cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM" : 16 Documents clear
PENGARUH KOMPETISI PEGAWAI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Suprayitno .; Syahrani .; Burhanudin .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.544 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.508

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh komptensi pegawai dan budaya kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh budaya kerja pegawai dalam suatu organisasi akan dapat menopang terciptanya prestasi kerja. Pencapain Prestasi di dalam organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Kedudukan sumber daya manusia pada posisi yang paling tinggi berguna untuk mendorong organisasi menampilkan norma perilaku, nilai dan keyakinan sebagai sarana penting dalam peningkatan kinerjanya melalui peningkatan prestasi kerja. Peningkatan prestasi kerja  merupakan pencapaian  cita-cita organisasi  atau pemenuhan tujuan organisasi  melalui komitmen  anggota terhadap  perkembangan organisasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh sangat signifikan terhadap prestasi kerja di Sekretariat Daerah Kalimantan Timur.
ANALISIS KONFLIK LAHAN PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS WILAYAH PERTAMBANGAN DI KECAMATAN MARANGKAYU-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Bagus Dimas; Adam Idris; Nur Fitriyah
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.714 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.513

Abstract

Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah pertambangan batubara terutama di wilayah Kalimantan Timur adalah konflik lahan. Seperti konflik lahan yang terjadi antara PT. Mahakam dengan Kelompok Masyarakat Pemilik Lahan di Kecamatan Marangkayu, konflik ini terjadi pada tataran lokal yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang, dimana dalam proses usaha penyelesaian konfliknya melibatkan juga pihak pemerintah terutama pemerintah daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik lahan antara PT. Mahakam dengan Kelompok Persatuan Pemilik Lahan telah berlangsung selama empat tahun tanpa penyelesaian hingga saat ini. Terdapat dua isu konflik utama yaitu : (1) isu konflik ganti rugi lahan, (2) isu konflik penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berperan dalam penyelesaian konflik dengan membentuk Tim Identifikasi Dan Inventarisasi Lahan yang menghasilkan keputusan Tim dalam bentuk rekomendasi. Salah satu rekomendasi pemerintah daerah mengenai penyelesaian konflik lahan ini adalah melalui jalur pengadilan yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Hal inilah yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat tidak selesainya konflik lahan hingga saat ini.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Ramli .; Adam Idris; Heryono Susilo Utomo
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.181 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.518

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Fokus penelitian yang ditetapkan.meliputi: Banyanya korban bencana alam yang layani. ketapatan waktu dalam menyalurkan bantuan pada korban bencana alam, Efektivitas penyalurkan bantuan pada korban bencana alam, dan keterampilan aparatur  dalam penanganan korban bencana alam. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja aparatur Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam penanggulangan bencana terindikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan aparatur dalam mengantisipasi warga yang terkena bencana tanah longsor, maupun musibah kebakaran. Indikasi lain dapat diketahui dari kemampuan aparatur dalam menyelamatkan, mengevakuasi korban, harta benda, menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, hingga pemulihan sarana  dan prasarana korban. Kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam penanggulangan bencana alam Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain jalur birokrasi yang panjang sehingga penyaluran bantuan kepada para korban bencana mengalami kelambatan, penyaluran banatuan sulit terjangkau karena daerahnya terisolir, sehingga penyaluran bantuan tidak tepat waktu atau sesuai yang diharapkan kurang memadai sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam. luas wilayah kewenangan tidak sebanding dengan anggota tim pelaksana yang disediakan untuk menanggulangi korban bencana alam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BERAU Rachmad Hidayat; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i2.509

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari hasil penelitian terhadap 20 responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah terlaksana dengan cukup baik. Selanjutnya diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dari implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sarana dan prasarana pendukung yang telah lengkap, kedua adalah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara berkelanjutan, ketiga adalah pemberian Penghargaan atau Reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Selanjutnya faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah berasal dari diri PNS serta dari kerusakan sarana berupa error system mesin absensi.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Budiansyah .; Sutadji .; Erwin Resmawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i2.514

Abstract

Artikel bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja aparatur birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Budaya kerja dalam suatu organisasi sebagai sumber kekuatan  dari organisasi  untuk mencapai kinerja pegawai  yang optimal, sehingga pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab merasa memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Oleh karena itu peningkatan kinerja aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu organisasi atau institusi. Untuk itu pimpinan organisasi harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan  yang muncul  yang berhubungan dengan kinerja aparatur salah satu diantaranya adalah budaya kerja. Hasil stusi menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja aparatur birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sangat signifikan
PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT) Yohani .; Hartutiningsih .; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i2.505

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pembinaan Sumber Daya Aparatur di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan administrasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pelayanan yang dilakukan lembaga cukup berarti dalam menunjang pelayanan umum. Sedangkan jenis pendidikan dan pelatihan penjenjangan dapat membentuk kepribadian seseorang agar memiliki sikap mental dan perilaku yang baik. Selain itu dapat meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi pada hasil kerja yang lebih. Selain itu pendidikan dan pelatihan di bidang teknis secara implementatif sebagian besar aparatur yang mengikuti pelatihan telah membawa perubahan atau perbedaan keterampilan dibandingkan sebelumnya, bahkan hasil kerjanya lebih baik daripada sebelumnya. Disiplin kerja di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut tercermin pada perilaku pegawai yang kurang konsisten terhadap peraturan seperti terlambat masuk kerja, keluar jam kerja tanpa alasan yang jelas  dan pulang lebih awal. Faktor-faktor yang mendukung meliputi adanya regulasi yang kuat, pendanaan yang memadai serta adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi menghambat yaitu  masih kuatnya aparatur yang menggunakan cara kerja yang konvensional. Adanya perbedaan pandangan antar pimpinan unit kerja dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aparatur untuk meningkatkan hasil kerja, terutama dalam memanfaatkan jam kerja terasa belum menunjukkan intensifikasi sehingga melahirkan hasil kerja yang berbeda.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2014 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue