cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rino A. Nugroho, Ph.D
Contact Email
-
Phone
+62271637358
Journal Mail Official
spiritpublikfisip@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 19070489     EISSN : 25803875     DOI : https://doi.org/10.20961/sp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2017)" : 8 Documents clear
Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik Dewi Amanatun Suryani
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.546 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11736

Abstract

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F maka setiap warga negara memiliki hak atas akses informasi. Tujuan dari UU KIP diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan dan wujud tatakelola Badan Publik yang transparan dan akuntabel serta adanya pengawasan dari masyarakat dalam proses penyelenggaran negara yang baik. Badan Publik Negara di DIY memiliki kewajiban untuk mematuhi UU KIP dengan menyediakan, mengumumkan, dan melayani informasi. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap pelaksanaan UU KIP pada Badan Publik Negara di DIY terhadap ketiga hal di atas melalui 3 (tiga) tahap penilaian yaitu Self Assessment Questionare (SAQ), Peninjauan Website, dan Kunjungan ke Badan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Badan Publik Negara dalam mematuhi UU KIP masih rendah sehingga upaya mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik perlu ditingkatkan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi adalah adanya PPID, pengembangan sistem informasi yang memberikan kemudahan layanan informasi yang cepat, biaya ringan, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Serta pengelolaan informasi yang akurat dan obyektif.
Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota Bambang Utoyo Sutiyoso
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.084 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11740

Abstract

Urban spatial planning as a part of spatial planning activities actually is a form of public policy formulation related with urban space management. Actions done by the policy actor in the formulation process of public policy will be extremely determined by the perspectives used. Governance as the main perspective in public administration and management demands the application of principles which attributed to it in order to achieve good governance. Based on that, the problem of the research is: how is the priority of the governance principles related to the actor/agent involved in urban planning? The purposes of the research are to know, to describe, and to analyze the priority of governance principles related to the actor/agent involved in urban planning. The type of the research, basically, is a descriptive research using the quantitative model analysis, that is Analythical Hierarchy Process. Data sources are taken from the research respondents which are consisting of municipal government elements; civil society and private (business) sector.The result shows that the priorities of governance principles application in urban planning based on the involved actor/agent are:  first: participation (3.141); second: responsive (3.021); third : transparancy (3.009); and fourth : accountability (2.867), with the actors value: civil society (1.168); municipal government (1.096); and business (private) sector by the value of (0.736) respectively. Civil society participation is done to the whole phases of urban planning in the form of providing data and information, opinion and aspiration, as well as objection and rebuttal toward the concept of city territorial development.  Meanwhile, practically, the research recommends the need of regulation toward the civil society participation in urban planning in local nature to find the best practice; the application of governance principles should become the mindset of public officer and the planner in spatial planning.
Pelaksanaan Cannal Blocking Sebagai Upaya Restorasi Gambut di Kabupaten Meranti Provinsi Riau Febri Yuliani
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.203 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11746

Abstract

Indonesia memiliki Lahan Gambut terluas (14,9 juta ha) ke 4 di dunia setelah Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat dan merupakan Lahan gambut tropika terluas di dunia. Indonesia   menyimpan cadangan Karbon  Gambut mencapai 46 giga ton, atau sekitar 8-14% dari Karbon yang terdapat dalam gambut dunia. Manfaat ekosistem gambut antara lain adalah untuk: Kehutanan, Pengendali Banjir dan suplai air, Potensi wisata, Mata pencaharian Masyarakat lokal (perikanan, pertanian, perkebunan), Stabilisasi iklim, Keanekaragaman hayati, serta untuk Pendidikan dan penelitian. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Riau hingga tahun 2016 mencapai mencapai  3.218 hektar dengan jumlah titik api terbanyak yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 32 titik. Titik api yang lain juga tersebar di Kabupaten Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, dan Inhu. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan gambut diwilayah pesisir timur juga terus berlanjut. Hingga kini, tercatat sudah 310,25 hektar lahan gambut sudah terbakar di Kabupaten Meranti.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan cannal blocking sebagai upaya restorasi gambut di Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif. Dalam pembangunan canal blocking sebagai upaya restorasi Gambut serta sebagai solusi pencegahan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Meranti  telah terlaksana Hal ini dapat dilihat dari indikator pengelolaan yang digunakan dalam menganalisis pembangunan canal blocking di Kabupaten Meranti.  Terbukti dengan terjadinya penurunan titik api dibeberapa  desa  bahkan pada tahun 2016 tidak ditemukan titik api di Desa Sungaitohor. Selain itu dengan canal blocking lahan-lahan gambut ini kembali di tata agar dapat kembali pada fungsinya. Maka layaklah desa Sungaitohor menjadi desa percontohan dalam merestorasi gambut dan mencegah kebakaran lahan gambut.
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pariwisata: Analisa Isi Laman Resmi Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Budiarjo Budiarjo
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.219 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11608

Abstract

The discovery of Information Communication Technology (ICT) has changed the way of human’s life. Application of ICT in the field of tourism has brought a drastic change among tourism businesses, tourists, and government. In marketing the tourist attraction, the present government no longer needs to spend money in organizing exhibitions, but using the website that is much cheaper. Riau Islands Province is the third provincial tourism destination in Indonesia after Bali and Jakarta. This province is using a website entitled Wonderful Kepri, http://Kepri.travel/ as a means of information and marketing of tourism destinations in its region. The purpose of this study is to describe the extent to which an official website benefits to the customers. This study applies content analysis method either on text or images on the website. The result of this study shows the website provides various menus, interesting and informative for travelers or anyone interested to visit the Riau Islands.
Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan) Rina Herlina Haryanti; Candra Sari
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.84 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11748

Abstract

This study aims to look at the complete facilities and their accessibility in existing tourist sites in the city of Surakarta namely Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug and Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari. Completeness of facilities and existing facilities at tourist sites is assessed based on the Minister of Public Works No. 30 Year 2006 on Technical Guidelines and Accessibility Facility On Building and Environment. This study assessed whether tourism in Surakarta was accessible or not and viewed based principles of accessibility. The method used is descriptive qualitative research with data collection technique using observation, interviews and documents. To obtain valid data, this study using triangulation of data sources. While data analysis techniques using interactive analysis techniques.Facilities were seen and assessed based on the Public Works Ministerial Regulation No. 30 Year 2006 on Technical Guidelines and Accessibility Facility Building and Environment On the basis of the size of the room, pedestrian paths, guide lines, parking areas, ramps, and traffic signs and markings. The results showed that the state of the facilities and existing facilities at tourist sites namely Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug and Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari yet complete and in accordance with policy. Incompleteness of this facility shows that tourist sites are not accessible for the disabled. It makes the accessibility of tourism in Surakarta not materialized.
Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia Chairun Nasirin; Dedy Hermawan
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.353 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11610

Abstract

Illegal fishing in Indonesia have caused huge losses fisheries sector in order to realize the welfare of society. Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia take resolute policy to combat illegal fishing through drownings action actors of illegal fishing vessels. This study aims to analyze and discuss the sinking of the policy implementation actors of illegal fishing and environmental reactions arising from the policy. The method used literature study and documentation. This study shows that the sinking of the policy implementation by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia is a top-down models are characterized by regulatory certainty, a strong command system, instructional pattern and effective coordination, budget support, and the support of a strong bureaucracy. Implementation of this policy also has provoked harsh reaction to the policy environment in the form of protests from the countries of origin where the ships were sunk. Empirically, this research can help improve the implementation of policies to eradicate illegal fishing with sinking action, particularly on the management aspects of the reaction that the future policy environment can be more conducive and supportive policy implementation.
Paradoks Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Tenggara) Erni Qomariyah
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.509 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.12972

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk melihat bahwa  kebijakan desentralisasi sektor kesehatan merupakan strategi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Prinsip dasarnya adalah pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis yang paling minimal. Pemerintah daerah mungkin memiliki cukup otoritas dan akses pada sumber-sumber keuangan, akan tetapi jika tidak dikelola dengan seksama, desentralisasi tidak akan menghasilkan manfaat bagi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan publik kesehatan ibu dan anak belum menggembirakan. Banyak faktor ynag menjadi penyebabnya, antara lain : 1) Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kedua terendah di Indonesia dalam proses kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan, 2) Semakin memburuknya ketersediaan Pos Persalinan Desa (Polindes) dimana jumlah desa yang harus dilayani oleh setiap satu Pustu menurun.       Komitmen pemerintah daerah dengan menyediakan anggaran yang cukup besar di bidang kesehatan harus dimbangi dengan penyediaan fasilitas dan  kemudahan pelayanan kesehatan. Karena Sulawesi Tenggara sebenarnya merupakan provinsi yang meraih PAD tertinggi di pulau Sulawesi tetapi justru kemiskinannya menduduki peringkat ke 11 secara nasional. Kata kunci: Paradoks, Desentralisasi Kesehatan, Pelayanan Publik, Kesehatan Ibu dan Anak
Efektivitas Implementasi Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak Sri Maryuni
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.886 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11734

Abstract

Program Inovasi Kelurahan merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Pontianak untuk membangun kapasitas dan memberdayakan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi, koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagai partner kerjanya. Efektifitas implementasi Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dapat dinilai dari empat ‘tepat’, yaitu: tepat kebijakannya, tepat pelaksananya, tepat target atau sasarannya dan tepat lingkungannya. Selain itu perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dinilai sudah efektif, karena sebagian besar kegiatan telah memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya guna meningkatkan kapasitas dan memberdayakan kelurahan. Implementor atau pelaksana Program Inovasi Kelurahan di masing masing kelurahan telah sesuai antara tema kegiatannya  dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) selaku Pembina kegiatan tersebut.Sedangkan kelompok sasaran yang terlibat dalam implementasi PIK adalah: institusi kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan kelembagaan masyarakat di Kota Pontianak. Kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing kelurahan dalam Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dinilai sudah sesuai dengan lingkungannya, karena kegiatannya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan telah memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Disarankan Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak berkesinambungan dari tahun ke tahun, karena program ini dapat mendorong kemandirian masyarakat dan institusi kelurahan untuk memperbaiki lingkungannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2024): IN PRESS Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Volume 10, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015 More Issue