cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2017)" : 13 Documents clear
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA Adityawarman, Adityawarman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.351 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.684

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan ke arah pengkajian yang sederhana mengenai sisitem Partai tungga, Dwi Partai dan Multi Partai serta konsekwensi yang mungkin akan timbul jika beralih dari sistem multi partai ke sistem dwi partai atau partai tunggal. Para sarjana barat mengembangkan kajian Pembangunan Politik melalui sistem kepartaian untuk memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik dengan sistem multi partai cenderung ditujukan pada Negara-negara yang sedang berkembang dengan asumsi bahwa dinegara-negara tersebut belum berjalanya demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara berkembnag tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, melalui sistem kepartaian agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik dengan sistem kepartaian mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literatur dan kemajuan dalam ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan.  Kata Kunci : Sistem Kepartaian, Pembangunan Politik
ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN CIAMIS (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis) Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.102 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.689

Abstract

Pelaksanaan empat program prioritas Kemetrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Adalah perwujudan dari perencanaan Buttom Up, dimana masyarakat desa merencanakan dan memprioritaskan sendiri segala kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan didesanya. Program prioritas ini mendapat dukungan yang sangat baik dari pemerintah melalui dana desa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa pada masa sekarang. Penelitian menggunakan metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa.  Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Deskriptif di Wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) Iis Nurmaya
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.511 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.694

Abstract

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terdapat permasalahan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional ?; 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik sesuai pendapat Agustino, (2014 : 149) yang menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain : sulitnya melakukan komunikasi dengan pemilik toko, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan serta dukungan anggaran yang masih kurang, disposisi/sikap pelaksana kebijakan masih kurang serta pemahaman petugas terkait SOP masih kurang. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan antara lain : dalam penyampaian informasi dilakukan melalui undangan secara resmi kepada pemilik tokoh dengan menjelaskan secara jelas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan,meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta anggaran secara memadai, meningkatkan sikap petugas dalam mengmplementasikan kebijakan melalui pemberian reward dan funisment.  Kata Kunci : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DAN LAHAN DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS H. Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.9 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.685

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah:masih banyaknya tanah kas desa yang belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kurangjelasnya standar operasional yang harus dilakukan dalam pemanfaatan potensi lahan desa Masih banyak program pembangunan  yang  belum diselesaikan disebabkan oleh  minimnya dana APBDes. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja upaya yang dilakukan  untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,70% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan dengan baik, 17,69% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan cukup baik dan 13,84% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan kurang baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara adalah SDM, sarana, dana atau anggaran, Koordinasi, komunikasi, dukungan dan respon masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sosialisasi, penambahan dana atau anggaran sosialisasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi baik  dengan masyarakat maupun dengan organisasi yang berkaitan, meningkatkan respon  masyarakat melalui sosialisasi.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pembangunan, Pemamfaatan Potensi dan Lahan Desa 
PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) Irfan Nursetiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.253 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.690

Abstract

Salah satu konsep yang mempengaruhi kinerja pegawai, yakni pengaruh dari kepemimpinan. Begitu pula dalam konteks aktivitas pemerintahan tidak terlepas dari pengaruh pimpinannya dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya untuk menjadi lebih produktif dan para pegawainya memiliki kinerja yang baik.Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji hipotesis besarnya pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kinerja pegawai di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis; dan 2) untuk mengetahui kinerja pegawai Kelurahan dan untuk perbaikan kinerja pegawai Kelurahan sebagai bagian dari aparat pemerintah yang mengemban tugas untuk melayani kebutuhan publik atau masyarakat.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji sebuah permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan  kaitan atau hubungan antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan matriks korelasi antara dua variabel. Korelasi antara kepemimpinan Lurah terhadap kinerja pegawai diperoleh angka 0.469, hal ini berarti 46,9% data keduanya sangat berhubungan secara positif. Lebih jauh hasil tingkat korelasi dari data tersebut mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat, yakni berada diantara 0.40 - 0.599.Hasil penelitian dapat disimpulkan kepemimpinan Lurah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Artinya; semakin tinggi pengaruh kepemimpinan, maka kinerja pegawai akan meningkat. Kepemimpinan meliputi; kekuasaan, kompetensi, kredibilitas, keberanian, kemauan dan semangat. Kata Kunci:   Kepemimpinan Lurah, Kinerja Pegawai, Kepemimpinan Transformasional, Otonomi Daerah.
ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Imam Maulana Yusuf
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.68 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.686

Abstract

Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial
PENGARUH PELAYANAN PEMBUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PERANGKAT DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA CINYASAG KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS Asep Saefulloh
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.526 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.691

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah: ditemukan bahwa kepuasan masyarakat Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis masih rendah. Hal ini tampak dari adanya keluhan, kritik, perasaan kecewa yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan indikator sebagai berikut:  Adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan kurangnya pelayanan pada saat melaksanakan pekerjaan. Contoh keluhan masyarakat atas keterlambatan dalam pemberitahuan tentang cara pembuatan pembuatan administrasi  kependudukan seperti pembuatan KK. Masyarakat mengeluh  terhadap sikap perangkat desa yang mendiskriminasikan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan. Contoh   perangkat desa lebih mementingkan masyarakat yang lebih kaya dibandingkan dengan masyarakat yang miskin.  Adanya perasaan  kecewa yang dialami oleh masyarakat atas penataan ruangan yang ada, yang kurang mendukung  terhadap pelaksanaan pekerjaan. Seperti  dalam penyimpanan meja  yang memenuhi ruangan, sehingga  antrian lebih banyak di luar dibandingkan dengan di dalam  ruangan. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana pelayanan pembuatan administrasi kependudukan oleh perangkat desa? Bagaimana kepuasan masyarakat? Bagaimana pengaruh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan oleh perangkat desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis? Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 111 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pelayanan pembuatan administrasi kependudukan, diperoleh skor 13064.  Jika dirata-ratakan diperoleh  362,89 (65,39%). Menurut Arikunto, besar persentase 65,39% menunjukkan kategori cukup baik..  Kepuasan masyarakat, diperoleh skor 10462.  Jika dirata-ratakan diperoleh 373.64 (67,32%) menunjukkan kategori cukup baik. Terdapat pengaruh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 0,7692 artinya 76,92%  kepuasan masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sebesar 76,92%, cukup baik dan  23,08% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya. Kata Kunci: Pelayanan Pembuatan Administrasi  Kependudukan, Kepuasan Masyarakat
PERANAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN KINERJA SUATU ORGANISASI Lina Marliani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.059 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.682

Abstract

Kajian tentang budaya organisasi merupakan hal yang menarik karena berkenaan dengan keunikan-keunikan, karakter-karakter yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi diciptakan oleh “pendirinya” yakni orang yang sudah terlebih dahulu berada dalam organisasi, dimana budaya tersebut menjadi tradisi, kebiasaan yang melekat, yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya berkenaan dengan sesuatu yang bernilai positif, yang bersifat unik yang merupakan karakter suatu organisasi. Seperti halnya pola kepemimpinan, kerapihan administrasi, kedisiplinan, sistem penghargaan, sistem wewenang, dan masih banyak lagi budaya yang dianut organisasi. Karenanya budaya organisasi selayaknya memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan organisasi terutama dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi maupun individu dalam organisasi.Kata Kunci: Peranan, Budaya Organisasi, Kinerja 
EVALUASI PROGRAM RASKIN OLEH TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Garvera, R. Rindu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.679 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.687

Abstract

Belum Optimalnya program Raskin di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : 1. Kurang optimalnya dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pengelola di Desa Buniseuri tentang program Raskin; 2. Kurang optimalnya Penentuan/Penetapan RTS-PM tentang kualitas dan kuantitas Raskin; 3. Kurang optimalnya mensosialisasikan dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri perihal penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran.           Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan didukung data kualitatif. Adapun  teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara.           Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal, karena masih banyaknya kendala tidak ada keterbukaan dalam evaluasi kepada masyarakat yang menerima program Raskin; 2. Hambatan yang paling menonjol dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah kurangnya sosialisasi dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri; 3. Upaya yang paling menonjol untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan setiap tahunnya selalu berusaha mengecek, memperbaiki dan mengevaluasi setiap kegiatan penyaluran program Raskin, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menghimbau kepada Pengelola Raskin maupun  petugas di Desa Buniseuri untuk memberikan perhatian dan mendorong kebijakan dalam program Raskin agar berjalan dengan baik.       Berdasarkan hasil penelitan tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa Tim Koordinasi Raskin Kecamatan hendaknya memperbaiki atau menambah RTS-PM ke daftar penerima program Raskin kepada masyarakat yang berpendapatan rendah karena masih banyak di Desa Buniseuri masyarakat berpendapatan rendah tidak mendapat program Raskin.  Kata Kunci    : Evaluasi Program Raskin, evaluasi Raskin
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR TAHUN 2015 Abdillah, Ayi Hilmi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.904 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.692

Abstract

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pelayanan publik  di Kecamatan pataruman Kota Banjar belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya Petugas kurang memberikan informasi secara detail mengenai tahapan/prosedur pengurusan  pelayanan Kartu Keluarga, Petugas kurang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ? 2)_Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari pegawai Kecamatan 5 orang dan 10 orang perwakilan masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.Berdasarkan hasil penelitian bahwa  : 1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pataruaman Kota Banjar Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi terkait persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pembuatan KK, kurangnya koordinasi sehingga informasi mengenai prosedur pelayanan pembuatan KK dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat Kecamatan tidak tersampaikan  kepada masyarakat. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan Belum adanya sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Belum adanya papan informasi untuk menyampaikan setiap informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, Kurangnya jumlah pegawai menyebabkan proses pelayanan pembuatan kartu keluarga menjadi kurang cepat. 3) adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan seperti Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa untuk melakukan sosialisasi secara instensif mengenai persyaratan dalam pelaksanaaan pelayanan, mengaktipkan papan informsai sebagai sarana untuk menempelkan dan menyampaikan semua informasi mengenai prosedur pelayanan, mengajukan penambahan jumlah pegawi di bagian pelayanan masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat.  Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelayanan Publik.  

Page 1 of 2 | Total Record : 13