cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2018)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN YANG DILETAKKAN SITA JAMINAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 321/PDT.G/2012/PN.JAKTIM DAN NOMOR 211/PDT.G/2014/PN.JAK.TIM) Hadisantoso, Antonius Bernardus
Sapientia Et Virtus Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.41 KB) | DOI: 10.37477/sev.v3i2.70

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemegang hak tanggungan terhadap diletakkannya sita jaminan pada obyek hak tanggungan dan upaya hukum pemegang hak tanggungan dengan adanya sita jaminan pada obyek hak tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan UUHT telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan antara lain memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (droit de preference); selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de suite); memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Sehingga sudah seharusnya apabila obyek sengketa yang telah dibebani hak tanggungan tidak boleh diletakkan sita jaminan demi menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi. Pemegang Hak Tanggungan yang kepentingannya dirugikan atas putusan/penetapan sita jaminan dapat melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derdenverzet). Kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan jelas dirugikan akibat diletakkannya sita jaminan pada obyek hak tanggungan, karena pemegang hak tanggungan tidak dapat melakukan eksekusi dengan adanya sita jaminan.
PERJANJIAN WARALABA DALAM KEGIATAN JENIS USAHA RITEL Santosa, Eko Budi
Sapientia Et Virtus Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.681 KB) | DOI: 10.37477/sev.v3i2.71

Abstract

Salah satu jenis usaha yang berkembang dalam dunia swasta saat ini adalah usaha waralaba atau franchise. Penyelenggaraan usaha Waralaba disepakati dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba pada umumnya termasuk di dalamnya Perjanjian Waralaba Dalam Kegiatan Jenis Usaha Ritel dibuat dalam bentuk Perjanjian Baku yang pada umumnya mengandung klausula Eksonerasi untuk lebih memberikan perlindungan kepada salah satu pihak. Perjanjian Baku cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil bagi Penerima Waralaba. Di dalam Perjanjian Baku dapat ditemukan pihak yang mempunyai bargaining position kuat dan pihak yang lemah bargaining position-nya. Berdasarkan kepada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk klausula baku dalam Perjanjian Waralaba Jenis Usaha Ritel dan perlindungan hukum bagi pihak Penerima Waralaba terkait dengan risiko keuangan.
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA Christian, Juan Ivander
Sapientia Et Virtus Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.77 KB) | DOI: 10.37477/sev.v3i2.72

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan maupun penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana (KUHAP) sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil. Tersangka mempunyai seperangkat hak yang telah diatur dalam KUHAP, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. KUHAP sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan. UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut diatas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga termasuk dalam penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pualam, Cindy Febriana
Sapientia Et Virtus Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.128 KB) | DOI: 10.37477/sev.v3i2.73

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda adalah sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Perlindungan anak maupun remaja merupakan kegiatan ataupun usaha yang di lakukan secara sadar oleh berbagai pihak, untuk keamanan serta kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh anak bahkan sebelum lahir, anak sudah dilindungi oleh undang-undang. Hakhak dan kewajiban anak menjadi hal-hal yang wajib dipenuhi serta sepatutnya untuk diperjuangkan. Terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana di dalam konsiderans terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu bahwa, perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan diatur di dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan, larangan kekerasan terhadap anak diatur di Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian berbicara mengenai residivis adalah pengulangan tindak pidana yang sejenis oleh pelaku yang sama yang sebelumnya sudah pernah diadili dan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diatur didalam Pasal Pasal 486, 487, dan 488 KUHP dimana terdapat pemberatan pidana bagi tindak pidana yang masuk di dalam pasal-pasal tersebut.
TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KELALAIANNYA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMED CONSET DAN HASIL OPERASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN PASIEN Santoso, Bezaleel Nugraha
Sapientia Et Virtus Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.935 KB) | DOI: 10.37477/sev.v3i2.75

Abstract

Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek dalam penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan. Dalam penerapan profesinya, seorang dokter tidak dapat dipisahkan dari hukum kesehatan. Perlu diingat bahwa seorang dokter adalah seorang manusia biasa yang dapat membuat kesalahan, kekeliruan atau malpraktek dalam menjalankan profesinya. Seorang dokter dapat dimintakan tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun lalai. Tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dalam hukum perdata, tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan perbuatan melanggar hukum terpenuhi apabila memenuhi empat unsur yakni adanya perbuatan melaggar hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melanggar hukum bukan berarti hanya melanggar undang ? undang saja, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati ? hatian.
Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Diletakkan Sita Jaminan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 321/PDT.G/2012/PN.JAKTIM Dan Nomor 211/PDT.G/2014/PN.JAK.TIM) Antonius Bernardus Hadisantoso
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 2 (2018): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v3i2.180

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the legal protection of holders of liability rights to the placement of collateral seizures on objects of mortgages and legal remedies for holders of mortgage rights in the presence of collateral seizures on objects of mortgage rights. From the results of the study it is known: First, the UUHT has provided forms of legal protection for holders of mortgage rights, among others, giving a priority or prioritizing position (droit de preference); always follow objects that are guaranteed in the hands of whoever the object is (droit de suite); fulfill the principle of speciality and publicity so that it can bind third parties and provide legal certainty to interested parties; as well as easy and sure execution. So that it should be if the object of the dispute that has been burdened with mortgages should not be placed confiscated in order to ensure legal certainty in the implementation of the parate execution. Secondly, the Mortgage Rights Holder whose interests are harmed by the decision/determination of seizure guarantee can make a third party resistance (derdenverzet). The interests of creditor holders of mortgage rights are clearly disadvantaged due to the placement of seizure guarantees on the object of mortgage rights, because the holders of mortgage rights cannot carry out executions in the presence of seizure guarantees.
Perjanjian Waralaba Dalam Kegiatan Jenis Usaha Ritel Eko Budi Santosa
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 2 (2018): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v3i2.181

Abstract

Currently private business sector growing rapidly and having a role as a support to the government in developing economy and open employment for the community, one of the business that developed today is a franchise. The operation of Franchise is agreed in the Franchise Agreement. That Franchise Agreement including Franchise Agreement in the field of retail business is made in the form of a standard Agreement which generally contains an exoneration clause in order to protect the interests of certain party. The standard agreement tends to be considered as one-sided agreement, unbalanced, and unfair to the Franchisee. Agreement facing two unbalanced forces, between parties who have a strong bargaining position with the weaker party bargaining position. Based on the above description of the background, then the formulation of the problem in this thesis research is that to emphasize on the form of the standard clause in the Franchise Agreement for the type of retail business and legal protection for the Franchisee related to financial management’s risk for business operations in Franchise Agreement type of retail business.
Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia Juan Ivander Christian
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 2 (2018): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v3i2.182

Abstract

The Indonesian state is the rule of law as stipulated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian. The system of government and law enforcement must be carried out based on laws and regulations, Law number 8 of 1981 concerning the book criminal procedural law (KUHAP) as a guideline for the enforcement of material law. The suspect has a set of rights stipulated in the Criminal Procedure Code, based on the provisions of Article 50 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that the suspect has the right to immediately get an examination by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor. KUHAP as a guideline for material law enforcement does not regulate the period of investigation and does not regulate legal protection that can be given to suspects whose cases are not delegated in the prosecution process and are not given a warrant for termination of investigation so as not to provide legal certainty. In several respects, the Law on Human Rights Courts and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesian number 12 of 2009 concerning the supervision and control of handling criminal cases within the Indonesian police has regulated the period of investigation. The Human Rights Court Law cannot be applied in all criminal acts in Indonesian but only specifically can be applied in gross human rights violations, while the head of the Indonesian republic's police regulations do not clearly stipulate how long the extension can be carried out and the regulations above apply only in space scope of the police, while Officials of Civil Servants are also included in the investigator. And these regulations are not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesian.
Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Cindy Febriana Pualam
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 2 (2018): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v3i2.183

Abstract

Children, as apart of the young generation, are one of the potential human resources and the successor of the nation’s goals who hold strategic roles. Children’s teenager’s protection is an act or an effort consciously made by some parties for the security and welfare, and the fulfiiment of rights thant should be received and owned by the child, even before they were born. It is protected by the law. Children’s right and obligation has become the things that must be fullfilled and worth fighting for. There is a sentence in the Child Protection Law, in which consideration, that states every child has the right to live, grow, and thrive, and they have the right for protection from violence and discrimination as mandated in the Indonesian Constitution Year 1945. In relation to the constitution, special protection towards a child as a victim of violence is regulated in Article 68 Child Protection Law. Meanwhile, the restriction of violence towards children is regulated on Article 76C Child Protection Law. Next, recidivist is the repetition of similar criminal action by the same perpetrator who has been convicted in a certain period of time. It is regulated in Article 486,487 and 488, Criminal Code where there is a heavier criminal punishment for the crime included in the articles.
Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Conset Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien Bezaleel Nugara Santoso
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 2 (2018): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v3i2.184

Abstract

The society is not only an object of healt enforcement, but also a subject. Therefore, the enforcement of health services is a joint responsibility of the health care providers and the health care recipients. In the application of the profession, a doctor cannot be separated from the health law. However, it is important to acknowledge that a doctor is a common human being who can also make mistakes or commit malpractice in doing his job. A doctor can be hold responsible on the criminal law, civil law, and administrative law. In civil law, a doctor can be hold responsible based on a law violating act and breach of contract. Breach of contract happens when one of the party does not perform what is promised, perform what is promised later than it is supposed to be, perform what is promised below the expectation promised. Meanwhile, an action is considered violating the law when it fulfills the four criteria such as the existence of an action againt the law, there must be a mistake, there must be a loss/damage caused by the action, and there must be a causal relation between the action and the loss/damage. A law violating act does not only mean violating the regulations, but also failing to do the law obligation of the perpetrator, violating other people’s subjective rights, violating the ethics, and violating decency, accuracy and circumspection.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019): March Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018): March Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015): March Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue