cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 11 (2014)" : 6 Documents clear
PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH HUNIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Muhammad Aini
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.407 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.199

Abstract

Pada hakekatnya sewa menyewa tidak dimaksud berlangsung terus menerus, melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula, mengingat hak milik atas barang tersebut tetap berada dalam tangan pemilik semula. Saat ini di Negara kita berlaku Undang undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan & pemukiman. Dalam undang undang ini hak-hak pihak yang menyewakan (pemilik rumah) telah dilindungi hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa
SENGKETA-SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH DARAT INDONESIA Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.557 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.195

Abstract

Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Perbatasan internasional juga merupakan factor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. Terhadap negara-negara tetangga yang menjalin persahabatan sekalipun perlu mengetahui secara jelas lokasi-lokasi perbatasan wilayah mereka guna dapat menegakkan hukum dan peraturan negara masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai kendala dalam menetapkan batas wilayah antar negara dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilaakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul akibat masalah perbatasan. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.Kata Kunci : Sengketa, Sengketa Perbatasan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PAEDOFILIA Salamiah salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.823 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.200

Abstract

Anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, perdagangan anak, penculikan, serta dari berbgai zat adiktif lainnya hal ini tercantum dalam pasal 65 UU No. 35 tahun 1999. Perlindungan dan perhatian khusus ini sebaiknya tidak hanya diberikan oleh pemerintah dan orang tua saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan mampu berperan secara aktif dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak. Keluguan dan dan rasa ingin tahu yang kuat terhdap kehidupan seksualitas  inilah yang dimanfaatkan pelaku tindakan kekerasan pelecehan seksual untuk menjerat korbannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yaitu dengan cara mempelajari  peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 23 tahun 2002. Dimana untuk mengetahui  hambatan-hambatan apa saja yang dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban .Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak,
PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Afif Khalid
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.783 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.196

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri beberapa elemen, salah satu elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum.Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim  mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradikan di Indonesia
PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.158 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.197

Abstract

Permasalahan perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha atau antara para pekerja dalam satu perusahaan adalah merupakan problematika yang membutuhkan penyelesaian cepat, sehingga penyelesaian sengketa ini harus melalui Peradilan Hubungan Industrial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957.Kata Pengantar : Sengketa, Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial
UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.333 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.198

Abstract

Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah belum mampu mengatasi ketergantungan pemakainya. masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak tertangani secara maksimal dipengaruhi oleh banyak factor. Penelitian ini akan menguraikan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara preventif maupun represif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normativeKata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan narkoba.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue