cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Arya Maulana Wijaya
Contact Email
bulawambona.87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkybernanumbuton@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 25022539     EISSN : 26849836     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies. Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019" : 5 Documents clear
Peranan Penggunaan Transportasi Publik di Perkotaan (Studi Kasus Penggunaan Kereta Commuterline Indonesia Rute Jakarta-Bekasi) Hendra Wijayanto
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.365

Abstract

Public transport is an important means of development for life. The importance of transportation is reflected in the increasing need for transportation services for human mobility and goods as a result of the increasing population growth and the development of settlements in big cities. One type of transportation that can be used as an alternative to overcome the problems of public transportation needs above is the train. Trains that are a means of transportation with many advantages such as low pollution, free of traffic, bulk, cheaper cost, and also save time.With the various advantages possessed by the train above, is expected to be a consideration in order to become an increasingly complex solution of transportation problems in urban areas.
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton) La Asiri
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah, melalui proses diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan kebijakan daerah, dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memmengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan kebijakan daerah yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN GERAKAN SOSIAL DALAM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Febrie Hastiyanto
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.369

Abstract

Reforma Agraria telah menjadi satu isu gerakan sosial di Indonesia. Pada praktiknya karakteristik gerakan yang tumbuh untuk memperjuangkan Reforma Agraria memiliki varian yang beragam. Diferensiasi ini dipengaruhi oleh preferensi aktor gerakan dalam memaknai Reforma Agraria untuk kepentingan perjuangannya. Tak dapat dielakkan, gerakan Reforma Agraria—sebagaimana tipologi isu gerakan yang lain—adalah akumulasi kepentingan-kepentingan aktor-aktor di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik gerakan Reforma Agraria kaum kiri, kaum feodal serta petani dan masyarakat miskin (kota). Semua berjuang untuk kesejahteraan agraria, semua berjuang dengan cara yang berbeda-beda dan hingga kini hasilnya dianggap belum memuaskan semua. Negara perlu mengambil peran yang lebih besar. Ketimbang mengatur pemilikan, pembagian dan pemanfaatan tanah “milik orang lain” bukan tidak mungkin negara mengatur pemilikan, pembagian dan pemanfaatan tanah “miliknya sendiri.”Sudah saatnya aset-aset perkebunan negara dibuka secara luas dan transparan untuk dikelola publik, sebagai langkah masuk menuju Reforma Agraria yang mensejahterakan semua.
Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe Indrawan Tobarasi
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.403

Abstract

Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di kabupaten konawe dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat faktorfaktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara terhadap stakeholder dan data sekunder dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi armada dan alat tangkap ikan yang belum memadai, terbatasnya modal kerja nelayan untuk memenuhi kebutuhan operasional tangkap, dan terbatasnya akses terhadap jaringan pemasaran hasil tangkap sangat mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe. Berdasarkan permasalahan tersebut maka alternatif kebijakan perikanan dapat dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten konawe, antara lain: (1) Pengembangan modernisasi teknologi bagi nelayan melalui bantuan program modernisasi/ motorisasi alat tangkap, dan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan teknologi dan pembinaan keterampilan, (2) Pengembangan sistem permodalan bagi nelayan melalui program bantuan permodalan bagi nelayan; dan (3) Pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pemasaran melaui pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan pembentukan tempat pelelangan ikan disekitar desa nelayan.
Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Desa Online di Kabupaten Pohuwato Suaib Napir; Yoslan K. Koni
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.404

Abstract

Praktek kolaborasi pemerintahan di Indonesia telah menjadi trend baru dalam kajian pemerintahan untuk mengkaji hubungannya good village governance. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika, aksi dan dampak collaborative governance dalam pelaksanaan desa online pada 8 desa di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini diarahkan pada kolaborasi multipihak dalam program percepatan pembangunan berbasis desa online meliputi informasi, baik pengembangan potensi maupun masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Purposive Sampling digunakan karena teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Melalui metode tersebut, data yang diperoleh akan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni Studi Pustaka (Library Research), Studi Lapangan (Field Research), Focus Group Discution (FGD). Hasil penelitian, yaitu, pertama, model collaborative governance belum optimal dalam pelaksanaan program desa online di kabupaten Pohuwato karena eksistensinya belum memiliki dampak yang sifnifikan terhadap perkembangan informasi dan pembangunan desa. Kedua, pengaruh program desa online belum maksimal terhadap percepatan pembangunan desa Kabupaten Pohuwato karena sector strategis, baik potensi dan masalah tidak dimasukkan kedalam informasi program desa on line. Namun kegiatan-kegiatan yang sifat universal saja yang diinformasikan dan itu tidak berpengaruh pada percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL 2024 Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 5 No 1 (2022): April 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): April 2021 Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020 Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 3 No 1 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 More Issue