cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM" : 10 Documents clear
PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) KALIMANTAN TIMUR Prabadwipa Meidianwar; Anthonius Margono; Djumadi .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.14 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.534

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. 3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang bersumber dari responden yang merupakan pegawai pada LPP TVRI Kalimantan Timur yang berjumlah 52 orang beserta Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dihasilkan persamaan regresi Y = 1,542 + 0,343 X1 + 0,256 X2 yang berarti terdapat hubungan yang positif dan searah antara variabel X terhadap variabel Y. Sehingga setiap peningkatan kemampuan kerja dan motivasi kerja maka akan meningkatkan kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. Korelasi yang dihasilkan berdasarkan nilai R adalah sebesar 0,640 yang berarti bahwa secara bersama-sama kemampuan kerja dan motivasi kerja memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur. Sedangkan nilai R square (R2) yang dihasilkan adalah 0,410 yang berarti bahwa secara bersama-sama kemampuan kerja dan motivasi kerja mampu mempengaruhi kinerja pegawai LPP TVRI Kalimantan Timur sebesar 41 %, sedangkan selebihnya sebesar 59 % kinerja pegawai ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji t variabel kemampuan kerja (X1) memiliki nilai thitung > ttabel sebesar 3,150 > 1,6766 dan nilai signifikasi 0,003 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan kerja terhadap variabel kinerja pegawai pada LPP TVRI Kalimantan Timur. Hasil uji t variabel motivasi kerja (X2) memiliki nilai thitung > ttabel sebesar 2,489 > 1,6766 dan nilai signifikasi 0,016 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai pada LPP TVRI Kalimantan Timur. Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel atau 17,005 > 3,18, dengan nilai Signifikasi 0,000 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap variabel kinerja pegawai.
PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA Mustika Retno Andrita; Nur Fitriyah; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.117 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.539

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sumberdaya aparatur pada BPPTSP Kota Samarinda, dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian verivikatif (kausalitas). Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, penyebaran kuesioner, serta dokumentasi. Analisis data mempergunakan uji regresi secara komputerisasi melalui program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 20. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Ada pengaruh yang cukup kuat antara kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Artinya, apabila kualitas sumberdaya aparatur ditingkatkan, maka akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda, 2) Kualitas sumberdaya aparatur BPPTSP Kota Samarinda dominan mengandung mutu potensi kelompok kerja yang terbangun atas daya kreativitas dan kekuatan jalinan kerjasama, namun juga mengandung mutu proses kerja yang dilandasi dari komitmen organisasional yang tinggi serta menghasilkan mutu kinerja yang dibangun atas keyakinan bahwa sumberdaya aparatur merupakan aspek penting bagi pencapaian tujuan organisasi BPPTSP Kota Samarinda, 3) Kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda belum mencapai kesederhanaan prosedur, kejelasan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan yang baik. Tetapi baru mencapai kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup baik dan dianggap mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Purwanto .; Muhammad Jamal Amin; Badruddin Nasir
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.178 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak  alat berat/besar sesuai PERDA No. 1 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimnatan Timur. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan model Interaktif (interaktif model of analisis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat/besar telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perda No. 01 Tahun 2011, berbagai upaya-upaya antara lain; dibentuknya Tim Intensifikasi Alat berat/besar, diadakannya kerjasama dengan Intansi terkait dan Pihak Kepolisian namun pelaksanaanya belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak alat berat/besar dinilai masih rendah.  Dari wawancara dan temuan dilapangan masih ditemui kendaraan alat-alat berat/besar belum melaksanakan pembayarann pajak. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4), (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG KELANCARAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU Yonatan .; Nur Fitriyah; Anthonius Margono
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.872 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.540

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Publik di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Pembangunan Jalan, Pembangunan jembatan, Pembangunan Sarana Kesehatan, Pembangunan dibidang Sarana Pendidikan, Pembangunan dibidang Ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Pembangunan infra struktur yang dilakukan Pemerintah Keca-matan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Perubahan terjadi bukan hanya bidang prasarana jalan dan jambatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi. Dengan dibangunnya infrastrktur dibeberapa desa di Kecamatan Mentarang, akses-bilitas kehidupan masyarakat lebih lancar, aman dan terjangkau, disamping tidak dihadapkan pada pengrbanan yang tinggi Dengan dibangunnya prasarana jalan dan jembatatan di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarkat desa yang terisolasi, meskipun   pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal, tetapi tidakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi (pasar). Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan oleh  terbatasnya alokasi sumber dana per sub kegiatan, terbatasnya sumberdaya aparatur yang professional, kurangnya pasrtisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan kurang singkronnya  cairnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA Rio Sholihin; Nur Fitriyah; Sutadji .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.386 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.536

Abstract

Tujuan dari penelitain ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis proses dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dari hasil temuan pada objek penelitian yaitu Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terlihat dalam keikutsertaan di partai politik untuk terlibat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,82%, hal ini menandakan masih sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam partai politik., Partisipasi selanjutnya berkaitan dengan keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, dengan data yang ada memperlihatkan bahwa hanya sebesar 34,1% masyarakat ikut kegiatan tersebut. Partisipasi pengguaan hak pilih juga sama, menunjukkan angka yang rendah dan mengalami penurunan, pemilihan kepala daerah sebesar 52,27% masyarakat yang datang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi dapat disimpulkan bahwa Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang masih cukup rendah.
KINERJA PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN NASABAH PADA BANK BPD KALTIM CABANG TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU Karnawijaya .; Adam Idris; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.385 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.541

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai Dalam Melaksanakan Pelayanan Nasabah Pada Bank BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pegawai dalam melaksanakan pelayanan nasabah pada Bank BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau khususnya Security, Costumer Service dan Teller ternyata sudah baik bahkan mampu bersaing dengan bank lain dalam hal pelayanan. Hal tersebut terlihat dengan adanya pelayanan yang baik yang diterima nasabah. Upaya peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan  Kemampuan Pegawai Dalam Menyelesaikan Pekerjaan, Keterampilan dan Keahlian Pegawai Dalam Memberikan Layanan, Sikap Pegawai Dalam Melayani Nasabah, Ketepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU Liun .; Aji Ratna Kusuma; Djumadi .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.135 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.532

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Malinau. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :Prosedur pelayanan bidang kependudukan, Efektivitas pelayanan pada bidang kependudukan, kesiapan aparatur dalam pelayanan, kesiapan sarana opera-sional penunjang pelayanan, transfaransi dalam pelayanan, keramahtamahan petugas dalam memberikan layanan Sumber data diambil dari informan dan key informan, kemudian didukung dengan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah model  Alir yang dikembangkan oleh Miles dan huberman melalui tahapan-tahapan.               Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelayanan bidang kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau secara implementatif sudah sesuai yang diatur dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), Meski demikian secara aplikatif dihadapkan oleh berbagai kendala, sehingga pelayanan kepen-dudukan di lembaga tersebut kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan masyarakat. Sebab ada sebagian penduduk yang kurang puas atas pelayanan yang diberikan. Hal tersebut terindikai oleh masih banyaknya penduduk yang belum mendapatkan KTP. Secara akumulatif pelayanan bidang kependudukan cukup efektif. Sedangkan secara parsial masih ada beberapa jenis pelayanan yang perlu diperbaiki. Adapun faktor yang menghambat pelayanan bidang kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah terbatasnya sumberdaya aparatur yang professional, terbatasnya sarana operasional untuk menunjang pelayanan, Aplikasi pelayanan SIAK dan jaringan on line kurang berfungsi secara optimal, dan sering terjadinya pemadaman listrik.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU KALIMANTAN TIMUR Surpendi .; Adam Idris; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.415 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.537

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan  kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di kantor Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diterapkan pada kualitas pelayanan aparat Pemerintah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.  Hasil penelitian menunjukkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor Kecamatan Long Bagun berdasarkan penilaian masyarakat adalah rata-rata adalah sebesar 79,46%. Sedangkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor Kecamatan Long Bagun adalah rata-rata sebesar 58,41%. Sehingga kesenjangan atas harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Long Bagun yaitu sebesar: 79.46 % - 58.41 % = 20.05 %, dengan demikian kesenjangan antara harapan responden dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Long Bagun sebesar 20.05 %.
FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Noversia Herlina L; Hartutiningsih .; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i4.533

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui dan menganalisa ada atau tidaknya pengaruh variabel perencanaan pegawai (X1), seleksi pegawai (X2), penempatan pegawai (X3), pengembangan dan pelatihan pegawai (X4) secara parsialterhadap prestasi kerja pegawai Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, 2) Untuk mengetahui dan menganalisa ada atau tidaknya pengaruh variabel perencanaan pegawai (X1), seleksi pegawai (X2), penempatan pegawai (X3), pengembangan dan pelatihan pegawai (X4) secara simultan terhadap prestasi kerja pegawai Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 100 orang. Teknik Analisis pada penelitian ini menggunakan Regresi Berganda, Uji t dan Uji F.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seleksi Pegawai, Perencanaan SDM, Penempatan Pegawai, Pengambangan dan Pelatihan pegawai berpengaruh terhadap Prestasi Kerja. Dari variabel yang ada hanya variabel Penempatan Pegawai merupakan variabel yang paling dominan. Saran peneliti adalah meningkatkan ketepatan dalam penempatan pegawai mengingat penempatan pegawai memberikan pengaruh yang dominan terhadap prestasi kerja.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU (STUDI PADA KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU) Agustinus Lejiu; Masjaya .; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i4.538

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long HubungKabupaten Mahakam Ulu serta faktor - faktor yang mendukungnya. Hasil evaluasi menunjukan pelaksanaan pembangunan transmigrasi tersebut kurang optimal mencapai hasil dan manfaatnya.Pada efektifitas kebijakan,  pelaksanaannya kurang optimal mencapai hasil yang diinginkan, pada efisiensi kebijakan, usaha pencapaian tujuan cukup efisien, pada nilai kecukupan kebijakan; awal pelaksanaannya manfaat dapat didistribusikan, namun perkembangan selanjutnya hasilnya kurang dirasakan oleh kepada kelompok sasaran. Pada perataan kebijakan; awal pelaksanaannya hasil dapat dirasakan merata oleh kelompok sasaran, namun saat ini,  hasil-hasil kebijakan kurang bermanfaat. Responsifitas Kebijakan, awalnya dapat memuaskan pihak-pihak, tetapi saat ini dirasakan kurang memuaskan. Ketepatan kebijakan, bahwa hasil yang diinginkan belum optimal dirasakan oleh kelompok sasaran. Faktor yang mendukung kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung, salah satunya UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, yang memberi peluang bagi pengambilan kebijakan pembangunan transmigrasi dengan pola kerjasama dengan perusahaan, pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam investasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan.Sehingga pembangunan transmigrasi di lokasi penelitian dengan pola kerjasama HTI – Trans tujuan utamanya untuk menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk perusahaan HTI.Namun karena kurangnya pembinaan pemerintah di bidang pertanian dan tanaman pangan untuk transmigran sehingga setelah tidak lagi bekerja karena perusahaan tutup, warga transmigrasi menurun ekonominya dan akhirnya memilih keluar dari lokasi transmigrasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue