Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2017)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[KONSUMERISME PADA IKLAN MAJALAH PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Wahyudin, Uud]]>;
<![CDATA[Purwaningwulan, Melly Maulin]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.327
<![CDATA[Majalah merupakan media yang berdampak pada pola konsumerisme. Dampak yang ditimbulkan tidak selalu negatif namun juga tidak sepenuhnya positif. Majalah wanita merupakan media yang berorientasi dengan iklan dan konsisten mempromosikan ideologi konsumerisme. Majalah wanita memiliki standar mengenai apa yang ideal dan tidak untuk wanita, memberikan saran untuk mencapai idealitas dengan menawarkan produk-produk untuk memenuhinya. Iklan merupakan industri yang semakin maju. Keberadaan iklan menjadi hal yang wajar dan tidak terpisahkan dari majalah. Dengan iklanlah, majalah membawa nilai-nilai dalam informasinya. Strategi kreatif iklan di majalah, menjadikan iklan majalah memiliki kekuatan lebih dari iklan-iklan di media lainnya. Majalah membentuk persepsi masyarakat melalui penciptaan realitas virtual dalam media. Majalah seolah-olah menjadi standar yang mendorong konsumen untuk mengkonsumsi produk. Dalam pemaparan konsumerisme pada iklan majalah perempuan ini akan ditelaah dari aspek perempuan sebagai target potensial dari iklan, strategi kreatif iklan majalah perempuan dan aspek-aspek konsumerisme pada iklan majalah perempuan]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) ]]>
<![CDATA[Maruapey, M Husein]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.329
<![CDATA[Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Dialah Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang  telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim  Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah  mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai  tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya.  dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.]]>
<![CDATA[KRISIS LEGITIMASI ENERGI NUKLIR DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL: STUDI KASUS FUKUSHIMA ]]>
<![CDATA[Robertua, Verdinand]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.331
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai kerusakan reaktor nuklir Tokyo Electric Power Company di Fukushima akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011. Kebocoran reaktor nuklir ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Jepang. Bencana Fukushima menjadi simbol krisis legitimasi energi nuklir dalam menjawab kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana negara menghadapi kompleksitas dan dilema dalam legitimasi energi nuklir dalam ekonomi politik internasional dengan menggunakan studi kasus kebocoran reaktor nuklir Fukushima. Koalisi masyarakat sipil dan tekanan negara-negara anti-nuklir telah memperparah legitimasi energi nuklir. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan process-tracing. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, analisis media, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori English School Theory dengan empat pilarnya yaitu pluralisme, solidarisme, masyarakat dunia dan masyarakat internasional. Konsep yang digunakan penelitian ini adalah energy security dan aktivisme transnasional. Hasil penelitian ini adalah faktor Tiongkok yang mengancam stabilitas kawasan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat dan persepsi negatif masyarakat Jepang terhadap gerakan anti-nuklir telah mengembalikan legitimasi nuklir dalam kebijakan energi Jepang. Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan English School adalah penguatan teori masyarakat internasional sebagai teori yang menekankan sejarah di dalam menjawab dilema permasalahan dan menghasilkan analisis yang holistik dan komprehensif.]]>
<![CDATA[MAKNA PENCOBLOSAN DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Syafhendry, Syafhendry]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.334
<![CDATA[Dalam banyak Negara demokrasi pemilihan pemimpin  dilakukan melalui sistem pemunggutan suara sebagai ciri sebuah Negara yang menganut paham demokrasi.  Pemberian suara (voting behavior) merupakan bentuk partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik. Pemberian suara lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara. Memberi suara dalam pemilihan umum adalah urusan pilih dan memilih. Urusan pilih dan memilih ini termasuk ke dalam hukum alam, hidup ini  harus memilih. Memilih untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi juga pilihan. Yang menjadi persoalan adalah dampak dari sebuah pemilihan itu. Memilih memang tidak membutuhkan waktu lama, tapi dampaknya berlangsung panjang (5 tahun) ke depan. Jika begitu, bukan waktu satu menit saat mencoblos  di bilik suara yang perlu diperhatikan, tapi mengapa kita menentukan pilihan, itu yang perlu dipertanyakan. Disaat kita mencoblos mungkin dengan tusukan yang lunak dan lembut tapi dampaknya bisa keras dan kasar jika kemudian kita salah dalam menentukan pilihan. Maka dari itu memutuskan pilihan itu bukanlah hal gampang dan mudah. Memilih itu seni, pemilih yang rasional membutuhkan kecerdasan dalam memilih. Lalu apa yang dapat di pertimbangan pemilik suara, salah satunya berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu penentu dalam memilih pemimpin  untuk masa jabatan 5 tahun mendatang]]>
<![CDATA[PROMOSI KAMPANYE DIET KANTONG PLASTIK OLEH GREENERATION INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ismail, Oki Achmad]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.335
<![CDATA[Gerakan sadar atau cinta lingkungan telah menjadi gerakan yang kini telah dipraktekan diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri berbagai usaha tengah dilakukan untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan, salah satunya adalah Greeneration Indonesia yang menggagas kampanye Diet Kantong Plastik. Untuk mensosialisasikan kampanye tersebut diperlukan suatu Strategi Komunikasi Pemasaran sosial, dalam hal ini peneliti menyoroti aspek Promosi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Promosi Diet Kantong Plastik oleh Greeneration Indonesia yaitu menunjukan empat komponen promosi komunikasi pemasaran yaitu Iklan, Humas dan Publisitas, Penjualan personal (Personal Selling), dan Pemasaran Langsung (Direct Selling).]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Gemiharto, Ilham]]>;
<![CDATA[Rosfiantika, Evi]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.336
<![CDATA[Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi masalah hukum nasional di Indonesia. Pemerintah Kota Bandung mengalami  masalah baik dari sisi regulasi maupun tata laksana terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial, proses pelaksanaan  administrasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial masih dilakukan secara manual dan tertutup. Terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dan organisasi masyarakat, antara lain kelemahan dalam perencanaan dan proposal, pertanggungjawaban fiktif, pemotongan  dana oleh panitia, realisasi yang tidak sesuai peruntukan, dan adanya penerima dana bansos yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata kola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana hibah dan  bantuan sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah penerima manfaat dana hibah dan bantuan sosial, aparat pelaksana di Pemerintah Kota Bandung, fasilitator bantuan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah Kota Bandung dalam program dana hibah dan bantuan sosial secara online memiliki peran signifikan dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial selama ini. Lebih jauh lagi Pemerintah Kota Bandung telah merancang suatu model pengelolaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial secara online yang kiranya dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia]]>
<![CDATA[POLA PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Suryanto, Suryanto]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.328
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku keuangan (behavior finance) mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 100 orang mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran. Sampel diambil dari keseluruhan mahasiswa FISIP yang berjumlah 2.304 yang diambil secara proporsional dari 8 program studi yang ada, antara lain: Â Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Ilmu Pemerintahan, Antropologi, Administrasi Bisnis, Sosiologi dan Ilmu Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perilaku keuangan mahasiswa tergolong sedang. Sementara secara khusus perilaku keuangan mahasiswa yang baik yaitu jenis kelamin perempuan dan mahasiswa yang meimiliki uang saku di atas rata-rata. Sementara tempat tinggal mahasiswa yang serumah dengan orang tua maupun yang tinggal secara sendiri tidak ada perbedaan dalam perilaku keuangannya. Secara personal behavior finance, rata-rata mahasiswa selalu mempergunakan ATM hanya untuk pengambilan uang saku bulanan bukan untuk transaksi yang lain. Mereka tidak pernah membuat anggaran pengeluaran maupuhn catatan pengeluaran setiap bulan sehingga sering mengalami defisit. Akibat defisit tersebut mahasiswa sering menutupi dari pinjaman sesama mahasiswa. Mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan investasi selain karena selalu terjadi defisit juga karena kurang pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan investasi.]]>
<![CDATA[DIPLOMASI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM UPAYA MENGHADAPI MASALAH GLOBAL TERKAIT KELOMPOK MILITAN ISIS ]]>
<![CDATA[Tamisari, Faustina]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.330
<![CDATA[Setelah peristiwa 9/11 yang merupakan suatu defining moment bagi awal mulanya ancaman tindakan terorisme yang berkembang saat ini, sudah banyak kiat-kiat yang dilakukan berbagai negara – termasuk Indonesia, untuk dapat mengehentikan tindakan tersebut. Tindakan teror ini sudah semakin berkembang dan meluas hingga Asia Tenggara. Sebagai negara yang masih terus berkembang, Indonesia memiliki kepentingan nasional, salah satunya adalah, untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara – karena kestabilan kawasan ini menjadi salah satu faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi keamanan dan kestabilan nasional Indonesia itu sendiri. Menjaga stabilitas tersebut salah satunya adalah dengan melalui diplomasi soft power atau justru smart power untuk mencegah supaya nilai-nilai radikal kelompok ISIS tidak masuk dan menyebar luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melihat dari segi persoalan strategis kebijakan luar negeri, bukan hanya dari segi domestik saja. Persiapan upaya preventif yang dilakukan Indonesia tidak hanya dalam domestik saja tetapi harus memperhatikan faktor eksternalnya juga melalui kebijakan luar negerinya.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Sundari, Ineu Purwadewi]]>;
<![CDATA[Sjoraida, Diah Fatma]]>;
<![CDATA[Anwar, Rully Khairul]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.332
<![CDATA[Penelitian ini membahas kinerja dewan daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Demikian karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah otoritas otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengaturan alam di mana ada banyak perilaku dan peristiwa terjadi. Penelitian ini juga menggunakan teori institusional (institusionalisme), karena teori ini dapat membimbing peneliti pada struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan tidak boleh diabaikan dalam analisis kebijakan. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyempatkan diri untuk masyarakat. Untuk itu, para anggota dewan provinsi, antara lain, menyerap dan mengumpulkan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja biasa; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan; dan memberikan dorongan moral dan politik secara akuntabel kepada konstituen. Selain menerima keluhan yang datang ke kantor DPR, aspirasi masyarakat dilakukan pada kunjungan kerja secara teratur oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan pada saat reses. Dalam hal akuntabilitas, semua layanan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, beberapa orang masih meragukan kebenaran akuntabilitas tersebut.]]>
<![CDATA[PENERAPAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Sutiyo, Sutiyo]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.333
<![CDATA[Banyak kepemimpinan pemerintahan yang gagal, tetapi muncul beberapa pemimpin yang berlatarbelakang pengusaha (entrepreneur) dan ternyata yang bersangkutan mampu melaksanakan kepemimpinan pemerintahan secara baik. Dalam hal ini, jiwa kewirausahaan (entrepreneurial spirit) dapat diadopsi dalam melaksanakan kepemimpinan pemerintahan. Penerapan jiwa kewirausahaan dalam kepemimpinan pemerintahan selanjutnya menjadi topik penelitian yang menarik. Penelitian ini ingin mengetahui penerapan jiwa kewirausahaan Lurah Margodadi dalam kepemimpinan pemerintahan. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan karakter kerja keras Lurah Margodadi yaitu dalam melaksanakan tugas sebagai lurah tidak hanya terbatas pada jam/hari kerja, serta bersikap pantang menyerah dalam upaya menciptakan konsolidasi antar pegawai, penertiban administrasi kependudukan, dan peningkatan kesejahteraan warga. Penerapan karakter kreatif Lurah Margodadi yaitu dalam aspek sarana kelurahan yang menjadi lebih lengkap dan lebih baik. Adapun penerapan karakter berorientasi terhadap prestasi ditunjukkan Lurah Margodadi dengan tingginya jiwa pengorbanan serta sejumlah prestasi yang berhasil diraih Kelurahan Margodadi pada era kepemimpinannya]]>
