cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mulia Jaya
Contact Email
jppd.fisipolumb@gmail.com
Phone
+62747-323310
Journal Mail Official
jppd.fisipolumb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 26862271     DOI : https://doi.org/10.36355/jppd
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah merupakan jurnal ilmiah yang proses telaahnya menggunakan peer-review . Jurnal ini mempublikasikan artikel penelitian dan artikel kajian literatur dalam bidang politik dan pemerintahan daerah. Fokus jurnal ini adalah Politik meliputi: kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, distribusi dan alokasi nilai. Pemerintahan daerah meliputi: individu, negara, urusan pemerintahan daerah dan, kebijakan publik. Naskah yang akan dikirimkan ke jurnal ini, melalui Submissions. Bagi penulis yang akan mengirimkan naskah ke jurnal ini, silakan klik Register. Jika sudah memiliku akun di jurnal ini, silakan klik Login.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2022): Desember" : 12 Documents clear
Kearifan Lokal Pemilihan dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki — Laki dari Luar Dusun Sungai Lilin Mulia Jaya; Sadri Chaniago; Ahmad Zikron
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.50

Abstract

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagaiinstrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu desain deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka — angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: Perangkat Desa (Dusun) belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Desa (Dusun) yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi bagi perangkat Desa (Dusun) yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkat hanya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.
Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens Mochammad Tanzil Multazam
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.58

Abstract

Legal and policy issues surround NFTs. This study examines NFT legal and policy issues and their effects on the digital economy. This study showed that NFTs could revolutionize digital asset ownership, but they also raise questions about intellectual property, privacy, and taxes. As NFT ownership evolves, buyers and sellers must understand their legal rights and obligations and avoid infringing on others' intellectual property rights. NFTs with photos or other personal data raise privacy concerns. To avoid privacy violations, buyers and sellers should consider NFT privacy implications. NFTs may be used for money laundering or terrorism. Regulators and law enforcement closely monitor NFT transactions to prevent misuse. Policymakers, regulators, and industry participants trying to establish a clear and effective legal framework that protects all parties should consider this study. These legal and policy issues must be addressed as NFTs gain popularity to maximize their potential. NFTs are legally and politically complex. This study emphasizes the need for ongoing research and stakeholder collaboration to responsibly and legally use NFTs and realize the digital economy's transformative potential.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025): Desember Vol 7, No 1 (2025): Juni Vol 6, No 2 (2024): Desember Vol 6, No 1 (2024): Juni Vol 5, No 2 (2023): Desember Vol 5, No 1 (2023): Juni Vol 4, No 2 (2022): Desember Vol 4, No 1 (2022): Juni Vol 3, No 2 (2021): Desember Vol 3, No 1 (2021): Juni Vol 2, No 2 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): Juni Vol 1, No 2 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): Juni More Issue