cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asram AT Jadda
Contact Email
asram77@yahoo.co.id
Phone
+6281230293103
Journal Mail Official
madanilegalreview@gmail.com
Editorial Address
Lapadde Mas Kota Parepare
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Madani Legal Review
Published by Universitas Muhammadiyah Parepare
ISSN : 25979353     EISSN : 25806319     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dari Jurnal ini untuk menyediakan sebuah wadah baik akademisi, peneliti, praktisi untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan bidang cakupannya sesuai dengan topik Jurnal yakni membahas masalah Hukum, diantaranya: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum dan HAM, Hukum Ekonomi Bisnis, ekonomi syariah, Hukum Kesehatan, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum Pajak dan HAKI.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW" : 5 Documents clear
ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PINRANG AsramA.T.Jadda, Nurhaedah Hasan, Muh Yusuf
Madani Legal Review Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v7i2.2776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengelola Pesisir secara terpadu di Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan pembangunan Berwawasn Lingkungan.Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,dengan melakukan wawancara langsung dengan Pemerintah Kecamatan Lembang, dan Pemerintah Desa Sabbang paru dan Binanga karaeng serta tokoh masyarakat dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriftif - Kualitatif.Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu diwujudkan dalam bentuk Hirarki kebijakan Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten, yang teraktual pada prioritas kebijakan, namun dalam praktiknya masih ada kebijakan yang belum optimal dalam hal ini RTRW kabupaten pinrang yang perlu di perbaharui serta belum adanya RDTR kawasan pesisir di kabupaten pinrang yang menimbulkan pemerintah kecamatan agak sulit untuk menyusun rencana yang lebih mendetail guna mengelola kawasan pesisir di kabupaten pinrang, khususnya di kecamatan Lembang; (2) Kendala dalam Pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Pinrang adalah belum optimalnya pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir sehingga memuncukan ketidaksesuaian Kebijakan dan Regulasi yang ada, dan Belum adanya kebijakan hukum yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan wilayah Pesisir secara Terpadu yang mana membuat beberapa regulasi tumpang tindih dalam pelaksanannya, serta kursngnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BARRU (Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar) Ibrahim Fattah, Hartono Hamzah, Arya Apriansyah
Madani Legal Review Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v7i2.2777

Abstract

Tindak Pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan di bidang kehutanan yang kegiatanya mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli kayu yang tidak sah. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan di Kabupaten Barru (Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar)”, memiliki rumusan masalah Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana illegal logging berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana illegal logging berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini dalam putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. aspek hukum pidana materil dalam putusan sebagian besar sudah terpenuhi. Serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu kepada hal yang meringankan dan memberatkan.
TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN PENGALIHAN FUNGSI HUTAN MANGROVE MENJADI TAMBAK Wahyu Rasyid, Asrul Hidayat, Juskarlinda
Madani Legal Review Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v7i2.2778

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum lingkungan pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak. Mengetahui bagaimana dampak lingkungan dari pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak. Penelitian ini berdasarkan pada penggabungan penelitian normatife empiris dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa undang-undang dan peraturan daerah. Adapun bahan hukum yang digunakan berdasarkan pendekatan penelitian yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan daerah, buku-buku, artikel, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan hasil penemuan ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet, kamus dan kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif. Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer, data yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang telah diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama dalam penegakan hukum lingkungan pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak ada 2 aspek hukum yang dapat diberlakukan yaitu hukum administrasi lingkungan yang memiliki fungsi sebagai pengawasan yang penjatuhan sanksinya seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Hukum pidana lingkungan yang penjatuhan sanksinya berupa pemenjaraan atau denda, tetapi dalam kasus yang teradi di Dusun Tanroe Desa Bababinanga penegakan hukum lingkungan belum maksimal. Kedua dampak dari pengalihan fungsi hutan mangrove ini lebih besar dampak negative atau kerugian yang dirasakan warga dan rusaknya habitat flora dan fauna. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah dan menjatuhkan sanksi tegas, perlu adanya perhatian khusus pemerintah daerah untuk perlindungan dan pengawasan hutan mangrove, serta perlu dilakukan sosialisasi kepada warga bagaimana memanfaatkan hutan mangrove dengan baik dengan pembibitan.
PERAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA PAREPARE Sadriyah Mansur, Muthmainnah, Burhanuddin
Madani Legal Review Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v7i2.2779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di kota Parepare, dinilai suda efektif. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan mengkaji dikumen-dokumen hukum dan karya tulis lainya serta penerapan pada peristiwa hukum melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, studi lapangan dan wawancara, dengan teknik teknik analisa data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan masi bejalan sesuai dengan sudah sesuai dengan penerapan saknksi administrasi yang diamanatkan dalam undang-undang sehingga pemberlakuan sanksi administrasi berlaku efektif dan meminimalisir kasus pencemaran lingkungan. Hambatan dalam penerapan saknsi administrasi dalam penegakanya yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal sehingga perlunya dilakukan sosialisasi terhadap pengelolaan lingkungan dan perlu ditingkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa paham dengan benara dalam mengelola lingkungan.
URGENSI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Firmansyah
Madani Legal Review Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v7i2.2780

Abstract

orupsi di Indonesia semakin merajalela dan sudah semakin parah olehnya itu dibutuhkan peran penegak Hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis data secara deskriftif kualitatif. Adapun hasil penelitian menggambarkan peran kejaksaan baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberi legitimasi kepada jaksa sebagai penegak Hukum yang berwenang menangani korupsi pada tahap penyidikan dan penuntutan secara preventif beberapa peran yang dijalankan seperti mengadakan kerjasama dengan penegak hukum lainya, program Jaksa masuk sekolah, desa dan pesantren serta menyelesaikan korupsi secara restorative pada kasus yang merugikan negara dibawah 300 juta.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 7 No. 2 (2023): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 7 No. 1 (2023): MADANI LEGAL REVIEW Vol 6 No 2 (2022): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 6 No. 1 (2022): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 5 No. 2 (2021): MADANI LEGAL REVIEW Vol. 5 No. 1 (2021): Madani Legal Review Vol. 4 No. 2 (2020): Madani Legal Review Vol. 4 No. 1 (2020): Madani Legal Review Vol 4 No 1 (2020): Madani Legal Review Vol. 3 No. 2 (2019): Madani Legal Review Vol 3 No 1 (2019): Madani Legal Review Vol 2 No 2 (2018): Madani Legal Review Vol 2 No 1 (2018): Madani Legal Review Vol 1 No 2 (2017): Madani Legal Review Vol 1 No 1 (2017): Madani Legal Review More Issue