cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023" : 12 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBT COLLECTOR AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PINJAMAN BERMASALAH Nadia Kamilah Malfadeskya; Rouli Anita Valentina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8674

Abstract

AbstrakPemberian kredit atau pinjaman dapat dilakukan melalui bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga pembiayaan. Namun, tidak semua perjanjian pembiayaan berakhir sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan di awal antara kreditur dan debitur. Terjadinya permasalahan pinjaman bermasalah, baik di dunia perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan hal tersebut tidak terpisah dari adanya posisi Debt Collector atau penagih utang, yang mana diposisikan sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan penagihan kredit antara debitur dan kreditur. Demi terjadinya pelunasan pembayaran kredit, pihak kreditur menggunakan jasa Debt Collector. Saat melakukan penagihan terdapat banyak perilaku Debt Collector yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dapat berujung dengan PMH. Tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Debt Collector yang melakukan perbuatan melawan hukum saat melakukan penagihan pinjaman bermasalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Debt Collector yang harus bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu tindakan di luar perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati, saat melakukan penyelesaian pinjaman bermasalah. Tanggungjawabnya adalah dalam bentuk PMH, bentuk pertanggungjawabannya dengan melakukan ganti rugi.Kata Kunci: Debt Collector, pinjaman, PMH.AbstractThe provision of credit or loans can be made through banks or non-bank financial institutions, or financing institutions. However, not all financing agreements end as previously agreed between creditors and debtors. The occurrence of non-performing loan problems, both in the world of banking companies and finance companies, cannot be separated from the position of the Debt Collector or debt collector, which is positioned as a third party who acts as a bridge for credit collection between debtors and creditors. For the sake of paying off credit payments, the creditor uses the services of a Debt Collector. When billing, there are many Debt Collector behaviors that are not in accordance with applicable legal procedures which can lead to unlawful act. The purpose of this paper is to analyze the liability of Debt Collectors who commit acts against the law when collecting non-performing loans. The results of this study conclude that the Debt Collector must be responsible if he takes an action outside the agreed power of attorney agreement, when completing a non-performing loan. The responsibility is in the form of PMH, the form of responsibility is to make compensation.Keywords: Debt Collector, loan, unlawful act
PENERAPAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN KEPADA PELAKU USAHA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Dewi, Inamawati Mastuti; Anggoro, Teddy
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.9724

Abstract

AbstractBusiness competition law enforcement in Indonesia is carried out by the Business Competition Supervisory Commission  through roles including supervision, consultation and investigation. One example of activities that are prohibited in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is conspiracy. Conspiracies that are rife in government procurement of goods/services or government tenders. Business Competition Supervisory Commission can impose sanctions in the form of orders to Business Actors to stop activities on the issue of tender conspiracy, but in practice these sanctions are supplemented by a ban on participating in government tenders originating from Central Government Expenditure Budget /Local Government Expenditure Budget. Thus there is a difference between regulation and application related to sanctions in the conspiracy tender. Keywords: Business Competition Supervisory Commission, Conspiracy, Tender, Sanctions. AbstrakPenegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui peran antara lain pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan. Salah satu contoh kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan persekongkolan. Persekongkolan yang marak terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau tender pemerintah. KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan pada perkara persekongkolan tender dimaksud, namun pada praktiknya sanksi tersebut ditambah dengan larangan mengikuti kegiatan tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD. Dengan demikian terdapat perbedaan antara pengaturan dan penerapan terkait sanksi dalam persekongkolan tender. Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan, Tender, Sanksi.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue