Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis

selisik
Website

Published by Universitas Pancasila

ISSN : 24604798 EISSN : 26856816 DOI : -

Core Subject : Economy, Education, Social,

Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2019): Juni" : 6 Documents clear

ARAH HUKUM EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA Acep Rohendi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Article 33 of the 1945 Constitution, an economic system that is neither socialist nor capitalist. But in practice running the capitalist system which is the forerunner to economic liberalization in Indonesian economic law. The Indonesian economic law is a legal product in the form of laws and regulations which should be an elaboration of Article 33 of the 1945 Constitution. The economic system in the 1945 Constitution is not a capitalist economic system, but a family-based economic system. Pragmatic needs lead to economic liberation so that capitalist-style economic law arises. With the participation of being a member of an international forum / organization forum, which members liberate the economic system. Like it or not the Indonesian state is bound to liberalize its economic system. The need to return to the 1945 Constitution before the amendment is one of the eﬀorts to restore the desired economic system rail Article 33 of the 1945 Constitution. The existence of the GBHN is needed to reformat the capitalistic economic system back to the economic system basedon Article 33 of the 1945 Constitution. Indonesia, which reﬂects the articles of Article 33 of the 1945 Constitution.

UPAYA PREVENTIF NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AGAR TERHINDAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Agung Iriantoro
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus mengenali dan memahami norma-norma dan unsur dalam delik pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), mengenali dan memahami kewenangan atributif yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris juga dapat terlibat Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU). Untuk dapat terhindar dari TPPU notaris harus ada upaya preventif dengan memahami norma-norma, memenuhi kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan yang dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), termasuk penambahan klausul yang memberi jaminan dananya tersebut tidak berasal dari tindak pidana kejahatan atau perbuatan hukum lain yang melawan hukum.

PENERAPAN GOOD COPORATE GOVERNACE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA Asep Bambang Hermanto; Daryan Ciptadi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

BUM Desa diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perihal desa dapat memiliki BUM Desa diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”, dan ayat (2) yang menyatakan:”BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegortongroyongan,”dan ayat (3) yang mengatakan:”BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan di atas, artinya BUM Desa mempunyai potensi sebagai usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan desa, untuk itu pentingnya peran kepala desa telah diberi kewenangan untuk menggali potensi desa ataukah mengadakan unit unit usaha bisnis untuk kepentingan masyarakat desa melalui pemasukan pada kas daerah, oleh karenanya peran kepala desa sangat penting. Agar dapat BUM Desa dikelola dengan baik dan profesional, maka kepala desa dan pengurus BUM Desa harus paham betul prinsip Good Corporate Governance dalam tata kelola BUM Desa.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI INVESTOR Efridani Lubis; Haryogis Susanto
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Kegiatan pada pasar modal mengandung risiko tinggi, sehingga perdagagan Efek yang berupa surat berharga terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang pada dasarnya adalah dokumen akan mengandung risiko tinggi yang perlu diantisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip GCG menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi risiko tersebut. Namun demikian, perlu ditelaah penerapan GCG seperti apa yang dapat secara efektif mengurangi risiko tersebut. Pada tataran peraturan perundang-undangan, prinsip GCG terkait praktik pasar modal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN); disamping beberapa peraturan pemerintah dan Peraturan OJK, sebagai badan otoritas pengawas pasar modal di Indonesia. Pada tataran peraturan perundang-undangan, prinsip GCGyang dikembangkan sudahsangat memadai karena berdasarkan praktik internasional dan tuntutan pasar modal itu sendiri. Namun untuk bisa mengukur pelaksanaan GCG secara kuantitatif dan kualitatif, masih dibutuhkan berbagai instrumen yang bisa dijadikan indikator atau parameter kepatuhan Emiten terhadap GCG di Pasar Modal. Tidak mengherankan jika tingkat kepatuhan Pasar Modal Indonesia terhadap GCG di antara negara-negara Asia masih berada pada peringkat 11 pada tahun 2010-2014 dengan trend skor menurun dari 40 di tahun 2011 menjadi 37 ditahun 2012 dan naik menjadi 39 di tahun 2013.Untuk efektifnya perlindungan investor melalui penerapan GCG di pasar modal diusulkan dikaitkan dengan sistem peringatan dini atau early warning system.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK PERJANJIAN WARALABA SYARIAH Sudaryat Permana
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Franchise berkerbang tidak hanya yang konvensional namun juga yang syariah tidak terkecuali dengan Indonesia. waralaba ditetapkan alam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 sebagai salah satu pola kemintraan yang menjadi salah satu sarana pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Waralaba yang berkembang di Indonesia tidak hanya waralaba konvensional tetapi berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah. Waralaba berdasarkan system syariah merupakan memiliki kemiripan dengan syirkah yaitu syirkah mudharabah. Banyaknya waralaba yang mengklaim menerapkan prinsip syariah tentu membutuhkan peran pengawas sehingga prinsip syariah yang diterapkan benar-benar prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Selama ini usaha-usaha yang mengklaim menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui salah satu lembaganya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga dengan usaha waralaba yang berdasarkan system syariah, perlu ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sehingga prinsip-prinsip syariah yang diterapkan benar-benar prinsip syariah sebagaimana yang ada dalam tuntutan Al Quran, Hadits dan Ijtihad.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT Mardjono Reksodiputro
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Media massa dan media sosial sibuk membicarakan tentang kekhawatiran masyarakat akan diperlemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui undang-undang yang dihasilkan oleh DPR, maupun disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Nasional) pada kurun waktu akan selesainya tugas mereka (DPR baru dilantik 2 Oktober 2019). Pada waktu yang bersamaan dibicarakan juga tentang perilaku petugas Polisi yang bertugas menertibkan massa yang berdemonstrasi (24 September 2019) untuk pembatalan UU KPK tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email selisik@univpancasila.ac.id

Phone -

Journal Mail Official selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA