Garuda - Garba Rujukan Digital

THE ROLE OF THE VILLAGE HEADMAN AS A DEVELOPMENT INFORMATION DISMINATION FOR THE COMMUNITY IN CIAKAR VILLAGE, SUB-DISTRICT OF CIPAKU, DISTRICT OF CIAMIS Utep Muhammad Mu'ti; Eet Saeful Hidayat; Imam Maulana Yusuf
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study is to determine the role of the Village Headman as the dissemination of development information for the community in Ciakar Village, Sub-district of Cipaku, District of Ciamis and to find out the obstacles and efforts that faced by the Village Headman as the dissemination of development information for the community in Ciakar Village, Sub-district of Cipaku, District of Ciamis. The research design used is descriptive analysis and a qualitative approach. The data used in this study are qualitative data consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are using literature study and field studies in the form of observations and interviews, informants in this study were 13 (thirteen) people. Implementation of information dissemination for community development in the village of Ciakar has not run optimally. Based on field observations and interviews, there were still problems related to the implementation of information dissemination. From the research results, it can be seen that the role of the Village Headman as the Dissemination of Development Information for the Community in Ciakar Village, Sub-district of Cipaku, District of Ciamis is carried out based on three components which are actors, activity, and place. Based on the results of the study, the authors suggest to the village head to improve information management by involving parties who are competent in information technology so that the content or content of the resulting information is more attractive so that people do not act apathetic to information.

ETIKA DALAM WUJUD AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Imam Maulana Yusuf
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i4.877

Abstrak Keterbatasan dan kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, seolah telah menjadi culture yang cenderung dilestarikan dan bahkan dijadikan sebagai hal yang lumrah. Masyarakat selalu diposisikan kedudukannya sebagai kaum yang tidak memiliki kekuasaan, tertindas oleh penguasa dan tidak diberikan akses yang leluasa terhadap pemerintahan. Untuk itu, perlu disusun suatu kerangka sistem untuk membuka kepekaan masyarakat sebagai bentuk public check and ballances yang tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sekaligus sebagai solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, yaitu dengan mengedepankan peranan etika dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mencoba menitikberatkan perhatiannya pada aktivitas atau kegiatan para aparatur pemerintah atau pejabat publik yang berada pada pemerintahan demokratis, dimana secara etika harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publikKey Word : Etika dan Akuntabiitas

RESTRUKTURISASI DAN REPOSISI BIROKRASI (SEBAGAI SOLUSI MENATA HUBUNGAN POLITIK DAN BIROKRASI) Imam Maulana Yusuf
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1410

Abstrak Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia, nampaknya masih meninggalkan berbagai persoalan dan belum dapat menjawab tuntutan dari masyarakat. Reformasi birokrasi seolah tidak memiliki arah yang jelas baik dari sisi karakter maupun perannya. Sampai saat ini reformasi birokrasi belum memberikan grand design atau cetak biru untuk menata hubungan antara politik dan birokrasi sehingga kekuatan politik yang ada dalam birokrasi justru melakukan interpensi yang kuat terhadap aparat birokrasi. Dalam tatanan organisasi pemerintahan, wewenang seharusnya hanya diberikan pada porsi yang relatif terbatas sesuai dengan cakupan tugas seorang aparatur birokrasi, namun pada prakteknya, wewenang terbatas itu seringkali diintervensi oleh pihak pemberi wewenang dalam hirarki birokrasi yang lebih tinggi atau oleh pejabat politik. Dalam situasi demikian, aparatur birokrasi, akan lebih tunduk kepada hirarki yang lebih tinggi, terlebih kepada pejabat politik. Kata Kunci : Restrukturisasi, Reposisi Birokrasi

PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CINTAKARYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TARLI TARLI; IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2934

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa di Desa Cintakarya adalah rendahnya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan pemerintahannya. Bertolak dari pemasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa? Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan datanya, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/ Verification (Verifikasi Data). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga belum sesuai dengan pendapat Saebani dan Sumantri (2014:131) tentang sifat-sifat kepemimpinan sehingga menyebabkan program kerja desa tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini kepala desa belum optimal dalam melaksanakan kepemimpinannya kali ini dibuktikan dengan Kepala Desa kurang mampu bekerjasama dengan perangkat desa dan LPM serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. 2) Adanya hambatan-hambatan kepala desa dalam melaksanakan kepemimpinannya sehingga tidak sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinannya seperti adanya program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3) Kepala desa telah berupaya dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan mitra kerja pemerintahan desa dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa selama ini kepala desa telah melaksanakan berbagai upaya seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mitra kerja dalam membuat suatu rencana, pelaksanaan maupun evaluasi suatu kegiatan pembangunan sehingga dapat menunjang tercapainya program pembangunan.

BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM PROSES LEGISLATIF DI DAERAH IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2853

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut telah membuka peluang untuk menciptakan kebijakan atau suatu produk aturan hukum yang sesuai dengan konten lokal sebagai perwujudan dari demokrasi di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan pola pembukaan jaringan yang lebih besar dengan pihak lain dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Adanya unsur filosofis yang harus terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan daerah, memberikan ruang untuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, baik berupa budaya, kebiasaan, adat ataupun tradisi yang selama ini dianggap memiliki persepsi positif atau berdampak baik terhadap pola pengaturan kehidupan bersama diantara masyarakat, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap perumusan kebijakan publik. Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi.

ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Imam Maulana Yusuf
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.686

Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial

PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CINTAKARYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TARLI TARLI; IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa di Desa Cintakarya adalah rendahnya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan pemerintahannya. Bertolak dari pemasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa? Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan datanya, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/ Verification (Verifikasi Data). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga belum sesuai dengan pendapat Saebani dan Sumantri (2014:131) tentang sifat-sifat kepemimpinan sehingga menyebabkan program kerja desa tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini kepala desa belum optimal dalam melaksanakan kepemimpinannya kali ini dibuktikan dengan Kepala Desa kurang mampu bekerjasama dengan perangkat desa dan LPM serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. 2) Adanya hambatan-hambatan kepala desa dalam melaksanakan kepemimpinannya sehingga tidak sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinannya seperti adanya program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3) Kepala desa telah berupaya dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan mitra kerja pemerintahan desa dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa selama ini kepala desa telah melaksanakan berbagai upaya seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mitra kerja dalam membuat suatu rencana, pelaksanaan maupun evaluasi suatu kegiatan pembangunan sehingga dapat menunjang tercapainya program pembangunan.

BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM PROSES LEGISLATIF DI DAERAH IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut telah membuka peluang untuk menciptakan kebijakan atau suatu produk aturan hukum yang sesuai dengan konten lokal sebagai perwujudan dari demokrasi di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan pola pembukaan jaringan yang lebih besar dengan pihak lain dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Adanya unsur filosofis yang harus terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan daerah, memberikan ruang untuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, baik berupa budaya, kebiasaan, adat ataupun tradisi yang selama ini dianggap memiliki persepsi positif atau berdampak baik terhadap pola pengaturan kehidupan bersama diantara masyarakat, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap perumusan kebijakan publik. Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi.

ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Imam Maulana Yusuf
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial

IMPLEMENTASI TRAUMA HEALING DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Imam Maulana Yusuf; Siti Fatimah; Evi Noviawati
Abdimas Galuh Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v3i1.4885

Mitra dalam kegiatan PKMS ini adalah PKK Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Pemasalahan mitra adalah sebagai berikut: 1) Kader PKK Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum memahami pengetahuan mengenai kekerasan seksual pada anak; 2) Belum optimalnya Keterlibatan Kader PKK Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam implementasi Trauma Healling dikarenakan sehingga tidak dapat membantu dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual; 3) Semakin banyaknya anak korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2017-2019 sehingga berpengaruh terhadap kekhawatiran lingkungan Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran; 4) Kurangnya sikap aktif dan peduli terhadap sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan aturan dan harus diselesaikan secara cepat dan tepat. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra yakni memberikan Pemahaman dan pelatihan penerapan metode Trauma Healing untuk anak korban tindak pidana kekerasaan seksual bagi Kader PKK Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Penerapan metode Trauma Healing merupakan bentuk penanganan awal berupa bantuan psikologis bagi anak yang mengalami gejala Post Traumatic Stress Disorders (PTSD) akibat dari adanya tekanan atau goncangan mental yang disebabkan tindakan kekerasaan. Penerapan metode Trauma Healing yang praktis dapat dilakukan oleh keluarga, yaitu melalui terapi permainan (play therapy) dan motivasi diri (self motivation). Penggunaan metode Trauma Healing berupa terapi bermain (play therapy) lebih menekankan pada permainan yang syarat akan muatan edukasi dan dirancang agar dapat menuangkan simbolisasi tekanan atau kondisi traumatis bagi anak dan sekaligus sebagai adaftasi stres. Sedangkan metode motivasi diri (self motivation) yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi diri bagi anak korban kekerasan seksual agar tidak mengalami ganguan hilang kepercayaan diri sehingga dapat bangkit dan semangat berkarya dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search