Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.371

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DE JURE Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Bina Hukum Lingkungan Res Judicata Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Indonesian Journal of Criminal Law Musamus Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JHR (Jurnal Hukum Replik) Pamulang Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Dedikasi Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Reformasi Hukum Room of Civil Society Development Jurnal Restorative SASI Journal of Transcendental Law Journal of Law and Legal Reform NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Room of Civil Social Development Jurnal Jurisprudence

Safrin Salam

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

Author-ID : 616150

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat Salam, Safrin
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.467 KB)

Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 dan Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011.Hasil penelitian menunjukan bahwa Prinsip-Prinsip Pengaturan Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah: a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak; c) Definisi Hutan adat adalahÂ hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentangÂ pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat

AXIOLOGY ARBITRATION VALUE RULING IN THE CASE SETTLEMENT TRADE (Case Study Decision Of Supreme Court Number : 199 K / Pdt.Sus / 2012) Salam, Safrin
Tadulako Law Review Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The existence of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in Indonesia that still exist to this day is one manifestation of diakomodasinya patterns of dispute resolution outside the court. Legal Considerations Application Reasons Cancellation Arbitral Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Supreme Court Decision No. 199 K / Pdt.Sus / 2012 Relation Ensure Legal Certainty In the disputing parties are legal considerations of the cancellation decision was not all acceptance or rejection of the cancellation request arbitration decision based on legal grounds contained in Article 70 of Law No. 30 of 1999. Act No. 30 of 1999 on the ADR needs to be improved, especially the explanation of article 60 and article 70 which could lead to legal uncertainty for justice seekers among businesses in the dispute and the opportunity loss of trust businesses to resolve the dispute out of court through arbitration institution (the Arbitration Tribunal Ad-Hoc, BANI, etc.)

Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam Salam, Safrin
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkawinan merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuatdalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta mengunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis. Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Konsepsi Uupa Di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Edy Nurcahyo, Safrin Salam &
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v1i1.61

Kepemilikan tanah di indonesia ditandai dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikan tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Adanya pendaftaran tanah merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak penguasaan tanah dalam kerangka UUPA selain itu penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan transparansi penetapan penerimaan Negara bukan pajak yang diterapkan pada pihak tertentu serta menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di masyarakat khususnya di Desa Sribatara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan jenis penelitian hukum normative dimana data yang diolah adalah data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memanfaatkan tekhnik ceramah dan diskusi dalam mengolah datanya dan kemudian dianalisis berdasarkan ketenruan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Sribatara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton masih dijumpai berbagai hambatan baik hambatan yang berasal dari masyarakat, aparat pemerintah bahkan substansi dari pelaksana aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sejatinya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.  Untuk lebih mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  di masyarakat perlu didukung oleh sejumlah kementrian bukan hanya Kementrian Agraria Tata Ruang namun juga kementrian terkait seperti kementrian kehutanan dan lingkungan hidup, kementrian keuangan demi memaksimalkan proses percepata legalisasi sertifikasi tanah.

ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN POLA PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN salam, safrin
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

The contract or agreement is rapidly growing at this time as the consequence logical from the development cooperation business people business. Many business cooperation carried out by businessmen in the form of a contract or written agreement. The purpose of this research is to know and understand the legal analysis against the risks that arise in the agreement as well as to know the form of resolving disputes outside of the courts in the perspective of positive law and Islamic law. The type of research used in this study are normative legal research which in the use of research analysis Techniques used are qualitative techniques for which information unearthed through in-depth interviews and information search through the library, either from legislation, documents relating to the writing of this thesis so that what is in question in the study answered with a maximum. Results of the study showed that a cooperation agreement with Sejahtera Corporateand Adil Makmur potentially cause conflict so that it appears in the dispute between the parties resulting from any such agreement surfaced that there are risks such as risks language, the risk of disputes. To resolve this issue then there needs to be a model of dispute resolution that is ADR in particular using arbitration institutions while the Model dispute resolution outside of court according to ACT No. 30 of 1999 are mediation, arbitration, consilition, which chosen by the parties in accordance with applicable LAW while according to customary law, the dispute could be resolved through private, family, head of the indigenous organizational institution.  

Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia salam, safrin
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.

The Existence Legal Certainty of the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia Safrin Salam; Rizki Mustika Suhartono
Musamus Law Review Vol 2 No 2 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i2.2849

Indonesia is a country that has a history of gross human rights violations. However, the case has not been resolved. In addition to settlement through the court, a reconciliation pattern is highly recommended in the settlement of the case in question. But the rules on reconciliation have been canceled by the Constitutional Court. The results of the study concluded that the Settlement of cases of gross human rights violations was resolved with a pattern of reconciliation with the establishment of an independent institution (KKR). Besides that, the pattern of reconciliation can also be done in a family way. Reconciliation arrangements exist in several regions in Indonesia, namely Papua, Aceh and Palu Reconciliation patterns that exist in these rules vary, there are those who use the TRC pattern there are also those who use family reconciliation patterns.

Implementation of State Administrative Court Decisions: Conception, and Barriers Imron Rizki A; Rizki Mustika Suhartono; Safrin Salam
Musamus Law Review Vol 3 No 2 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v3i2.3449

This research aims to analyze how the effectiveness of the implementation of the ruling of the Administrative Court of the State and what are the factors that influence the effectiveness of the Court ruling The country. The research was carried out on the courts of The State of Makassar, data collection techniques are carried out by means of interviews and read scientific books, magazines, newspapers and other readings related to research. Results of the study showed that the effectiveness of the implementation of the ruling of the Court of The Country has not been effective, because so far there are still many Administrative Bodies and Officials of countries that are unwilling to comply with the ruling of the Court of The country, then plus the lack of participation of the parties to the dispute has led to a court could not ascertain whether a State Administrative Court ruling that has a magnitude of law has been implemented or not. As for the factors that influence the Court ruling The Country, among which is the absence of a special eksekutorial institution or institution of sanctions in carrying out the Court ruling The country, The official low awareness Countries in obeying the Court ruling The Country, the absence of more detailed provisions governing sanctions if the verdict is not implemented. Advice from the research is that, should the Government contains provisions governing the institutions eksekutorial institutions or special sanctions ruling of The judiciary of the State, so the State Administrative Court's verdict can be run and judicial administration can emerge again in the eyes of the community.

Analisis Hukum Penetapan Tarif PNBP Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Safrin Salam
Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Land is a place for human life and in the present context has become a primary need forthe Indonesian people. The presence of Land Registry and its cheap and affordableprinciples contained therein is one model of land reform, implemented by the government. This study aimed to analyze the procedure of granting tariff reception State Tax On certain Parties in speeding up the certificate of ownership of land and analyze ideally decide granting tariff setting state revenue tax on certain parties to be implemented according to the principles of land registration. This study uses normative legal research using secondary data in the form of primary legal materials and secondary materials. The results showed that the procedure of tariff setting state revenue Taxes On Certain Parties in speeding up the certificate of land ownership can be reached by Perma ATR / BPN No. 25 2015 effectively and efficiently that the applicant apply for tariff setting state revenue instead of taxes and then meet the requirements specified Perma ATR / BPN No. 25 Years 2015.sedangkan decide granting tariff setting state revenue tax on certain parties to be implemented according to the principles of land registration is with the issuance of a decree regulating the finance minister of land registration fee for a particular party are the responsibility of the State or are exempt from levy fees by the State , Suggestions from this study is the Ministry of Finance should immediately issue the finance minister about the costs that regulated Perma ATR / BPN No. 25, 2015 has been charged by the State then other ministries need to commit firmly on running a land reform program that has been mandated by Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian as a way to equalize land ownership in Indonesia by the whole society. Keywords: PNBP, Specific Parties, Certified Land

KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KOMUNAL SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA Safrin Salam
Jurnal Cita Hukum Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v4i2.3192

Abstract: The existence of communal rights certificates to ensure legal certainty over customary land tenure by indigenous peoples is agrarian reform through progressive legal breakthrough. But in its development where the certificate of communal rights still need to be revised and adapted the principles of agrarian reform by attention to the rules contained in Law No. 5 of 1960 as the fundamental rules of the land. Communal rights should be conceived as a concept of property rights is not only public but also private nature Abstrak: Keberadaan sertifikat hak komunal untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat merupakan sebuah reforma agraria melalui terobosan hukum yang progresif. Namun dalam perkembangannya keberadaan sertifikat hak komunal masih perlu direvisi dan disesuaikan prinsip-prinsip pembaruan agrarian dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai induk dari aturan pertanahan. Hak komunal harus dikonsepsikan sebagai konsep hak milik yang bukan hanya bersifat public tapi juga privat. DOI: 10.15408/jch.v4i2.3192

Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Abadina, Waode Abdul Rahim Adfiyanti, Adfiyanti Adnan, La Ode Agus Slamet Agus Slamet Al Faruq, Muhammad Rajih Albert Pede Amrullah, Muhammad Salam Andara, Darojatun Andi Marlina Andi, Samsir Andy Arya Maulana Wijaya Aswan Aswan Azhar, Eko Azis, Imron Rizki Bahmid Chatimah, Nurul Ambiyaa Cynthia C. Izu Darmawan Wiridin Dewi, Rasmala Dita Wulandari, Mya Eko Satria Endri Yenti Failu, Ismail Fauzi Ahmad Muda Firdaus, Arif Ananda Gurusi, La Hadi Supriyanto Handar Subhandi Bakhtiar Haritsa Haritsa Hasni Hasni Hassan, Abidemi Helmi Yusnita Hendrik Ruben Gelong Hezradian, Rahma Fathan Hezraria, Rahmi Fathan Hijrah Lahaling Ibrahim, Kayode Muhammad Ibrahim, Kayode Muhammed Imron Rizki A Imron Rizki A Imron Rizki A Iskandar Salju Izu, Cynthia C. Kahar, Amrun Karim, La Ode Muhammad Kaswandi, Kaswandi Kayode Muhammed Ibrahim Kindom Makkulawuzar, Kindom Kingdom Makkulawuzar Komuna, Avelyn Pingkan Kunthi Tridewiyanti LA DEE, MUSTAKIM La Gurusi La Gurusi La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim Lasori, Siti Alfisyahrin Lisma Lisma, Lisma Mahmuda, Dewi Mahrita Aprilya Lakburlawal, Mahrita Aprilya Mansyah, Muh Sutri mashendra, Mashendra Matuankotta, Jenny K. Muh Sutri Mansyah Muhammad Karim, La Ode Mustakim La Dee Narti Narti, Narti Noviyanti Malaha Nurcahyo, Edy Nurul Miqat Oluwaseyi, Fatunsin Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky Pajaru Lombu Radjawane, Pieter Rahma Fathan Hezradian Rahmawati Rahmi Fathan Hezraria Rambu Hada Indah Rambu Susanti Mila Maramba Rasmala Dewi Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Ruliah Ruliah Saharuddin Saharuddin Salnaf Ituga, Rauf Akbar Sanjaya, I Made Gunawan Sari, Rizki Mustika Satriadi, Satriadi Serah, Yayan Siti Alfisyahri Lasori Siti Alfisyahrin Lasori Siti Alifsyahrin Lasori Siti Nur Anisa Sri Mayanti Sri Warjiyati Sri Wijayanti Suhartono, Rizki Mustika Supardi Supardi Supriyanto Syahrul Taheriah, Nuragifah Tonny, Fajrin Umar Umar Faruq Wa Ode Zamrud Wally, Aswar Aswendi Waode Novita Ayu Muthmainna Wirawan, A. Rachmat Yudin Yunus Yunus, Yudin Yusnita, Helmi Yusran Yusran Zeti Nofita Sari

Title

Found 69 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 69 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 69 Documents
Search