Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.306

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social Studies, Arts and Humanities (JSSAH) Indonesian Notary Jurnal Hukum dan Pembangunan

Anggoro, Teddy

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Author-ID : 2419231

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

The Urgence of Making a Shareholders List on Limited Company Haryanti, Nurul Laksmita; Anggoro, Teddy
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3176

The purpose of this study is to find out the legal consequences if a company does not make a Shareholder Register, the second is to know the Notary's Responsibilities in making any Deed that does not have a Shareholder Register. This study uses a normative juridical writing type by using secondary data sources. The results of this study that the Board of Directors is obliged to make a Register of Shareholders, related to the legal consequences if this is not done, it is not regulated in the Company Law, then it is considered that there was negligence on the part of the Board of Directors because this is an obligation of the Board of Directors. Furthermore, the Notary's Responsibilities in the preparation of any Deed for which there is no Register of Shareholders that the responsibilities of the notary prior to the making of the deed relate to the notary's thoroughness and prudence in viewing and examining documents according to the facts.

PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AKIBAT PEMBERI HIBAH JATUH MISKIN Dhiyah Tabriz; Teddy Anggoro
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini membahas secara khusus mengenai proses pembatalan akta hibah yang telah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengetahui akibat hukum terhadap akta hibah yang telah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menyebabkan pemberi hibah jatuh miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah akibat pemberi hibah jatuh miskin harus memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1688 KUHPerdata tentang pembatalan Hibah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Dalam ketentuan KUHPerdata mengatur bahwa hibah dapat dicabut dan dibatalkan Kata “dapat dibatalkan”, yang berarti bahwa hibah yang dibuat tidak batal demi hukum This article discusses specifically the process of canceling the grant deed that has been made before the Land Deed Making Officer and knowing the legal consequences of the grant deed that has been made before the Land Deed Making Officer which causes the grantor to fall into poverty. The results of the study indicate that the cancellation of the grant deed made before the Land Deed Making Officer due to the grantor falling into poverty must pay attention to the provisions of Article 1365 of the Civil Code, Article 1688 of the Civil Code regarding the cancellation of grants and other relevant statutory provisions. In the provisions of the Civil Code stipulates that grants can be revoked and canceled The word "can be canceled", which means that the grant made is not null and void, but must be canceled by submitting a cancellation request at the Court.

KEABSAHAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH Diah Arini; Teddy Anggoro
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4056

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis keabsahan dari grosse akta pengakuan hutang pembiayaan bank syariah. Grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan dari akta pengakuan hutang, berbentuk notaril berisi pernyataan keberhutangan sepihak dari debitur sebagai pembuktian adanya hutang debitur kepada kreditur yang lahir karena telah terjadi perjanjian kredit. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan bukan dalam bentuk perjanjian kredit melainkan perjanjian sesuai jenis transaksinya, meliputi transaksi bagi hasil, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan perjanjian kredit. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini memberikan pandangan baru terkait penggunaan grosse akta pengakuan hutang pada pembiayaan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai karakteristik akad khususnya akad yang berbasis kemitraan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad untuk pembiayaan syariah jika dilihat dari tingkat kepastian perolehan keuntungan bank, dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts. Akad yang berbasis kemitraan termasuk kategori Natural Uncertainty Contracts, sedangkan akad jual beli, akad pinjam meminjam dan akad sewa menyewa termasuk kategori Natural Certainty Contracts. Dimana kesimpulannya, pada akad pembiayaan dengan kategori Natural Certainty Contracts menimbulkan konsekuensi hutang piutang sehingga keabsahan hukum dari penambahan grosse akta pengakuan hutang bagi bank terpenuhi, sedangkan untuk Natural Uncertainty Contracts, keabsahan grosse akta pengakuan hutang tergantung dari pembuktian adanya kewajiban yang tertunggak, dan khusus untuk akad Musyarakah Mutanaqisah, grosse akta pengakuan hutang dapat dibuat dengan melihat kedudukan hukum para pihak dan konsekuensi hutang dalam transaksi.

TRANSFORMASI ASAS PUBLISITAS KEPAILITAN DAN PKPU UNTUK PENURUNAN BIAYA KEPAILITAN DAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA Teddy Anggoro
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Publikasi penanganan kepailitan dan penundaan utang menjadi salah satu aspek penting dalam membuat sistem kepailitan menjadi efektif dan murah. Globalisasi membuat batasan-batasan waktu dan wilayah menjadi semu. Kondisi ini berpengaruh pada yurisdiksi hukum yang berlaku dalam penanganan kepailitan dan penundaan utang sehingga publikasi juga dituntut tetap dapat diakses dimanapun pihak yang berkepentingan berada. Portal website telah diterapkan sebagai solusi penyelenggaraan publikasi yang efektif di era digital seperti sekarang. Terlebih dengan situasi pandemi sekarang, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan penanganan kepailitan maupun penundaan utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang selain kajian perundang-undangan (statute approach), juga kajian perbandingan hukum (comparative approach), dan sejarah (historical approach), dengan pendekatan kualitatif. Dengan situasi yang sulit, debitur sangat terbantu dengan adanya portal website karena tidak adanya lagi kewajiban untuk pemasangan iklan di surat kabar yang berbiaya mahal. Dalam hal ini penyelenggaraan publikasi penanganan kepailitan dan penundaan utang menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia, dan membantu pemulihan ekonomi saat ini. Pengadaan portal website ini merupakan terobosan dalam meningkatkan aksesibilitas dalam iklim bisnis di era ekonomi digital dan terciptanya sistem hukum bisnis di Indonesia yang berkelanjutan.

The Role of Balai Harta Peninggalan as Curator in The Management and Settlement of Bankrupt Assets F. Sekar Widiarini; Teddy Anggoro
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.003 KB)

When an application for Bankruptcy occurs by the Debtor or Creditor, as well as the parties authorized to file a bankruptcy application, the role of the Curator is needed as the administrator and performs the settlement of the bankruptcy estate. In Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation for Payment of Debt, it provides a definition that the Curator is the Balai Harta Peninggalan or an individual who is appointed by the Court to manage and settle the assets of the Bankrupt Debtor under the supervision of the Supervisory Judge. In current practice, the role of Balai Harta Peninggalan as Curator in Bankruptcy seems to have diminished since the emergence of the role of Private Curator. In order to use the services of a Curator, the appointment of a Curator to manage and settle the bankruptcy estate may be requested by the Debtor or Creditor in Bankruptcy for appointment. However, when the Debtor or Creditor does not apply for the appointment of a Curator to manage and settle the bankruptcy estate, the Supervisory Judge will appoint the Curator from the Balai Harta Peninggalan to manage and settle the bankruptcy estate belonging to the Bankrupt Debtor. As a result of this arrangement, the role of Balai Harta Peninggalan as Curator becomes noticeably limited, because only when the Debtor or Creditor does not apply for the appointment of a Curator, the role of the Balai Harta Peninggalan as Curator will emerge. So, in this paper, the writer wants to know how the role of Balai Harta Peninggalan is in managing and settling bankrupt assets, which later can be the basis for deciding whether to use the services of Balai Harta Peninggalan as Curator or the services of a Private Curator in the management and settlement of bankrupt assets.

Notary Liability for The Deed of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies Against The Law (Analysis of Decision Number 123 / PDT. G-Interven/2019/PN. MKS) Benavita Aprilia Kurnia; Teddy Anggoro
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.056 KB)

Abstract Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. An authentic deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code is a deed made in the form determined by law by or before a public official authorized to do so at the place where the deed was made. Based on the Law on Notary Positions, a Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws. This study discusses the Notary's Responsibility for Unlawful Acts in making the deed of the general meeting of shareholders of a limited liability company. The research method used is juridical-normative research which refers to the use of written legal norms contained in statutory regulations. The data used in conducting research and collecting data is secondary data, namely as data obtained directly through tracing Court Decisions, library materials, document studies and interviews. The typology of this research is descriptive so that the results of this study are analytical. This study found that the authentic deed made by a notary that contained elements of forgery and fraud was void. The notary may be subject to administrative sanctions based on UUJN ranging from verbal reprimand, writing, temporary dismissal and disrespectful dismissal. In addition, the Notary can also be held accountable based on unlawful acts in a civil manner in accordance with Article 1365 of the Civil Code and forgery of letters based on the Criminal Code.

The Role of Notaries in The Implementation of The Use of State Property After Regulation of The Minister of Finance No. 115 /PMK.06/2020 Concerning The Use of State-Owned Goods Siti Aldlia Catur; Teddy Anggoro
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.026 KB)

The regulations getting renewed and revised, Utilization asset related regulations also become the one that are treated the same periodically. The release of newest regulation related of the State Owned Goods Utilization, in this case The Provisions of Minister of Finance Regulation Number 115/PMK.06/2020 about State Owned Goods Utilization is a simplified version of all regulations related on State Owned Goods Utilization so far. This purpose of this research is to describe the state of notary deed in terms of cooperation Agreements of utilization which requires several number of State Owned Goods utilization which is done based on agreement made in the form of notarial deed. The type of this research is normative juridical, with the approach of the related laws and regulations to the legal issues that have been researched. This research shows that agreement utilization in the form of rental, cooperation utilization, Build Transfer operate/Build Operate Transfer, Cooperation of infrastructure Provisions (KSPI), and Limited Cooperation for Infrastructure funding, (Ketupi) requires a notary. Notarial deed in the implementation State Owned Goods Utilization agreement, after The Provisions of Minister of Finance Regulation Number 115/PMK.06/2020 about State Owned Goods Utilization released, becomes an authentic proofing tool. The role of notary becomes important in terms of agreement about state owned goods utilization.

Peran Notaris dalam Perjanjian Lisensi Pemakaian Lagu dan/atau Musik Oleh Pihak Ketiga Rina Puspitasari; Teddy Anggoro
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau music antara Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta (ahli waris, Publisher dsb) kerapkali tidak menggunakan Akta Otentik (Akta Notarial), dan yang membuat atau menyusun perjanjian tersebut seringkali adalah advokat non litigasi, atau karyawan di Departemen Hukum, atau juga adalah atau oleh karyawan di Departemen HKI. Perjanjian lisensi tersebut seringkali bentuknya sudah dibakukan, telah disediakan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, misalnya dalam perjanjian lisensi yang dilakukan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, beberapa ketentuan sudah ditentukan secara sepihak seperti ketentuan untuk memilih hukum (choice of law) negara pemberi lisensi (licensor) jika terjadi sengketa yang bermuara ke pengadilan atau arbitrase. Sehingga perjanjian tersebut bisa dikategorikan sebagai Akta Dibawah Tangan, dan jelas kekuatan pembuktiannya lebih lemah daripada Akta Otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, dalam hal ini Notaris. Dalam tulisan kali ini penulis ingin menulis penelitian tentang peran Notaris dalam perjanjian lisensi pemakaian lagu dan/atau musik oleh pihak ketiga, mengingat bahwa lagu dan/atau musik adalah intangible assets atau kebendaan tidak berwujud, dimana memiliki hak ekonomi selain hak moral.

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG CACAT HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) Jovita Elizabeth; Teddy Anggoro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractThis article aims to determine and analyze the forms of accountability of the PPAT on deeds that are legally flawed. Accountability is the accountability of the PPAT on the deeds it requires, in this case the sale deed, This legal research is a descriptive normative research. Data type used is primary data and secondary data. Data analysis technique used is qualitative analysis. The PPAT is responsible for examining the requirements for the validity of the relevant legal acts, such as matching the data contained in the certificate with the lists in the Land Office, but in Decision Number 17 / Pdt.G / 2012 / PT.TK there is a mistake Of the PPAT so as to cause the deed to be deemed legally flawed. In essence, PPAT is personally responsible for the implementation of duties and positions in every act of deed. So to minimize the occurrence of errors should be more careful PPAT to produce quality legal products.Â Keywords : Accountability; Deed of sale and Purchase; PPATÂ AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban PPAT atas akta yang cacat hukum. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibutanya, dalam hal ini akta jual beli, Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, seperti mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, namun dalam Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PT.TK terdapat kekeliruan dari PPAT sehingga menyebabkan aktanya dinyatakan cacat hukum. Pada dasarnya PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sebaiknya PPAT bersikap lebih teliti agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.Â Kata kunci : Pertanggungjawaban; Akta Jual Beli;PAT.

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL Adela Logika; Teddy Anggoro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya memberikan pengaruh terhadap hartanya sebagai solusi untuk melunasi peminjamannya. Debitor status suami yang dinyatakan pailit dalam status pernikahan berkaitan dengan harta bersama. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat harta istri. Inilah yang perlu ditegaskan apakah istri ikut menanggung kepailitan suami pada harta bersama atau hanya suami yang perlu menanggungnya. Jenis penelitian ini mengacu pada perspektif hukum normatif. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan. Adapun sumber bahan hukumnya barasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 64 Ayat 1 UU 37/2004 bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Selain itu, Pasal 23 UU 37/2004 juga mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran. Â Â Kata kunci: Harta Bersama, Hubungan Suami Isteri, KepailitanÂ Â AbstractÂ The debtor's inability to settle his debt obligations has an effect on his assets as a solution to repay the loan. The debtor's husband status who is declared bankrupt in marital status is related to joint assets. It does not rule out the possibility of the wife's property. This is what needs to be emphasized whether the wife shares in the husband's bankruptcy on joint assets or only the husband has to bear it. This type of research refers to a normative legal perspective. The method of analysis is to collect written legislation and other related written sources. The sources of legal material based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study are based on Court Decision No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel that the husband's bankruptcy must be borne on joint assets. As in accordance with Article 64 Paragraph 1 of Law 37/2004 that the bankruptcy of husband and wife who marry in a union of assets is treated as the bankruptcy of the union of assets. In addition, Article 23 of Law 37/2004 also stipulates that debtors refer to husband and wife in the union of assets in a marriage bond. In other words, the bankruptcy of a husband then applies to the wife and vice versa. Husband and wife have the responsibility to make payments.Â Â Keywords: Husband and Wife Relationship, Joint Assets, Bankruptcy

Co-Authors Adela Logika Agusthomi, Dzaky Azizah Amatullah Fitri Benavita Aprilia Kurnia Charla Ferina Anindra Deni Kurniawan, Deni Dewi, Inamawati Mastuti Dhiyah Tabriz Diah Arini Elia Cahya Putra F. Sekar Widiarini Fikri, Effrida Ayni Haryanti, Nurul Laksmita Inggri Vinaya Isyana W Sadjarwo Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo Jovita Elizabeth Maharani, Farah Diba Mahfi, Richi Al Nishka Sylviana Hartoyo Rina Puspitasari Simatupang, Patumona Febriyanty Siti Aldlia Catur Tanzil, Dionisius Ardy Zharfani, Nadhira Faza

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search