah instrumen untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara, interseksi (titik temu) antara HAM, citizen lawsuit dan hak atas lingkungan hidup ada pada spirit mengawal otoritas penyelenggara negara, mengintegrasikannya lewat harmonisasi dengan UUD 1945 dan UUPPLH.]]>
