cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PATAWARI
Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Petitum
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 23392320     EISSN : 27160017     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM" : 5 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM DI KOTA MAKASSAR Ayunita, Khelda; Basir, Abd.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.212 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.456

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu agar hasil penelitian nantinya dapat memberi gambaran tentang kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan di Kota Makassar secara umum yang berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah di Kota Makassar antara lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana; namun pada bidang lain ada beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan lapangan.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS IA MAKASSAR. Rahmah, A.; Pabbu, Amiruddin
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.777 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.457

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Makassar, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Makassar serta upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Rupbasan Klas IA Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kepala Rupbasan Klas IA Makassar yang secara langsung menangani serta mengelola Rupbasan dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturanperaturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan yaitu meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan penghapusan serta pelaporan. Dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Makassar masih mengalami kendala-kendala yang meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Makassar.
PERAN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL DI PAPUA Mery, Lisa; Dewi, Mira Nila Kusuma
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.618 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui peran diplomasi politik internasional di Papua. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.. This study aims to determine the role of international political diplomacy in Papua. The study was conducted with a literature study. The results showed that there have been several countries as subjects of international law that have brought the Papua problem to the UN General Assembly as a joint problem of nations no longer limited to the problem of resolving human rights violations, but also the right of self-determination (referendum). to face the internationalization of the Papua problem, the Government of Indonesia must anticipate nationally and strengthen political diplomacy, both bilaterally and multilaterally, through regional and international forums. In carrying out diplomacy policy, the diplomacy that must be played is total diplomacy by involving all the forces of the nation's components. So far, the main strength of our diplomacy is to expect the Ministry of Foreign Affairs through ambassadors and representatives abroad. Of course in carrying out total diplomacy, not only is the problem of Papua the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs
TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI DAN IMPLIKASINYA DI ANJUNGAN PANTAI LOSARI MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky; H.M, Makkah.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.929 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.459

Abstract

Kegiatan reklamasi pantai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan lautannya. Reklamasi pantai adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang reklamasi dan Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007/ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai dan Implikasinya di Anjungan Pantai Losari Makassar. Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar Anjungan Pantai Losari Makassar.  Penentuan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel, sehingga jumlah dalam hal ini terbatas. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari sampel yang dihimpun dari masyarakat (responden) serta narasumber yang mengetahui lokasi peneltian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Rekomendasi penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Reklamasi Pantai.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI PENCEMARAN LIMBAH OLEH RUMAH SAKIT DI KOTA MAKASSAR Arief, Syamsiar; Musakkir, Musakkir
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.456 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang bisa menjadi korban pencemaran limbah oleh rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah oleh rumah sakit, dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap pencemaran limbah. Hasil penelitian: bahwa (1) Korban atas pencemaran limbah oleh rumah sakit adalah manusia, binatang, tumbuhan dan perairan serta lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah oleh rumah sakit tersebut, termasuk pula lembaga rumah sakit itu sendiri. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atas pengelolaan dan perizinan IPLC (izin pengelolaan limbah cair) dan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan memberikan sanksi bagi Rumah Sakit yang melakukan pencemaran lingkungan. (3) Tanggungjawab dari Pihak Rumah Sakit dapat berupa evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi perizinan sepertu AMDAL, IPAL, IPLC dan TPS limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). This study aims to determine the criteria that can be victims of waste pollution by hospitals, to know and analyze legal efforts made against waste pollution by hospitals, and to determine the responsibility of the hospital for waste pollution. The results of the study: that (1) Victims of waste pollution by hospitals are humans, animals, plants and waters as well as institutions that are in the vicinity of waste disposal by the hospital, including hospital institutions themselves. (2) Legal efforts that can be carried out are by providing socialization on the management and licensing of IPLC (liquid waste management permit) and TPS (temporary storage place) of toxic and hazardous material (B3) waste and imposing sanctions on Hospitals that pollute the environment. (3) The responsibility of the Hospital can be in the form of evaluating the performance of the Hospital in order to comply with established procedures and fulfill permits such as AMDAL, IPAL, IPLC and TPS for toxic and hazardous waste (B3).

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM Vol 1 No 1 April (2014): PETITUM