Articles
58 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAJO ]]>
<![CDATA[Jabur, Azhar]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.931 KB)
<![CDATA[Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat empiris yakni dengan studi kasus yang mana pengumpulan dafa dilakukan melalui wawancara. Subjek peneiltian ini adalah masyarakat yang telah merasakan hasil dari program LARASITA tersebut, selain itu tempat pengambilan data yakni di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo. Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga berdasarkan analisa penulis terkait data yang telah dikumpulkan dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Kesimpulan dalam penelitian ini lmplementasi pelaksanaan LARASITA di Kabupoten wajo sangat dipengaruhi oleh Koordinasi andara pimpinan dan bawahan. responsivitas pegawai menyangkut daya tanggap, keramahan dan kemampuan petugas LARASITA dalam melayani masyarakat sudah termasuk cukup baik namun belum biso dikatakan efektif serta kendala yang dihadapi Kantor BPN kabupaten Wajo yakni; Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Fafasilitas penduduk dan kurangnya Biaya Operasional.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Aswar, Asrul]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1382.095 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank. Tujuan penelitian ini yang pertama: untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen: kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hokum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama: Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Yang mana didalam perjanjian kredit bank tersebut terdapat klausula-klausula yang memberatkan konsumen. Serta terdapat klausula eksonerasi yang mana didalamnya pihak bank membebaskanhewajibannya atau menghapus sama sekali kewajibannya. Dan klausula-klausula baku perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 18 yang memuat larangan terhadap larangan klausula baku atau klausula eksonerasi tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam undang-undang perfindungan konsumen juga sampai sekarang belum dilaksanakan, Kedua: Upaya Hukm bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonierasi dalam perjanian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Peranian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesual dergan kebijakan Bank ndonesia Yang mana Bank indonesia meningkatkan perindungan terada kepentingan nasabahalam barhubungn dengan bank. Bank indonesia lelah menetapkan upuya pertindungan naisabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitetur Perbankan indonesia (API) dan masyarakat itu harus tetap terjaga. Serta Keberadaan independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bark khususya dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKEP ]]>
<![CDATA[Hamid, Asba]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (850.353 KB)
<![CDATA[Komunikasi birokrasi dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai pola hubungan pengaruh yang bersifat positif dan erat. Pola ini mengindikasikan bahwa semakin intens, transparan dan terkondisikan dengan baik komunikasi birokrasi maka akan semakin diterima dan berkualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Antara komunikasi birokrasi dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terdapat korelasi yang erat, hal ini mengindikasikan elemen-elemen dalam komunikasi birokrasi berpengaruh besar teadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep .Kurang intensnya dan transparannya komunikasi birokrasi telah secara signifikan berpengaruh terhadap kenyataan masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Terkonstruknya konsep komunikasi birokrasi, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pengaruh konsep komunikasi birokrasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang aplikasinya pada tataran empirik teruji di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT ]]>
<![CDATA[Inggit, A. Bau]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (790.92 KB)
<![CDATA[Kabupaten mamasa merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten polewali mamasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten mamasa dan kota palopo. Kondisi umum parawisata kabupaten mamasa saat ini masih jauh berbeda dengan daerah-daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia, seperti bali dan beberapa daerah lainnya. Otonomi daerah Kabupaten mamasa yang ditandai dengan semakin meningkatnya tuntunan demokratisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan kebudayaan merupakan prioritas utama dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN IMIGRAN DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Rahmah, Andi]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.829 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan unttk mengetahui dua hal. Pertama, faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan imigran dan yang kedua adalah untuk mengetahui upaya-upaya penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan penyelundupan imigran. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara dengan bagian penanganan imigran dan dilaksanakan di kantor imigrasi di Makassar. bagian Penelitian ini guna memperoleh infomasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan imigran sekaligus upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan imigran. Peneliti juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku serta literature yarg berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini antara lain bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan imigran adalah faktor ekonomi baik dan sisi pelaku penyelundupan maupun dari pihak yang membantu atau memfasilitasi penyelundupan (2) Upaya aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penyelundupan imigran meliputi upaya pre-emptif, preventiv, represif,. Selain itu, dalam upaya pencegahan terjadinya penyelundupan imigran diharapkan peran serta masyarakat disamping peranan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan baik LSM maupun organisasi non-pemerintahan lainnya.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT. KARYA BINA BERSAMA) ]]>
<![CDATA[nurmiati, Nurmiati]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1215.45 KB)
<![CDATA[PT.Karya Bina Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor maupun impor produk-produk karet dan telah beroperasi selama 10 tahun. PT Karya Bina Bersama mempunyai pekerja yang berstatus pekerja waktu tidak tertentu dan juga pekerja waktu tidak tertentu. Para pekerja waktu tertentu menuntut kenalkan upah pada pengusaha karena penghasilan pekerja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah pengusaha menaikkan upah para pekerja waktu tertentu, dilakukan perbaruan perjanjian kerja pada para pekerja sebelum berakhir perjanjian kerja tersebut Bagaimana perubahan perjanjian kerja terhadap pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan imetode penelitian hukum empiris. Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena belum berakhimya perjanjian kerja yang lama. Dan menurut ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehanusnya para pekerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama berubah status menjadi pekerja waktu tidak tertentu. Sebaiknya PT Karya. Bina Bers ama tidak membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang baru, meskipun dinaikkan upah pokok para pekenanya. Penanjian kerja waktu tertentu baru dapat diperbarui setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Maryana, Rina]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.009 KB)
<![CDATA[Penerapan nilai kearifan local dalam pemberdayaan lingkungan hidup saat ini sangat diperlukan , mengingat tingkat kerusakan lingkungan hidup kita semakin tinggi. Didalam undang-undang pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 jelas diatur mengenai pemeliharaan lingkungan hidup kita, tetapi diperlukan aturan lain yang bisa lebih menekankan unsur masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, oleh karena itu diperlukan penerapan nilai kearifan local dari setiap daerah, agar mampu membangkitkan kesadaran masyarakatnya mengenai arti pentingnya menjaga dan memberdayakan lingkungan hidup kita.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Wulandari, Andi Sri Rezky]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1165.975 KB)
<![CDATA[Terjadinya warisan kecelakaan yang menyebabkan tertanggug meninggal atau luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan. Kedua polis membunyai arti yang besar bagi tertanggung/ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarg/ahli waris tetap bisa mngajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[INJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Arief, Syamsiar]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (964.581 KB)
<![CDATA[Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: Faktor penyebab tindakan main hakim sendini yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut 1) Faktor intemal pelaku main hakim Sendin. antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang samma, anggapanbahwa menghakimi pelaku tirclak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat. ikut-ikutan. dan rendahnya tingkat pendidikan. 2) Faktior ekstemal pelaku main hakim sendir, antara lain Fektor kepclisien yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim Sendin yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepclisian yang lamban dan tidak profes ona dalam menancani kesus-kasus tindak pidan. Upaya pencegahen | dan penanggulangan tindakaan mein hakim sendiri (eipenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1 Preventif. yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan melaksanakan patroli rutin 2) Represif. yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU ]]>
<![CDATA[Esa, Ambo]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (724.721 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisisan terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak yang terkait dengn topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) terjadinya massal dalam masa kampanye pemilu yaitu faktor ketidakdisiplinan, kurangnya pelanggaran lalulintas menyebabkan secara Faktor yang pengawasan tidak ada sanksi yang diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut- yang dilakukan oleh (2) Upaya sarana dan ikutan serta prasarana. satlantas Polrestabes Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemnilu yaitu melalul dua upaya yaitu yang pertama dengan upaya prefentif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis Kedua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguiran tilang, serta penyitaan]]>
