Garuda - Garba Rujukan Digital

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar) Mohammad Saleh; As rori
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2481

AbstrakÂ Penelitian ini membahas tentang beberapa cara dalam menangani seketa diluar pengadilan, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada proses peyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan metode mediasi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. memaparkan prinsip-prinsip dan dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan dilluar pengadilan. Penelitian ini bertempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kualitatif diskriptif menjadi salah Metode gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiand. dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian menemukan bahwa metode mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan diluar pengadilan sebagai salah satu bentuk alternatif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbankan. Terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang menyediakakn jasa mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa antar nasabah dan Bank pada Bank Indonesia dapat ditempuh dengan dua tahap. Pertama, Bank ajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) N0. 7/7/PBI/2005, tahap kedua adalah apabila sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, maka nasabah Bank dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai PBI No. 8/5/PBI/2006. metode mediasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan Bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antar nasabah dan Bank.Â Kata Kunci : Mediasi, Sengketa perbankan, PengadilanÂ

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pamekasan (Studi Atas Bank Perkreditan Syariah) Rafi Samsuri
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1697

This thesis intends to reveal empirically about the implementation of management to overcome the risk of loss in distributing mudharabah financing in Sharia Credits Banking Bhakti Sumekar Pamekasan. In this study, the authors focused on the subject matter which is how sahib al-mal in Bhakti Sumekar Pamekasan minimized the risk in mudharabah financing, with the aim to explain and analyze the management system used in controlling the risk of mudharabah financing.Overall, this anaysis was conducted based on data and information obtained in the field through interviews, sessions of various relevant documentation, and through direct observation activities. To analyze these problems, the authors used the method of comparative-explorative descriptive approach as a means of analysis. From the results of the existing analysis, it can be concluded that the risk of measurement system in distributing mudharabah financing in Sharia Banking Bhakti Sumekar Pamekasan was measuring the risk of the type of project finance; whether it had high risk, high failure , or have minimal failure or minimal risk. Risk measurement was also done by looking at the internal condition of the company either from aspects of management, marketing, technical production, or financial data in the form of cash flow. The monitoring or monitoring system used by Sharia Banking Bhakti Pamekasan in distributing mudharabah financing were two patterns (1) on desk monitoring or supervision of administrative data, and (2) on site monitoring that directly go to the business location mudarib or inspection on the spot.Â Â Keywords: Financing, Akad Mudharabah, Risk Menejement

Kontruksi Yuridis Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Take Over KPR pada Perbankan Syariah Kholid Albar
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1688

AbstractÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â In the process of the occurrence of hybrid contract in the process of take over of course the bank which in this case is sharia banking will certainly experience the risks in the financing that is influenced by several factors including the rate of inflation so that it also affects the liquidity of sharia banking itself, today due to the liquidity of sharia banking largely depends on the acquisition of third party funds either in the form of investment account or current account which will be channeled into financing according to sharia, such as mudharabah, musyarakah, murabaha, salam, isthisna and ijarah which can generate profit sharing margin which is the main profit source (income) of sharia banks. Lack of liquidity will cause banks to bankruptcy quickly, whereas if excess liquidity is also dangerous is a low probability that leads to the same thing. So the risk of liquidity will be a consideration for depositors to choose which bank for customers save funds. Because the purpose of this study, First to determine the effect of hybrid contract variables, inflation rate and concepts of profit sharing simultaneously and partially to liquidity risk in Islamic banking.Â Keywords : Hybrid Contract, Take Over dan Syariah Bank

Jual Beli on line (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Wakhidah Wakhidah; Chamim Thohari
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2478

AbstrakE-Commerce has a new phenomenon in a trading transation that done by a modern society. Because itâ€™s a new model of transaction, so the istrution law from the moslem scholars has been not founded in any classic fiqh books. Based on the reality, the ulama must to discover its law in Islam pass through ijtihad. The problems which it will be answered pass through this research limited to the following questions: (1) How is implementation of e-commerce? (2) How is implementation of e-commerce perspective of Islamic law? This research is a library research with a normative law research model. It is a research model which purposed to know the relation between arrangements of law and the law norms or the law principels. This research also using comparative approach to seek suitability between the law of e-commerce and fiqh legal maxim. The results of the research there are: (1) The implementation of e-commerce can be explained that consumers choose items to be purchased from the seller's website, then consumers transfer a number of prices to the seller's account and finally the seller sends goods to consumers (2) Based on the fiqh legal maxim, e-commerce is permitted as long as not found some forbidden elements by Islamic law which it incontrary with the Islamic muamalah principels.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â The conclusion is the implementation of online buying and selling can be explained that consumers choose items to be purchased from the seller's website, then consumers transfer a number of prices to the seller's account and finally the seller sends goods to consumers. As for the review of Islamic law on online buying and selling is permissible as long as there are no elements that are prohibited in Islamic shari'ah which can forbid it and not contradict the principles of muamalah.Â Keywords: E-Commerce, Islamic Law, Fiqh Legal Maxim, Fiqh Muamalah.

Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Pengadilan Agama Blitar Menurut Hukum Ekonomi Syariah Mu Slihah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2927

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dengan menggunakan pisau analisis teori wadiâ€™ah, mudharabah, dan ijarah beserta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut teori wadiah, mudharabah, dan ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tentang penyelesaian sengketa akad yad dhamanah menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah? Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad perbankan yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian analisis kritis terhadap putusan tersebut.Hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan kajian teori hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut lebih sesuai disebut sebagai akad wadiâ€™ah yad dhamanah daripada sebagai akad kerja sama, karena terdapatnya unsur-unsur akad wadiâ€™ah yad dhamanah dalam perjanjian yang dipersengketakan di atas. Sebaliknya, putusan tersebut bertentangan dengan teori akad mudharabah dan ijarah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut dikatakan sebagai akad kerja sama dan atau ijarah. (2) Putusan hakim dalam perkara nomor 3333/pdt.g/2014/PA BL tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan dengan alasan bahwa hakim tidak mengambil konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan memutuskan perkara sengketa tersebut. Selain itu, putusan hakim di atas apabila dilihat dari prinsip keadilan dan kejujuran, menurut analisis penulis, putusan tersebut belum sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Namun demikian putusan hakim dapat penulis simpulkan masih sejalan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip kerelaan dalam hukum ekonomi syariah.Â Kata kunci: Putusan Hakim, Wadiâ€™ah, Mudharabah, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah.

Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Perkara Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah Izzatun Tiyas Rohmatin
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i2.2981

Penyelesaian sengketa dengan acara sederhana telah meningkatkan kemudahan berusaha dan dapat memberikan akses lebih baik terhadap keadilan, termasuk dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Sayangnya, persyaratan para pihak harus berdomisili sama menjadi kendala. Para pihak yang domisilinya berbeda yurisdiksi, tidak dapat diselesaikan dengan acara sederhana. Inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, apakah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berkaitan erat dengan perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah? Kedua, apakah pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan? Ketiga, bagaimana bentuk formulasi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah?Jenis penelitian menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif; metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumenter, sedangkan analisis datanya menggunkan metode analisis isi.Hasil penelitian ini adalah, Pertama, penyelesaian melalui acara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah merupakan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebaliknya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui acara sederhana. Kedua, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat diwujudkan dalam pengaturan domisili para pihak dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan ketiga, formulasi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, dapat dirumuskan: (a) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama; (b) Apabila Para Pihak tidak berdomisili di daerah hukum yang sama, digunakan pemanggilan secara elektronik bagi pihak yang berada di luar wilayah pengadilan;Â Kata kunci : Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Gugatan Sederhana, Perkara Ekonomi Syariah, Domisili.

Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Darmo Surabaya Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hujaidi Bunayan
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Justisia Ekonomika
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v2i1.1693

Â One of the concepts of fiqh muamalah which is widely practiced by Islamic banking is akad (agreement) murabaha trading. Akad is much in demand by sharia banking due to security factors and the lack of risk for Islamic banks than mudlarabah and musharaka contracts. Murabahah is a type of trading with the determinatin that are more specific than general trading. Murabaha is a part of sharia banking products. There are dispute betweenÂ the bank and itsÂ custumers, there shall be alternatives to the dispute over the dispute. To the parties to the dispute may settle concensusÂ deliberation, thourgh dispute settlement institutions or through ligition proceedings within the courts set forth in the dispute resolution clause. Based on the background of the above problem, it can be formulated the problemÂ will be identified as follows (1)Â How to dispute murabaha agrement on Bank Muamalat according to the perspektive of sharia economic law ? (2) How to settle Aqad (agreement) Murabaha dispute with Bank Muamalat Tbk. Darmo, Surabaya Branch Office ?The research method used in this research is normative juridical method with 2 (two) variants approach that is statute approach and conceptual approach. Source of data used are primary data covering material of primary law, secondary and tertiary.This study aimed to (1) analyze the dispute of aqad (agreement) murabaha at the Bank Muamalat according to the perspektive of sharia economic law; and (2) analyze and find the form settlement of aqad murabahah dispute in Bank Muamalat Tbk. Darmo, Surabaya Branc Office. This research is expectedÂ to cuntribute thought or provide solutions in the field of law related to the application of Adaq Murabahah inÂ sharia banking institutions in Indinesia through theoretical analytics, be it from philosophical and sociological revew is expected to provide legal protection for customerÂ and Bank Muamalat Tbk. Darmo Surabaya branch office.The results of this study indicate that the findings of the murabahah dispute agreement at the Bank Muamalat Branch Office Darmo Surabaya according to the perspective of sharia economic law caused by the control of the business aspects of the contract. Settlement of Aqad Murabahah dispute with Bank Muamalat Tbk. Darmo Surabaya branch office is conducted by Settlement of dispute through litigation and non-litigation. The completion of disputes with litigation is done through the religious courts. The final result of a dispute completion through litigation is a verdict that states a win-lose solution. Non- completion can be identified by alternative dispute resolution (ADR) with arbitration, negotiation, mediation, conciliation, expert judgment and fact finding.The research method used in this research is normative juridical method with 2 (two) variants approach that is statuce approach and conceptual approach. Sources of data used are primary data that is literature data covering material of primary law, secondary and tertiary.Â Keywords : Akad, Dispute, Murabahah.

Analisis Penetapan Kewajaran Harga Pada Pembiayaan Rahn di Bank Mandiri Syariah Emi Rum Hastuti
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 01 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v1i01.1126

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan rahn syariah dalam Bank Mandiri Syariah, dimana para nasabah dalam melakukan transaksi rahn terutama masalah gadai emas secara syariâ€™ah barang yang digadaikan berupa emas dengan kadar 24k kenyataan di bank tersebut hanya dihargai dengan emas kadar 23k, dengan transaksi tersebut jelas ada salah satu yang dirugikan dalam hal ini nasabah, sehingga menguntungkan bagi bank. Berdasarkan fenomena tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah 1) Apakah penetapan harga pada pembiayaan rahn di Bank Mandiri Syariah sudah sesuai dengan kewajaran ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi secara syariah pada pembiayaan rahn di Bank Mandiri Syariah?Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan observasi yang berlokasi di Bank Mandiri Syariâ€™ah cab. Gresik. Bahan hokum dalam penelitian ini adalah Alqur-an dan Al Hadist, serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariâ€Ÿah, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Mahkamah Agung RI no.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariâ€ah. Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Praktek penetapan harga dalam gadai emas / rahn di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik penerima gadai (murtahin) adalah harga versi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai dengan standar harga pasaran dari segi kualitas emasnya yakni emas 24 karat milik rahin yang akan digadaikan dihargai sebesar harga emas 23 karat yang sesuai harga pasaran, sehingga tidak sesuai dengan kewajaran harga yang berlaku dipasaran, 2) Menurut Hukum Islam praktek jual beli yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri, khususnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, dengan memperhatikan kaidah Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam khususnya dalam hal Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, Bersikap benar, amanah dan jujur serta Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, realitanya terjadi ketidakadilan dari pihak manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dalam menentukan harga barang rahn emas yang dimiliki oleh konsumen atau rahin di bank tersebut.Â Kata Kunci : Penetapan, Kewajaran Harga dan Pembiayaan Rahn

Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo) Hillyah Hillyah Sadiah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2934

This study examines about how the operation of the Ratna Syariah Hotel from its product, service, and management aspects according to the DSN-MUI fatwa and the principles of Sharia Economic Law which include the principles of tauhid, the principle of justice, the principle of ta'awun (help), the principle of khilafah, and the principle of maslahah. This research is limited to the following problems: (1) How are sharia-based products, services, and management carried out by Hotel Ratna Syariah in the City of Probolinggo according to the DSN-MUI fatwa on Guidelines for Implementing Sharia-Based Tourism Principles? (2) How are sharia-based products, services and management implemented by Hotel Ratna Syariah in the City of Probolinggo according to the Principles of Sharia Economic Law? This type of research is field research, namely research activities conducted at Ratna Syariah Hotel located in the city of Probolinggo. To understand and analyze the object under study, several approaches are used as follows: (1) Legislative approach, meaning that the operational implementation of Sharia Ratna Hotels in the city of Probolinggo will be analyzed intensively, deeply, in detail and comprehensively based on the legal regulations governing this matter is the DSN-MUI fatwa and also Islamic sharia principles. The data collection technique is done by interview, observation, and documentation.The results of this study are: (1) In general, the products offered are in accordance with DSN-MUI fatwa Number 108 of the third section which contains general principles of sharia tourism administration, and also the fifth section which contains provisions related to sharia-based hotel management which includes provisions regarding products in sharia hotels; the services provided are in accordance with the fifth part of DSN-MUI fatwa, which contains the provisions related to sharia-based hotel management which include provisions regarding products and services, except the seventh point which regulates that sharia hotels must use the services of Islamic Financial Institutions in performing services ( financial transactions); and the management carried out by the Hotel Ratna Syariah is in accordance with the third part of the DSN-MUI fatwa, which contains the general principles of implementing sharia tourism; the fourth part which contains the contract provisions that must be used in the implementation of the sharia tourism business; and the fifth part which contains provisions related to sharia-based hotel management which includes provisions regarding products, services, and operations, except point six in this section; (2) the operationalization of products, services, and management of Sharia Ratna according to the results of the research of the author in accordance with the principles in Sharia Economic Law which includes the principles of tauhid, the principle of justice, the principle of ta'awun (help), the principle of khilafah, and principles maslahah.Â Keywords: Sharia Hotels, Fatwas, DSN-MUI, Sharia Principles, Sharia Economic Law.

Effect of Product Promotion, Quality Products, Consumer Satisfaction in Forming Consumer Loyality to Return Buying Safety Shoes Products CV. Berkah Karya Jaya Muhammad Noor Muhandisuddin
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2916

CV. Berkah Karya Jaya is a company engaged in the production of safety shoes that have sold products in various provinces in Indonesia. In the last few months CV. Berkah Karya Jaya decreased sales turnover caused by marketing strategy factor, product quality and customer satisfaction factor. Customers in the purchase is influenced by several factors, among others, the cheap price, product quality and suitability between price and quality obtained which will affect the satisfaction of customers when using the product. Therefore the purpose of this research is the influence of promotion strategy, product quality and satisfaction to customer loyalty. The population in this study are all customers of safety shoes from CV. Berkah Karya Jaya. The sampling technique used is purposive sampling where the researcher determines the customer sample recorded in the CV. Berkah Karya Jaya based on the criteria that have been determined at least in the last year that is the number of 100 people.Â The result of the research found that marketing strategy, quality and product satisfaction have significant effect either partially or simultaneously to customer loyalty CV. Berkah Karya Jaya. Product Â Promotion variables have a greater influence on customer loyalty than other variables that show regression coefficient value of 0.231 while the regression coefficient variable product quality and satisfaction each of 0.156 and 0.133.Â Keywords: product promotion, quality products, cunsomer satisfaction and cunsomer loyality

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA