Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kusrini Purwijanti]]>;
<![CDATA[Iman Prihandono]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.172 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9098
<![CDATA[Tulisan ini dibuat untuk menganalisa ruang lingkup dan jangkauan pengaturan karakteristik Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) serta potensi penggunaan Pengaturan keterbukaan Pemilik Manfaat terhadap Korporasi di sektor pertambangan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menunjukkan Keberadaan Beneficial Owner (BO) telah dikenal dalam konstruksi hukum Indonesia. Meskipun pada UU PT dan UU Penanaman Modal tidak secara tegas mengatur mengenai BO, namun pengaturan BO telah nampak pada regulasi yang lebih teknis yaitu dalam bidang perpajakan. Kejelasan BO akan dapat membantu dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bila pelanggaran hukum oleh korporasi terjadi. Lahirnya Perpres 13/2018 semakin memperkuat kewajiban membuka dan mengenali BO di Indonesia. Sehingga Perpres 13/2018 dapat menjadi instrumen yang membantu mengenali dan mengidentifikasi pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat operasi usaha korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO. Sehingga sebaiknya kewajiban keterbukaan BO diatur kedalam instrumen hukum Undang-undang sehingga memuat mekanisme sanksi administratif dan pidana.]]>
<![CDATA[Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling ]]>
<![CDATA[Septiani Ayu Rizkiyana]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.168 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9103
<![CDATA[Musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat pula banyak perkembangan teknik dalam bermusik yang dilakukan oleh musisimusisi, salah satunya adalah musik sampling. Sampling dilakukan dengan mengambil bagian dari komposisi atau rekaman lagu atau musik yang telah ada, bagian tersebut kemudian diolah dan dikombinasikan dengan komposisi yang dibuat oleh sampler sendiri, sehingga menghasilkan lagu atau musik yang baru. Hasil dari penggunaan sampling ini dapat dilindungi dengan hak cipta sebagai ciptaan asli terpisah dari lagu atau musik asal. Akan tetapi dalam penggunaan musik sampling dibutuhkan izin baik dari pencipta dan/atau pemilik hak terkait dari lagu atau musik asal agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Izin yang diberikan dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi secara tertulis baik berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun akta di bawah tangan. Perjanjian lisensi kemudian perlu dilakukan pendaftaran agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[R. Ray Audi Stevan Bimaputra]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.121 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9100
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum, Studi Pada Taksi Blue Bird Di Kota Denpasar”. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pengangkutan membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tanggung Jawab adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan suatu metode dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat di dalam penulisan ini, hukum di konseptualisasikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata, dalam melakukan penelitian langsung melakukan studi kasus di lapangan dan juga melakukan wawancara bagaimana perlindungan terhadap penumpang apabila tejadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dan tanggung jawab dari pihak perusahaan angkutan Blue Bird pada saat terjadi kecelakaan terhadap penumpang.]]>
<![CDATA[Prinsip Transparansi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah di Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Davin Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.701 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9096
<![CDATA[Sama halnya dengan bank konvensional yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat,perbankan syariah tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbakan selalu terjadi trade-off antara service and risk. Oleh karena itu bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, bank syariah memiliki kewajiban untuk melindungi nasabah dari risiko yang sewaktuwaktu dapat muncul. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode penelitian teoritik dan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian ini, dapat diketahui hasilnya bahwa Penerapan prinsip transparansi wajib diterapkan oleh bank syariah, terutama informasi mengenai kemungkinan akan timbulnya risiko sehubungan dengan transaksi atas produk yang ditawarkan terhadap nasabah, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah sekaligus mencegah risiko-risiko yang mungkinakan timbul dikemudian hari, dan bilamana nasabah mengalami kerugian karena kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak bank syariah, maka bank syariah wajib untuk bertanggung gugat. Selain itu selaku lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administrasif kepada bank syariah.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan ]]>
<![CDATA[Rexy Rionaldi Refri]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (23.165 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9101
<![CDATA[Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Dalam hal Fidusia wajib membuat Akta Fidusia secara otentik serta melakukan pendaftaran agar terbit Sertipikat Fidusia agar memudahkan kreditor untuk melaksanakan eksekusi jika debitor cidera janji. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah doctrinal legal research. Akibat hukum perjannjian fidusia yang dibuat dibawah tangan yaitu mengenai akibat hukum terhadap proses eksekusi serta perlindungan hukum debitor. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia Perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal menyediakan barang kepada nasabah wajib diikuti dengan pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris serta melakukan pendaftaran agar proses eksekusi tersebut dapat menjadi legal. Dalam hal perlindungan hukum debitor, Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didalamnya membahas mengenai lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), masyarakat diharapkan melakukan pelaporan kepada lembaga tersebut jika eksekusi yang dilakukantidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Surrogate Mother ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Abhimantara]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.691 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9097
<![CDATA[Kemajuan teknologi di bidang kedokteran khususnya mengenai kehamilan non-alamiah seperti surrogate mother yang dituangkan dalam suatu perjanjian tentunya akan memiliki akibat-akibat hukum khususnya pada tulisan ini mengenai akibat hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah doctrinal legal research. Akibat hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother yaitu mengenai kedudukan hukum anak tersebut dan hak waris yang dimiliki anak tersebut. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia anak yang lahir akibat dari perjanjian surrogate mother merupakan anak sah dari ibu penggantinya dan bukan merupakan anak sah dari orang tua biologisnya, dan dalam hal hak warisnya jika anak tersebut digolongkan sebagai anak sah maka anak tersebut dapat mewaris penuh dari ibu penggantinya dan suaminya, sedangkan jika anak tersebut digolongkan sebagai anak luar kawin maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu yang melahirkannya.]]>
<![CDATA[Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[Rose Panjaitan]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (23.165 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9102
<![CDATA[Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan (accesoire) yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoire timbul karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Karena perjanjian accessoire ini lahir dari perjanjian pokok, maka apabila perjanjian pokok (utang-piutang) hapus, perjanjian accessoire (jaminan) nya pun hapus, namun apabila perjanjian accessoire (jaminan) nya hapus, belum tentu perjanjian pokok (utang-piutang) nya juga ikut hapus. Perjanjian jaminan bertujuan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor, dimana terdapat kekuatan eksekusi dalam lembaga jaminan, salah satunya adalah parate eksekusi yang merupakan salah satu cara aman dan cepat dalam pelunasan utang disaat debitor wanprestasi. Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, melibatkan peran serta balai lelang dalam peristiwa penjaminan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, karena pengaturan pada pasal 6 dan penjelasan umum angka 9 undang-undang hak tanggungan yang berbeda penjelasannya. Namun parate eksekusi masih tetap dapat dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir ]]>
<![CDATA[Listya Aswaratika]]>;
<![CDATA[Dian Purnama Anugerah]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.648 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9099
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur mengenai penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang telah lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Penyesuaian dilakukan dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Yayasan dengan tujuan agar yayasan tersebut tetap mendapatkan status badan hukum. Namun terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut akan berdampak pada keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa status hukum yayasan yang hingga jangka waktu berakhir belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan, serta mengenai keabsahan tindakan hukum yang dilakukan yayasan apabila yayasan tersebut belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, serta menggunakan metode interpretasi dan metode deduktif analisis untuk menganalisa bahan hukum tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini ialah mengetahui keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan yayasan jika yayasan hingga jangka waktu berakhir belum melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya dengan Undang-Undang Yayasan dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan.]]>
<![CDATA[Eksistensi Doktrin “Piercing The Corporate Veil” Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan ]]>
<![CDATA[Titik Tri Sulistyawati]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.702 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9104
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asas hukum yang mengatur tentang prinsip “Piercing The Corporate Veil” berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan tanggung jawab Induk Perusahaan sebagai pemegang saham atas pelaksanaan sentralisasi kebijakan procurement dari Anak Perusahaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah dengan metode telaah kepustakaan (study document) dengan sistem kartu (card system) dan didukung pula dengan penggunaan metode bola salju (snow ball) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran, yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Hukum Perseroan memperlakukan Anak Perusahaan sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dari Induk Perusahaan. Sebagai badan hukum mandiri, pengurusan hak dan kewajiban terletak pada kewenangan masing-masing organ perseroan. Pemisahan kewenangan itu berujung pada prinsip tanggung jawab terbatas Induk Perusahaan sebagai pemegang saham dari Anak Perusahaan dan menjadi tidak terbatas bagi pemegang saham apabila terdapat penerobosan prinsip “Piercing The Corporate Veil”, salah satunya akibat “breach of duty” dari Induk Perusahaan. Namuncampur tangan Induk Perusahaan terhadap pengusahaan bisnis dan managemen Anak Perusahaan hendaknya dilakukan dengan menghormati prinsip kemandirian Anak Perusahaan dalam rangka pembatasan tanggung jawab diantara keduanya.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia) ]]>
<![CDATA[Avisena Aulia Anita]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.652 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9094
<![CDATA[Poligami dewasa ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keberadaan asas monogami relative yang berlaku di Hukum Perkawinan Indonesia, dimana membuka peluang untuk dapat melakukan poligami. Hal ini membuka celah hukum praktik poligami yang tidak terkontrol. akibatnya berdampak pada kaum wanita jika poligami tidak dilakukan dengan hati hati. Penekanan terhadap asas monogami relatif terdapat pada pemberian izin istri pertama untuk melakukan poligami. Dalam hal izin saja,berpotensi untuk merusak hubungan rumah tangga sangatlah besar dan yang menjadi korbannya tentu pada pihak wanita. Tentu poligami sekarang dengan poligami pada masa Rosulullah SAW berbeda. Diperlukan peran negara dalam memperketat aturan dalam praktik poligami di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap wanita lebih terjamin. Berbeda dengan negara Malaysia sebagai Negara dengan sistem Common Law, yang menganggap poligami sebagai sebuah tindakan kriminal. Perbedaannya terletak pada pembebanan pada syarat, alasan dan prosedur yang lebih ketat. Walaupun sistem hukum antara malaysia dengan Indonesia berbeda namun pengetatan terkait dengan syarat, alasan dan prosodur diharapkan dapat juga berlaku di Indonesia untuk memberikan perlidungan hukum terhadap wanita.]]>
